Skip to content

Golkar dan Demokrasi Kamuflase

Oktober 11, 2009
Aburizal BakrieMelalui  suara  mayoritas kader Golkar yang masih pragmatis, Aburizal Bakrie berhasil merebut kursi Ketua Umum Golkar periode 2009-2015 pada Musyawarah Nasional VIII Partai Golkar di Pekanbaru, Riau. Aburizal Bakrie atau Ical memperoleh 296 suara atau 55%. Sementara saingannya Surya Paloh memperoleh 240 suara dari 536 hak suara. Dua calon lainnya, Yuddy Chrisnandi dan Tommy Soeharto tak memperoleh satu pun suara dari 536 suara yang menggunakan haknya.

Kemenangan mantan pengusaha yang pernah tercatat sebagai orang terkaya Indonesia versi majalah Forbes 2007 tidak terlepas juga dari infiltrasi kekuatan Tim Trio Mallarangeng (alat politik pencitraan dari SBY-Boediono dan Demokrat), selain pragmatisme politik pribadi yang masih begitu kuat tercermin dari kader-kader parpol, khususnya Golkar. Pragmatisme individual dalam pengambilan keputusan politik masih terus menghantui bahkan tumbuh berkembang dalam dunia perpolitikan. Paradigma dan sifat mendahulukan kepentingan pribadi diatas kepentingan umum ini menjadi duri beracun dalam sistem demokrasi yang sedang kita bangun.

***********

Sistem Demokrasi : Presidensiil atau Parlementer

Sejak berdiri 64 tahun silam, mayoritas bangsa Indonesia melalui perwakilannya seia sekata memilih demokrasi sebagai sistem pemerintahan bernegara. Sejatinya demokrasi diharapkan menjadi perahu yang akan membawa kehidupan rakyat agar merdeka (fisik maupun batin/pemikiran), berdaulat, adil, makmur, bermartabat dan cerdas beretika. Dengan prinsip gotong royong, maka setiap komponen bangsa mesti menjaga keutuhan perahu dari terjakan ombak dan karang. Terlebih nakhoda, para awak, para teknisi yang sudah mendapat (atau ‘meminta’) jabatan untuk memperjuangkan kemerdekaan, kemakmuran, keadilan, dan peradaban bangsa dan negara. Dan dalam konteks sistem demokrasi kita, partai menjadi salah satu ujung tombak demokrasi, yang menjadi lembaga resmi mewakili kepentingan rakyat dalam memilih para elit politik menjalankan roda pemerintahan serta mengawasinya.

Sejak Indonesia berdiri, sistem demokrasi Indonesia mengalami berbagai fase. Baik sistem parlementer maupun presidensiil telah pernah diterapkan di Indonesia, meskipun tidak sempurna. Dan pasca reformasi, para politikus (anggota MPR RI 1999-2004) telah menetapkan bahwa negara kita menganut sistem presidensiil tidak purna. Artinya ada celah yang mana sistem parlementer mengambil adil dalam sistem pemerintahan. Jika demikian, maka Indonesia lebih tepat dikatakan sebagai demokrasi 2:1, artinya 2/3 menggunakan sistem presidensiil, sementara 1/3-nya adalah sisa ‘kecintaan’ pada parlementer.

Di dunia ini, ada 2 model negara demokrasi yakni sistem parlementer dan sistem presidensiil. Dalam sistem parlementer, partai pemenang pemilu yang berhak membentuk kabinet. Bila partai pemenang pemilu tidak menang mutlak (kurang dari 50% +1), maka partai mesti berkoalisi membentuk kabinet agar mendapat dukungan suara mayoritas di parlemen (DPR). Dalam sistem ini, maka partai akan ‘menjual’ program partai ketika mereka berkampanye. Maka program partai pemenang pemilu akan menjadi program kerja pemerintah. Dan biasanya, ketua partai otomatis menjadi calon perdana menteri.

Sebaliknya, dalam sistem presidensial, yang berhak memimpin negara/pemerintahan adalah presiden yang terpilih langsung oleh rakyat, bukan melalui mekanisme pemilihan di parlemen. Seorang calon presiden harus ‘menjual’ programnya dalam kampanye, bukan ‘menjual’ partai terlebih jual ketampanan/kecantikan semata. Bila sang calon presiden menang, maka program presiden tersebut harus dilaksakanakan dalam program pemerintah. Karena dalam sistem presidensiil rakyat langsung memilih calon presiden, maka yang membentuk kabinet adalah presiden terpilih atau sering kita dengar dengan istilah “hak prerogatif presiden“. Presiden harus membentuk kabinet ahli/profesional, bukan kabinet partai, apalagi kabinet dari gabungan kepentingan partai warna-warni.

Dalam sistem presidensiil, legitimasi berasal langsung dari rakyat, maka semestinya calon independen dapat maju dalam bursa pemilihan presiden, karena presiden adalah mandat dari rakyat, bukanlah mandat dari partai. Namun UUD 1945 Pasal 6A ayat 2 membatasi hak warga negara agar dapat dipilih menjadi presiden. UUD 1945 pasal 6A ayat 2 meminta calon Presiden/Wakil Presiden berasal dari orang yang mewakili kepentingan partai. Selain tidak mengakomodasi kesetaraan hak warga negara dalam berpolitik, sistem presidensiil hanya kamuflase dari sistem parlementer tatkala calon-calon presiden hanya berasal dari pimpinan partai. Hal yang langka dijumpai pada sistem presidensiil murni.

Praktik yang masih belum tegas dilaksanakan dalam sistem presidensiil adalah pemilihan anggota DPR. Semestinya, pada sistem presidensiil, rakyat memilih tanda gambar calon anggota DPR, bukan gambar partai (saat ini diperbolehkan). Maka, anggota DPR dalam sistem presidensial adalah wakil rakyat, bukan wakil partai. Hal yang berbeda pada sistem parlementer, yang mana anggota DPR adalah wakil partai. Dan demi menjaga tidak terjadinya politik dagang sapi, maka dalam siklus pemerintahan nasional ala parlementer akan memilih anggota DPR terlebih dahulu, baru membentuk pemerintahan. Sebaliknya, dalam sistem presidensial, pemilihan presiden dulu, baru pemilu anggota DPR.

Namun, sistem yang dijalankan Indonesia berbeda. Indonesia bukan parlementer, bukan pula presidensiil. Sistem kita adalah gado-gado. Sebenarnya, sistem “gado-gado” ini akan menjadi baik bila orang-orang yang menjalankan memiliki visi, misi, dan hasrat membangun rakyat, membangun negara. Namun, ketika orang-orang yang berkecimpung dalam dunia politik hanya mengedepankan pragmatisme keuntungan pribadi, maka sistem gado-gado menjadi ‘bencana’. Para politikus akan menggunakan segala cara untuk merebut kekuasaan demi kepentingan pribadi, menutup celah transparansi, membungkam keadilan dan nurani.

Sistem demokrasi setengah-setengah ini menjadi celah bagi sejumlah orang untuk meraup keuntungan politik kekuasaan. Praktik demokrasi yang semestinya menjadi perahu membawa kemakmuran dan keadilan yang bermartabat, namun realitasnya adalah praktik ini justru dilumpuri tindakan hanya mencari kekayaan dan kekuasaan semata.

Demokrasi yang sejatinya menjadi ajang mengadu pemikiran, ide, visi misi untuk membangun bangsa, memakmurkan rakyat secara merata serta memberi pembelajaran politik menjadi mandeg dan justru sebaliknya menjadi alat untuk memperkaya diri, meningkatkan prestise, imunitas, dan gengsi. Berdemokrasi (politik) kini berasosiasi dengan profesi, bukan lagi untuk pengabdian kepada ibu pertiwi seperti teori. Nilai-nilai demokrasi semakin buruk tatkala uang masih menjadi ‘alat bermusyawarah”. Praktik uang masih menjadi tradisi dalam merebut kekuasaan. Tidak terkecuali ketika pemilihan ketua umum Golkar periode 2009-2015.

Demokrasi Dagelan

Proses pemilihan Ketua MPR 2009-2014 silam yang dilakukan oleh para elit politik partai di Senayan seolah memberi bukti tegas bahwa sebagian besar anggota DPR (dalam bingkai MPR) bukanlah orang yang benar. Anggota DPR periode 2009-2014 yang diisi oleh mayoritas kader Demokrat, Golkar dan PDIP hanyalah orang-orang yang memperjuangkan kepentingan petinggi partai, partai atau kepentingan pribadi.  Orang yang selama ini suka membolos dan titip absen (Taufiq Kiemas), didaulat secara aklamasi menjadi ketua MPR. Praktik-praktik yang tidak cantik inilah yang membuat persepsi publik kepada DPR menjadi jelek, yang membuat 30% rakyat menjadi Golput pada Pilpres dan 40% golput pada Pileg 2009.

Meskipun reformasi telah bergulir lebih dari 10 tahun, namun reformasi yang sesungguhnya masih jauh dari tujuan. Uang, jabatan, kekuasaan, telah menjadi tujuan utama para elit politik yang seolah menganggap diri sebagai pejuang rakyat, tapi dari belakang layar mereka menusuk rakyat dengan berdagelan atas nama demokrasi. Demokrasi yang mestinya bertujuan mulia, hanya karena segelintir elit politik (petinggi partai), maka demokrasi menjadi buruk. Kondisi ini jika tidak diperhatikan dan dibenahi secara intens dan menyeluruh, maka yang pasti rakyat akan semakin muak dengan demokrasi. Partisipasi masyarakat akan semakin rendah dengan politik nasional. Dan jangan salahkan rakyat jika ada golput. Dan jangan harap rakyat mendengar fatwa MUI yang ‘memaksa’ memilih calon wakil rakyat ataupun pemimpin yang hanya gila kekuasaan, jabatan, relasi dan uang.

Dan bisa saya katakan bahwa pemilihan Ketua Umum Golkar 2009-2014 menambah daftar buruk praktik sistem demokrasi di Indonesia. Bagaimana tidak, orang yang selama ini perusahaan keluarganya bermasalah dipilih menjadi ketua Umum Golkar. Proses pemilihan pun diikuti dengan cara-cara yang tidak elegan. Praktik dagang suara, menyumpat mulut dengan uang menjadi cara-cara mafia untuk memenangkan suatu kontes. Tidak lepas dari itu, media-media televisi digunakan untuk memprovokasi, serta menjungkirbalikkan suatu fakta.

Ketika keputusan SBY menerbitkan Perpres 14/2007 sehingga rakyat harus menangggung biaya kerakusan Lapindo Brantas hingga 1 Triliun, namun Aburizal Bakrie justru menjanjikan memberi Rp 1 triliun kepada Golkar. Terjadi subsidi yang tidak masuk akal, 220 juta rakyat mensubsidi perusahaan Bakrie, lalu Bakrie ‘membeli’ suara DPD Golkar dengan iming-iming Rp 1 triliun sebagai dana abadi Golkar. Hal yang lebih lucu lagi adalah Ical mengangkat Rizal Mallarangeng sebagai pengurus pusat Golkar, sementara kita tahu bahwa Rizal Mallarangeng adalah orang-nya SBY. Ical juga memilih Rusli Zainal, tersangka Koruptor dari Riau sebagai Ketua Hubungan Eksekutif dan Yudikatif Partai Golkar. Begitu juga Fadel Muhammad dari Gorontalo sebagai Ketua Kemahasiswaan dan LSM.

Dari fenomena ini, maka saya melihat bahwa momentum Munas Partai Golkar kemarin tidak membawa perubahan yang mendasar dan komprehensif. Yang ada hanyalah penegasan bahwa partai politik sebesar Golkar sebenarnya lebih mementingkan uang daripada perjuangan. Partai Golkar lebih mementingkan orang kaya daripada orang yang berkarakter. Kader-kader Golkar lebih menyembah rupiah daripada menjaga integritas masyarakat yang menitip kepercayaan pada mereka.

Jika pada tahun 2009 ini, partai Gokar mengalami kemorosotan suara. Maka pada tahun 2014, bukan hanya Golkar saja yang mengalami pemerosotan suara, namun tidak tertutup kemungkinan kaum golput akan semakin banyak. Jangan salahkan rakyat, jika golput menjadi pilihan.  Kecuali SBY (Demokrat) bisa menjelaskan mengapa ia mendukung seorang pembolos dan penitip absen menjadi sebagai Ketua MPR dan juga kader-kader Golkar. Dan bagaimana petinggi Golkar (pemenang nomor 2 pemilu) menjelasin bahwa partai beringin yang memperjuangkan aspirasi rakyat ternyata memilih Ketumnya yang bersedia mengeluarkan Rp 1 triliun, sementara melalui kekuasaan dan relasi di kabinet, menguras dana APBN untuk Lumpur Lapindo. Semua orang tahu bahwa lumpur lapindo terjadi bukan semata karen alam, tapi karena kesalahan manusia, kesalahan perusahaan yang rakus mengeruk perut bumi Sidoarjo.

Selamat Berlangsungnya Demokrasi Dagelan! Demokrasi yang sedang dan terus berkamuflase!

Referensi :
BPK : LKPP 2008LKPP 2007/2006
Perpres 14 Tahun 2007

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: