Skip to content

Keputusan MA Bernilai 244 Milyar Korupsi? (Analisis Data)

Juli 27, 2009
Logo MA

Logo MA

Pada tulisan saya sebelumnya, saya hanya merasa aneh karena Keputusan Mahkamah Agung (MA), secara tidak langsung melegalkan “korupsi kursi” untuk Partai Demokrat, PDIP dan Golkar, disisi lain mengembosi suara partai kecil. Keputusan MA yang dimaksud adalah keputusan pada 18 Juni yang memenangi permohonan hak uji materiil yang diajukan oleh beberapa caleg DPR dan Partai Demokrat yang dimotori oleh Zaenal Maarif terhadap peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009, khususnya Pasal 22 huruf c dan Pasal 23 Ayat 1 dan 3. Adapun opini saya dan pendapat dari Direktur Eksekutif Cetro Hadar N Gumay dapat saudara baca di sini. Secara umum, saya akan menjabarkan ringkas dari tulisan saya sebelumnya.

Kekeliruan 1:
MA tidak konsisten dan bahkan diskriminatif dalam penerapan hukum
, sebab Majelis Hakim hanya menerima gugatan uji materi peraturan KPU dari Zaenal Maarif cs yang berasal dari Partai Demokrat, partai penguasa/incumbent. Padahal, sebelumnya MA sudah pernah menolak total permohonan uji materiil peraturan KPU yang diajukkan oleh Hasto Kristiyanto yang berasal dari PDI Perjuangan, partai non-penguasa.

Kekeliruan 2:
Keputusan MA tersebut mengkhianati sistem pemilu proporsional yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang pemilu, sebab putusan tersebut menyebabkan disproporsionalitas antara perolehan suara dan perolehan kursi. Demokrat yang hanya mendapat 20.8% suara nasional di’mark-up’ menjadi 32.1% kursi di DPR. Sementara Hanura yang mendapat 3.8% suara nasional digembosin menjadi 1.1% kursi di DPR. Hal ini terjadi juga pada Golkar, PDIP, PKB (mark-up) dan PPP, PAN, Gerindra, PKS (digembosin).

Dari dua kekeliruan di atas, timbul pertanyaan besar? Mengapa bisa terjadi kekeliruan tersebut? Bukankah Mahkamah Agung adalah lembaga Pengadilan Negara Tertinggi yang menjadi sumber terakhir untuk mengayomi keadilan  hukum secara formal di negeri ini? Bukankah MA merupakan lembaga yang bertugas dan digaji oleh uang negara untuk menjagar agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah negara RI diterapkan secara adil, tepat dan benar?

Dari diskriminasi memberi keadilan dari dua pihak yang berbeda (Demokrat vs PDIP), keputusan yang menghianati proporsional demokrasi hingga gegabah dalam mengadili arena hukum. Mungkinkah keputusan MA sarat dengan perilaku korup? Terlebih keputusan MA merupakan keputusan yang sangat mahal, yakni keputusan senilai Rp 244 milyar. Kok bisa?

Keputusan MA, Keputusan yang bernilai Rp 244 miliar

Darimanakah saya mendapat angka Rp 244 miliar? Angka ini saya dapat dari gaji yang akan diperoleh oleh seorang anggota DPR selama 5 tahun dengan total kursi yang berubah yakni 66 kursi (versi Cetro). Mari kita telusuri gaji yang akan diperoleh oleh seorang anggota DPR RI [data Kabarinews, Maret 2009]

Pendapatan Anggota DPR RI

Pendapatan Rutin

Bulan

Tahun

Gaji Pokok

15,510,000

186,120,000

Tunjangan Listrik

5,496,000

65,952,000

Tunjangan Komunikasi

12,000,000

144,000,000

Tunjangan Aspirasi

7,200,000

86,400,000

Tunjangan Pengawasan

2,100,000

25,200,000

Dana Kehormatan

3,150,000

37,800,000

Total Rutin Bulanan

45,456,000

545,472,000

Pendapatan Agenda Tahunan

Per Term

Tahun

Dana penyerapan (reses) 4X

31,500,000

126,000,000

Gaji ke-13 (Juni)

16,400,000

16,400,000

Dana Legislasi per UU (40 UU)

1,000,000

40,000,000

Dana insentf RUU dan Honor Uji RUU

5,000,000

15,000,000

Total Non Rutin Bulanan

53,900,000

197,400,000

Pendapatan Jabatan *)
Ketua/Wakil Ketua Komisi

0

Ketua Panja RUU

0

Tunjangan Studi LN

0

Pendapatan Total Per Tahun

Rp 742,872,000

Pendapatan Total 1 Periode (5 tahun)

Rp 3,714,360,000

Dari tabel di atas, dapat kita perhatikan bahwa seorang anggota DPR yang malas (jarang hadir di rapat) akan tetap mengantongi gaji Rp 45.4 juta per bulan. Angka ini belum ditambah pendapatan agenda tahunan yakni 4 kali dana reses, gaji ke-13, dana legislasi UU (tahun 2008 ada 55 UU, tapi saya hanya ambil ada 40 UU tiap tahun), dana insentif pembahasan RUU dan honor uji kelayakan RUU. Dari dua jenis sumber pendapatan, maka seorang anggota DPR yang suka pembolos pun mengantongi Rp 742 juta per tahun. Dan bagi mereka yang menjabat wakil/ketua komisi, ketua panja, ketua hak angket dll, anggota DPR tersebut dapat mengantongi Rp 1 miliar per tahun.

Namun dalam perhitungan ini, kita hanya akan membicarakan pendapatan/gaji rata-rata minimum seorang anggota DPR yang malas sekalipun akan mengantongi Rp 742 juta per tahun atau Rp 3.7 miliar untuk 5 tahun. Dan berdasarkan perhitungan Cetro, bila keputusan MA diberlakukan maka ada 66 kursi yang akan mengalami perubahan yang mana Demokrat akan dimark-up 30 kursi, Golkar 18 kursi, PDIP 16 kursi dan PKB 2 kursi. Maka nilai keputusan ini secara materiil bernilai 66 kursi * Rp 3.7 miliar = Rp 244 miliar.

Dari keputusan ini, maka Demokrat akan mendapat gratis keuntungan materi terbesar yakni senilai Rp 111 miliar dari gaji 30 anggota DPR “mark-up” selama 5 tahun. Sementara 3 partai lainnya dapat Anda lihat dibawah ini.

Partai

Kursi (+) Aliran Gaji 5 Tahun

Demokrat

30

Rp 111.4 miliar

Golkar

18

Ro 66.9 miliar

PDIP

16

Rp 59.4 miliar

PKB

2

Rp 7.4 miliar

Ada yang mendapat keuntungan, maka pasti ada yang mendapat kerugian. Berikut daftar partai yang akan mengalami kerugian materiil dari gaji dewan selama 5 tahun.

Partai

Kursi (-)

Aliran Gaji 5 Tahun

Gerindra

16

Rp 59.4 miliar

PPP

16

Rp 59.4 miliar

PAN

15

Rp 55.7 miliar

Hanura

12

Rp 44.6 miliar

PKS

7

Rp 26 miliar

Untuk partai yang dirugikan, jumlah kerugian tersebar merata seperti Gerindra, PPP yang masing-masing dirugikan Rp 59.4 miliar disusul PAN, Hanura dan PKS.

Analisis Kemungkinan di Balik Keputusan MA

Keputusan MA yang sangat tergesa-gesa  dalam mengadili keputusan KPU dan bahkan ditemukan kesalahan dokumen tergugat yang menyebut Komisi Pemilihan Umum sebagai Komisi Penyiaran Indonesia menimbulkan tanda tanya besar saya. Mari kita cermatin persfektif keadilan secara general (asumsi tidak 100% tepat) kursi DPR terhadap perolehan suara nasional partai tersebut.

Partai

Suara Nasional

Kursi

“Harga” Kursi

Demokrat

21,703,137

180

120,573

Golkar

15,037,757

125

120,302

PDIP

14,600,091

111

131,532

PKS

8,206,955

50

164,139

PAN

6,254,580

28

223,378

PPP

5,533,214

21

263,486

PKB

5,146,122

29

177,452

Gerindra

4,646,406

10

464,641

Hanura

3,922,870

6

653,812

Dengan berlakunya keputusan MA atas sistem perhitungan kursi DPR, maka secara substansi dan keadilan, keputusan tersebut MA yang harusnya adil menciptakan distorsi ketidakadilan dengan menciptakan disparitas yang tinggi. Bayangkan untuk mendapat sebuah kursi di DPR, Hanura harus mengumpulkan rata-rata 653 ribu suara, sementara Demokrat dan Golkar dengan mudah memperoleh sebuah kursi dengan berbekal 120 ribu. Artinya, dengan perolehan suara yang sama (misalnya 135 ribu) oleh masing-masing partai, maka Hanura hanya mendapat 2 kursi, Gerindra (3 kursi), PPP (5 kursi), PKB (8 kursi), PKS (8 kursi), PDIP (10 kursi), sementara Golkar dan Demokrat akan memperoleh 11 kursi di DPR.

Standar BPP atau bilangan pembagi pemilih menjadi syarat utama keadilan suara yang diterima oleh setiap partai. Perbandingan yang digunakan adalah jumlah suara terhadap BPP, dan bukan jumlah suara suatu partai menengah terhadap suara partai yang memperoleh suara terbesar. MA yang mendesak agar membatalkan keputusan kursi DPR yang ditetapkan KPU dengan paradigma bahwa keadilan kursi ditinjau dari perbandingan suara partai kecil terhadap suara partai besar merupakan perbandingan yang saya kira salah alamat. Padahal, yang menjadi referensi utama adalah BPP yang telah memasukkan kriteria sedikit lebih adil.

Apakah majelis hakim di MA tidak bisa melihat hal ini? Apakah MA tidak bisa mengambil nilai filosifis dibalik sebuah Undang-Undang khususnya UU 10/2008? Lalu, ada apa dibalik itu semua? Mengapa MA justru mengabulkan gugatan dari caleg Partai Demokrat, tapi menolak gugatan dari caleg PDIP padahal sebagian besar materi gugatan adalah sama?

Salah satu menjadi tolak ukur adalah dengan dimenangkannya gugatan materi caleg dari Demokrat, maka partai Demokrat akan mendapat keuntungan materiil sebesar Rp 111 miliar dari 30 anggota dewan tambahannya. Angka ini belum termasuk keuntungan kekuatan politik di parlemen untuk menguasai dan membuat berbagai aturan yang akan menguntungkan partai dan kekuasaannya. Bayangkan saja, suara nasional dari Demokrat+Golkar+PDIP yang hanya 49%, namun di mark-up secara legal menjadi 74% di DPR (416 dari 560 kursi). Bagaimana keadilan demokrasi bisa memberi ‘kursi korup” sebesar 25%???

Ataukah keputusan Majelis hakim MA sarat dengan perilaku korup? Mungkinkah majelis hakim MA mendapat kucuran sekian persen keuntungan materiil Demokrat sebesar Rp 111 miliar? Ataukah hakim-hakim MA ini bermental kolusi, ketakutan atau ketidaktahuan??

Semoga prasangka saya tidak benar. Jika tidak…. maka selamat datang kembali “hukum orba” di negeri ini!
Selamat tinggal keadilan dan kebenaran hukum bagi rakyat Indonesia.
Hanya omong kosong merayakan 17 Agustus 1945 sebagai Hari Kemerdekaan apalagi tidak ada keadilan hukum serta perlakuan diskriminatif dari aparat hukum!

Salam Perubahan, 27 Juli 2009
ech-wan @nusantaraku

Referensi : KabarinewsKompasAntaranews.

Baru sempat saya edit kembali, 29 Juli 2009 (thanks to callighan)

44 Komentar leave one →
  1. hbes permalink
    November 1, 2009 10:04 AM

    makanya kalo mau juragan berusaha jadi anggota DPRjangan ngiri jangan protes kalo gaji gede wong nama nya juga ANGGOTA DPR

  2. Mei 11, 2010 11:16 AM

    sekalipun digaji satu milyar perbulan, tetap saja masih kurang, wong dasar rakus. tidak peduli meski rakyat tidak pernah terurus. mendingan para petani kecil, meskipun tidak pernah digaji tapi setiap panen memberi makan negeri, meskipun pailit mereka tetap setia memilih anggota wakil-wakilnya yang tidak pernah tahu siapa yang memilih sebenarnya.
    mungkin perlu didirikan perguruan tinggi Fakultas anggota DPR RI sehingga kalau jadi anggota DPR benar-benar bekerja sesuai dengan pendapatan yang diterima.
    pantas saja negeri ini selalu dilanda bencana alam sebagai bentuk kemarahan tuhan atas keserakahan bangsa Indonesia yang terwakili oleh anggota DPR, mudah-mudahan hanya segelintir orang yang menjalani, andai kata banyak , na’udubillah.

Trackbacks

  1. Naik Gaji
  2. Inilah Ketua dan Wakil Ketua DPR 2009-2014 (Biografi) | Griya PMI Asri RW.14

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: