Lanjut ke konten

Glamor Mobil Pejabat SBY-Boediono diatas 33 Juta Rakyat Miskin

Januari 6, 2010

Mobil dinas Rp 1.3 miliar Ketua DPR Marzuki Alie dari Fraksi Demokrat

Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan 2 dari 4 tujuan dasar pembentukan negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang tertuang dalam UUD 1945. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dibentuklah pemerintahan bersama lembaga-lembaga negar lain untuk mengelola negara dan bangsa ini. Pemilihan umum legislatif maupun eksekutif pada dasarnya adalah memilih orang-orang yang tepat dan benar untuk menduduki posisi strategis di pemerintahan dan legislatif demi menjalankan program-program pensejahteraan rakyat, melindungi negara, mencerdaskan kehidupan berbangsa dan perdamaian dunia. Dan untuk itupula, pemerintah berwenang dan bertanggungjawab dalam pengelolaan APBN demi kemakmuran rakyat sebesar-besarnya.

Untuk menunjang kerja para pejabat negeri ini, maka sudah sepantasnya mereka mendapat reward dan fasilitas yang proportional terhadap mayoritas masyarakat di negeri ini. Demi menunjang kinerjanya, khususnya mobilitas/ruang gerak, maka saya setuju apabila setiap 5 tahun, mobil dinas para pejabat diganti baru dengan alasan mobil dinas lama sudah tidak bekerja secara optimum. Pengadaan mobil dinas ini semata-mata untuk urusan negara, bukan untuk meningkatkan prestise. Oleh karena itu, pengadaan mobil dinas haruslah mengedepankan asas manfaat, proportional dan efisien, bukan demi melangsungkan gaya hidup glamour para pejabat diatas kemiskinan rakyat Indonesia.

Pemerintah SBY-Boediono yang Glamor

Menjelang akhir tahun 2009 ini, pemerintah baru 2009-2014, SBY-Boediono menghabiskan sekitar Rp 100 miliar anggaran negara untuk pengadaan 80 unit mobil mewah pejabat seharga Rp 1.3 miliar per unit. Inilah adalah kado istimewa pemerintah SBY-Boediono menjelang penutupan akhir tahun 2009. Proyek pembelian mobil mewah ini telah direncanakan oleh Pemerintah SBY pada periode 2004-2009. Dengan beribu alasan, para pejabat pemerintah SBY-Boediono berusaha membela pembelian mobil sangat mewah ini. Para menteri, ketua dan wakil ketua lembaga negara periode saat ini mendapatkan mobil dinas Toyota Crown Royal Saloon.

Dibawah pemerintahan yang mengaku sederhana dan pro rakyat dalam kampanye pilpres 2009 silam, SBY meloloskan pembelian mobil sangat mewah, yang tidak lain untuk menaikkan standar prestise para pejabat negara,  dari sebelumnya mobil dinas Toyota Camry seharga Rp 600 juta menjadi Toyota Crown Royal Saloon seharga Rp 1300 juta (Kompas). Mestinya para petinggi negeri a.k.a presiden dan jajarannya (pengambil keputusan) sadar  betul bahwa fungsi dari mobil dinas adalah penunjang kerja mereka dalam melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan negara seperti di aline pembuka tulisan di atas. Penunjang mereka ketika melakukan mobilitas ruang gerak untuk mengurusi ikhwal negara. Mereka harus sadar bahwasanya mobil dinas tidaklah tepat digunakan sebagai alat untuk menaikkan gengsi, pamor pribadi. Tidaklah pula untuk akomodasi hidup glamor.

Toyota Camry seharga Rp 641 juta (harga saat ini) sebagai mobil dinas pejabat era 2004-2009

Jika filosopi kendaraan dinas adalah alat bantu dalam melaksanakan tugas negara untuk kepentingan rakyat sebesar-besarnya, mengapa Presiden SBY diam terhadap pengadaan mobil super mewah yang menghabiskan anggaran Rp 100 miliar lebih? Dimana letak pro-rakyat apabila pemerintahannya secara seenak-enaknya mengganti mobil dinas kelas Camry Rp 640 juta (Toyota.co.id) dengan Crown Rp 1.3 miliar? Mengapa pemerintah SBY harus mengganti mobil dinas Camry lama dengan mobil dinas Crown yang lebih mewah? Apakah dengan mobil Crown lalu langsung meningkatkan kesejahteraan rakyat?

Toyota Innova Rp 287 juta, Mobil Dinas Pimpinan KPK

Dalam konteks yang rasional, maka kemewahan mobil pejabat tidaklah membawa manfaat yang besar bagi rakyat dan negara. Justru sebaliknya, hal ini membebankan kas negara sekaligus menunjukkan bahwa para pejabat sedang  show-off mental mereka feodal nan glamor. Kurangnya asas yang proportional dan bijak dalam mengelola anggaran negara, mungkin menjadi hilangnya empati pemerintah SBY dalam meningkatkan fasilitas pejabat yang glamor.

Kita perlu bertanya-tanya, apakah dalam pemikiran pak SBY terbersik bahwa kemewahan fasilitas para pejabat lebih penting daripada tugas dan tanggungjawab mereka? Jika pak SBY memikirkan asa manfaat seperti ini, maka semestinya mobil dinas Camry lama diganti dengan mobil dinas Toyota Innova yang baru. Dari segi manfaat, tidak ada perbedaan mendasar antara Toyota Innova dengan Toyota Crown. Dari segi efisiensi, pengadaan 80 unit Toyota Innova akan menghemat Rp 81 miliar bila dibanding 80 unit Toyota Crown. Harga per unit Toyota Innova V A/T Diesel Minor Change saat ini Rp 287 juta (Toyota, Jan 2010.), jauh dibawah harga Toyota Crown Royal Saloon sebesar Rp 1.3 miliar.

Dari segi utilitas ekonomi nasional, Toyota Innova diproduksi dalam negeri, sementara Toyota Crown merupakan produk impor. Pembelian produk Innova setidaknya akan meningkatkan aktivitas ekonomi nasional, baik dalam hal lapangan pekerjaan, industri penyokong Toyota Innova, hingga penghematan devisa negara.

Mestinya, para menteri di era Pemerintahan SBY-Boediono dan juga pejabat negara belajar dari asas manfaat dan utilitas ekonomi yang dipertahankan oleh KPK  Selama ini, para pimpinan KPK mendapat fasilitas Toyota Innova sebagai mobil dinas.  Wakil Ketua KPK, Haryono Umar, menyarankan sebaiknya mobil dinas yang digunakan adalah Toyota Innova. Menurutnya, selain kualitas Toyota Innova bagus, juga merupakan produk industri dalam negeri. (Vivanews, Jan 2009).

Wakil Ketua KPK, Haryono Umar, menyarankan sebaiknya mobil dinas yang digunakan adalah Toyota Innova. Menurutnya, selain kualitas Toyota Innova bagus, juga merupakan produk industri dalam negeri. (Vivanews, Jan 2009).

Bila pimpinan KPK telah menunjukkan bahwa mereka bisa bekerja secara optimun dengan dibantu Toyota Innova, mengapa para menteri SBY-Boediono dan pejabat negara lainnya tidak mencoba melakukan hal yang sama?

Utang dan Kemiskinan Melilit Indonesia

Pemulung, Potret Kemiskinan Negeri

Bila dari tadi kita melihat asas manfaat dan utilitas ekonomi nasional, sekarang saya mengajak kita melihat pengadaan mobil mewah para pejabat ini dari sisi efisiensi APBN. Apakah pemerintah SBY bersama Beodiono mengedepankan asas efisien dalam mengelola anggarannya? Dari pembahasan diatas, jelas pemerintah SBY kurang memikirkan asas manfaat dan efisien dalam menggunakan APBN. Padahal apabila pemerintah SBY benar-benar pro rakyat dan mengelola anggaran dengan efisien, maka Toyota Innova akan menjadi pilihan utama dibanding Toyota Camry apalagi Crown.

Pengadaan Toyota Innova sebagai mobil dinas pejabat baru dapat menghemat APBN hingga Rp 81 miliar untuk 80 unit. Efisiensi ini dapat mengurangi besaran utang yang membengkak, sekaligus dialihkan untuk program pengentasan kemiskinan. Sebagai catatan, angka kemiskinan rakyat Indonesia per Maret 2009 mencapai 32.5 juta jiwa. Sebanyak 32.500.000 penduduk Indonesia berpenghasilan kurang dari Rp 7000 per hari. Dari  32.5 juta orang tersebut, 11.9 juta berada di perkotaan dan 20.6 juta berada di Pedesaan  (Laporan BPS).

Untuk daerah pedesaan, 20.600.000 penduduk Indonesia tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup paling mendasar yakni biaya makanan sebesar Rp 4600 per hari + biaya bukan makanan (tempat tinggal, pakaian dll) sebesar Rp 1350 per hari. Untuk perkotaan, sebanyak 11.900.000 orang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup paling mendasar yakni Rp 5200 per hari (biaya makan) +  Rp 2200 per hari (biaya rumah, pakaian dll).

Dengan menganti Toyota Crown dengan Innova, maka pemerintah dapat mengalihkan setidaknya Rp 81 miliar untuk membantu bantuan maupun kredit bagi ribuan hingga puluhan ribu nelayan dan petani Indonesia. Bila setiap nelayan/petani diperbantu oleh satu orang lain dan menghidupi 2-4 orang anggota keluarga, maka setidaknya pemerintah dapat membuka ribuan tenaga kerja + mengurangi angka kemiskinan dikalangan rakyat jelata.

Pemulung Cilik

Namun, fakta berbicara lain. Pemerintah memilih untuk memperoleh fasilitas mobil mewah. Sementara tiap tahun, APBN terus defisit disertai utang yang semakin membengkak. Utang menjadi buruk tatkala pengelolaan negara begitu boros oleh pemimpinnya. Bayangkan, pada tahun 2010 ini, nilai utang jatuh tempo pemerintah RI mencapai Rp 116 triliun. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp 54 triliun berasal dari utang luar negeri, dan Rp 62 triliun berasal dari Surat Berharga Negara (SBN) (Detikfinance, 26 Des 2009).

Jika dalam pengadaan mobil dinas yang bisa dilihat langsung oleh masyarakat luas via pers, pemerintah begitu berani menunjukkan bahwa mereka begitu boros dan glamor, bagaimana nasib dengan pengeluaran negara lainnya yang tidak terpantau oleh masyarakat? Inilah alasan mengapa kita perlu kritis dan cermat upaya pemerintah meningkatkan utang negara yang membengkak!

*******

Dari persoalan pengadaan mobil ini saja, masih pantaskah Presiden SBY berbicara didepan para pemilihnya bahwa ia adalah presiden yang pro-rakyat? Masih pantaskah ia mendengungkan bahwa pemerintahannya profesional untuk rakyat? Dimanakah janji-janji manis yang keluar dari mulut SBY-Boediono beserta tim kampanyenya? Dimanakah para patriot Partai Demokrat yang berbicara lantang pro-rakyat?

Yang pasti, pengadaan mobil dinas mewah bagi para menteri dan pejabat negara merupakan bukti bahwa pemerintah saat ini tidak memiliki sensitivitas terhadap kemiskinan. Hidup hemat hanyalah kata-kata penghias bibir belaka pemimpin yang berlindung dibawah pencitraan. Kado mobil mewah merupakan pendidikan buruk karena akan mendorong pemerintah daerah melakukan hal yang sama. Soalnya ada contoh dari pemerintahan pusat.

Dan apabila Bung Hatta saat ini masih hidup, mungkin ia tidak akan berhenti menangis melihat tingkah laku para penguasa negeri ini. Hal yang sangat bertolak belakang dengan pemikiran dan contoh teladan yang telah diberikan Proklamator bangsa ini, yang hidup sederhana. Bahkan untuk membeli sepatu Bally saja, Bung Hatta tidak mampu membelinya (Baca : Bung Hatta, Negarawan Uncorruptable (1): Kisah Menabung Utk “Sepatu Bally”, Tapi….)

Pantaskah utang negara membesar hanya demi hidup mewah para pejabat negeri ini? Itulah salah satu alasan utama sejak awal saya menulis Fakta-Fakta Tersembunyi Pemerintah SBY-JK : Utang Membengkak Rp 1667 Triliun.

Akankah kita biarkan negeri dagelan ini terus berlanjut?

Salam nusantaraku,
ech-wan, 6 Januari 2009

Referensi: KompasVivanewsToyotaDetikfinanceBPS

Artikel Terkait:

40 Komentar leave one →
  1. sikapsamin permalink
    Januari 10, 2010 5:26 PM

    Lha…makin jelassszzz,
    Bahwa banyak “SATRYO PININGIT” menjadi pejabat negara…
    Tapi ya…sayangnya PININGIT oleh IMPERIALIS/KAPITALIS…Sudah CUCI-OTAK
    Sense of Crisis?!?…So sorry EGP

    Salam…CUCI-OTAK

    • Januari 26, 2010 12:18 PM

      kan sebetulnya tabiat SBY yg glamour sudah terdeteksi dari tahun 2005. SBY begitu menyenangi protokoler dan unggah-ungguh ala feodal. senang segala bentuk “upacara” untuk segala kegiatan. senang “tanda-tanda dan simbol-simbol”.

      sby ber-type orang yg menyajikan alternatif solusi masalah, bukan tipe orang yg mengeksekusi solusi atas masalah. jadi kalo ada masalah sby cuman mencari alternatif solusi (wacana/omong doank) bukan melaksanakan (eksekusi) solusi yg akan mengakhiri masalah.

      jadi sdh tau tanda-tanda itu ada di tahun 2005, masih aja rakyat ketepu milih sby.

  2. miracle permalink
    Januari 11, 2010 1:41 PM

    haduh………
    abis baca berita tentang Sinar terus baca berita fasilitas mewah menteri SBY….!!!! ga ngerti apa isi otak pikiran tuh pejabat???!!?

  3. miracle permalink
    Januari 11, 2010 1:46 PM

    kalo alasannya diberi fasilitas mewah untuk memotivasi kinerja pemerintah wah jelas itu salah!!!! pemerintah harusnya dicekokin keadaan tentang rakyatnya seperti Bocah yg bernama Sinar yg berjuang demi ibunya yg lumpuh.. masih banyak kisah2 rakyat kita yg kurang lebih sama dari sabang ampe merauke yg seharusnya menjadi motivasi atau pemicu kinerja pemerintah..

    Ya Tuhan bukakanlah pintu hati mereka…

    • biru permalink
      Januari 29, 2010 10:57 AM

      amin,,,,semoga doa kita semua dpt terkabul,,

  4. Januari 13, 2010 7:56 PM

    Wooow……Uenaknya jadi Pejabat…

  5. Januari 16, 2010 8:11 PM

    Jaman sudah berubah slogan reformasi telah menjadi alat untuk memperkaya diri dengan fasilitas super mewah atas dalih demi kinerja dan pelayanan padahal hanya kebutuhan sekunder yang tidak penting. Mereka tidak mencontoh Sejarah Para pejuang kemerdekaan, orang-orang bersih dimasa lalu dengan kesederhanaan dan semangat militansi yang tinggi memberikan teladan bagi bangsa ini.

    Sangat diragukan sekali semangat keagamaan dan kebangsaan mereka. Mereka tidak memahami dan menghayati dengan dalam apa yang disebut solidaritas sosial atas nama saudara sebangsa dan setanah air yang masih banyak hidup dibawah garis kemiskinan.

    Reformasi yang meragukan yang kita butuhkan adalah revolusi budaya atas nama dan pilar agama serta nasionalisme

  6. Januari 16, 2010 9:56 PM

    sebenarnya saya enggan untuk berkomentar, tetapi karena ‘mereka’ para pejabat juga ‘enggan’ berfikir kembali soal budget yg berlebihan… yaaa… saya nekat aja …. seperti para pejabat juga ‘nekat’ tetep make duit gede dibandingkan dg kepeduliannya… kepada rakyat kecil.

    siapa yg peduli UUD 45 diinjak injak oleh PEJABAT KITA SENDIRI ? jawabnya … nggaaak adaaa… semua DIAM ! semua BUNGKAM !
    siapa yg peduli dengan KEMANUSIAAN yang diinjak injak oleh PEJABAT KITA SENDIRI ? jawabnya.. ngggaaaak adaaa… semua DIAM ! semua BUNGKAM !

    buktinya KEZHOLIMAN ITU SENDIRI TETAP BERJALAAAN ….

    mungkin saatnya saya SMS/atau NELPON KE ”SUPERMAN” …minta tolong neh biar di ‘tonjokkin’ PEJABAT2 KORUP TAK BERPRIKEMANUSIAAN….

    tapi…hehehe… ada yang tau NOMORNYA NGGAK ?

    • biru permalink
      Januari 29, 2010 10:59 AM

      no nya mah g da yg tau tp minta ma tuhan ja,,,
      cp tau di tolong,,,
      tp ykin lah di tolong,,,,
      pejabat2 sekarang emg g pny peri kemanusiaan!

  7. Januari 16, 2010 10:09 PM

    iya yaa enak tenan …..kerja bung yg benar jangan punya sipat kaya tikus ……

  8. Sehan permalink
    Januari 21, 2010 5:50 AM

    Ha……..ha…………. ha…………. loe aja yang bego. Hari gini masih percaya dengan slogan-slogan.

  9. aprisa permalink
    Januari 21, 2010 7:46 PM

    mending untuk sumbangan k panti asuhan lah…..mcm kaya j indonesia ne ursan miskin j lum lg beres

  10. mahasiswa inti pembaruan permalink
    Januari 23, 2010 4:04 PM

    SBY-Bodiyono<
    Kita harus berhenti membeli rumus-rumus asing. Diktat-diktat hanya boleh memberi metode, tetapi kita sendiri mesti merumuskan keadaan. Kita mesti keluar ke jalan raya, keluar ke desa-desa, mencatat sendiri semua gejala, dan menghayati persoalan yang nyata.

  11. biru permalink
    Januari 29, 2010 10:49 AM

    pejabat sekarang emang SIA*** g tau pa kl rakyat lg kesusahan,,
    para pejabat negara apalgi mentri sekretaris negara emg BUL**** seenaknya ja membelanjakan uang negara,mereka pikir dg mobil mwah kerja akan tmba lancar??yang bkin kerjaan lancar tu bkan mobil bung,,tp kecerdasan,kerja keras dan keuletan, kl mobil mah yg penting g mesin rongsokan udah bs jalan,terus pa yg ada di pikiran para pejabat?seenaknya sendri,apa karna mereka pejabat negara terus harus hidup mewah dr negara?emg duit negara dr mna bung?????
    dari RAKYAT,,,
    mnurut aq bner dr bhasan di atas bercerminlah dr KPK kerja maksimal dengan fasilitas minimal,,,
    lah para pejabat negara yg sekarang???kerja amburadul pke fasilitas yg g mewah c tp SUPER MEWAH !!!dimana2 itu kerja dlu diliat hasil bru ngajuin mobil mewah ma negara tu juga kl para pejabat masih punya malu wong dia jd pejabat juga karena rakyat koq,la wong jd pejabat ja blm dilantik blm jg kerja tp kabinet bru udh mw bli mobil baru,,,trus dmn pkiran mereka wong kja ja blm koq udh “minta byaran” mobil mwah lagi,,
    emg mobil yg periode sblm nya udh g bs jlan???udh g bs di naikkin??udh usang??
    atw cat2 nya udh pd nglupas??ky’e g mgkin mobil hrga 600 jt keatas cm berthan 5 th,,,aplgi perawatan jg di jamin oleh negara,ckckck pejabat negara indonesia emg kurang peduli ma “orang kecil”

  12. Maret 14, 2010 10:08 PM

    Mobil pejabat jangan mahal2 donk.Yang biasa saja kan juga tidak masalah.Biar yang sisanya buat kemakmuran rakyat

  13. Nemuro permalink
    Mei 20, 2010 2:35 PM

    Wuihhh…cckckckck…hebat ya para pejabat itu…
    ud jadi pejabat itu asalnya ga jelas…
    duit banyak…
    dilindungi hukum…
    MUSTI ADA “REVOLUSI HITLER” BIAR PEMERINTAHAN KAPOK…
    Eneq gw liatnya..rakyat banyak yg sengsara.

  14. Juli 27, 2010 3:26 PM

    kayaknya di negara indonesia saja yang pemerintahya memaai bahan mahal namun rakyatnya masih menderita

Trackbacks

  1. He.he…Tidak Menemukan Sawah, SBY Batal Diwawancara « Nusantaraku

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: