Skip to content

Bukti BUMN Bisa : Laba Garuda Naik 1065% Pada 2008

Juli 15, 2009

Gambaran Umum

Tiga serial tulisan saya terdahulu yakni 1) Sejarah Perusahaan Negara (BUMN), 2) Sejarah IMF dan World Bank dan 3) Sejarah Privatisasi di Indonesia merupakan dasar dari artikel ini. Dalam penjelasan pasal 33 UUD 1945 disebutkan bahwa landasan demokrasi mewarnai ekonomi produksi yang dikerjakan oleh semua pihak, untuk semua dibawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Jenis perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.

Motivasi dan tujuan untuk mengutamakan kemakmuran orang banyak diatas kepentingan individu merupakan tujuan yang mulia. Ini merupakan motivasi yang lebih tinggi, motivasi memberi manfaat kepada kehidupan orang banyak, motivasi meningkatkan kesejahteraan umum. Jika motivasi ini muncul, maka semangat ini akan mendorong diri kita sebagai individu akan berusaha menjadi lebih baik, lebih maju, lebih sejahtera untuk “kepentingan bersama”. Kepentingan bersama disini melampaui batas suku, gender, usia, dan agama. Inilah menurut pengamatan saya sebagai semangat yang dibawa oleh para founding father kita yang dapat kita gali dari nilai-nilai Pancasila yang termaktub dalam UUD 1945.

Karena fungsi dan tujuan negara tidak semata memberi kemerdekaan hidup dan tanah tumpah darah, namun juga dibidang kesejahteraan umum. Inilah menjadi landasan negara perlu “mencampuri” sektor-sektor ekonomi, tidak semata mengatur anggaran, namun lebih dari itu melindungi sektor ekonomi. Sektor ekonomi seperti apakah yang dilindungi? Seperti dalam UUD 1945 pasal 33 yakni sektor ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak, cabang produksi yang penting bagi negara dan rakyat. Itulah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau perusahaan negara.

Privatisasi Terus!

Kita tahu bahwa pada periode 2002-2004, dimasa Pemrintahan Megawati, terjadi privatisasi dengan nilai besar seperti PT Indosat, PT Telkom, PT BA, PT PGN, dan lain-lain. Kita tahu privatisasi di era Megawati tidak lepas dari pengaruh IMF, perundang-undangan sebelumnya *),  tim ekonomi (Dorodjatun, Boediono + Laksamana Sukardi) dan orang partai. Dan pertengahan tahun 2004, hasrat memprivatisasi secara besar-besaran yang diajukan Menteri Keuangan Boediono dan (sebagai tim Ekonomi) dan Meneg BUMN Laksamana Sukardi kepada DPR akhirnya kandas karena alasan pemilu 2004. Pada saat itu, Boediono mengajukan memprivatisasi 28 BUMN pada tahun 2004. Jumlah yang sangat fantastis. [Kompas, 2004]

Boeing 747-400 Garuda
Boeing 747-400 Garuda

Lalu, diawal tahun 2008 tepatnya 31 Januari 2008, Boediono sebagai ketua Komite Privatisasi Perusahaan BUMN sekaligus sebagai Menko Perekonomian menandatangani surat keputusan untuk menjual saham (memprivatisasi) 44 BUMN milik negara Indonesia. Tindakan ini tentu saja didukung oleh SBY sebagai Presiden dan tim ekonominya yakni Menkeu Sri Mulyani yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komite Privatisasi BUMN dan Meneg BUMN Sofyan Djalil. [Inilah, 2008]

Dari 44 BUMN yang akan dijual sahamnya, Termasuk dalam rencana privatisasi perusahaan BUMN secara besar-besaran adalah PT Garuda Indonesia, perusahaan penerbangan yang memiliki nilai historis dan heroik bangsa Indonesia.

Beribu Alasan untuk Privatisasi

Ada banyak alasan yang sering dilontarkan dalam berbagai kesempatan dan even. Alasan-alasan sederhana yang dipersulit untuk memperbaikinya. Berikut para ekonom neolib yang sering mengumbar alasn untuk memprivatisasi BUMN:

  • Privatisasi untuk menutup defisit : Alasan terbuka tahun 1999-2004, lalu hingga sampai 2009, meskipun tidak secara terang-terangan mengatakan untuk menutup defisit, namun faktanya dalam UU APBN pasti ada unsur privatisasi demi menutup APBN yang besar.
  • Privatisasi karena BUMN tidak bisa untung (merugi) : Alasan ini terus didengungkan dengan berbagai alasan penunjang. Mereka berpendapat bahwa hanya perusahaan yang dikelola oleh kapitalis/swasta lah yang terus mencetak keuntungan. Perusahaan negara mesti rugi. Inilah mental neolib. Mereka tidak  jujur atau pura-pura tidak tahu bahwa salah satu faktor yang menghancurkan ekonomi Indonesia tahun 1997-1998 adalah perbankan swasta yang dikuasai segelintir orang. Amerika collapse juga karena perbankan swasta yang bermain dalam “subprime mortgage“. Mereka sengaja tidak memberi tahu bahwa City Bank, General Motor, Ford , Lehman Brothers yang dikuasai swasta bisa merugi dan bangkrut. Korupsi dan konspirasi menghantui perusahaan perminyakan swasta. Berikut alasan tambahan:
  • Privatisasi karena BUMN tidak bisa kompetitif : karena BUMN dikelola oleh negara, maka mereka yang pro-privatisasi berpendapat bahwa pengelolaan BUMN tidak bisa mandiri karena terus mendapat perhatian negara. Justru itulah yang menjadi tantangan BUMN, bukan dengan cara menjual BUMN lalu pemerintah lepas tangan. Karena BUMN tidak bisa kompetitif, maka tugas negara dan pemerintah membuat ia kompetitif. Memberi asupan “gizi” dan perhatian yang cukup, lalu minta BUMN berkompetisisi secara global. Bukan dengan cara memprivatisasi.
  • Privatisasi karena BUMN sebagai “sapi perahan penguasa”: Ini alasan yang saya pikir kekanak-kanakan terlebih orang tersebut berada dalam pemerintahan (Anda tahu siapa saja orang yang mengatakan itu). Saya akan memaklumi jika orang awam (non-pemerintahan) berkata demikian. Namun, yang berbicara seperti itu adalah orang pemerintah. Ini sama dengan kasus “karena polisi dan jaksa adalah lembaga publik yang korup”, maka dua lembaga ini dibubarkan saja dan kita sewa “polisi dan jaksa” dari luar. Apakah itu pola pikirnya?
    Mestinya, karena dia duduk di pemerintahan, maka mestinya ia perlu diperbaiki adalah borok (korupsi-sapi perahan) di “kakinya” (BUMN), bukan langsung denga mengamputasi “kakinya”. Inilah pola pikir yang saya katakan sebagai kekanak-kanakan.
  • Privatisasi agar meningkatkan modal masyarakat dalam perekonomian nasional : poin in saya setuju dengan catatan masyarakat Indonesia. Justru ketika negara tidak mampu membiayai ekspansi perusahaan BUMN, mestinya pemerintah mendorong sekaligus mendidik masyarakat secara “merata” untuk memiliki saham BUMN strategis. Dengan catatan, tiap individu masyarakat hanya boleh memiliki jumlah saham maksimun, misalnya 0.001% atau hanya dua slot saham (1000 lembar). Sehingga rasa memiliki terhadap BUMN tersebut akan semakin tinggi. Jika 1/10 penduduk Indonesia turut memiliki saham di BUMN, maka ada rasa cinta akan produk BUMN tersebut. Dan setidaknya ada mental “menjaga” BUMN tersebut.

Garuda Indonesia : Mematahkan Argumen Pejabat Neolib

Garuda Indonesia Airways
Garuda Indonesia Airways

Tahun 2004, BUMN Garuda Indonesia merugi Rp 811 miliar. Dan pada tahun 2005, Garuda masih merugi Rp 688 miliar. Salah satu tindakan yang diambil untuk menyelamatkan Garuda dari pailit atau bangkrut adalah dengan restrukturisasi secara menyeluruh. Ditunjuklah Emirsyah Satar sebagai Dirut Garuda Indonesia yang baru.

Untuk meningkatkan kinerja Garuda, Emirsyah Satar melakukan restrukturisasi manajemen keuangan dan operasional Garuda secara bersama-sama. Dan tiap tahun dari 2005 hingga 2009, memiliki target fokus restrukturisasi dan kegiatan.  Tahun 2005 dijadikan sebagai periode konsolidasi. Tahun 2006 merupakan tahun pemulihan, tahun 2007 menjadi tahun pelayanan dan efisiensi. Lalu, tahun 2008 sebagai tahun kompetisi serta tahun 2009 merupakan tahun pertumbuhan dan ekspansi.  Dan pada tahun 2009, Garuda membutuhkan dana tambahan untuk ekspansi.

Dalam melakukan penetrasi, Emirsyah membidik 4 pangsa pasar Garuda yakni domestik, regional (Australia, China, Selandia Baru, Jepang, dan negara Asia lainnya), internasional (Amsterdam, Frankfurt, Roma, dan sekitarnya), dan Timur Tengah. Setiap pasar memiliki karakter yang berbeda sehingga dibutuhkan pendekatan khusus agar memberi hasil yang memuaskan dan menguntungkan.

Alhasil, dalam waktu periode 3 tahun, PT Garuda Indonesia selalu mencatat peningkatan pendapatan. Dan pada  tahun 2008, pendapatan Garuda Indonesia meningkat menjadi Rp 19.4 triliun, naik 37% bila dibandingkan dengan tahun 2007. Laba bersih pun naik secara tajam dari Rp60 miliar pada tahun 2007 menjadi Rp699 miliar. Padahal, selama tiga tahun kebelakang, dari tahun 2004 hingga 2006, perusahaan Gauda mengalami kerugian masing-masing rugi  Rp197 miliar pada tahun 2006, Rp688,4 miliar pada tahun 2005, dan Rp811,3 miliar pada tahun 2004.

Kinerja PT Garuda Indonesia : Pra dan Pasca Restrukturisasi

Berikut Tabel “kesehatan finansial” PT Garuda Indonesia 2004-2008

Tahun

Laba/Rugi (Rp)

Keterangan

2004

-811 miliar

2005

-688 miliar

Awal Restrukturisasi

2006

-197 miliar

Kinerja Naik

2007

60 miliar

Dari Buntung Jadi Untung

2008

667 miliar

Laba Naik 1165%

Dari tabel di atas, pada tahun 2005, PT Garuda Indonesia pertama kali melakukan restruktrurisasi dibawah kepemimpinan Dirut baru yakni Emirsyah Satar. Satu tahun pasca restrukturisasi, PT Garuda mencetak kinerja yang positif, dari merugi hampir 1.9 miliar per hari turun menjadi sekitar 1/2 miliar per hari. Dua tahun pasca restrukturisasi, PT Garuda mencetak untung Rp60 miliar setelah terus merugi. Dan dashyatnya, memasuki tahun ke-3 pasca restrukturisi, laba PT Garuda melejit naik 1165% atau pertambahan laba 1065% persen.

Membaiknya kinerja PT Garuda Indonesia setelah dilakukan restrukturisasi perusahaaan melalui pergantian manajemen, pengawasan, efisiensi biaya pegawai, jadwal penerbangan, biaya reservasi tiket dan lain-lain, membuah hasil. Dan ini menjadi bukti bahwa BUMN bisa mandiri. Ini juga memberi jawaban atas pernyataan sinis yang sering dilontarkan oleh ekonom Neolib yang mengatakan “BUMN tidak bisa untung”, lalu diganti “BUMN tidak bisa kompetitif”. Loh…..Garuda Indonesia bukan BUMN yah??

Berikut saya tambahkan tabel laba/rugi perusahaan PT Garuda Indonesia yang memiliki Ekuitas Rp 254 miliar dengan rincian total aset 13.07 triliun dengan kewajiban (utang) 12.77 tiliun.

Garuda Profit

Tapi, sayang……….
Pada tahun 2009 ini, pemerintah SBY melalui Menkeu Sri Mulyani dan Meneg BUMN sudah siap memprivatisasi 30-49% PT Garuda Indonesia yang telah mencetak keuntungan, ketika Garuda sudah menunjukkan kualitas kompetitif yang sudah sangat baik, lalu dijual. Ketika berbagai maskapai penerbangan dunia merugi, justru pemerintah Indonesia menjual perusahaan yang sedang naik dukung, yang justru kedepan dapat membawa laba kepada negara dan bangsa.  Bukankah lebih elok jika stimulus fiskal yang bernilai 71 triliun dapat keciprat beberapa BUMN yang menunjukkan kinerja yang baik? Apakah elok jika sebagian besar dana stimulus diberikan kepada para konglomerat yang sudah kaya disisi lain BUMN kita dilego? Akankah perusahaan penerbangan yang telah menoreh sejarah dan mendampingi kemerdekaan Indonesia sejak 1945 akan diprivatisasi pemerintah SBY yang terpilih kembali lagi [quick count] hingga 49%? [BeritaJatim, Jun 2009]

Masih Perlukah Privatisasi?

Sudah saatnya, pemerintah dan DPR tidak haus akan aliran uang yang dihasilkan dari setiap penjualan BUMN. Bukan pula untuk menutup defisit, apalagi hanya alasan BUMN tidak bisa mandiri atau sebagai objek sapi perahan. Justru karena alasan tersebutlah, makanya kita butuh pemerintah, kejaksaaan, kepolisian, (tapi maaf…kita tahu sendiri juga). Namun, melalui fungsi pengawasan dari media, lembaga independen, KPK, BPK, dan mungkin DPR, maka setidaknya BUMN saat ini sudah bisa mulai mandiri.

BUMN-BUM merugi mestinya harus dilakukan restrukturisasi internal dan eksternal. Restrukturisasi internal berupa restrukturisasi keuangan, kredit, manajerial, dan korporasi. Sedangkan secara eksternal dilakukan melalui restrukturisasi industri, kebijakan perdagangan terutama agar tidak jatuh hanya semata mencari profit ala neoliberalisme serta membina mitra strategis atau jaringan sektoral strategis (sectoral linkage) antar perusahaan yang berhubungan.

Jika ada pejabat mengatakan BUMN masih korup, tolong secara gentle kerahkan tim untuk menjebloskan para koruptor tersebut. Jangan hanya berwacana karena menjadi sapi perahan, lalu ramai-ramai menjual BUMN karena menjadi tuntutan IMF, Bank Dunia, WTO dan Amerika CS. Dan sebagai solusi preventif dan kuratif adalah mendirikan lembaga independen sejenis komisi pengawas dan pengembangan BUMN (mirip KPK gitu).

Jika memang akan diprivatisasi, maka salah satu syaratnya adalah penguasaan saham individu pada BUMN tersebut tidak lebih dari 1,2 atau 5 slot saja. Tidak boleh lebih daripada itu. Dan harus tersebar merata kepada masyarakat Indoensia, andai saja pemahaman UUD 1945 pasal 33 tentang ekonomi koperasi adalah penguasaan perusahaan oleh negara (yang didalamnya ada masyarakat Indonesia).

Mohon kritik dan saran, jika ada salah dalam penjabaran.
Akhir kata, saya tidak setuju jika BUMN dilego kepada segelintir orang baik asing maupun lokal. Katakan tidak privatisasi seperti itu! Saya tidak tahu, seberapa banyak masyarakat kita saat ini yang setuju dan yang tidak setuju jika Garuda Indonesia yang sedang mencetak keuntungan di privatisasi. Mohon bersedia untuk isi polling di bawah ini.

—————————-

Dimanakah teriakan suara rakyat Indonesia yang mengecam privatisasi Indosat dan Telkom? Dimanakah suara kalian ketika Garuda Indonesia akan diprivatisasi? Terima kasih.

Salam Perubahan, 15 Juli 2009
ech-wan

Referensi :
Kompas 1Kompas 2Kompas 3—–Kompas 4Tempo 1—-Tempo 2Tempo 3 —-Tempo 4 —-Inilah—-Warta Ekonomi
Rencana Privatisasi Garuda Indonesia : [Kompas,2008]—-[BeritaJatim, Jun 2009]

*) Sebagai informasi, pada tahun 1999, Presiden Habibie mengeluarkan PP RI No. 56 Tahun 1999 Tentang Privatisasi Saham  PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk sebesar 9,62% untuk menutupi anggaran negara. Ini menjadi alasan “lega” Megawati pada akhirnya memprivatisasi BUMN mengikuti pendahulunya. Hal yang sama juga berlaku pada pemerintahan SBY-JK, yang mana kita dapat melihat salah satu tujuan privatisasi adalah untuk menutup defisit APBN. Jadi, lucu…jika orang beranggapan bahwa hanya Presiden Megawati yang melakukan Privatisasi, padahal Soeharto, Habibie, Gus Dur termasuk SBY merupakan Presiden yang melakukan privatisasi, kecuali Bung Karno.

Artikel Sebelumnya :

Iklan
23 Komentar leave one →
  1. Januari 19, 2010 11:31 AM

    pak,,,apakah garuda itu termasuk BUMN yang go public?(sahamnya listing di BEI)
    dan apa bapak tau daftar perusahaan BUMN yang listing di BEI?
    terima kasih pak…

    • Januari 19, 2010 12:26 PM

      Garuda Indonesia belum go public.
      Untuk daftar BUMN yang list di BEI, Ntar malam saya jawab yah.
      Trims.

    • Februari 12, 2010 10:05 AM

      Utang itu masuk dalam neraca (balance sheet). Sedangkan bicara untung atau rugi, masuk dalam laba-rugi (profit n loss).
      Benar adanya bahwa kewajiban garuda mencapai Rp 12.8 trliun, dan modal mencapai Rp 9 triliun, sementara asset hanya Rp 13 triliun. Secara total, garuda masih dalam kondisi rugi yakni Rp 9 triliun. Namun, angka total kerugian ini sudah turun dari sebelumnya Rp 10 triliun. Ini berasal dari laba operasional garuda pada tahun 2008 yang mencapai Rp 1 triliun (laba bersih 678 miliar).

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: