Skip to content

Kasus Bank Century : Jangan Gunakan “Pisau” Menghukum Rakyat (1)

September 13, 2009

Kasus Bank Century mulai diangkat media massa secara besar-besaran ketika publik baru diberitahu bahwa telah terjadi pengucuran dana Rp 6.7 triliun dari LPS ke ‘bank pesakitan’ (Bank Century) ini atas rekomendasi Bank Indonesia. Pengucuran ‘kasus BLBI Jilid-II” ini diinisiasi oleh mantan pejabat BI tahun 1998, yang ketika mengeluarkan rekomendasi ke LPS menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia yakni Boediono yang menjadi wapres terpilih dari Presiden SBY.

Kasus ini semakin menarik disimak tatkala akhir Agustus silam, Wapres Jusuf Kalla (JK) menyampaikan jawaban ketika ditanya kepada para wartawan. JK menyatakan bahwa kasus finansial di bank yang hanya memiliki 60 ribuan nasabah adalah kasus perampokan kerah putih, bukan karena krisis global atau kegagalan sistemik. JK pun segera meminta Kapolri menahan Robert Tantular. Namun sebelumnya, sangat disayangkan bahwa ketika kasus ini terjadi yakni November 2008, Boediono (menjadi Gubernur BI) justru mengeluarkan laporan yang menjadi alasan legal untuk menyuntik dana LPS ke Bank Century. Boediono dinilai tidak berani melaporkan pemilik Bank Century, Robert Tantular, kepada polisi untuk segera ditangkap. Padahal, apa yang dilakukan Robert jelas merupakan tindak kriminal karena melakukan perampokan terhadap banknya sendiri. (SuryaOnline-31/08/09)

Robert membuat banyak PT ilegal untuk mengalirkan dana nasabahnya ke sana. Sedikitnya Robert Tantular telah menggelapkan dana sebesar Rp 2.8 triliun dari Bank Century dan nasabah Antaboga. Termasuk didalamnya adalah pengelapanuang dengan kredit tanpa jaminan dan tanpa proposal senilai Rp 1,18 triliun. Selain itu menggelapkan dana nasabah Antaboga mencapai Rp 1,4 triliun. Inilah yang disebut sebagai tindakan kriminal, namun Menteri Keuangan Sri Mulyani maupun Mantan Gubernur BI Boediono ketika berpendapat bahwa Bank Century mengalami masalah secara sistemik, dan tidak pernah ‘menganggap’ bahwa kasus Bank Century adalah tindakan kriminal seperti yang dilontarkan Wapres JK. Hal ini terkesan bahwa baik Boediono maupun Sri Mulyani melindungi tindakan kejahatan. Tentu motif ini bisa ditarik lebih panjang terkait deposan besar di Bank Century salah satunya adalah keluarga Murdaya Poo yang menjadi salah satu klien sekaligus penyumbang terbesar dana kampanye Pileg Demokrat + Pilpres SBY-Boediono.

Kriminalitas Triliunan Dipenjara HANYA 4 Tahun

Pada tanggal 10 September 2009 silam, pimpinan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Sugeng Riyono (ingat namanya), hanya memvonis 4 tahun penjara dan denda Rp 50 miliar/subsider (sebagai gantinya) 5 bulan penjara kepada mantan pemilik sebagian saham PT Bank Century Tbk, Robert Tantular. Vonis ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan tuntutan jaksa yang mengancam delapan tahun penjara.

Saya tidak tahu delik hukum seperti apa yang menjadi pertimbangan hakim majelis hakim lembaga Kejaksaan ini. Orang yang menilap uang hingga Rp 2.8 triliun dan menyebabkan lembaga negara harus mengucurkan dana Rp 6.7 triliun hanya divonis 4 tahun penjara. Hal yang sangat tidak adil bagi masyarakat yang sekadar mencuri ayam hanya untuk menyambung hidup harus babak belur dan diseret di kantor polisi lalu divonis 1 tahun penjara. Tidak sedikit pengadilan menjatuhkan hukuman hampir maksimum bagi para pelaku pencuri kelas ‘teri’, yakni dari 6 bulan hingga 7 tahun. Namun, mengapa seorang perampok 2.8 triliun hanya divonis 4 tahun?

Standar ganda seolah-olah menjadi fenomena mengakar dalam penenagak hukum. Ketika berhadapan dengan penguasa dan pengusaha/konglomerat, para penegak hukum seperti macam ompong dengan ‘punggung pisau’. Dan tidak jarang mereka ‘mengangkangi’ KUHP dan sejumlah sanksi dalam produk UU. Namun, ketika berhadapan dengan rakyat kecil, para penegak hukum seolah menjadi ‘panglima hukum’, malaikat kebenaran. Memposisikan diri seperti ‘singa buas’ dengan ‘mata pisau’ yang siap mengiris para pelaku kriminalitas.

Namun, inilah hukum dinegeri ini (lembaga kejaksaan) yang masih jauh berbeda dengan di Taiwan atau Amerika Serikat. Presiden Taiwan yang menilap Rp 80 miliar dihukum seumur hidup oleh pengadilan negeri distrik di Taiwan. Namun kita masih beruntung memiliki KPK yang kini statusnya dikeberi oleh aparat pemerintahan, oknum legislatif dan sejumlah oknum konglomerat. Dalam setiap vonisnya, KPK memberi hukuman yang fantastis. Sebut saja, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Rokmin Dahuri divonis 7 tahun karena merugikan Rp 14,6 miliar uang negara. Mantan anggota DPR Al Amin Nasution divonis 10 tahun penjara karena menerima suap dalam pengalihan fungsi hutan Kepri.

Masih untungnya kewenangan penuntutan masih ada di lembaga KPK. Padahal baik Pemerintah SBY maupun panja DPR, mengusulkan agar kewenangan KPK dipretelin, fungsi penuntutan KPK dihilangkan agar kembali ke kejaksaan. Dan kasus ini sekali memberi bukti baru bagi ICW yang terus mendukung agar hak penuntutan tidak ada pada KPK. Dari sini, kita tahu siapa yang sesungguhnya ingin korupsi benar-benar diberantas, dan mana yang setengah hati.

Andai saja kasus ini ditangani oleh KPK (selama tidak terindikasi korupsi uang negara, KPK tidak bisa turun tangan), maka mustahil Robert Tantular dihukum 4 tahun penjara! Jangan gunakan standar ‘pisau’ menghukum kami!

Salam Perubahan,

ech-wan (12/09/09)

Artikel Lanjutan:

Iklan
59 Komentar leave one →
  1. andi permalink
    Maret 2, 2010 3:58 PM

    aku sarankan pada pejabat teras pemerintahan tidak usah saling mempertahankan argumen dan dapur partai masing2,yang penting siapa pelaku di balik kasus century dan siapa yang menerima uang 6,7 trilyun y mereka yang harus bertanggung jawab dan dihukum sesuai hukum berlaku,kalo udah kayak gini akhirnya siapa yang bertanggung jawab uang mereka yang hilang,kasian tho..,wong pemerintah pada sibuk sendiri dengan tempur antar partai msing2,kayak anak kecil aja..mending hom pimpa siapa yang menang y itu yang dapat hadiah.rakyat kecil udah jenuh,bosan,jengkel.krn kemiskinan msh meraja lela.msh banyak saudara2 kita yang tdk bisa makan hari ini dan hari esok itu yang lebih penting dipikirkan pamerintahan skarng,bukanya mmberikan kepalsuan dan harapan yang tdk ada ujung kemakmuran.kykgitu gaji kok mau naik apa itu tdk malu sm rakyat kecil mereka kerja seharian banting tulang bercucuran keringat cuma dapat uang 10 rb untuk makan anak istri.

  2. yuli permalink
    April 20, 2010 5:25 PM

    maaf sebelumnya, menurut saya tindakan pemerintah didalam menangani kasus korupsi belum bisa dianggap maksimal. seharus hukuman bagi seorang koruptor itu kurang jika hanya 4 thun saja, karena yang mereka lakukan sudah sangat keterlaluan. itukan uang rakyat, jadi kalau 4 tahun belum tentu bisa mengembalikan keadaan rakyat yang membutuhkannya seperti semula. bagaimana indonesia mau maju kalau pemerintah saja tidak cekatan dalam mengatasi hal ini.
    minimal hukuman buat para koruptor itu 10 tahun.
    terima kasih

  3. Juni 2, 2010 7:42 AM

    buat teman-teman yang ingin menulis skripsi hukum atau tesis hukum dengan permasalahan seperti dalam tema diatas bisa buka web http://www.Lawskripsi.com
    atau Langsung klik di Link:

    http://www.lawskripsi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=193&Itemid=193

  4. -Paula Rise Alvz- permalink
    November 11, 2010 8:45 AM

    Hmmmmmmm . . .

    kalo smw na korupsi, ntar Indonesia bkan nya Maju malah mundurr . . .
    kasian tw rakyat nya . . .
    harus sadar diri donkkkk . . .
    uang itu gak akn d”bw sampe matii . . .

    jd ngapain pke korupsi sgalahh . . .
    makan uang haram! di Sorga nnt gak bakalan tembus! cuma nunggu di pagar! jd pengemis! ntar masuk neraka looooo . . .

    Cheris.P
    X-14 SMANSA MANADO

  5. riri ajah permalink
    Oktober 14, 2011 7:53 PM

    pantas remaja sekarang tidak jujur,karna sudah tidak ada lagi yang dapat jadi panutan dan dapat di contoh di negara indonesia ini.
    sunggu saya malu dengan kelakuan pemimpin rakyat,
    ngakunya pemimpin,tapi mimpin diri sendiri kejalan yang lurus ajah NGGAK BECUS.
    gak usah mimpin rakyat kalo gitu..
    apa sengaja ngasih anak,istri duit HARAM?
    gak tau dosa ya?
    apa gak punya otak?
    (kasian,padahal ngakunya terpelajar tapi kelakuannya memalukan.Mungkin saat Tuhan bagi otak gak hadir ya)

  6. November 15, 2013 10:24 AM

    Gara2 kasus ini semoa orang jadi takut invest di bank!

Trackbacks

  1. Wapres Budiono dan Jajang Gunawan Berultah |

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: