Skip to content

Taufiq Kiemas, Politikus Pembolos Menjadi Ketua MPR RI?

Agustus 21, 2009

Pendahuluan

Jauh sebelum pencalonan Megawati dengan Prabowo,

SBY dan Taufiq Kiemas cium pipi

SBY dan Taufiq Kiemas sedang 'cipika-cipiki'

Taufiq Kiemas telah menunjukkan etikad berkoalisi dengan partai Demokrat di pemerintahan. Beberapa kali Taufiq Kiemas menjalin komunikasi dengan pihak Demokrat agar PDIP merapat dengan SBY. Dan sebenarnya, pihak Demokrat juga sangat antusias mendekati PDIP tatkala  Golkar berpisah dengan SBY melalui deklarasi JK-Wiranto. Gebrakan Taufiq Kiemas sempat terhenti tatkala Megawati bersanding dengan Prabowo, dan kini setelah MK memutuskan gugatan Pilpres dan menyatakan SBY-Boediono sah sebagai Capres-Cawapres terpilih, Taufiq Kiemas kembali beraksi.

Berbeda dengan Taufiq Kiemas (TK), Megawati Soekarno Putri (Mega), Ketua Umum PDIP bersikap kontras dengan TK suaminya sendiri. Hal ini terjadi karena, Megawati menyimpan dendam dan amarah kepada SBY tatkala pada tahun 2004, Mega merasa dikhianati oleh SBY, sedangkan SBY berusaha memposisi diri sebagai ‘anak’ yang terzalimi. SBY dinilai (terbukti) menggunakan jabatan Menko Polkam menghianati pemerintahan Mega. Sejak akhir tahun 2003, wajah SBY sering muncul di layar televisi terkait iklan sosialisasi Pemilu 2004, yang tentu saja menggunakan anggaran negara. Gelagat SBY berpolitik menjadi Capres 2004 sedikit terbaca oleh Megawati, dan berkali-kali Mega bertanya apakah SBY akan maju dalam pencalonan presiden (pencapresan) 2004, dan SBY selalu menjawab bahwa ia masih belum memikirkan pencapresan 2004, karena masih konsen dengan tugas sebagai Menko Polkam.

Semakin mendekati hari-H, gelagat SBY semakin kental untuk pencapresan. Dan Megawati terjebak dalam perangkap, ia mulai mengucilkan SBY dengan tidak mengajak SBY ikut rapat kabinet. Dengan sangat lihai, Maret 2004, melalui sekretarisnya SBY menyatakan dirinya dikucilkan, SBY merasa dizalimi oleh Megawati. Dan pada tanggal 11 Maret 2004, SBY baru mengirim surat pengunduran diri kepada Mega. Dan aneh dan bin ajaib, tanggal 13 Maret (2 hari kemudian), SBY langsung menjadi juru kampanye nasional partai Demokrat di Banyuwangi. SBY disambut masyarakat sebagai sosok terzalimin, sementara muncul antipati yang besar kepada Megawati yang dinilai telah menzalimi SBY. Tentu sebagai publik biasa, kita akan bertanya, “apakah kehadiran SBY sebagai jurkamnas dalam kampanye Banyuwanggi 13 maret 2004 sebagai kebetulan?” Yang pasti, jadwal kampanye mestinya dibuat jauh-jauh hari sebelumnya, dan SBY mengambil momentum yang tepat untuk melingkung Mega. Dan Mega tidak akan memaafkan ini.

Taufiq Kiemas Mencari Kursi Ketua MPR

Meskipun sikap istrinya sangat jelas yakni berseberangan dengan SBY, TK mengambil sikap yang berbeda. Sebagai salah satu politisi senior PDIP, TK ingin sekali memiliki kekuasaan seperti tahun 2002-2004 silam. Di masa pemerintahan Megawati, TK banyak ikut campur urusan kepentingan pemerintahan yang mana sering crash dengan Megawati. Dan pada kondisi seperti itu, TK seolah menjadi seorang Presiden.

Taufiq Kiemas

Taufiq Kiemas

Dan privilage ini tidak lagi dirasakan TK ketika PDIP menjadi partai oposisi pada 2004-2009. TK tidak ‘bahagia’ dengan posisi sebagai oposisi, tidak ada kursi kekuasaan, tidak ada ‘uang’ yang mengalir. Oleh karena itu, TK berusaha merangkul kekuatan  internal PDIP agar partainya pada tahun 2009 berkoalisi dengan SBY. Tujuannya tidak lain tidak bukan agar orang PDIP dapat memiliki akses dalam kabinet SBY-Boediono (sebagai menteri).

Selama ini berbagai upaya TK kandas oleh sikap Megawati.  TK hampir berhasil membawa PDIP merapat ke Demokrat alias SBY (sebelum deklarasi Megawati-Prabowo, dan pemilihan Boediono sebagai cawapres). Ketika itu, SBY menawarin kursi Wantimpres untuk Megawati, ketua MPR RI untuk TK, dan 6 kursi menteri kabinet jika PDIP berkoalisi dengan SBY.  (Baca juga : Inilah Politik : Yoyo vs Gasing Berkoalisi dari Lawan Jadi Kawan)

Namun kubu Megawati (berbeda dengan kubu TK), berhasil mematahkan tawaran dari Demokrat, dan akhirnya Megawati bersanding dengan Prabowo pada hari-hari terakhir pencalonan. Kubu TK yang ingin kursi menteri menjadi kandas. Lalu, Pilpres 8 Juli 2009 memberi hasil yang tidak memuaskan bagi kubu Megawati-Prabowo. Megawati kalah, maka secara otomatis kubu TK  kembali ‘bersinar’. Beberapa kader PDIP  yang sudah bosan menjadi oposisi dan atas ‘bisikan’ TK, kembali mewacanakan PDIP merapat ke SBY. Kekalahan Mega menjadi justifikasi bagi kubu TK untuk merapat ke SBY dan Demokrat. Dan Megawati mulai kehilangan kartu truf untuk membendung ambisi besar TK untuk merapat ke SBY sekaligus menjadi ketua MPR-RI.

Momen ‘cipika-cipiki’ (cium pipi kanan-cium pipi kiri) antara TK dan SBY pada acara penyampaian nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2010 oleh Presiden SBY merupakan pesan politis bahwa TK dalam posisi mewakili PDIP berharap dapat merapat dengan SBY. Dan pada hakikatnya, SBY sangat welcome dengan rencana ‘besar’.  Besar dalam artian bahwa SBY ingin mencari keseimbangan baru, karena SBY sudah membulatkan tekad untuk berpisah dengan kekuatan Golkar. Maka, agar pemerintahannya lancar, kebijakan kinclong, SBY membutuhkan modalitas dukungan yang lebih besar dari parlemen, dan harapannya jika PDIP bergabung, maka kekuatan mitranya di parlemen menjadi 70% lebih.

Bagi-Bagi Kursi

Seperti diketahui bahwa kursi-kursi strategis di Senayan sudah dibagi-bagi. Demokrat sebagai pemenang pemilu 2009 akan mendapatkan kursi Ketua DPR RI. Golkar yang menjadi pemenang kedua pemilu 2009 mestinya mendapatkan kursi ketua MPR RI. Namun, settingan-nya mungkin akan diubah. Kursi Ketua MPR justru akan ‘diberikan’ kepada Taufiq Kiemas, dari partai pemenangan ke-3 dalam pemilu. Beberapa petinggi Demokrat memastikan akan memberi dukungan kepada TK menjadi ketua MPR.

Mengapa Demokrat ‘memberi’ kursi Ketua MPR kepada TK? Mengapa bukan kepada Golkar atau kader PDIP lainnya? Mengapa Demokrat memberi dukungan kepada Politikus Pembolos?
Meskipun pertanyaan tebal (bold) tersebut dikatakan wacana, namun ini memberi dampak politis yang besar. PDIP disuguhi buah simalakama (Mega vs TK). PDIP tentu sangat berharap mendapat posisi kursi yang tetap tinggi. Kursi Presiden tidak bisa diraih, kursi Ketua DPR diambil Demokrat, kursi MPR dapat direbut oleh Golkar. Dan ketika dukungan dari Demokrat agar TK menjadi ketua MPR, maka kursi ini setidaknya dapat menjadi obat penahan rasa sedih PDIP atas kekalahan dalam Pileg maupun Pilpres. Dengan memberi dukungan kepada PDIP, maka posisi Demokrat (SBY) akan jauh lebih aman. SBY (Demokrat) memberi dukungan kepada tokoh PDIP yang sangat kooperatif dengan SBY. Dan TK merupakan sosok yang sejak dulu ingin berkoalisi dengan Demokrat, sehingga tidak mungkin ‘macam-macam’.

Dan apabila TK terpilih menjadi ketua MPR, maka secara moril, orang PDIP akan merasa berhutang budi kepada Demokrat (SBY). Dan meksipun SBY tidak memberi kursi menteri kepada PDIP, maka setidaknya suara oposisi PDIP akan sedikit berkurang. Dan akan jauh lebih sederhana, jika SBY memberi kursi menteri kepada PDIP, sekaligus kursi ketua MPR kepada TK. Lancarlah rencana ‘besar’ SBY menjalankan pemerintahan tanpa halangan berarti dari parlemen.

Pantaskah Ketua MPR RI adalah Politikus Pembolos?

Terlepas dari wacana politik membagi kursi, pada bagian akhir ini saya hanya fokus pada masalah subtansi moriil sekaligus harkat martabat bangsa Indonesia terkait wacana akan terpilihnya Taufiq Kiemas sebagai Ketua MPR RI periode 2009-2014.Yang menjadi pertanyaan, apakah TK sudah memenuhi kualifikasi sebagai ketua MPR RI, sebagai salah satu lembaga tertinggi yang mengurusi UUD 1945 dan Pancasila?

Dari segi kualifikasi politik, TK pasti sudah lulus kualifikasi, karena ia kembali terpilih menjadi anggota DPR RI 2009-2014 dari Dapil 2 Jabar. Disamping itu, ia juga menjadi politisi senior PDIP sekaligus Ketua Dewan Penasihat PDIP. Namun, dari sesi kualifikasi moriil dan kinerja, saya kira TK tidak lulus kualifikasi karena suka bolos (bahkan titip absen seperti diutarakan Agus Condro).

Dari sampling Risalah Rapat Paripurna DPR RI dalam kurun Oktober 2004-Oktober 2007, saya mendapat catatan bahwa tingkat kehadiran TK sangat ‘luar biasa’ yakni hanya 25% (hanya hadir 5 kali dari 20 kali sampling sidang paripurna DPR RI). Artinya, selama 3 tahun pertama, TK menerima 75% gaji buta. Atau 75% dari gaji rata-rata sekitar Rp 700 juta per tahun tidak pantas diterima oleh TK (Lihat Rincian Gaji Anggota DPR RI).

Padahal, sebagai anggota DPR RI, semestinya TK dapat hadir dalam sidang-sidang paripurna DPR RI. Karena sidang paripurna tidak dilakukan tiap hari kerja, sehingga semestinya kehadiran dalam setiap rapat Paripurna bukanlah pekerjaan yang sulit, toh dalm sebulan paling 4-10 kali sidang. Jelas dalam hal ini, ketidakhadiran anggota DPR dalam sidang atau rapat paripurna merupakan tindakan tidak terpuji. Dan yang pasti secara konstitusi DPR, mereka yang sering bolos dari sidang paripurna telah melanggar Kode Etik Dewan Pasal 6 Ayat 1. Atau menurut pengamat politik dan dosen Fisipol UGM, Sigit Pamungkas, rendahnya tingkat kehadiran anggota DPR mengikuti rapat komisi atau  rapat paripurna DPR merupakan cerminan politisi busuk. “Itu penyakit politisi busuk karena tidak menjalankan fungsi dasar lembaga legislatif. Nah sekarang mau berperan dalam kebijakan DPR bagaimana orang hadir saja tidak pernah.

Dari sisi moriil di atas, saya berpendapat bahwa tidaklah pantas seorang yang track recordnya sebagai anggota DPR RI malas menghadiri rapat paripurna dicalonkan sebagai Ketua MPR RI. Sebuah jabatan prestisius dalam lembaga tertinggi negara, lembaga yang menjadi simbol negara. Menjadi tempat menjaga keutuhan falsafah hukum tertinggi NKRI yakni UUD 1945 dan Pancasila. Dan saya sendiri malu, apabila lembaga MPR dari negara Indonesia tercinta ini dipimpin oleh seorang yang ‘terpaksa’ hadir ikut rapat paripurna DPR RI karena alasan malu terhadap kritik wartawan, bukan karena rasa tanggungjawab moral kepada rakyat dan bangsa.

Pada 21 Oktober 2008, akhirnya TK datang ngantor ke Senayan setelah Agos Condro mengkritik TK yang malas hadir rapat dan bahkan titip absen. “Tumben nih pak, hadir di sidang?” tanya wartawan begitu TK keluar dari ruang sidang paripurna 21 Oktober 2008.  “Malu juga saya dikritik adik-adik,” kata Taufiq sambil tersenyum ke arah wartawan yang mencegatnya. (sumber: inilah.com)

Malu juga jika para politisi partai manapun yang ikut mendukung ketua MPR dan ketua DPR yang berasal dari orang-orang yang bermasalah! Apakah Indonesia kehilangan orang yang tepat di gedung MPR/DPR?

Salam Perubahan, 21 Agustus 2009
ech-wan @nusantaraku

52 Komentar leave one →
  1. Februari 21, 2010 2:34 PM

    politik politik….. POL dan TRIK “politik dan kus, asal jangan membawa nama rakyat aja, kasihan sama rakyat yang punya nama pak”’
    Megasukses.com/?id=syamsudin Bisnis|Bisnis Internet|Cari Uang|Sofware

  2. bambang prayitno permalink
    Januari 6, 2011 11:35 AM

    Para pejabat tinggi negara di indonesia bekerja hanya untuk memperkaya diri sendiri dan menghabiskan uang rakyat. Mereka tidak bisa memberikan kemakmuran hidup kepada seluruh rakyat.

  3. bambang prayitno permalink
    Januari 6, 2011 12:34 PM

    Para pejabat tinggi negara di indonesia hanya bisa memperkaya diri sendiri dan menghabiskan uang rakyat. Mereka tidak bisa memberikan kemakmuran hidup kepada seluruh rakyat indonesia.

  4. Pangeran pencela permalink
    Februari 20, 2012 5:10 AM

    alah banyak kali cakap klen binatang….makanya laen x di pertimbangkan dulu sebelum di coblos ya binatang….SEMPAK

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: