Berakhirnya UU BHP, Terima Kasih MK

Menyatakan  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2009  tentang  Badan  Hukum Pendidikan (UU BHP) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
— Putusan Sidang MK No 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009 —

Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya memutuskan UU BHP  No 9/2009 bertentangan dengan UUD 1945, dan karena itu sudah tidak bisa dipergunakan lagi. Sebelum disahkan oleh Presiden SBY, RUU BHP  sejatinya sudah tidak sejalan dengan ruh pembukaan UUD 1945. Dalam pembukaan UUD 1945 ditegaskan bahwa negara bertanggungjawab untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Sehingga sangatlah wajar jika UU BHP mempunyai banyak kelemahan baik dari aspek yuridis, kejelasan maksud,  dan keselarasan dengan UU lain. Landasaan dari UU BHP mengasumsikan bahwa penyelenggara pendidikan di Indonesia mempunyai kemampuan yang sama untuk melaksanakan ketentuan dalam UU BHP, meski dalam tempo waktu maksimum penyesuaian 6 tahun.  Padahal penyamaan status perguruan tinggi negeri (PTN)  tidaklah berarti semua PTN di Indonesia mempunyai kemampuan yang sama.

Ditinjau dari filosofi tujuan negara, maka pendidikan merupakan kewajiban negara yang tidak boleh memberatkan rakyat. Hal ini didasarkan oleh filosofi pendirian negara ini.  Salah satu pendiri negara,  Muh.  Yamin dalam Sidang BPUPKI mengonsep bahwa “Kesejahteraan  Rakyat  yang  menjadi  dasar  dan  tujuan  negara  Indonesia Merdeka“. Bung Karno dalam paparannya,  menyebutkan bahwa Indonesia harus merdeka Iebih dahulu baru kemudian kebutuhan dasar rakyat dipenuhi  oleh  pemerintah.   Kesejahteraan  menurut  Soekarno adalah  kesejahteraan  bersama-sama,  yaitu  kesamaan  dalam  memperoleh pelayanan dan ekonomi (Risalah BPUPKI halaman 79-84).

Dengan demikian, maka negara melalui pemerintah wajib memberikan  kebutuhan  dasar  berupa pendidikan (mencerdaskan kehidupan bangsa), pangan, kesehatan, pekerjaan dan atas rasa aman kepada warga negaranya tanpa membedakan-bedakan.  Hal ini ditegaskan dalam Pasal 31 UUD 1945, yang berbunyi:

1. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
2. Setiap  warga  negara  wajib  mengikuti  pendidikan  dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
3. Pemerintah  mengusahakan dan  menyelenggarakan satu  sistem pendidikan  nasional,  yang  meningkatkan  keimanan  dan  ketakwaan serta  akhlak mulia  dalam  rangka mencerdaskan  kehidupan  bangsa, yang diatur dengan undang-undang.

Perdebatan muncul, taktala definisi pendidikan dasar hanya sampai batas tingkat SMA dan sederajat. Dan karena biaya perguruan tinggi memang cukup besar, maka pemerintah berpendapat bahwa biaya pendidikan  tidak mungkin hanya ditanggung negara. Masyarakat diminta untuk ikut membiayai pendidikan. Untuk pendidikan SD-SMU, pemerintah membiayainya, namun perguruan tinggi negeri (PTN) dijadikan badan hukum milik negara. PTN diharapkan bisa mandiri membiayai program pendidikannya dengan membebankan anggarannya kepada mahasiswa.

Berbicara pendidikan sebagai hak dalam pasal 31 Ayat 1 UUD 1945, maka pada Pasal  28I  ayat  (4) UUD 1945   “Perlindungan,  pemajuan, penegakan  dan  pemenuhan  hak  asasi manusia  adalah  tanggung  jawab negara, terutama pemerintah.”, maka dapat saya simpulkan bahwa secara konstitusi  pendidikan  adalah  bagian  yang  tak  terpisahkan dari hak asasi manusia. Sehingga pemenuhan hak asasi manusia yang termaktub dalam Pasal 28I UU 1945 berarti mencakup pemenuhan hak memperoleh  pendidikan  sebagai  bagian  pemenuhan  hak  asasi manusia yang adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah”.

Selain itu, pemerintah hanya menetapkan PTN wajib menyediakan 20 persen dari bangku kuliahnya untuk mereka yang tidak mampu. Mereka mendapatkan subsidi dari mereka yang lebih mampu. Namun keputusan untuk menjadikan PTN sebagai BHMN membuat perguruan tinggi hanya milik mereka yang kaya. Karena apa? Karena masyarakat yang tidak mampu di Indonesia bukan 20%, tapi lebih dari 50% rakyat Indonesia hidup dibawah standar hidup layak US$ 1 per hari. Artinya, secara tidak langsung pemerintah membatasi (secara teknis ekonomi) para calon mahasiswa potensi dari kalangan 30% sisa masyarakat miskin tersebut.

*****************

Dalam uji materi UU BHP ini, saya mengucapkan terima kasih kepada MK yang sudah tepat memutuskan UU BHP inkonstitusional. UU BHP secara ‘sistemik” membuat PTN berubah secara bertahap menjadi perguruan tinggi swasta. Suatu proses menjadikan pendidikan tinggi sebagai komoditas ekonomi yang hanya dapat dinikmati oleh mereka yang kaya. Sementara orang yang berpotensi secara akademik akan terjungkal karena berhadapan dengan ‘bisnis pendidikan’.

Dengan adanya keputusan MK membatalkan UU BHP, maka ini berarti MK telah menegakkan kembali hak dasar setiap warga negara mendapatkan hak dasar pendidikan. Ini berarti pemerintah diarahkan untuk benar-benar memajukan pendidikan dengan segala upaya. Hal ini telah dilakukan oleh beberapa pemerintah di negara-negara seperti Amerika Serikat, Belanda, Jerman, dan negara-negara Skandinavia yang memberikan hibah dana pendidikan dari  tingkat  dasar  hingga  perguruan  tinggi untuk memajukan bangsanya dimasa mendatang.

Pemerintah negara tersebut sadar betul  bahwa melalui pemenuhan pendidikan tinggi oleh negara, maka ideologi negara akan terus hidup, disisi lain negara sedang melakukan investasi paling berharga yakni mencetak sekaligus peningkatan  sumber  daya  manusia  yang  handal sehingga  negara-negara  tersebut  kedepannya  akan  dikelola  oleh  orang-orang  yang  memiliki  kualitas  yang  unggul  dan  daya  saing  yang  baik dengan bangsa lainnya.  Dengan etikad memberi kesempatan yang seluas-luasnya  mengecap pendidikan tinggi bagi  mereka yang secara akademik lebih berpotensi untuk menjadi manusia yang unggul, bukan karena kekayaan yang dimiliki orang tuanya.

Tantangan yang harus kita hadapi ke depan adalah bagaimana menciptakan manusia Indonesia yang berkualitas. Apabila kita ingin menjadi pemenang dalam globalisasi, maka kita harus menyiapkan manusia yang bisa diandalkan. Dan itu hanya bisa diperoleh kalau kita mampu membuka kesempatan yang lebih luas bagi anak-anak kita untuk mengecap pendidikan.

Kita memang mengharapkan bahwa kualitas perguruan tinggi itu merata. Namun kita tidak bisa menutup mata bahwa pada akhirnya ada perguruan tinggi yang lebih elite dan itu umumnya berada di Pulau Jawa. Dengan sistem yang berlaku sekarang, maka sulit bagi anak-anak daerah untuk masuk perguruan tinggi elite tersebut. Kalau hal ini tidak segera direvisi, maka akan ada kesenjangan antara mereka yang tinggal di Jawa dan di luar Jawa.

Kondisi ini sangat tidak kondusif bagi pembangunan Indonesia yang lebih baik. Sebab, ketika kita menyatakan kemerdekaan, pembangunan itu harus bisa dilaksanakan secara merata. Kalau kualitas manusianya tidak merata, maka sulitlah bagi kita untuk mengharapkan adanya tingkat kemajuan daerah yang relatif sama. Kesenjangan antardaerah yang semakin tinggi bisa membahayakan kesatuan nasional. Itu bukan hanya menimbulkan kecemburuan nasional, tetapi mendorong larinya anak-anak yang berkualitas untuk mencari pendidilan yang lebih murah dan umumnya dilakukan dengan menerima bea siswa dari negara-negara lain alias ‘fenomena brain drain”.  Suatu fenomena yang cukup menyedihkan ditengah rendahnya nilai nasionalisme bangsa Indonesia.

Salah satu negara sasaran braindrainer Indonesia adalah negeri Singapura.  Singapura menjadi salah satu negara yang cukup sukses “mengimpor” braindrainer dari pemuda-pemuda berprestasi dari berbagai negara Asia, dan salah satunya Indonesia. Pemerintah Singapura melalui pihak universitas mendatangi langsung ke sekolah-sekolah unggul di Indonesia untuk mencari anak-anak yang berbakat. Mereka kemudian diberi tawaran untuk menimba ilmu di negeri Singapura secara gratis, namun para braindrainer ini diwajibkan bekerja minimal 3 – 5 tahun di perusahaan Singapura.

Sekarang ini kita melihat putra-putra terbaik Indonesia akhirnya bekerja untuk Pemerintah Singapura. Kalau saja orientasi kita tidak pernah berubah, jangan salahkan apabila potensi-potensi terbaik itu lari keluar, sementara kita di sini hanya mendapatkan orang-orang yang sekadar kuat kemampuan finansialnya, tetapi belum tentu tinggi tingkat intelektualitasnya.

**************

Namun perlu dicatat pula tidak semua isi dari UU BHP buruk, ada beberapa bagian yang cukup positif dalam pembentukan BHMN yakni otonomi yang luas bagi kampus, yang secara langung mengurangi birokrasi yang ribet. Dengan dicabutnya UU BHP, bukan berarti permasalahan selesai. Pemerintah, DPR dan masyarakat harus memikirkan membentuk UU yang mengatur sistem pendidikan tinggi yang otonom dan inovatif, sementara tetap mendapat suntikan dana (hibah) dari pemerintah.

Apakah kita akan terus membiarkan orang pintar Indonesia membangun negara lain, sementara Indonesia hanya dibangun oleh orang yang biasa-biasa saja?

Salam Nusantaraku,
ech-wan, 04-04-10

Sumber Referensi:

• UU Badan Hukum Pendidikan Inkonstitusional
• Risalah Putusan Sidang MK No 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009
• Setelah MK Batalkan UU BHP