Skip to content

Setelah Bank Century, Kini Giliran Bakrie Life

September 26, 2009

Dunia finansial Indonesia dikejutkan kembali setelah PT Asuransi Jiwa Bakrie (Bakrie Life) diduga gagal membayar bunga serta pokok seluruh nasabahnya dengan nilai mendekati Rp 400 miliar. Hal itu ditengarai disebabkan penyelewengan penempatan portofolio yang dilakukan oleh manajemen perseroan (DetikFinance, 16/09/09). Sebelumnya, Bank Century dan Bank IFI mengalami kasus yang sama, tidak mampu membayar dana nasabahnya. Baik  Century, IFI maupun Bakrie Life sama-sama sudah berkasus sejak 2008 silam.

Dugaan tersebut diperkuat setelah pihak Bakrie Life tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran dana nasabahnya  yang jatuh tempo secara penuh. Bakrie Life hanya mampu menawarkan pengembalian dana para nasabahnya sebesar 1% per bulan (Detikfinance, 15/09/09), 1% per bulan berarti dibutuhkan 8 tahun 4 bulan untuk mengembalikan total dana para nasabahnya. Hm… 8 tahun bukanlah waktu yang singkat, kasus yang sama dengan lumpur Lapindo yang telah melalui masa BATITA, namun hingga saat ini masih ribuan hak-hak pengungsi tidak terakomodasi, ditambah lagi negara sekurang-kurang dirugikan hingga Rp 795 miliar dalam waktu 3 tahun terakhir ini pasca terbitnya Peraturan Presiden (SBY) No 14 Tahun 2007. (Jusuf Kalla dan 3 Tahun Lumpur Lapindo)

Ketidakbecusan Bakrie Life semakin membuat para nasabah marah, tatkala Bakrie Life bisa mereschedule setiap 3 tahun apabila kondisi asuransinya belum membaik. Janji demi janji dilayangkan pihak Bakrie Life, namun nasabah tetap belum mendapatkan kepastian pengembalian dana mereka dari pihak manajemen. Padahal, manajemen telah berjanji akan mengadakan pertemuan kembali, namun tidak ada kabar positif dari pihak Bakrie Life. Hal ini membuat nasabah merasa Bakrie Life menipu.

“Manajemen Bakrie Life penipu, kita dijanjikan pihak manajemen setelah lebaran akan diadakan pertemuan khusus yang membahas dana kita, namun sampai saat ini kita belum mendapatkan kabar,” ujar seorang nasabah yang tidak ingin disebutkan namanya ke detikFinance (24/09/2009).

Upaya upaya telah dilakukan oleh para nasabah, dari kesediaan untuk terus melakukan tuntutan, orasi dan berdemo di kantor pusat Bakrie Life dan di kantor Bapepam-LK selaku regulator yang mengawasi perasuransian. Sebagian besar nasabah hanya mampu berharap Bapepam selaku regulator untuk memperjuangkan hak mereka, karena mereka sudah kesulitan menempuh jalur hukum. “Kita sudah tidak punya dana untuk menyewa pengacara, itu nanti saja dilakukannya namun yang jelas bagaimana kita mendesak mereka (manajemen) untuk segera mengembalikan dana kita. Dan tidak lupa kepada pihak regulator yang mendukung kita,” tutur salah seorang nasabah.

Suami Istri Bercerai karena Bakrie Life

PT Asuransi Jiwa Bakrie (Bakrie Life) dimiliki oleh PT Bakrie Capital (94%). Bakrie Capital merupakan perusahaan yang dimiliki oleh Nirwan Bakrie bersama keluarganya, yang mana salah seorang anggota keponakannya yakni Anindya Bakrie merupakan penyumbang dana kampanye SBY-Boediono pada pilpres 2009. Nirwan Bakrie adalah adik Aburizal Bakrie, sedangkan Anindya Bakrie merupakan anak dari Abu Rizal Bakrie.

Nirwan Bakrie, Pemilik Bakrie Life (Bakrie Capital)

Nirwan Bakrie, Pemilik Bakrie Life (Bakrie Capital)

Aburizal Bakrie kini mencalonkan diri sebagai Ketua Umum Golkar tahun 2009-2014. Diduga pencalonan Bakrie ini tidak terlepas dari usaha Bakrie menyelamatkan bisnis konglomerasinya di masa pemerintahan SBY-Boediono, karena pada hakikatnya keluarga Bakrie via Anindya Bakrie telah mensupport dana  yang cukup besar pada kampanye SBY. Sebagai informasi, selama pemerintahan SBY-JK, banyak kepentingan Bakrie yang diselamatkan oleh pemerintahan SBY, sebut saja kasus pembayaran royalti batubara pada 2008 silam, suspensi saham BUMI pada Oktober 2008, penerbitan Peraturan Presiden (SBY) No 14/2007 untuk ‘membail-out’ penanganan Lumpur Lapindo hingga Rp 795 miliar. (Jusuf Kalla dan 3 Tahun Lumpur Lapindo)

Sudah banyak permasalahan yang ditimbulkan oleh perusahaan milik keluarga Abu Rizal Bakrie, sang Calon Ketua Umum Partai Golkar ini. Setelah kasus Lapindo, suspensi saham BUMI dan royalti batubara, kini kegagalan Bakrie Life membayar kewajibannya membuat para nasabah marah sekaligus menangis. Seorang wanita bersama anaknya yang hadir dalam pertemuan ‘membicarakan tuntutan pembayaran dananya” mengatakan bahwa sempat terjadi adu argumen dan beberapa nasabah sempat mengeluarkan air mata meminta dana mereka kembali. “Malah ada yang diceraikan suaminya Mas,” ungkapnya.

Ia mengatakan bahwa sudah sejak berdirinya Bakrie Life dirinya menjadi nasabah tetap dan sangat kecewa akibat kejadian ini. Sementara itu, seorang nasabah lain yang juga enggan disebutkan namanya mengatakan, penempatan dana investasi produk Diamond Investa kemungkinan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam prospektus.

Sebelumnya, nasabah ditawarkan produk investasi dengan penempatan dana di obligasi (90%), saham (5%), dan deposito (5%). “Pada kenyataannya, dana investasi tersebut tidak jelas dan transparan penempatannya. Bahkan, kami mendapatkan informasi bahwa hampir 70% dana investasi itu ditempatkan di instrumen saham (yakni saham group Bakrie). Ini yang menjadi kebingungan kami sebagai nasabah,” tandasnya.

Disebutkan juga bahwa Bakrie Life telah menyimpangkan dengan menumpukkan dana nasabah di saham grup sendiri (grup Bakrie) hingga 70-80%. Padahal, dalam aturannya hanya membolehkan penempatan  5-10% di portofolio saham. Dugaan ini semakin kuat karena kegagalan Bakrie Life membayar kewajibannya mulai terjadi tahun 2008. Portofolio Bakrie Life  yang ditempatkan pada saham-saham grup Bakrie anjlok, seiring ketika seluruh saham-saham grup Bakrie ambruk saat krisis tahun 2008. Akhirnya, Bakrie Life pun tidak dapat mengalami gagal bayar lantaran dananya nyangkut saat kejatuhan tersebut.

Jika saja 10% (apalagi 70-80%) dana nasabah Bakrie Life ditempatkan di saham-saham Bakrie (perusahaannya sendiri), maka pada hakikatnya pemilik Bakrie Life (keluarga Bakrie) telah melakukan kriminalitas. Bakrie mengulang praktik kotor bisnis finansial yang pernah terjadi pada era 1988-1998. Bila pada era Soeharto, para konglomerat membuat Bank demi mengalihkan nasabahnya untuk membuat perusahaan dan meraup keuntungan. Maka, pada era SBY, konglomerat seperti keluarga Abu Rizal Bakrie membuat perusahaan asuransi hanya demi mengalihkan dana masyarakat untuk membangun konglomerasai perusahaannya. Jika ini terjadi, maka ini adalah biadab. Secara sistem dan kasuistis, maka Indonesia di era SBY kembali masuk praktik bisnis hitam perbankan pada era Soeharto.

Sekilas Permasalahan Perbankan Swasta “Tempo Dulu”

Krisis moneter tahun 1997-1998 merupakan salah satu krisis ekonomi terburuk bangsa Indonesia, selain krisis 1965-1966. Salah satu penyebab kehancuran ekonomi Indonesia pada krisis 1997-1998 dikarenakan utang swasta

Krisis Finansial US (Obama vs Mc Cain)

membengkak. Peristiwa ini didahului oleh liberalisasi sistem valas mata uang rupiah atau lebih dikenal sebagai free floating exchange systems. Tidak lebih dari 1 tahun pasca free floating exchange systems diperlakukan pada rupiah, terjadilah devaluasi  akibat aksi spekulasi George Soros memborong dollar di kawasan Asia Tenggara (pertama di Thailand). Rupiah anjlok dari Rp 2.400 per dollar menjadi Rp 15.000 per dollar US dalam waktu kurang setahun. Akibat devaluasi rupiah, banyak utang swasta dalam bentuk dollar akhirnya ikut membengkak hingga berkali-kali lipat. Akibatnya aset dan likuiditas jauh dibawah kemampuan untuk melakukan kewajiban (pembayaran utang). Satu per satu perusahaan bangkrut dan/atau terancam pailit.

Perbankan turut ‘menyumbang’ besaran angka pada utang swasta tersebut. Dan bisa dikatakan juga bahwa perbankan swasta pra 1998 memberikan kontribusi “penghancuran sistem ekonomi” bangsa Indonesia, sama halnya dengan krisis finansial 2008 yang terjadi di Amerika Serikat. Di Indonesia, kebrobrokan perbankan secara legal ‘diciptakan’ oleh tim ekonomi era Soeharto. Pada Oktober 1988, pemerintah mengeluarkan kebijakan liberalisasi perbankan yang diikuti lahirnya Paket Kebijakan Oktober yang terkenal dengan sebutan PAKTO. Kebijakan tersebut memberi ruang besar bagi para pengusaha untuk mendirikan sebuah bank hanya bermodal Rp 10 miliar. Akibat dari kebijakan ini, maka  para konglomerat berlomba-lomba membuat bank-bank baru yang mencapai 160-an. Sehingga dalam waktu yang singkat,   sekitar 200 bank-bank swasta telah beroperasi di Indonesia.

Tumbuhnya perbankan ‘pribadi’ diikuti penyalahgunaan dana nasabah. Berikut saya kutip tulisan Pak Kwik Kian Gie di bukunya “Indonesia Mengugat Jilid II?

Bank-bank PAKTO didirikan, dimiliki dan dikelola oleh para pedagang besar yang sama sekali tidak mempunyai latar belakang perbankan. Dana masyarakat yang dipercayakan disalahgunakan dengan cara memakainya untuk membiayai pendirian perusahaan-perusahaannya sendiri dengan mark up. Maka bank sudah kalah clearing. Tetapi Bank Indonesia ketika itu bukannya menghukum, malahan memberikan fasilitas yang dinamakan Fasilitas Diskonto I. Setelah itu masih kalah clearing lagi. Oleh BI juga masih dilindungi dengan memberikan Fasilitas Diskonto II. Bank-bank yang di dalamnya sudah rusak tidak terlihat oleh publik yang mempercayakan uangnya untuk disimpan pada bank-bank tersebut.

Dengan terjadinya krisis di tahun 1997 dan ikut campurnya IMF dalam penentuan kebijakan moneter dan ekonomi di Indonesia, 16 bank ditutup mendadak tanpa persiapan yang matang seperti yang telah digambarkan di atas. Setelah gejolak perbankan reda, ternyata sangat banyak bank rusak berat. Pemerintah menginjeksi dengan surat utang negara yang dinamakan Obligasi Rekapitalisasi Perbankan (Obligasi Rekap.) sampai jumlah Rp 430 trilyun dengan beban bunga sebesar Rp 600 trilyun. Bank-bank ini menjadi milik pemerintah. Terus dijual dengan harga murah, padahal di dalamnya masih ada tagihan kepada pemerintah yang besar. Sebagai contoh, BCA dijual dengan nilai sekitar Rp 10 trilyun, tetapi di dalamnya ada tagihan kepada pemerintah (Obligasi Rekap) sebesar Rp 60 trilyun. Jadi pembeli membayar Rp 10 trilyun, dan langsung mempunyai surat utang negara sebesar Rp 60 trilyun. Beban bunga per tahun dari Rp 60 trilyun ini selama belum dilunasi besarnya melebihi hasil penjualan yang Rp 10 trilyun.

Praktik hitam perbankan di era Soeharto telah memberi kontribusi perampokan dana rakyat yang diserta kerugian ratusan triliun uang negara. Membuat perusahaan perbankan atau asuransi dengan kedok memperbesar kerajaan bisnis merupakan praktik tidak terpuji. Praktik yang terlarang. Dan jika ini memang terjadi, maka harapan besar “KPK yang dikeberi” dapat masuk ke domain yang tidak dalam domain KPK ini. Saya tidak tahu apakah pemilik Bakrie Life akan dipidanakan seperti halnya Robert Tantular pemilik Bank Century, bila terbukti pihaknya telah menyalahgunakan sebagian besar dana nasabahnya untuk port-folio saham, khususnya saham Bakrie.

Kecil harapan di masa pemerintahan SBY yang mendapat dana segar dari keluarga Bakrie (Anindya Bakrie) akan mendapat proses hukum yang setimpal. Kasus Lapindo sudah menjadi bukti. Namun, percayalah….jika rakyat mendesak dan mengulirkan isu ini, maka saya yakin rakyat dapat mengalahkan “SBY”-“ICAL”. Hal lain mesti diperhatikan adalah bijaklah memilih bank atau asuransi untuk Anda percayai uang Anda ditabung/investasikan.

Salam Perubahan, 26 September 2009
ech-wan

Referensi : detikFinance, KoranInternet, dan Google (Foto-foto)

22 Komentar leave one →
  1. aku permalink
    Maret 7, 2011 2:45 PM

    Bakrie life penipu makan uang rakyat, setan yang berwajah manusia,semoga cepat bergabung dngan setan” dineraka aminnnnnnnnnnn

  2. nana permalink
    Februari 29, 2012 9:19 AM

    saya juga sangat kecewa dengan Bakrie Life yang hanya menjanjikan klaim nasabahnya tapi tidak pernah terealisasi…itu uang orang Bapak yang terhormat, anda makan uang orang ..hati-hati hukuman Tuhan..banyak sudah doa orang teraniaya untukmu Bapak (keluarga Bakrie) ..mudah2an kau bisa diterima kubur jika menemui ajal….

  3. hadi darmawan permalink
    Agustus 4, 2012 8:05 AM

    Emang orangnya (keluarga bakrie) yg menipu,gak mau bayar klaim asuransi (bukan gak mampu) ,begitu mau jadi presiden,apa ngak korupsinya tambah banyak aja,sudah terbukti suka makan duit rakyat,cuma janji janji tok dari dulu tahun 2010 semenjak saya tutup asuransi,sampai sekarang belum di bayar juga 1 rupiahpun

  4. September 25, 2012 2:27 PM

    Ribuan para nasabah Bakrie life sudah menunggu dengan tidak sabar, sesuai dengan peraturan mentri keuangan/aturan lainnya yg mengatur sistem perasuransian di indonesia, kami mohon sebagai masyarakat pemerintah segera mengambil tindakan untuk mengakuisisi persh bakrie yang bertanggungjawab atas dana masyarakat beserta bunga /tahapan yang harus di bayarkan. apabila tidak percuma ada aturan yg nanti punya efek ketidak percayaan masyarakat terhadap asuransi di indonesia

  5. November 12, 2013 11:39 AM

    Mas ical ini memang biang masalah kayaknya.

  6. Agustus 9, 2016 12:34 AM

    Nama saya Harry Angmalisang, teman saya bernama Richard Seeko dimana istrinya telah meninggal dunia, tapi sampai saat ini belum mendapat pembayaran dari asuransi Bakri life. Nomor telepon saya 08124419331.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: