Skip to content

Perpu KPK = Pelengkap Coup D’etat KPK

September 23, 2009

Pendahuluan

Pada 21 September 2009, Presiden SBY telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu 4 (?) Tahun 2009) tentang penunjukan pejabat pelaksana tugas (Plt) pimpinan KPK secara langsung oleh Presiden (tanpa fit and proper test secara transparan). Dari subtansi isi tersebut, terbitnya Perpu KPK ini  menuai polemik. Ada yang setuju dengan alasan tindakan pengeluaran Perpu KPK cukup tepat untuk mengisi kekosongan terkait atas kekosongan 3 pemimpin KPK yang ditetapkan tersangka oleh Polri.  Namun ada pula yang berpendapat lain bahwa terbitnya Perpu KPK 2009 ini merupakan bentuk ‘kudeta’ terhadap institusi KPK.

Sebelum terseret pada polemik, kita harus memahami posisi lembaga ad hoc KPK, sebuah lembaga negara yang independen seperti halnya BPK, MK, MA, KY atau BI. Karena tugas dan tanggung jawab lembaga negara yang besar dan harus independen, maka para pimpinannya harus diseleksi sedemikian rupa dengan prosedur ketat. Tujuannya tidak lain tidak bukan mendapatkan pimpinan yang profesional, kredibel, dan tentunya netral. Kondisi berbeda dengan lembaga kepolisian atau kejaksaaan bahkan (bisa saya sebut) gubernur sekalipun yang merupakan bagian dari pemerintahan alias dibawah ‘naungan’ Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Independensi KPK telah didesain melalui UU 30 tahun 2002 bahwa pemilihanan para pimpinannya melalui proses selektif dan setransparan mungkin.  Hal ini dimulai dari pemerintah membentuk panitia seleksi pimpinan KPK (terdiri dari unsur pemerintah + masyarakat). Lalu menerima pendaftaran calon secara terbuka. Selanjutnya panitian akan menyeleksi calon tersebut secara terbuka dan profesional. Salah satu caranya adalah  panitia seleksi mengumumkan kepada masyarakat untuk  mendapatkan tanggapan (feedback) terhadap nama calon pimpinan KPK. Dan hasilnya akan diserahkan kepada presiden. Presiden akan memilih 10 orang yang diajukan ke DPR untuk di fit and proper test, dan untuk memilih 5 pimpinan KPK.

**************

Coup D’etat KPK

KPK mengalami guncangan bertubi-tubi sejak awal Mei 2009 silam. Sejak Antasari Azhar ditetapkan tersangka kasus pembunuhan Nasrudin, berbagai  upaya untuk mengkerdilkan KPK tampak mencuat. Tampak sekali bahwa pernyataan SBY yang mengkerdilkan KPK agar kewenangan KPK harus dibatasi karena kekuasaan KPK telah “superbody”. Jauh sebelumnya, anggota DPR dari fraksi Demokrat pernah melontarkan ancaman bahwa KPK dibubarkan karena mengobrak-abrik ruang kerja anggota DPR yang terlibat dalam kasus korupsi.

Tampaknya dari pernyataan SBY ini, maka mengilhami Polri (via Kabeskrim Polri Susno Duadji atau SD) untuk mengkerdilkan KPK. Pernyataan SBY menjadi langkah legal kepolisian mempreteli kewenangan KPK.  Bermula dari pernyataan SBY, maka SD berani mengeluarkan perang “Buaya vs Cicak”.  Setidaknya SD sangat marah kepada KPK karena mantan Kapolri Rusdihardjo (sesepuhnya SD) yang menjadi Dubes Malaysia divonis 2 tahun penjara karena kasus pungli di kedubes Malaysia kepada para TKI/TKW. SD marah karena KPK menghukum mantan petingginya, meskipun terbukti melakukan praktik korupsi. Lalu, puncak kemarahan terjadi ketika pihak KPK menyadap pembicaraan SD yang akan mendapat fee atas ‘kebaikannnya’ membantu proses pencarian dana konglomerat Budi Sampoerna dari Bank Century.

Dari sinilah, Polri berusaha menangkap para pimpinan KPK. Polri berusaha mencari-cari kesalahan pimpinan KPK, sementara itu pihak lain (para koruptor) berusaha mendelegitimasi status pimpinan KPK yang kosong. Skenario pertama adalah berusaha menangkap Candra Hamzah yang menyadap pembicaraan SD. Namun cara ini gagal. Lalu, munculah testimoni Antasari dan rekaman antara Antasari dan Anggoro, yang menyatakan bahwa ada pejabat KPK yang menerima suap sebesar 6 Milyar. Polri pun berusaha menangkap pimpinan KPK, namun sayangnya ‘nafsu’ Polri meleset lagi. Dari laporan PPATK terbukti tidak ada laporan aliran uang kekantong pimpinan KPK, yang ada justru pimpinan KPK menyerahkan uang ‘gratifikasi’ ke kas negara.

Terkait isu suap pimpinan KPK dari Anggoro, polisi salah besar. Fakta yang terjadi adalah Ari bersama Edi telah menipu Anggoro, dimana Anggoro telah menyatakan dalam rekaman bahwa pernah membantu mereka, dan sekarang mereka ingin membalas budi dengan membantu Anggoro menyuap KPK. Namun ternyata uangnya dimakan sendiri oleh si Ari dan Edi. Makanya tuntutan menjerat KPK gagal dilakukan Polri. Dan terakhir, Polri berhasil mengada-ada mengosongkan pimpinan KPK dengan menetapkan Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto sebagai tersangka penyalahgunaan wewenang. Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Riyanto ditetapkan sebagai tersangka karena pencekalan dan pencabutan cekal atas nama Anggoro Wijaya dan Joko Tjandra. Dua orang yang dicekal itu adalah koruptor yang kini menjadi buron KPK. Kok koruptor dibela?

Dari skenario ini saja, kita sudah tahu agenda kepolisian. Ketua MK Mahfud MD berpendapat bahwa Polisi telah salah alamat menahan Candra dan Bibid. Berdasarkan UU 30/2002 KPK berhak mencekal agar orang-orang yang terlibat dalam kasus korupsi tidak kabur.  Dan polri mempertanyakan kewenangan surat pencekalan oleh pimpinan KPK. Jelas hal ini merupakan sengketa administrasi. Mestinya yang berhak menuntut para pimpinan KPK adalah mereka yang dicekal yakni buronan Djoko Chandra dan Anggoro, bukan Polri. Dan mestinya juga kasus ini diselesaikan di PTUN.

Lalu, SBY?

Banyak orang bertanya, SBY lagi dimana? Bukankah institusi Polri dibawah kepresidenan? Bukankah justru polri telah menyalahgunakan kekuasaannya memperjuangkan buronan kasus korupsi? Seperti dugaan awal, SBY hanya akan membiarkan Polri mengobok-obok KPK, karena pada dasarnya SBY telah memberi lampu hijau pihak Polri untuk mengurangi kekuasaan KPK.

Terkait KPK, saya wanti-wanti benar. Power must not go uncheck. KPK ini sudah powerholder yang luar biasa. Pertanggungjawabannya hanya kepada Allah. Hati-hati,” kata Presiden SBY saat berkunjung ke harian Kompas, Jakarta, 24 Juni 2009 (Sumber Kompas Cetak)

Jadi, penetapan status tersangka terhadap dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto, pasti diketahui dan dikonsultasikan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Presiden tahulah, dia yang gencet kok. Mana mungkin polisi dan jaksa kreatif sendiri. Kan Presiden sudah bilang, KPK itu terlalu superbody. Apa Anda tidak melihat ini kelanjutan dari pernyataan Presiden? Dalangnya memang siapa, jangan bilang Bambang Hendarso (Kapolri). Presiden dong,” kata anggota DPR asal Fraksi PKS Fachri Hamzah. Hal senada juga diungkapkan Ketua Komisi Hukum Trimedya Pandjaitan, Rabu (16/9) di Gedung DPR, Jakarta. (Sumber : Kompas)

Lalu, kita bertanya-tanya apa motivasi SBY untuk melemahkan KPK? Ada banyak kemungkinan. Salah satunya ‘memang’ KPK sudah superbody, berani mengusut besannya dan menjatuhkan hukuman cukup lama. Padahal mestinya cuma 1 atau 2 tahun untuk pencitraan kampanye. Terlebih KPK akan menelusuri dana kampanye Pilpres.  Karena sampai sejauh ini, baik SBY-Boediono, Mega-Prabowo maupun JK-Wiranto melanggar aturan dana kampanye. Banyak data penyumbang fiktif pada dana kampanye SBY-Boediono. Ini menjadi ancaman, karena KPK memang berani.

Namun, yang lebih penting adalah ketika KPK ingin turun tangan menangani kasus Bank Century. Bila KPK turun tangan, maka karena independensinya, sangatlah mungkin Wapres terpilih Boediono dan Menkeu Sri Mulyani bisa terjerat bersalah, dan ujung-ujungnya citra SBY akan menurun. Bahkan pada tanggal 21 September kemarin, SBY berusaha melindungi Menkeu Sri Mulyani dengan pernyataan bahwa kebijakan mengucurkan dana Rp 6.7 triliun kepada bank perampok adalah tepat. Kesimpulan yang mengada-ada yang terlalu cepat mendahului audit investigasi BPK!

————–

Perpu KPK dari Persfektif Berbeda

Jika Anda membaca UU 30 Tahun 2002 tentang KPK maka Anda akan menemukan bahwa Undang Undang tersebut memiliki kelemahan, terutama pada pasal 32 (2) : “Dalam hal Pimpinan Komisi  Pemberantasan Korupsi menjadi tersangka tindak pidana kejahatan, diberhentikan sementara dari jabatannya“. Namun, apa yang harus dilakukan apabila seorang pimpinan diberhentikan sementara, tidak dijelaskan lebih lanjut. Pasal 33 khususnya hanya untuk mengakomodasi pergantian/pemberhentian tetap pimpinan KPK pada pasal 32 (1). Apabila seorang pimpinan KPK meninggal dunia, mengundurkan diri, menjadi terdakwa kasus pidana, maka pimpinan harus diganti berdasarkan prosedur konvensional (seperti saya uraikan di Pendahuluan).

Dari kekurangan isi UU 30/2002 ini, maka timbul multitafsir apabila seseorang atau lebih pimpinan KPK menjadi tersangka (bukan terdakwa). Untuk sementara waktu, jabatannya dinonaktifkan menunggu perubahan status tersangka (menjadi terdakwa atau bebas). Dan tidak mungkin pula untuk memilih calon pengganti sementara melalui prosedur konvensional yang membutuh waktu hingga 6 bulan. Salah satu solusi umum adalah memberi legalitas bahwa KPK masih dapat bekerja secara sah selama pimpinan KPK yang lain ditetapkan sebagai tersangka, meskipun yang tersisa hanya 1 orang pimpinan KPK sahaja.

Namun, kondisi ini dapat diperdebatkan lagi bagi mereka yang mempertanyakan pasal 21(5) yang mengharuskan KPK bekerja secara kolektif dalam mengambil keputusan. Kolektif artinya 1 orang ketua KPK + 4 wakil ketua KPK. Untuk mengatasi masalah ini, maka hanya ada satu solusi yakni penerbitan “Perpu KPK versi independen“. Saya garis bawah dan beri tanda petik, karena Perpu KPK yang dimaksud untuk menambal kekurangan UU 30/2002, namun tetap menjaga independensi KPK. Perpu KPK yang sama maksud ini berbeda dengan isi Perpu KPK yang telah dibuat oleh Presiden SBY.

Perbedaannya adalah bahwa SBY menobatkan dirinya memiliki kekuasaan untuk memilih langsung pimpinan sementara KPK tanpa melibatkan unsur transparansi, tanpa melibatkan DPR, dan tanpa feedback dari masyarakat. Jika kita menilik kembali lembaga negara yang independen seperti MK, KY, atau BPK, maka prosedur pemilihan pejabat sementara dilakukan secara transparan (melibatkan unsur lembaga bersangkutan atau DPR/DPD).

Perpu KPK yang seharusnya adalah memberi kepastian konstitusi bagi UU 30/2002 mengenai kondisi force majoure apabila satu atau lebih pimpinan KPK ditetapkan sebagai tersangka kasus pidana. Ada dua solusi dari penerbitan Perpu ini.

  • Opsi pertama : Perpu yang menyatakan bahwa dalam keadaan force majoure yang mana seorang pimpinan KPK menjadi tersangka kasus pidana, maka pimpinan yang tersisa tetap dapat menjalankan tugas dan wewenangnya secara sah.
  • Opsi kedua : Perpu yang menyatakan bahwa dalam keadaan force majoure yang mana seorang pimpinan KPK menjadi tersangka kasus pidana, maka dilakukan pemilihan calon pengganti pimpinan sementara KPK melalui panitia seleksi ad hoc (seperti konvensional, namun dipercepat durasinya) yang melibatkan unsur masyarakat (LSM dan profesional), DPR, dan pemerintah. Proses seleksi calon pengganti pimpinan sementara dilakukan dengan tenggang waktu maksimum 6 minggu atau 42 hari.

Inilah Perpu KPK versi independen yang akan menyelamatkan KPK. Sedangkan Perpu KPK versi Presiden yang menunjuk langsung pimpinan KPK oleh Presiden telah menyebabkan distorsi lembaga independe KPK. Presiden SBY seolah menunjukkan bahwa KPK berada ditangannya. Semestinya SBY menyelamatkan kekosongan pimpinan KPK dengan Perpu KPK versi “opsi kedua” jika mengharapkan agar pimpinan KPK harus berjumlah lima orang. Atau menyelamatkan KPK dari intervensi atas legalitas pimpinan yang kosong.

Dari sinilah saya melihat bahwa keputusan Presiden menerbitkan Perpu yang melegalkan menunjuk pimpinan sementara KPK secara langsung oleh Presiden merupakan pelengkap dari ‘coup d’etat’ KPK. Independensi pimpinan KPK telah dibawah kendali Presiden. Pelengkap setelah para politisi mayoritas DPR + pemerintah SBY menginginkan agar kewenangan KPK terkait penyadapan dan penuntutan dicabut dalam RUU Tipikor. Hanya ada dua fraksi yang selama ini konsisten menolak pencabutan kewenangan KPK yakni PKS dan PKB. Sisanya, Golkar, PDIP, PAN, Demokrat, PDS semuanya ingin mengebiri KPK. Namun, akhirnya pada pertengahan September ini Demokrat bersama baru berubah sikap dan “insyaf publik”. Setelah reaksi yang keras dari masyarakat, akhirnya tinggal Golkar, PDIP, PAN dan PDS yang ngotot untuk mencabut kewenangan KPK.

Namun, jika kita telusuri kronologinya, maka pemotongan wewenang KPK dalam RUU Tipikor oleh partai SBY (Demokrat) beserta partai Golkar+PDIP+PAN+PDS menjadi sinyal besar upaya pelemahana institusi KPK. Bila sebelumnya Ahmad Fauzi (anggota DPR dari Partai Demokrat) hanya mengacam KPK dibubarkan, maka kini ‘pengikut Ahmad Fauzi” bertambah. SBY melanjutkan “Power must not go uncheck”, Kabareskim Polri Susno Duajdi menyatakan KPK hanya cicak yang tidak boleh menyentuh Polri sebagai Buaya. Lalu, menjerat pimpinan KPK karena telah mencekal para tersangka koruptor. Dan pada akhirnya, SBY akan mengirim “pengintai” menyusup KPK melalui Perpu KPK ini.

Dan bila langkah pelengkap ini diterima dan dilaksanakan, maka jangan berharap kasus Century dengan penanggung jawab Menkeu Sri Mulyani dan Boedinp serta kasus  dana ‘kotor’ kampanya SBY-Boediono dapat diusut tuntas. (Yang pasti menguntungkan juga pasangan Mega-Prabowo dan JK-Wiranto, karena dana kampanye mereka juga bermasalah –> silahkan cek di google kasus ini).

Karena Perpu tersebut telah terbit, maka hanya ada dua opsi yang dapat kita lakukan. Pertama, tolak perpu tersebut dan minta revisi. Kedua adalah menerima Perpu KPK tersebut, namun masyarakat harus berinisiatif untuk mendesak agar dapat mengikuti informasi seputar proses pemilihan dan seleksi calon pimpinan sementara secara transparan. Tim seleksi yang dibentuk oleh Presiden harus setiap hari memberi laporan kepada masyarakat agar mendapat feedback, dan pimpinan sementara KPK hanyalah ‘pelengkap’, disisi lain kita terus memantau proses hukum yang menimpa pada Chandra dan Bibid.

Dan karena konflik Perpu ini muncul setelah Polri menetapkan Chandra dan Bibid sebagai tersangka karena telah melakukan pencekalan para tersangka koruptor yang buron. Maka dikemudian hari bersamaan upaya advokasi dari para pembela KPK menemukan bahwa Polri hanya mencari kesalahan, maka penjarakan seumur hidup oknum Polri yang berusaha mengobrak-abrik KPK!

Semoga analisis ‘coup d’etat’ KPK tidak terjadi! Dan pimpinan sementara yang terpilih bukan menjadi budak penguasa! Semoga!

Salam Perubahan yang Lebih Baik,
ech-wan (23 September 2009)

Iklan
22 Komentar leave one →
  1. September 29, 2009 12:44 PM

    sungguh terlalu dini mengeluarkan PERPPU ini…
    sangat tidak layak dan tidak efisien jika terlalu dini memutuskan PERPPU ini..

    ini bisa mengkambing hitamkan KPK dan juga mengkerdilkan KPK…
    padahal masyarakat sudah puas dengan hasil yang selama ini dikerjakan oleh KPK..
    tetapi kenapa tiba2 presiden mengeluarkan PERPPu seperti ini…

    ini dipastikan bisa menghambat serta mempersulit kerja KPK dalam memberantas para korupsi…
    karna segala tindakannya kini dibatasi serta harus mengikuti PERPPu yang baru disahkan ini…

    saya harap keputusan mengesahkan PERPPU ini bisa dikaji ulang…
    Iklan Gratis

  2. Desember 10, 2009 2:44 AM

    trik apalagi nih ??

  3. Desember 10, 2009 11:19 AM

    Kalau Penegak hukum tidak mampu menyelesaikan masalahnya, bagaimana masyarakat yang awam tentang hukum.
    Pertanyaan besar bagi masyarakat awam, negara ini mau dibawa ke mana, mengapa hukum begitu carut marut di negeri ini

  4. Juli 18, 2010 5:52 PM

    aduch…. belom habis habis nich masalah

  5. September 25, 2010 3:18 PM

    ……………………………………………………………………………….

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: