Glamor Mobil Pejabat SBY-Boediono diatas 33 Juta Rakyat Miskin

Mobil dinas Rp 1.3 miliar Ketua DPR Marzuki Alie dari Fraksi Demokrat

Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan 2 dari 4 tujuan dasar pembentukan negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang tertuang dalam UUD 1945. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dibentuklah pemerintahan bersama lembaga-lembaga negar lain untuk mengelola negara dan bangsa ini. Pemilihan umum legislatif maupun eksekutif pada dasarnya adalah memilih orang-orang yang tepat dan benar untuk menduduki posisi strategis di pemerintahan dan legislatif demi menjalankan program-program pensejahteraan rakyat, melindungi negara, mencerdaskan kehidupan berbangsa dan perdamaian dunia. Dan untuk itupula, pemerintah berwenang dan bertanggungjawab dalam pengelolaan APBN demi kemakmuran rakyat sebesar-besarnya.

Untuk menunjang kerja para pejabat negeri ini, maka sudah sepantasnya mereka mendapat reward dan fasilitas yang proportional terhadap mayoritas masyarakat di negeri ini. Demi menunjang kinerjanya, khususnya mobilitas/ruang gerak, maka saya setuju apabila setiap 5 tahun, mobil dinas para pejabat diganti baru dengan alasan mobil dinas lama sudah tidak bekerja secara optimum. Pengadaan mobil dinas ini semata-mata untuk urusan negara, bukan untuk meningkatkan prestise. Oleh karena itu, pengadaan mobil dinas haruslah mengedepankan asas manfaat, proportional dan efisien, bukan demi melangsungkan gaya hidup glamour para pejabat diatas kemiskinan rakyat Indonesia.

Pemerintah SBY-Boediono yang Glamor

Menjelang akhir tahun 2009 ini, pemerintah baru 2009-2014, SBY-Boediono menghabiskan sekitar Rp 100 miliar anggaran negara untuk pengadaan 80 unit mobil mewah pejabat seharga Rp 1.3 miliar per unit. Inilah adalah kado istimewa pemerintah SBY-Boediono menjelang penutupan akhir tahun 2009. Proyek pembelian mobil mewah ini telah direncanakan oleh Pemerintah SBY pada periode 2004-2009. Dengan beribu alasan, para pejabat pemerintah SBY-Boediono berusaha membela pembelian mobil sangat mewah ini. Para menteri, ketua dan wakil ketua lembaga negara periode saat ini mendapatkan mobil dinas Toyota Crown Royal Saloon.

Dibawah pemerintahan yang mengaku sederhana dan pro rakyat dalam kampanye pilpres 2009 silam, SBY meloloskan pembelian mobil sangat mewah, yang tidak lain untuk menaikkan standar prestise para pejabat negara,  dari sebelumnya mobil dinas Toyota Camry seharga Rp 600 juta menjadi Toyota Crown Royal Saloon seharga Rp 1300 juta (Kompas). Mestinya para petinggi negeri a.k.a presiden dan jajarannya (pengambil keputusan) sadar  betul bahwa fungsi dari mobil dinas adalah penunjang kerja mereka dalam melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan negara seperti di aline pembuka tulisan di atas. Penunjang mereka ketika melakukan mobilitas ruang gerak untuk mengurusi ikhwal negara. Mereka harus sadar bahwasanya mobil dinas tidaklah tepat digunakan sebagai alat untuk menaikkan gengsi, pamor pribadi. Tidaklah pula untuk akomodasi hidup glamor.

Toyota Camry seharga Rp 641 juta (harga saat ini) sebagai mobil dinas pejabat era 2004-2009

Jika filosopi kendaraan dinas adalah alat bantu dalam melaksanakan tugas negara untuk kepentingan rakyat sebesar-besarnya, mengapa Presiden SBY diam terhadap pengadaan mobil super mewah yang menghabiskan anggaran Rp 100 miliar lebih? Dimana letak pro-rakyat apabila pemerintahannya secara seenak-enaknya mengganti mobil dinas kelas Camry Rp 640 juta (Toyota.co.id) dengan Crown Rp 1.3 miliar? Mengapa pemerintah SBY harus mengganti mobil dinas Camry lama dengan mobil dinas Crown yang lebih mewah? Apakah dengan mobil Crown lalu langsung meningkatkan kesejahteraan rakyat?

Toyota Innova Rp 287 juta, Mobil Dinas Pimpinan KPK

Dalam konteks yang rasional, maka kemewahan mobil pejabat tidaklah membawa manfaat yang besar bagi rakyat dan negara. Justru sebaliknya, hal ini membebankan kas negara sekaligus menunjukkan bahwa para pejabat sedang  show-off mental mereka feodal nan glamor. Kurangnya asas yang proportional dan bijak dalam mengelola anggaran negara, mungkin menjadi hilangnya empati pemerintah SBY dalam meningkatkan fasilitas pejabat yang glamor.

Kita perlu bertanya-tanya, apakah dalam pemikiran pak SBY terbersik bahwa kemewahan fasilitas para pejabat lebih penting daripada tugas dan tanggungjawab mereka? Jika pak SBY memikirkan asa manfaat seperti ini, maka semestinya mobil dinas Camry lama diganti dengan mobil dinas Toyota Innova yang baru. Dari segi manfaat, tidak ada perbedaan mendasar antara Toyota Innova dengan Toyota Crown. Dari segi efisiensi, pengadaan 80 unit Toyota Innova akan menghemat Rp 81 miliar bila dibanding 80 unit Toyota Crown. Harga per unit Toyota Innova V A/T Diesel Minor Change saat ini Rp 287 juta (Toyota, Jan 2010.), jauh dibawah harga Toyota Crown Royal Saloon sebesar Rp 1.3 miliar.

Dari segi utilitas ekonomi nasional, Toyota Innova diproduksi dalam negeri, sementara Toyota Crown merupakan produk impor. Pembelian produk Innova setidaknya akan meningkatkan aktivitas ekonomi nasional, baik dalam hal lapangan pekerjaan, industri penyokong Toyota Innova, hingga penghematan devisa negara.

Mestinya, para menteri di era Pemerintahan SBY-Boediono dan juga pejabat negara belajar dari asas manfaat dan utilitas ekonomi yang dipertahankan oleh KPK  Selama ini, para pimpinan KPK mendapat fasilitas Toyota Innova sebagai mobil dinas.  Wakil Ketua KPK, Haryono Umar, menyarankan sebaiknya mobil dinas yang digunakan adalah Toyota Innova. Menurutnya, selain kualitas Toyota Innova bagus, juga merupakan produk industri dalam negeri. (Vivanews, Jan 2009).

Wakil Ketua KPK, Haryono Umar, menyarankan sebaiknya mobil dinas yang digunakan adalah Toyota Innova. Menurutnya, selain kualitas Toyota Innova bagus, juga merupakan produk industri dalam negeri. (Vivanews, Jan 2009).

Bila pimpinan KPK telah menunjukkan bahwa mereka bisa bekerja secara optimun dengan dibantu Toyota Innova, mengapa para menteri SBY-Boediono dan pejabat negara lainnya tidak mencoba melakukan hal yang sama?

Utang dan Kemiskinan Melilit Indonesia

Pemulung, Potret Kemiskinan Negeri

Bila dari tadi kita melihat asas manfaat dan utilitas ekonomi nasional, sekarang saya mengajak kita melihat pengadaan mobil mewah para pejabat ini dari sisi efisiensi APBN. Apakah pemerintah SBY bersama Beodiono mengedepankan asas efisien dalam mengelola anggarannya? Dari pembahasan diatas, jelas pemerintah SBY kurang memikirkan asas manfaat dan efisien dalam menggunakan APBN. Padahal apabila pemerintah SBY benar-benar pro rakyat dan mengelola anggaran dengan efisien, maka Toyota Innova akan menjadi pilihan utama dibanding Toyota Camry apalagi Crown.

Pengadaan Toyota Innova sebagai mobil dinas pejabat baru dapat menghemat APBN hingga Rp 81 miliar untuk 80 unit. Efisiensi ini dapat mengurangi besaran utang yang membengkak, sekaligus dialihkan untuk program pengentasan kemiskinan. Sebagai catatan, angka kemiskinan rakyat Indonesia per Maret 2009 mencapai 32.5 juta jiwa. Sebanyak 32.500.000 penduduk Indonesia berpenghasilan kurang dari Rp 7000 per hari. Dari  32.5 juta orang tersebut, 11.9 juta berada di perkotaan dan 20.6 juta berada di Pedesaan  (Laporan BPS).

Untuk daerah pedesaan, 20.600.000 penduduk Indonesia tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup paling mendasar yakni biaya makanan sebesar Rp 4600 per hari + biaya bukan makanan (tempat tinggal, pakaian dll) sebesar Rp 1350 per hari. Untuk perkotaan, sebanyak 11.900.000 orang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup paling mendasar yakni Rp 5200 per hari (biaya makan) +  Rp 2200 per hari (biaya rumah, pakaian dll).

Dengan menganti Toyota Crown dengan Innova, maka pemerintah dapat mengalihkan setidaknya Rp 81 miliar untuk membantu bantuan maupun kredit bagi ribuan hingga puluhan ribu nelayan dan petani Indonesia. Bila setiap nelayan/petani diperbantu oleh satu orang lain dan menghidupi 2-4 orang anggota keluarga, maka setidaknya pemerintah dapat membuka ribuan tenaga kerja + mengurangi angka kemiskinan dikalangan rakyat jelata.

Pemulung Cilik

Namun, fakta berbicara lain. Pemerintah memilih untuk memperoleh fasilitas mobil mewah. Sementara tiap tahun, APBN terus defisit disertai utang yang semakin membengkak. Utang menjadi buruk tatkala pengelolaan negara begitu boros oleh pemimpinnya. Bayangkan, pada tahun 2010 ini, nilai utang jatuh tempo pemerintah RI mencapai Rp 116 triliun. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp 54 triliun berasal dari utang luar negeri, dan Rp 62 triliun berasal dari Surat Berharga Negara (SBN) (Detikfinance, 26 Des 2009).

Jika dalam pengadaan mobil dinas yang bisa dilihat langsung oleh masyarakat luas via pers, pemerintah begitu berani menunjukkan bahwa mereka begitu boros dan glamor, bagaimana nasib dengan pengeluaran negara lainnya yang tidak terpantau oleh masyarakat? Inilah alasan mengapa kita perlu kritis dan cermat upaya pemerintah meningkatkan utang negara yang membengkak!

*******

Dari persoalan pengadaan mobil ini saja, masih pantaskah Presiden SBY berbicara didepan para pemilihnya bahwa ia adalah presiden yang pro-rakyat? Masih pantaskah ia mendengungkan bahwa pemerintahannya profesional untuk rakyat? Dimanakah janji-janji manis yang keluar dari mulut SBY-Boediono beserta tim kampanyenya? Dimanakah para patriot Partai Demokrat yang berbicara lantang pro-rakyat?

Yang pasti, pengadaan mobil dinas mewah bagi para menteri dan pejabat negara merupakan bukti bahwa pemerintah saat ini tidak memiliki sensitivitas terhadap kemiskinan. Hidup hemat hanyalah kata-kata penghias bibir belaka pemimpin yang berlindung dibawah pencitraan. Kado mobil mewah merupakan pendidikan buruk karena akan mendorong pemerintah daerah melakukan hal yang sama. Soalnya ada contoh dari pemerintahan pusat.

Dan apabila Bung Hatta saat ini masih hidup, mungkin ia tidak akan berhenti menangis melihat tingkah laku para penguasa negeri ini. Hal yang sangat bertolak belakang dengan pemikiran dan contoh teladan yang telah diberikan Proklamator bangsa ini, yang hidup sederhana. Bahkan untuk membeli sepatu Bally saja, Bung Hatta tidak mampu membelinya (Baca : Bung Hatta, Negarawan Uncorruptable (1): Kisah Menabung Utk “Sepatu Bally”, Tapi….)

Pantaskah utang negara membesar hanya demi hidup mewah para pejabat negeri ini? Itulah salah satu alasan utama sejak awal saya menulis Fakta-Fakta Tersembunyi Pemerintah SBY-JK : Utang Membengkak Rp 1667 Triliun.

Akankah kita biarkan negeri dagelan ini terus berlanjut?

Salam nusantaraku,
ech-wan, 6 Januari 2009

Referensi: Kompas—Vivanews—Toyota—Detikfinance—BPS

Artikel Terkait:

• Baru 1 Hari Dilantik, Kementerian SBY Minta Kenaikan Gaji