Skip to content

Pres. SBY Semakin Gelisah, Gentar Akan Impeachment & Mosi Tidak Percaya

Januari 26, 2010

“Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  dapat  diberhentikan  dalam  masa jabatannya  oleh MPR atas  usul  DPR, baik  apabila  terbukti  telah  melakukan  pelanggaran  hukum  berupa pengkhianatan  terhadap  negara,  korupsi,  penyuapan,  tindak  pidana  berat lainnya,  atau  perbuatan  tercela maupun  apabila  terbukti  tidak  lagi  memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden”
-Pasal 7A UUD RI 1945-[1]

Karena berbohong kepada rakyatnya (dan parlemen) sewaktu kampaye politik, PM Finlandia Anneli Jäätteenmäki harus mengundurkan diri pada Juni 2003 [2]. Hal yang serupa dialami oleh Presiden AS ke-37, Richard Nixon terpaksa lengser dari kursi kepresidenan pada Agustus 1974. Nixon jatuh karena Skandal Watergate-nya terbongkar. Demi mempertahankan kursi kepresidenan, Nixon menempuh segala cara untuk menang. Tindakan curang ini tercium oleh wartawan The Washington Post dari rekaman percakapan [3].

Selain dua tokoh tersebut, masih banyak pemimpin dunia ini jatuh dari kursi kepresidenan/perdana menteri sebelum jabatannya berakhir (purna) hanya karena tindakan tercela atau pidana yang dilakukannya. Joseph Estrada dari Philipina, Pervez Musharraf dari Pakistan, adalah contoh-contoh pemimpin negara yang jatuh karena proses ‘impeachment’ atau pemakzulan.

Bagaimana dengan Indonesia?

Dalam kamus Bahasa Indonesia, pemakzulan atau impeachment adalah suatu proses menurunkan/melengserkan jabatan seorang Presiden/wakil Presiden yang melakukan tindakan tercela atau sejenisnya. Presiden Soeharto adalah presiden RI yang lengser akibat desakan masyarakat (mahasiswa dan aktivis) karena dianggap melakukan praktik KKN dan otoritarian selama memerintah. Setelah Soeharto, Presiden Gus Dur dilengserkan karena dianggap terlibat  (bertanggungjawab) dalam skandal Bulog Gate dan Brunai-Gate (+ mengeluarkan Dekrit).

Setelah Pres. Gus Dur lengser, lalu MPR mengademen UUD 1945 untuk aturan impeachment yang tertuang dalam pasal 7A UUD 1945 perubahan ke-3. Dalam pasal itu disebutkan bahwa Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  dapat  diberhentikan  dalam  masa jabatannya  oleh MPR atas  usul  DPR, baik  apabila  terbukti  telah  melakukan  pelanggaran  hukum berupa pengkhianatan  terhadap  negara,  korupsi,  penyuapan,  tindak  pidana  berat lainnya,  atau  perbuatan  tercela maupun  apabila  terbukti  tidak  lagi  memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Selain Pres Soeharto dan Pres. Gus Dur, presiden yang lain juga mengalami kondisi yang hampir sama, namun dengan metode yang berbeda. Presiden Soekarno diturunkan dari kursi kepresidenan melalui Sidang Istimewa Majelis Permusyawarakatan Rakyat Sementara. Peristiwa ini didahului oleh ‘kudeta sistematis’. Gerakan 30 September, yang diangkat sampai taraf pengkhianatan bangsa terberat, perwujudan kejahatan mutlak, merupakan dalil yang sangat berkena baginya (Soeharto) untuk memulai strategi Angkatan Darat yang sudah lama ditimbang-timbang untuk menghancurkan PKI, menyingkirkan Presiden Soekarno dan membangun kediktatoran militer [4].

Hanya 2 dari 5 presiden terdahulu yang tidak dilengserkan secara paksa. Presiden BJ Habibie berhenti  (selesai masa tugas) dan tidak mau maju lagi dalam perebutan kursi presiden karena “pertanggungjawabannya” tidak diterima oleh MPR karena kebijakannya memberi referendum pada Timor Timur. Dan yang paling ‘sempurna’ dari 6 presiden terdahulu adalah Presiden Megawati Soekarnoputri yang meninggalkan tampuk kekuasaan dengan cara yang terhormat, tidak dilengserkan-lengserkan, hanya kalah dari pemilu presiden September 2004 silam.

SBY Gentar, SBY Gelisah

Dengan pengalaman 4 pemakzulan dari 6 presiden terdahulu, wajarlah apabila Presiden Susilo Bambang Yudhoyono  (SBY) kini mengkhawatirkan hal itu akan mengena kepada dirinya. Kasus Bank Century yang tengah diselidiki Panitia Khusus DPR bisa menjadi pintu masuk bagi langkah tersebut apabila ditemukan bukti adanya konpsirasi penyalahgunaan kekuasaan. SBY khawatir nasibnya (atau wakilnya) berujung sama dengan Presiden Gus Dur. Apalagi, konstitusi kita saat ini (pasca amademen) menggariskan secara jelas aturan impeachment, untuk seorang presiden atau wakil presiden apabila melakukan tindakan tercela ataupun pidana.

SBY

Selain kasus Bank Century, dugaan tindak pidana dana kampanye pasangan SBY-Boediono merupakan pintu lain menuju upaya impeachment. Dari temuan Bawaslu, Tim kampanye SBY-Boediono mengakui menerima sumbangan dari PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional yang sebagian besar sahamnya juga dimiliki asing. Tapi, belakangan nama BTPN tak muncul dalam laporan yang diserahkan ke kantor akuntan publik. Dapat ditebak bahwa hal ini dilakukan demi menutup-nutupi pelanggaran dana kampanya seperti diatur dalam UU 42/2008 pasal 103 (1). [5]

Pesan saya adalah, kebijakan tidak boleh dipidanakan. Tetapi kalau ada sisi-sisi lain dari kebijakan itu, yang memang itu keluar dari yang seharusnya, penyimpangan-penyimpangan, maka penyimpangannya itu yang bisa diperkarakan, tapi bukan kebijakan.
– Presiden SBY- [6]

Kekhawatiran SBY semakin tampak  ke permukaan dalam sepekan terakhir. Dalam berbagai kesempatan, SBY selalu berbicara  untuk menyampaikan pesan bahwa tidak ada impeachment atau kebijakan tidak boleh dipidanakan. Hari-hari menjelang 100 hari kabinet barunya ini, SBY mendapat tekanan politik bertubi-tubi. Rencana aksi 10.000 mahasiswa pada 28 Januari 2010 semakin membuat kekhawatiran SBY bahwa jabatan akan lengser, terlebih SBY adalah seorang jenderal yang terlalu percaya sebuah gosip/rumor sebagai fakta dan kenyataan. Kabar angin yang tidak jelas ujungnya, ditanggapi begitu serius oleh Jenderal (Purn) SBY.

Wajar pulalah, jika  aktivis dan juga mantan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Adnan Buyung Nasution (ABN), berkali-kali memberi saran dan kritik tajam pada SBY. Ketika kriminalisasi pimpinan KPK terjadi, ABN sebagai Ketua Tim 8 melontarkan pernyataan bahwa selama ini reformasi antikorupsi berjalan mandeg. Dan partai-partai yang selama ini berkoar-koar antikorupsi pada faktanya tidak melakukan apa-apa. [7]

Dan baru-baru ini, pada 16 Januari 2010, ABN kembali melontarkan pernyataan yang kritis dan sangat mungkin membuat SBY menjadi gentar adanya impeachment. ABN memghimbau agar SBY bisa secara gentle mengambil tanggungjawab kasus Bank Century karena beliau adalah seorang kepala pemerintahan.

“Presiden  harus berani mengambil alih dan memikul tanggung jawab kebijakan bailout Bank Century oleh KSSK sebagai kebijakan pemerintah atau negara jika memang kebijakan itu benar-benar  murni dan bersih dilakukan untuk mencegah krisis perbankan dan mengganggu sistem perekonomian,”
– Adnan Buyung Nasution- [8]

Himbauan Adnan Buyung itu memang sangat telak dan tepat sasaran, apalagi ABN mengatakan bahwa ”…itu harus disertai penegasan Yudhoyono, dirinya sebagai pribadi atau Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat tidak mendapatkan sepeser pun dana dari kebijakan menalangi Bank Century itu”. Dan apabila SBY dan para pemimpin Partai Demokrat berang dan atau gelisah dapat dimaklumi karena Buyung sebelumnya menjadi tokoh di Wantimpres dan juga Ketua Tim 8 (soal kasus kriminalisasi pemimpin KPK). Kalangan masyarakat madani juga mengimbau SBY agar mau bertanggung jawab dan jangan menjadikan Wakil Presiden Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebagai ”tumbal” dan ”sasaran tembak” sebagian besar anggota Pansus Hak Angket DPR atas kasus dana talangan (bail out) terhadap Bank Century. [9]

Dari runtutan ini, maka sangatlah wajar jika hasil pertemuan SBY dengan 7 pemimpin lembaga tinggi negara yakni MPR, DPR, DPD, BPK, MA, MK, dan KY pada Kamis, 21 Januari 2009 silam membicarakan ‘kelangsungan kursi kekuasaan SBY”. Tanpa banyak menyinggung permasalahan mafia hukum, SBY alih-alih berbicara bahwa sistem atau kultur mosi tidak percaya terhadap presiden dan wakil presiden, sebagaimana dalam sistem parlementer, tidak berlaku. Secara kasat mata, ini berarti bahwa SBY berusaha memasang kuda-kuda melalui dukungan 7 pemimpin lembaga tinggi negara untuk mencegah terjadinya pemakzulan terhadap Presiden SBY dan Wakil Presiden Boediono.

Jurus “Terzalimin” SBY

Seperti biasanya, menghadapi tekanan yang kuat, Presiden SBY terbiasa menggunakan senjata pamungkas sakti mantraguna. Senjata itu adalah ‘jurus terzalimin’ kepada publik. Untuk mendapatkan simpati atau rasa iba dari masyarakat, SBY untuk kesekian kali kembali mengaku pernah mendapat ancaman pembunuhan. Dalam pidato di acara Peringatan Hari Bakti Paspampres ke-64, Markas Komando Paspampres, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat 22 Januari 2010, SBY dengan ‘jurus terzalimin’ mengutarakan “Beberapa bulan yang lalu ada rencana, upaya, aksi melakukan asasinasi atau pembunuhan terhadap Presiden Indonesia,” [10]

“Curhat” SBY untuk kesekian kalinya terasa menggelikan.  Padahal, pada Juli 2009 silam, SBY secara tidak langsung menuduh pihak-pihak yang kalah dalam pilpres sebagai dalang Bom Marriot dan Ritz Carlton untuk menghabisis nyawanya. Sesuatu yang kemudian hari adalah pernyataan yang sangat keliru dan absurd. Gaya komunikasi politik yang melankolis ini sungguh tak pantas dilontarkan oleh seorang presiden kepada rakyatnya, terlebih lagi ia adalah mantan perwira tinggi TNI dan diucapkan di Marko Paspampres!

Pasca amandemen UUD 1945 keempat, upaya impeachment menjadi hal yang tidak mudah. Berdasarkan Pasal 7A dan 7B UUD 1945, proses impeachment sedikitnya memerlukan 3 tahap. Pertama, pengajuan pemberhentian Presiden/Wakil Presiden harus didukung 2/3 anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri 2/3 dari jumlah anggota DPR. Kedua, proses kasus ini lalu diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi yang kemudian memutuskan apakah benar bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden  terbukti  melakukan  pelanggaran  hukum  berupa  pengkhianatan terhadap  negara,  korupsi,  penyuapan,  tindak  pidana  berat  lainnya,  atau perbuatan  tercela.

Terakhir, MPR harus mengelar rapat  paripurna MPR yang  dihadiri  oleh  sekurang­-kurangnya 3/4  dari  jumlah  anggota  dan  disetujui  oleh  sekurang­kurangnya  2/3  dari jumlah anggota yang hadir untuk memberhentikan Presiden/Wakil Presiden yang ‘bersalah’.

Dan bila kita mnghitung jumlah anggota koalisi pendukung SBY-Boediono, maka upaya impeachment terlalu mustahil untuk terjadi. Sehingga, Pak SBY sebaiknya tidak usah panik dan gelisah. Kecuali memang terlibat! 😀

Salam Nusantaraku,
26 Januari 2009

Referensi:
[1]UUD RI 1945 Amandemen #4
[2]Budaya Antikorupsi dari Finlandia, PM Mundur Karena Berbohong
[3]Wikpedia : Watergate Scandal
[4]John Roosa : Dalil Pembunuhan Massal. Hasta Mitra. 2008. Hal 284.
[5]Nusantaraku, 31 Okt 2010
[6]Elshinta, 25 Jan 2010
[7]Nusantaraku,4 Nov 2009
[8]Kompas,16 Jan 2010
[9]Kompas, 25 Jan 2010
[10]Vivanews,22 Jan 2010

37 Komentar leave one →
  1. arsil hadin permalink
    Desember 3, 2010 8:45 PM

    Persoalan sekarang susah mencari pemimpin yang benar2 bersih dan jujur. Mencuri atau Korupsi terlalu ditoleransi oleh bangsa. Orang yang pandai banyak, tetapi begitu berkuasa akhlak jahatnya timbul untuk memperkaya diri, memperkaya pendukung atau partainya. Pernah menonjol Amin Rais yang bersih , jujur dan pintar, tetapi karena tidak punya uang “haram” untuk membayar ongkos promosi dirinya beliau kalah dalam pemilu.
    Begitu juga Bung Hatta, Prof.Sumitro Djojohadikusumo, beliau2 ini hanya dipakai dalam keadaan sulit oleh Pimpinan Negara. Tetapi karena konsisten bersih, jujur idealis tidak mau maling tidak mau korupsi, disingkirkan . Falsafah syaithon 5 M, yaitu Maling (korupsi), Madon (Perempuan), Main (Judi), Madat (Narkotik),Minum (Mabuk) sering terdapat pada pemimpin2 yang tidak beriman dan berakhlak bejat

    • IBU YULIANA permalink
      Desember 4, 2014 1:11 AM

      kami sekeluarga tak lupa mengucapkan puji syukur kepada ALLAH S,W,T
      dan terima kasih banyak kepada AKI atas nomor togel.nya yang AKI
      berikan 4 angka 2687 alhamdulillah ternyata itu benar2 tembus AKI.
      dan alhamdulillah sekarang saya bisa melunasi semua utan2 saya yang
      ada sama tetangga.dan juga BANK BRI dan bukan hanya itu AKI. insya
      allah saya akan coba untuk membuka usaha sendiri demi mencukupi
      kebutuhan keluarga saya sehari-hari itu semua berkat bantuan AKI..
      sekali lagi makasih banyak ya AKI… bagi saudara yang suka main togel
      yang ingin merubah nasib seperti saya silahkan hubungi AKI SOLEH,,di no (((082-313-336-747)))
      insya allah anda bisa seperti saya…menang togel 275
      juta, wassalam.

  2. arsil hadin permalink
    Desember 3, 2010 8:56 PM

    Falsafah lain yang dianut teman2 anggota DPR adalah EGP yaitu Emang-Gue-Pikirin atau LLGG yaitu Lu-Lu-Gue-Gue. Mumpung bisa senang2 sambil menghamburkan uang negara bikin program Plesiran dengan istilah Studi Banding.

  3. Nirmala K permalink
    Januari 18, 2011 5:01 PM

    Mungkin jadi kenyataan dan Kenapa Hanya Gayus. Semalam ada pertemuan TLA dengan pemerintah. Ketika terpilih lagi dia diramalkan nggak sampai 2012. Apa betul. Jauh mendingan Suharto kata temen-temen aku: 1) Suharto bisa nyejahterakan rakyat meskipun dengan ngutang kan? 2) Rupiah saat itu macho dan murah harga sembako. 3) Tapi kini presiden sekarang sudah berkuasa 6 tahun lebih tapi nggak manfaat buat rakyat. 4) Pemerintahannya ngutang pula tapi nggak untuk rakyat. 5) Wawasan dan niatnya mensejahterakan rakyat nggak ada. 6) Sementara soal Gayus, hanya dia yang diincar. 7) Padahal banyak Gayus-Gayus lain, kata pengacara opung Adnan Buyung Nasution. Jadi rupanya ramalan teman-temen aku tadi mungkin akan jadi kenyataan. Rakyat yang melarat akan rusuh. Maka dia dipaksa turun. Esok lusa, beberapa hari lagi atau beberapa bulan lagi. Kemarin malam saja di depan TLA (tokoh-tokoh lintas agama) katanya dia janji-janji lagi kan dan kata-katanya masih sok kuasa meskipun dengan nada disetel halus rendah hati katanya. Oooooeh kalau nggak dipenuhi apa jadinya. Apa kata dunia? Kau lihat itu betul lah.

  4. Februari 13, 2011 6:20 PM

    tidak perlu takut dilengserkan kalau benar2 tidak terlibat,sebaiknya mundur bila memang terlibat ini akan jauh lebih terlihat jantan dan terhormat.betapa nista dan tercelanya bila sampai terbukti,sia2lah hidup dijalani selama ini bahkan nista itu akan mengejar terus kepada keturunanmu.keturunanmu akan menyesal terlahir kedunia ini.namun andai tidak terlibat kerahkan segala ketegasan yang ada padamu unt membuka tabir yang menyelimuti segala kasus2 yg mengarah padamu.bagai mana mungkin presiden meragukan sendiri kewenanganya.sebab segala sesuatu atas negara ini sangat diperlukan ketegasan dan kebenaran nyata,bukan sekedar keluhan dan pencitraan diri tanpa makna dan arti. biarkan rakyat kembali mendukungmu.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: