Skip to content

Aneh…Keputusan MA, “Korupsi Legal” utk Demokrat, PDIP dan Golkar

Juli 25, 2009

Pada tanggal 11 Juni 2009, 4 caleg DPR dari Partai Demokrat yakni Zaenal Maarif, Josef B Badeoda, Utomo A Karim, dan Mirda Rasyid mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung (MA) terhadap Peraturan KPU No 15/2009 yang mengatur cara penghitungan kursi. Dan pada tanggal 18 Juni 2009, MA mengeluarkan putusan bernomor 15P/HUM/2009 yang menyatakan pasal 22 huruf c dan Pasal 23 ayat 1 dan 3 Peraturan KPU No 15/2009 bertentangan dengan pasal 205 ayat 4 UU No 10/2008, sehingga tidak sah dan tidak berlaku untuk umum [antaranews, Juli 2009].

KPU

Seperti judul saya di atas, keanehan pertama saya adalah mengenai status pengugat uji materi yang mendapat “perlakuan” berbeda. Sebagai informasi, sebelum caleg Demokrat mengajukan yakni Zaenal Maarif (Dapil Jateng V), Utomo A Karim (Jatim VIII) dan kawan-kawan, caleg PDIP Hasto Kristianto (Jatim VII) sudah mengajukan gugatan yang sama yakni uji materi Peraturan KPU 15/2009. Namun, gugatan uji materi dari caleg PDIP ini ditolak oleh MA. Giliran, caleg partai Demokrat yang menggugat, MA akhirnya mengabulkan.

Secara awam, maka hal ini menjadi aneh “Gugatannya sama, tapi putusan berbeda“, itulah yang disampaikan oleh caleg terpilih DPR RI asal PKS Rofik Munawar yang terancam kehilangan kursi dari Dapil Jatim VII  [BeritaJatim, Juli 2009]. Namun, ada satu pernyataan menarik dari Caleg PKS ini, pernyataan yang setidaknya tidak menunjukkan emosional walaupun merasakan dirugikan. Ketika ditanya bagaimana jika ita tidak terpilih, Rofik berpendapat zero option saja. “Kalau jadi, ya dilakoni. Tidak jadi, ya tidak masalah“. Disisi lain ia berharap agar  KPU tetap berkomitmen pada keputusan MK, yang keluar sebelum putusan MA. Walaupun saya tidak mengenal Saudara Rofik Munawar, tapi dalam hal ini saya menaruh hormat pada beliau.

Keputusan MA Mengkhianati Sistem Pemilu Proporsional

Menanggapi masalah ini, mari kita cermatin ke hal yang lebih substansial daripada membicarakan keanehan mengapa suara caleg Demokrat lebih diperhatikan oleh MA daripada caleg PDI-P. Silahkan rekan-rekan menganalisis sendiri. Oke, mari kita baca persfektif yang disampaikan oleh Direktur Eksekutif Centre of Electoral Reform (CETRO) Hadar Navis Gumay di Antaranews.

“Dalam pandangan CETRO, putusan tersebut mengkhianati sistem pemilu proporsional yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang pemilu, sebab putusan tersebut menyebabkan disproporsionalitas antara perolehan suara dan perolehan kursi,”
—Direktur Eksekutif CETRO Hadar Navis Gumay—-

Direktur Cetro : Hadar Gumay

Direktur Cetro : Hadar Gumay

Hadar N Gumay mengatakan jika putusan tersebut dilaksanakan maka akan terjadi penambahan kursi yang signifikan bagi tiga partai besar yaitu Partai Demokrat, Golkar, dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Sementara disisi lain, suara-suara partai seperti Gerindra, Hanura menurun drastis.

Hadar mencontohkan bahwa apabila putusan MA ini dilaksanakan, Demokrat yang sejatinya hanya memperoleh 20% suara nasional akan memperoleh 180 kursi atau sekitar 32 persen. “Perbedaan 12 persen antara suara partai dengan kursi ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditoleransi dalam sistem pemilu proporsional,” ungkap Hadar. Untuk itu, katanya, CETRO menyarankan pada KPU untuk mengambil langkah hukum dengan mengajukan peninjauan kembali putusan MA.

Berikut tabel perolehan suaran resmi nasional (KPU) parpol 2009,  penetapan kursi KPU, penetapan kursi pasca keputusan MK dan perhitungan perolehan kursi DPR jika diterapkan Kep MA (Analisis Cetro)

Partai

Suara Nasional

Keputusan KPU

Keputusan MK

Keputusan MA

Kursi

%

Kursi

%

Kursi

%

P Demokrat

20.85%

150

26.8%

150

26.8%

180

32.1%

P Golkar

14.45%

107

19.1%

107

19.1%

125

22.3%

PDIP

14.03%

95

14.0%

95

17.0%

111

19.8%

PKS

7.88%

57

10.2%

57

10.2%

50

8.9%

PAN

6.01%

43

7.7%

43

7.7%

28

5.0%

PPP

5.32%

37

6.6%

37

6.6%

21

3.8%

PKB

4.94%

27

4.8%

27

4.8%

29

5.2%

Gerindra

4.46%

26

4.6%

26

4.6%

10

1.8%

Hanura

3.77%

18

3.2%

18

3.2%

6

1.1%

Keterangan

560

100%

560

100.0%

560

100.0%

Revisi : sebelumnya terjadi kesalahan memasukkan kolum antara keputusan MK dan MA (thanks creativesimo).

Dari tabel diatas, kita bisa melihat perubahan jumlah kursi DPR antara keputusan KPU saat ini dengan keputusan jumlah kursi pasca penerapan Keputusan MA. Secara umum, terdapat dua pihak yang merasakan dampak ini:

  • Partai Hore : Demokrat (naik 30 kursi), Golkar (naik 18 kursi) , PDIP (naik 16 kursi), dan PKB (naik 2 kursi)
    Dalam hal ini, Demokrat mendapat keuntungan terbesar atas keputusan ini, dan ini menyebabkan Demokrat akan memiliki kekuasaan cukup dominan.
  • Partai Malang : PKS kehilangan 7 kursi, PAN kehilangan 15 kursi, PPP kehilangan 16 kursi, Gerindra kehilangan 16 kursi, dan Hanura kehilangan 12 kursi.
    Dalam hal ini, Hanura akan mengalami kerugian terbesar atas keputusan ini, begitu juga PPP dan Gerindra yang mana Hanura dan Gerindra berpotensi menjadi partai oposisi di parlemen.

Catataan tambahan:
Jika KPU mengeksekusi keputusan dari MA, berarti akan ada 2 kali perubahan perolehan kursi atas perintah dua lembaga berlainan. Pertama keputusan MK tentang perubahan teknis penghitungan tahap III sementara MA di tahap ke II.

Keputusan MA, “Mark-Up” Legal Kursi Demokrat, PDI-P dan Golkar

Dalam peraturan KPU Nomor 15/2009 disebutkan, penghitungan kursi dilakukan dengan menentukan bilangan pembagi pemilih (BPP) yang dihitung melalui pembagian perolehan suara parpol yang lolos `parliamentary threshold` di satu dapil dengan kursi yang ada di dapil itu.

  • Pada penghitungan tahap pertama, parpol yang mendapat kursi adalah parpol yang mencapai seratus persen BPP.
  • Kemudian, sisa suara dari tahap pertama masuk pada penghitungan tahap kedua. Pada penghitungan tahap kedua hanya sisa suara yang mencapai 50 persen BPP akan memperoleh kursi.

Sedangkan dalam putusan MA, KPU diperintahkan agar penghitungan kursi tahap kedua memperhitungkan seluruh suara parpol, bukan sisa suara setelah dibagi dengan BPP pada tahap pertama.  Dengan demikian, partai yang mencapai BPP pada tahap pertama akan mendapat kursi lagi pada tahap kedua.

Agar mudah mengerti, saya akan memberi contoh contoh kasus antara keputusan KPU dengan keputusan MA yang menganulir keputusan KPU. Misalnya Partai Demokrat mendapat 549.000 suara, Partai Golkar mendapat 444.000, Partai Gerindra mendapat 170.000 suara dan Partai Hanura  hanya mendapat 153.000 suara. Dengan asumsi Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) yang digunakan adalah 100.000 suara untuk tahap perhitungan pertama.

Maka berdasarkan keputusan KPU No 15/2009, pada perhitungan pertama maka Demokrat (5 kursi), Golkar (4 kursi), Gerindra (1 kursi) dan Hanura (1 kursi). Sedangkan sisa kursi yang tersedia adalah 2 kursi. Maka yang berhak untuk memperebutkan dua kursi tersebut adalah sisa suara yang lebih 50% dari BPP yakni hanya Gerindra (sisa 70.000 suara atau 70%) dan Hanura (sisa 53.000 suara atau 53%).

Namun, berdasarkan keputusan MA yang menganulir keputusan KPU (setelah MK), maka pada perhitungan kursi tahap dua, tetap memperhitungkan seluruh suara parpol, bukan sisa suara setelah dibagi dengan BPP pada tahap pertama. Ini berarti terjadinya kursi ganda. Artinya suara untuk kursi pertama kembali dihitung pada kursi pada tahap kedua. Inilah yang saya namakan “MARK-UP“. Dengan usaha yang sama, maka partai besar mendapat hasil lebih besar. Maka secara tidak langsung, aturan ini mengkebiri mandat rakyat yang proforsional, namun disisi lain memark-up suara rakyat bagi partai Demokrat, Golkar dan PDI-P.

Bayangkan… partai yang sudah “gemuk dan kaya” semakin dibuat “kaya dan gemuk lagi”. Sedangkan partai yang sudah “kurus dan miskin” dibuat semakin “kurus dan miskin lagi”. Inilah tirani ketidakproportional suara rakyat yang dipermainkan oleh kepentingan partai-partai besar. Ini menjadi skenario partai-partai besar untuk menguasai parlemen, lalu membuat keputusan yang secara legal mengebiri rakyat kecil, sementara memperkaya diri, korupsi kebijakan, mangkir dari sidang dan menstimulus triliunan rupiah kepada para penguasaha kaya sebagai hubungan mutualisme menyumbangkan dana untuk kampanye.

Berikut tabel antara suara “mark-up” pasca keputusan MA atas permintaan uji materi dari caleg Demokrat dengan realitas perolehan suara nasional.

nasional.

Partai

Suara Nasional

% Kursi

Kep. MA

%”Mark-Up”

Kursi DPR

P Demokrat

20.85%

32.1%

11.3%

P Golkar

14.45%

22.3%

7.9%

PDIP

14.03%

19.8%

5.8%

PKS

7.88%

8.9%

1.0%

PAN

6.01%

5.0%

-1.0%

PPP

5.32%

3.8%

-1.6%

PKB

4.94%

5.2%

0.2%

Gerindra

4.46%

1.8%

-2.7%

Hanura

3.77%

1.1%

-2.7%

Dari tabel di atas, maka yang mendapat “mark-up” (korupsi kursi secara legal) adalah Partai Demokrat sebesar 11.3% dan menjadi partai terbesar yang mendapat mandat kursi fiktif. Ini artinya dari 180 kursi DPR yan diperoleh, sekitar 60 kursinya adalah fiktif atau tidak mendapat mandat dari rakyat. Partai kedua adalah Golkar yang mendapat “korupsi kursi yang legal” sebesar 7.9% dari dari 14.45% “termark-up” menjadi 22%. Lalu disusul PDIP dari 14% menjadi 19.8% atau “mark-up” sebesar 5.8%. Disisi lain, Partai Gerindra dan Hanura menjadi korban “korupsi kursi” dari partai-partai besar seperti Demokrat, Golkar dan PDI-P. Sebenarnya, bukan hanya Gerindra, Hanura, PAN, PPP saja yang suaranya dipangkas, namun ada sekitar 20% suara nasional dari 29 partai yang tidak masuk parliamantery threshold di “korup” oleh partai-partai besar.

Namun “korupsi” dengan tanda petik ini dilegalkan secara hukum yang dibuat oleh pemerintah dan DPR. Dari skenario ini, sangatlah jelas adanya disparitas keadilan suara dalam pemilu ini. Ini mirip dengan indeks Gini (perbandingan antara penghasilan orang kaya dengan miskin) di Indonesia. Karena kita tahu bahwa hanya segelintir orang Indonesia menguasai kekayaaan Indonesia, namun lebih dari 100 juta orang hanya bisa hidup dibawah Rp 20.000 per hari. Dalam era globalisasi liberal, segelintir orang kaya akan semakin kaya, sementara orang miskin tidak bergeser jauh dari angka kemiskinan.

Saya hanya khawatir, mark-up “korupsi legal” ini akan terus dilanjutkan dalam menetapkan pagu anggaran APBN yang dalam eksekusinya mengalami mark-up tinggi. Ini berdampak pada ketidakefisienan anggaran APBN, disisi pendapatan mendapat input maksimum, disisi belanja terjadi mark-up. Yang pasti, keputusan MA kali ini dalam menginterpretasikan makna UU 10/2008 pasal 205 ayat 4 hendaknya mempertimbangkan asas keadilan dalam sistem demokrasi ini. Jangan sampai keputusan ini dibuat hanya untuk membesarkan kekuasaan partai yang sudah besar (perolehan kursi di parlemen).

Sekali lagi, siapkah PKS, PAN, PPP, Gerindra dan Hanura menerima keputusan MA tersebut? Apakah mereka akan melakukan upaya hukum? Yang pasti, jangan berharap dengan partai-partai besar seperti Demokrat, Golkar dan PDI-P, karena mereka memang berambisi menguasai parlemen agar produk undang-undang kedepan hanya menguntungkan kepentingan partai dan politikusnya. Hmmm…. aneh…

Salam Perubahan, 25 Juli 2009
ech-wan

Iklan
27 Komentar leave one →
  1. callighan permalink
    Juli 27, 2009 7:31 AM

    Kira-kira amar putusanya bilang apa ya?

  2. Juli 27, 2009 10:54 AM

    berarti gerindra dan hanura gak lolos parlementary threshold?

  3. creativesimo permalink
    Juli 27, 2009 9:59 PM

    tabelnya bukannya kebalik bos, antara ma dan mk?

  4. Juli 28, 2009 8:29 AM

    @Callighan
    Membatalkan keputusan KPU tentang sistem cara penghitungan perolehan kursi tahap II yang hanya ikut menyertakan sisa suara sahaja.

    @KangBoed
    Salam cinta kang Boed.

    @Creativesimo
    Terima kasih, Bung. Salah masukin.
    Sudah saya perbaikin.

  5. Juli 28, 2009 1:27 PM

    Pembagian kue harusnya jangan rebutan… yang gede ngalah dikit dong 😀

  6. yuda windria permalink
    Juli 29, 2009 3:04 PM

    aku bisa apa liat kelakuan penguasa negeri ini ya ????? seharusnya sih berdo’a untuk kesadaran mereka…… tapi kok ga ikhlas…. mo nyumpahin…. percuma juga…. tarik nafas dalam2 aja akh….. sambil “ngelus dada”, aku percaya pasti akan ada keadilan yang seadil2nya………..

    • Juli 29, 2009 6:25 PM

      saya pernah dengar dari ustadz, dalam pemilihan kepemimpinan yang utama adalah untuk kepentingan orang banyak bukan untuk kepentingan kita pribadi.

      pemimpin yang terpilih sekarang memenuhi kriteria tersebut menurut saya.
      kalau kita masih merasa lebih mementingkan kepentingan kita pribadi sulit untuk taat….

  7. Agustus 1, 2009 6:57 AM

    Seandainya anggota DPR, hakim di MA dan MK diisi oleh mereka yang menang dalam lomba kepinteran otak internasional, tentu tidak begini ruh perpolitikan negeri ini. Ruwet semuanya. Bapak-bapak, kita ini negeri kere, penduduknya pun banyak yang belum mampu baca tulis lancar, lhah sistem politiknya kok niru negeri Paman Sam? Benar-benar jaman edan.

  8. September 2, 2009 1:29 PM

    gimana negara bisa maju,kalo korupsi masih saja terjadi..harus segera ada yang bertindak untuk memberantas korupsi.

Trackbacks

  1. Keputusan MK vs Keputusan MA dalam Pembagian Kursi DPR « Nusantaraku

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: