Skip to content

MK : Boleh Memilih dengan KTP

Juli 6, 2009

Hari ini, 6 Juli 2009 (dua hari menjelang Pilpres 8 Juli 2009), Mahkamah Konstitusi (MK)  memutuskan persyaratan pemilihan umum presiden seperti tercantum dalam UU 42/2008 dengan memperbolehkan warga negara memilih hanya dengan menunjukkan KPT yang berlaku + Kartu Keluarga.

Berikut kutipan Surat Putusan MK Nomor 102/PUU-VII/2009 (bagian V : Amar Putusan)

Dengan  mengingat  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  dan  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2003  tentang  Mahkamah Konstitusi  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2003  Nomor  98,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);

Mengadili,

  • Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
  • Menyatakan  Pasal  28  dan  Pasal  111  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun 2008  tentang  Pemilihan  Umum  Presiden  dan Wakil  Presiden  (LembaranNegara Republik  Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor  4924)  adalah  konstitusional  sepanjang diartikan mencakup warga negara  yang  tidak  terdaftar dalam DPT dengan syarat dan cara sebagai berikut:
    1. Selain  Warga  Negara  Indonesia  yang  terdaftar  dalam  DPT,  Warga  Negara Indonesia yang belum terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak  pilihnya  dengan  menunjukan Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP) yang masih  berlaku atau Paspor yang  masih  berlaku  bagi  Warga  Negara Indonesia yang berada di luar negeri;
    2. Warga  Negara  Indonesia  yang  menggunakan  KTP harus  dilengkapi  dengan Kartu Keluarga (KK) atau nama sejenisnya;
    3. Penggunaan hak pilih bagi Warga Negara Indonesia yang menggunakan KTP yang masih berlaku hanya dapat digunakan di Tempat Pemungutan Suara  (TPS)  yang  berada  di  RT/RW  atau  nama  sejenisnya  sesuai dengan alamat yang tertera di dalam KTP-nya;Warga  Negara  Indonesia  sebagaimana  disebutkan  dalam  angka  3  di atas, sebelum menggunakan hak pilihnya, terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat;
    4. Warga Negara Indonesia yang akan menggunakan hak pilihnya dengan  KTP  atau  Paspor  dilakukan  pada  1  (satu)  jam  sebelum  selesainya pemungutan suara di TPS atau TPS Luar Negeri setempat.
  • Warga  Negara  Indonesia  sebagaimana  disebutkan  dalam  angka  3  di atas, sebelum menggunakan hak pilihnya, terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat;

***************

Terima kasih kepada Saudara Callighan yang telah memberitahu kepada saya. Sebelumnya saya menulis masalah skenario penyelesaian masalah DPT pada Pilpres 2008 [Pilpres 8 Juli 2009 ditunda?]

Sebelumnya, alangkah baiknya juga kita ucapkan terima kasih kepada Sdr Refly Harun dan Maheswara Prabandono yang meminta Mahkamah Konstitusi (MK)  membatalkan ketentuan DPT yang tercantum dalam UU No 42/2008 tentang Pemilu Presiden.  Refly Harun dan Maheswara Prabandono kehilangan hak pilih mereka dalam pemilu legislatif pada April 2009 karena nama mereka tidak tercantum dalam DPT.  Refly Harun adalah Pengamat Hukum Tatanegara dan Pemilu di CETRO. Sedangkan Maheswara Prabandono adalah lulusan hukum (cuman itu yang saya tahu… 😀 ).

Namun, secara pribadi saya sebenarnya menyesalkan juga kinerja MK yang molor. Padahal para  Pemohon (Refly Harun dan Maheswara P)  mengajukan  permohonan  pada 16 Juni 2009 yang diterima dan terdaftar di  Kepaniteraan  MK pada    tanggal  24  Juni  2009,  dengan  registrasi  perkara  Nomor  102/PUU-VII/2009. Mestinya MK memberi keputusan setidak-tidaknya 1 minggu sebelum pencontrengan yakni paling lambat tanggal 1 Juli 2009.

Salam Nusantaraku,
ech-wan, 6 Juli 2009

Download Putusan MK (Klik Kanan Save As)

Updated:
Tambahan dari Sdr Konro,
Salah satu masalah krusial yang ditimbulkan pasca warga negara diperbolehkan dengan menggunakan KTP adalah ketersediaan logistik (kertas suara) yang harus disiapkan dalam dua hari. Yang menjadi pertanyaan apakah mungkin KPU bisa menyediakan surat suara dalam hitungan 2 hari? Apakah surat suara akan mencukupi?
Waktu dua hari memang tidak cukup. Mau tidak mau KPU harus menyediakan surat suara ekstra (5% dari total surat suara) di tiap tempat. Artinya KPU harus menambah 3% surat suara ekstra (atau sekitar 5 juta lembar suara). Siapkah KPU? Atau haruskah pemilu diundur?

Iklan
16 Komentar leave one →
  1. Konro permalink
    Juli 6, 2009 7:18 PM

    Permasalahan berikut? siapkah kertas suara yang ada u “menampung” pemilih yang tidak terdaftar di DPT dan membawa KTP?

    Let’s say di satu TPS total DPT = 100 orang
    kertas suara disiapkan = 105 kertas suara
    pemilih (DPT) hadir = 70% = 70 orang
    pemilih hanya bawa KTP ada 50 orang
    kertas suara yg dibutuhkan = 70+50 = 120 kertas suara
    kertas suara yang tersedia = 105 kertas suara

    kekurangan kertas suara = 15 org

    lalu bagaimana?

    potensi ribut?

  2. Juli 6, 2009 7:50 PM

    belum lagi dengan ktp ganda mas ikhwan… gimana tuh?

    • Juli 6, 2009 8:00 PM

      Sdr Neilhoja,
      Sebenarnya dengan pelaksanaan tegas memberi cap tinta di JEMPOL kepada warga yang sudah mencontreng, maka masalah KTP ganda tidak menjadi persoalan besar. Hanya saja distribusi surat suara. Kalau bisa kata Prabowo waktu dulu “sekalian saja jidatnya dicap tinta”. Ha…ha…
      Jika tingkat partisipasi golput tinggi (misalnya 10-20%), maka pada hari-H KPU bisa kerja keras dengan mendistribusi ulang surat suara dari yang partisipasi rendah ke tempat dimana masyarakat yang ingin memilih (tanpa DPT) sangat tinggi.

  3. Juli 6, 2009 9:14 PM

    4 award lagi dari saya.. wow.. silahkan cek di
    http://artvisualizer.wordpress.com/2009/07/06/award-again-more-and-more/
    maju terus, semangat terus, hidup blogger Indonesia !!!.. hehehe

  4. Abdul Gani DH permalink
    Juli 6, 2009 10:11 PM

    sebuah pembuktian yang menunjukkan bahwa KPU pusat tidak tegas dalam mengambil keputusan, kalau dengan adanya ketetapan seperti ini menunjukkan bahwa adanya cap jari tidak menjadi sebuah jaminan bahwa seseorang sudah melakukan contreng, hal ini sangat memakan tenaga dan pikiran, kenapa tidak diputuskan sejauh hari dan aku rasa hanya menggunakan KTP dan KK saja sudah lebih kuat sehingga menghemat biaya tanpa harus membeli tinta.. hee..hee..

  5. Juli 7, 2009 3:02 AM

    itu hal yang positif, jadi golput karena tidak didata bisa dikurangi. salam kenal mas,

    http://vidioku1.blogspot.com

  6. mosyaf permalink
    Juli 7, 2009 7:52 AM

    Aku pribadi sangat apresiasi dg putusan tsb, terlepas putusan mendekati hari H pilpres

    tapi ada hal yg harus dipecahkan lg bersama-sama mengenai :
    “Penggunaan hak pilih bagi Warga Negara Indonesia yang menggunakan KTP yang masih berlaku hanya dapat digunakan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada di RATA/RW atau nama sejenisnya sesuai dengan alamat yang tertera di dalam KTP-nya;Warga Negara Indonesia sebagaimana disebutkan dalam angka 3 di atas, sebelum menggunakan hak pilihnya, terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat;”

    dari putusan terbut bagaimana kalau pemilih berada dirantau yg tetap msh ber KTP tempat asalnya

    Apakah dia boleh menggunakan KTP dan KK nya meskipun tidak ditempat sesuai KTP dirinya ???

    • Juli 7, 2009 9:02 AM

      Sdr Mosyaf,
      Jika sebelumnya dia belum didaftar oleh RT pada akhir Mei kemarin, maka mereka tidak bisa menggunakan KTP.
      KTP kayaknya hanya manfasilitisi mereka yang berada di lingkungan sekitarnya dan dikenali oleh pak RT.

  7. Juli 7, 2009 9:50 AM

    mengapa ga sedari dulu sistem informasi mengandalkan KTP sebagai kartu multifungsi……??????????????????????

  8. daeng limpo permalink
    Juli 7, 2009 12:01 PM

    AH….Sudah kuduga

  9. Juli 7, 2009 1:14 PM

    Dengan KTP juga belum tentu menyelesaikan masalah.

  10. elexyoben permalink
    Juli 7, 2009 5:49 PM

    Mudah-mudahan aja semua bisa berjalan dengan lancer tanpa ada masalah

    FREEDOWNLOAD YANG BEJAD-BEJAD DISINI

  11. AnggA permalink
    Juli 7, 2009 7:05 PM

    Wah! Mudah2 di masa depan KTP bisa buat belanja gratiz!
    Amin.,
    Hahahaha..

    Eniwei buswei
    Nitip link y.. ^_^

    http://SitePonsel.wordpress.com

  12. Juli 8, 2009 10:16 AM

    Baru mau ke TPS. Laporan orang-orang TPS-nya sepi. Padahal di satu kelurahan TPS yang ada cuma TPS itu karena TPS yang ada saat Pileg dihilangkan dan disatukan.
    Logikanya, kalau TPS dibatasi, seharusnya TPS itu ramai karena lebih banyak orang yang ke sana. hmm..

  13. arka permalink
    Mei 9, 2012 11:04 AM

    saya mau tanya, diwilayah saya akan diadakan pemilihan RT RW namun saya sebagai warga yang mempunyai KK dan KTP diwilayah kampung saya tersebut tidak diperbolehkan menggunakan hak suara dengan alasan karena saya dan istri saya sering keluar kota / tidak tetap dirumah karena pekerjaan. kami seminggu sekali pulang ke rumah.apakah hak suara saya memang tidak boleh digunakan dalam pilihan RT RW?

Trackbacks

  1. Mari Mencontreng | Stop Dreaming Start Action

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: