Baru 1 Hari Dilantik, Kementerian SBY Minta Kenaikan Gaji

Baru sehari bahkan beberapa jam para menteri dilantik untuk mengabdi kepada bangsa dan negara, pejabat Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengajukan usulan kenaikan gaji bagi para pejabat negara. Hal itu disampaikan Deputi Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) Bidang Sumber Daya Manusia Ramli Effendi Naibaho sebelum serah terima jabatan Menneg PAN di Jakarta, Kamis (22/10) (kompas, 23 Oktober 2009). Serah terima jabatan ini tidak berubah secara signifikan, karena saat ini maupun sebelumnya, pos menteri PAN diduduki oleh kader Demokrat.

Kenaikan gaji ini hanya dikhususkan bagi para penguasa (pejabat negara), sedangkan para pegawai honorer dan pegawai negeri sipil (PNS) tidak termasuk dalam agenda kenaikan gaji. Berdasarkan Pasal 11 UU 43 Tahun 1999 mengenai Pokok-pokok Kepegawaian, yang termasuk dalam kategori pejabat negara adalah :

• Presiden dan Wakil Presiden;
• Pimpinan + Anggota MPR
• Pimpinan + Anggota DPR
• Pimpinan + Anggota MA + Pimpinan Badan Peradilan
• Pimpinan + Anggota BPK
• Para menteri dan Pejabat setingkat menteri
• Para Duta Besar RI
• Gubernur dan Wakil Gubernur
• Bupat/ Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota;

Sebagai informasi, baik periode 2004-2009 maupun 2009-2014, pos Kementerian Negara Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN&BR) masing-masing tetap dikuasai oleh kader Demokrat yakni Pak Taufiq Effendi (periode 2004-2009) dan saat ini dijabat oleh EE Mangindaan, seorang mantan petinggi TNI.  Menteri EE Mangindaan  sendiri masih merangkap jabatan Menteri PAN&BR sekaligus sebagai Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat. Dalam artikel Gerakan Bersihkan Kabinet dari Menteri “Ular Berkepala Dua”, gelar yang tepat untuk Menteri EE Mangindaan yang memiliki rangkap jabatan adalah Menteri “Ular Berkepala Dua”.

Sebagai presiden yang dipilih oleh 60 juta suara lebih dari 170 juta hak suara, maka semestinya Pak SBY tidak menyetujui kenaikan gaji pribadinya, wakilnya, para menteri, anggota dewan yang mayoritas diisi oleh kader partai Pak SBY (baca : Demokrat). Jika ini terjadi, maka sangatlah jelas bahwa Pak SBY hanya ingin agar para dirinya beserta 149 anggota DPR dari Demokrat mengalami kenaikan gaji, belum termasuk pos-pos yang lainnya. Padahal, reformasi birokrasi masih berjalan maksimal. Bahkan ironisnya, 17 menteri Pak SBY memiliki rangkap jabatan, suatu kondisi yang tidak sesuai dengan cita-cita reformasi 1998. Rangkap jabatan pejabat negara dengan posisi partai akan menimbulkan potensi konflik kepentingan. Namun yang pasti, waktu, tenaga dan pikiran sang menteri/pejabat negara akan tersita untuk urusan partai.

Para Pejabat Hidup Bergelimpangan Diatas Kemiskinan 32.5 juta rakyat Indonesia

Dari data Badan Pusat Statistik Indonesia, terdapat 32.5 juta penduduk miskin Indonesia dengan penghasilan dibawah Rp 6.675/hari (BPS per Maret 2009) atau Rp 200.000 per bulan. Angka yang sodorkan oleh BPS ini mungkin jauh lebih kecil dari data sebenarnya. Di ibu kota negara saja, masih banyak ditemukan warga miskin. Salah satunya kisah Kusnan, seorang pedagang pakaian keliling Jakarta Selatan (kompas, 20 Okt 2009).

Kusnan adalah seorang pedagang pakaian keliling di kawasan Jakarta Selatan. Rata-rata penghasilan Kusnan berkisar antara Rp 20-an ribu per hari, dan apabila sedang apes, Kusnan hanya mampu memberikan Rp 4000 kepada istri untuk menafkahi suami-istri + 3 orang anak.

Coba kita bayangkan. Untuk memenuhi kebutuhan istri dan 3 orang anaknya, ada kalanya Kusnan hanya mampu memberi nafkah Rp 4000 per hari. Artinya pengeluaran per kapita bisa hanya mencapai Rp 1000 per hari.  Jika beruntung, penghasilan Kusnan paling hanya mencapai Rp 20-an ribu per hari. Bagi para pejabat negara mungkin akan terasa janggal mendengar berita ini. Namun, berdasarkan data BPS, kita mungkin harus percaya dengan kondisi seperti ini. Ada 32.5 juta orang Indonesia yang harus hidup dengan penghasilan Rp 6675 per hari.

Bagi Pejabat : Gaji Belasan Hingga Puluhan Juta Saja Belum Cukup!

Dengan alasan profesionalisme, peningkatan kinerja dan bla-bla… para pejabat negara tampaknya masih belum puas dan bersyukur dengan belasan hingga puluhan bahkan ratusan juta gaji yang diperoleh. Seorang menteri  saja mendapat fasilitas ratusan juta per bulan dengan rincian gaji+tunjangan pokok Rp 16 juta juta per bulan + tunjangan operasional 3.3 juta per hari (Rp 100 juta per bulan), termasuk diantaranya fasilitas VIP seperti hotel berbintang  5, class bisnis pada peswat udara apabila melakukan perjalanan dinas.

Bagaimana dengan anggota dewan? Seorang anggota DPR yang malas-malasan saja setidaknya mengantongi Rp 50-60 juta per bulan. Penghasilan anggota DPR ini sama dengan 300 kali lipat lebih besar dari 32.5 juta penduduk miskin (60.000.000 : 200.000 atau 300:1).  Sungguh ironis, apabila seorang anggota dewan dengan mudah mendapat gaji Rp 60 juta per bulan, bagi 32.5 juta warga masyarakat Indonesia miskin harus menghabiskan 25 tahun  untuk mengumpulkan Rp 60 juta. Ini berarti orang miskin Indonesia harus menghabiskan lebih dari 1/3 hidupnya (angka harapan hidup rata-rata Indonesia 68.1 tahun) untuk gaji 1 bulan anggota dewan terhormat.

************

Apakah dengan gaji + tunjangan yang mereka peroleh saat ini masih tidak cukup? Apakah ketimpangan kesejahteraan para pejabat negara terhadap rakyat kecil masih belum membuka hati para pejabat kita? Dimanakah janji kampanye wahai anggota dewan terhormat, kader partai terhormat? Dimanakah kata-kata yang sering dikeluarkan ketika kampanye “pro-rakyat”, ‘terima kasih pak SBY”, ‘Partai Demokrat bersama SBY berjuang untuk rakyat”? Inikah namanya perjuangan seorang tentara yang bersahaja dan guru sederhana seperti iklan ‘sinetron’ pilpres silam?

Karena Anda telah memiliki para wakil dan pemimpin kalian, maka tanggungjawab kalian untuk mempertanggungjawab dana rakyat dengan cara menolak Kabinet SBY menaikkan gaji menteri, presiden, wakil presiden, anggota MPR/DPR dan pejabat negara lainnya? Tolaklah kenaikan gaji ini sampai mereka telah bekerja setidaknya 1 tahun dan membuktikan telah berhasil menurunkan angka kemiskinan di Indonesia!

Salam Nusantaraku,
ech-wan, 23 Oktober 2009