Skip to content

Sejarah BUMN, IMF-World dan Privatisasi di Indonesia (2)

Juni 29, 2009

Lanjutan Serial Sejarah BUMN, IMF-Word Bank dan Privatisasi di Indonesia (1)
Bagian 1 lebih menceritakan perusahaan negara (BUMN), bagian 2 menceritakan IMF dan WB

IMF-WB Pasca Supersemar

Setelah Gerakan 30 September (G-30), konstelasi politik dan kekuasaan berubah cukup drastis. Unsur kekuatan PKI yang selama ini menjadi salah satu pendukung Bung Karno punah  tidak terkecuali massa PNI. Kondisi semakin memburuk tatkala ekonomi Indonesia mengalami inflasi hingga 600%.  Gerakan Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) dengan Tritura (Tiga Tuntutan Rakyat) yakni Bubarkan PKI, Perompakan kabinet dan Turunkan harga semakin mendiskreditkan Soekarno. Terlebih gerakan mahasiswa ini didukung penuh oleh Angkatan Bersenjata.

Namun, jika kita flash back tahun 1950-an, maka sebenarnya ekonomi, politik dan keamanan kita terus diusik oleh Amerika. Amerika via CIA (Sejarah CIA dan Pengaruh di Indonesia) membantu mengobarkan pemberontakan PRRI-Semesta yang berhasil dipadamkan oleh para prajurit kita. Negara dipaksakan mengeluarkan anggaran untuk berperang melawan pemberontakkan. Dan pada saat yang sama, Amerika menyusupkan agen senior CIA Guy Pauker ke Seskoad (Sekolah Komando Angkatan Darat) untuk memilih dan menyiapkan para intelektual ekonom  liberal yang kemudian dikenal sebagai “Mafia Barkeley”. Sehingga kehancuran ekonomi Indonesia di tahun 1965-1966 tidak bisa lepas dari tangan Amerika Cs via CIA.

Pada 11 aret 1966, terbitlah Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) yang misterius… Dan mulai saat itu, Indonesia secara perlahan sudah jatuh ketangan asing dibawah kepemimpinan militer. Dalam sebuah penelusuran Prof. Peter Dale Scott  “The United States and the Overthrow of Sukarno, 1965-1967” – “Amerika dan Pengulingan Soekarno 1965-1967” secara gamblang membeberkan keterlibatan CIA dalam pengulingan Presiden Soekarno sejak 1950-an .  Begitu banyak versi kasus Gestapu 1965 yang hingga saat ini belum terpecahkan. Yang pasti, pada saat itu Amerika sedang gencar menyebarkan paham ideologi liberalis untuk menghadang komunisme Uni Soviet (Suar Suroso.2008. Bung Karno Korban Perang Dingin). Dan Soekarno adalah salah sosok yang tidak ingin memihak pada Amerika Serikat yang menganut semangat neo-imperaliasme dan neokolonialisme. Sehingga wajarlah ia disingkirkan bersama PKI yang menjadi simbol komunisme di Asia Tenggara.

Yang menarik adalah hilangnya (atau dihilangkan) dokumen asli Supersemar. Banyak versi terhadap dokumen tersebut yang membuat lahirnya Orde Baru. Sebagian saksi menyatakan bahwa dokumen Supersemar ditulis diatas korp Angkatan Darat dan ditandatangani secara terpaksa (bukan diancam, tapi tidak ada pilihan) oleh Presiden Soekarno. Saya tidak tahu seluk-beluk Supersemar itu sendiri. Namun, bagi saya yang menarik adalah pasca lahirnya Supersemar, perpolitikan Indonesia berubah drastis, arah kebajikan Indonesia berputar 180 derajat. Dan mulai saat itu, maka secara resmi Indonesia berubah haluan yakni dari memberi kebebaan tumbuhnya paham Nasionalisme-Marxisme-Islamisme menjadi paham Liberalisme Diktator. Dan mulai saat itu pula, Indonesia “AMAN” dari “kemarahan” Amerika, Inggris dan Australia.

Menurut penelusuran Prof Scott ratusan ribu simpatisan (bukan kader partai) PKI diculik dan dibunuh. Angka-angka yang ada sekitar 500.000 hingga 800.000 dalam periode 1965 hingga 1970. Ratusan dan mungkin ribuan pelajar pro-sosialis yang dikirim Soekarno untuk kuliah di luar negeri tidak dapat pulang ke Indonesia. Begitu juga kader-kader intelektual dan penulis seperti A. Umar Said. Salah satu versi video [Shadow Play] pengungkapan dapat Anda lihat di blog sejarah ini. Khususnya dibidang ekonomi, John Pilgers mengungkap hal serupa. Videonya dapat dilihat di SINI.

Dalam artikel pertama,  disebutkan bahwa dalam kondisi terhimpit, Soekarno masih berani terhadap Amerika Serikat CS. Tanggal 14 Februari 1966, Indonesia menarik diri dari IMF dan IBRD ini melalui UU 1/1966. Setelah dukungan bagi Soekarno mulai melemah dengan dibantainya ratusan ribu orang salah satu pendukung Soekarno, maka secara bertahap munculnya perundang-undangan yang pro terhadap kepentingan Amerika, Inggris, Australia Cs. Jika di era Soekarno,hubungan dengan Peking, Moskwa hangat, maka dibawah pemerintah Soeharto via Supersemar dapat dikatakan bertolak belakang.

Muncullah Tap MPRS RI Nomor XII/MPRS/1966 tentang Penegasan Kembali Landasan Kebijaksanaan Politik Luar Negeri Republik Indonesia yang membuka hubungan yang luas dengan Amerika cs. Dan ditambah  pada Juli 1966, keluarlah Tap MPRS RI Nomor XXIII/MPRS/1966 tentang Pembaharuan Kebidjaksanaan Landasan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan yang memungkinkan lembaga dan korporasi asing mendapat akses yang tertentu dengan kuantitas yang besar. Melalui TAP MPRS tersebut, maka belum satu tahun terbitnya UU 1/1966 tentang keluarnya Indonesia dari lembaga IMF dan WB, pada November 1966 terbit UU 8/1966 yang menganulir UU 1/1966. Dan Soekarno sendiri (terpaksa atau tidak) yang menandatangani UU 8/1966 yang menyatakan Indonesia kembali bergabung dengan IMF dan WB.

Melalui Supersemar-lah IMF, WB, Freeport, Exxon, Caltex, Total, Halliburton, Betchell, Toyota dan korporasi asing lain menguasai sumber-sumber kekayaan alam strategis dari hutan, minyak, bauksit, tembaga hingga emas. Terlebih setelah konferensi Jenewa pada November 1967.

Cikal Bakal Penanam Modal Asing (PMA)

Sejak kejatuhan era Bung Karno dengan kondisi ekonomi, politik, keamanan yang tidak stabil dan memburuk, maka haluan ekonomi kita telah berubah arah dari nasionalisme-sosialisme-islamisme, menjadi liberalis-diktator. Gerakan mahasiswa dan tekanan kuat militer membuat “Pemerintahan” Soekarno semakin melemah. Isu-isu yang beredar di masyarakat mendeskreditkakan Soekarno seperti dengan isu bahwa Soekarno terlibat dalam Gestapu 30 September 1965. Pendiskreditkan pengaruh Soekarno dilayangkan dengan pernyataan bahwa terjadi mis-management, pemborosan, korupsi, serta pemberontakan gerakan Kontra revolusi G.30.S/PKI dan penjelewengan-penjelewengan terhadap Undang-undang Dasar 1945 menyebabkan ekonomi hancur. Secara singkat, isu ekonomilah membuat Soekarno akhirnya jatuh. Masyarakatpun secara bertahap mulai takut memuja Soekarno, karena beredar isu bahwa mereka yang mendukung Soekarno identik dengan PKI, sehingga mereka yang memuja Soekarno akan berakhir di ujung senapan.

Melemahnya pengaruh dan kekuasan Soekarno di awal 1966, diikuti oleh pengambil kekuasaan oleh Soeharto. Dalam bidang ekonomi, Soeharto menunjuk Prof Widjoyo Nitisastro untuk menata sistem ekonomi Indonesia yang baru, yang berbeda dengan Soekarno. Dan untuk menjalankan sistem ekonomi baru, pemerintah Soeharto sudah siap mengirim berbagai delegasi ke Eropa untuk membuat kesepakatan “mengolah” hasil kekayaan bumi Indonesia serta ekonomi Indonesia secara global.

Untuk mendatangkan modal asing, pemerintah mengirim delegasi yang dipimpin oleh Hamengkubuwono IX untuk menghadiri Konferensi Tokyo yang juga dihadiri oleh beberapa Negara Barat seperti Jerman, Inggris, Belanda, Australia dan Jepang serta IMF. Pada misi ini mulai ada kesepahaman dengan negara donor untuk membantu Indonesia. Pada Februari 1967, World Bank dan IMF dengan senang hati menerima kembali Indonsia sebagai anggotanya dan hal ini diperkuat dengan terbitnya  UU 8/1966 oleh pemerintah Indonesia. Sebagai konsekuensinya, pemerintah harus menyetujui komitmen untuk menerapkan ekonomi liberal.

Sebagai pelaksana dan kordinator negara donor maka pada tanggal 23-24 Februari 1967 berdirilah Inter Governmental Group for Indonesia (IGGI) yang diketuai oleh Belanda dengan anggota 16 Negara dan 5 organisasi internasional. Pada tahun 1967 dan 1968, IGGI telah menyalurkan dana sebesar US$167,3 juta dan US$ 361,2 juta yang sebagian besar digunakan untuk menutup defisit anggaran pemerintah (Posthumus, 1968).

Seperti disebut di atas, setelah Presiden Soekarno kehilangan kekuasaan secara de facto (meskipun masih menjabat sebagai Presiden), Indonesia langsung ditarik kembali menjadi anggota IMF.  Dengan kondisi ekonomi yang berantakan serta pengaruh besar pak Harto membuat IMF dapat “bertandang” di Indonesia. Presiden Soekarno secara tertulis pun menyetujui Indonesia kembali menjadi anggota IMF  dan Word Bank (WB) pada 16 Nopember 1966. Dan sebelum kesepakatan pertemuan di Jenewa Swiss pada November 1967, pemerintah Soeharto telah mengesahkan UU 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.

Melalui UU 1/1967, secara resmi pemodal asing dapat menginvestasikan modalnya di Indonesia dengan keringanan pajak. Sektor-sektor pertambangan dikelola oleh perusahaan Amerika CS (Inggris, Prancis dkk). Sementara itu, pemerintah Soeharto masih mempertahankan sektor-sektor penting bagi negara. Pada pasal 6, UU 1 tahun 1967 menyatakan bahwa

  1. Bidang-bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal asing secara penguasaan penuh ialah bidang-bidang yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup rakyat banyak sebagai berikut:
    a. pelabuhan-pelabuhan;
    b. produksi, transmisi dan distribusi tenaga listrik untuk umum;
    c. telekomunikasi;
    d. pelayaran;
    e. penerbangan;
    f. air minum;
    g. kereta api umum;
    h. pembangkitan tenaga atom;
    i. mass media.
  2. Bidang-bidang yang menduduki peranan penting dalam pertahanan Negara, antara lain produksi senjata, mesiu, alat- alat peledak dan peralatan perang dilarang sama sekali bagi modal asing.

Setelah keluarnya UU 8/1966 dan UU 1/1967 maka secara bertahap kekuatan ekonomi kita sudah bergantung pada IMF, WB, dan korporasi asing. Namun dapat dipahami tujuannya setidak-tidaknya adalah untuk membangkitkan ekonomi yang terpuruk. Salah satunya adalah dengan utang via IMF, WB yang didukung dengan keterbukaan oleh modal asing. Pasca pertemuan Jenewa November 1967, tanggal 3 Juli 1968, terbit lagi UU 6/1968 tentang PMA yang direvisi.  Tujuang tidak lain tidak bukan untuk membuka kran modal asing yang selama ini kurang disukai oleh Soekarno karena ada titipan kepentingan yang dibawa oleh korporasi asing tersebut dibawah bendera Amerika cs.

Tradisi Utang dan Debt Trap

Terbitnya UU 8/1966 (IMF dan WB) dan UU 1/1968 (direvisi UU 6/1968 ), menunjukkan Indonesia membuka diri terhadap kekuatan asing baik dari sisi modal maupun pelaku. Kembalinya Indonesia menjadi anggota IMF pada tahun November 1966 membuat negara-negara Barat “berbaik hati” (salah satu tujuannya agar Indonesia mengikuti blok AS cs dan menjauhi blok Uni Soviet CS). Mereka memberi dana hibah USD 174 juta, restrukturisasi USD 534 juta utang lama, komitmen utang baru dan pencairan utang baru yang cepat. Komitmen utang baru terus dilakukan melalui lembaga multilateral seperti IMF, WB, CGI (IGGI) dan anggota negara Paris Club.

Namun, agenda utama negara-negara donor tersebut bukan hanya semata untuk menarik Indonesia keluar dari komunisme, namun ada satu yang paling mendasar berusaha menjajah kembali secara ekonomi-politik atau sering disebut Bung Karno sebagai usaha “neokolonialisme dan neo-imperealisme” melalui campur tangan korporasi  Amerika.

Pembayaran dari negara-negara Dunia Ketiga (negara miskin dan berkembang) berjumlah sekitar US$ 375 milyar per tahun atau 20 kali lebih besar dari jumlah uang yang diterimanya (dari negara-negara kaya). Sistem ini juga disebut Marshall Plan yang terbalik, dengan negara-negara dunia Selatan memberikan subsidi kepada negara-negara kaya di belahan Utara dunia, walaupun separuh dari manusia di dunia hidup dengan US$ 2 per hari.” — Steven Hiatt : As Games As Old As Empire

Pengakuan John Perkins dalam “Confession of Economic Hitman” bahwa Amerika menargetkan negara-negara dunia ketiga yang memiliki kekayaan sumber daya alam (SDA) untuk  “dirampok” dan dijebak dengan utang yang tidak sanggup negara tersebut bayar.  Dengan “senjata” yang namanya utang, maka Amerika cs dapat membangun imperium global (global empire). Melalui lembaga keuangan multilateral, mereka menjadikan negara Indonesia sebagai negeri jajahan/pelayan korpotokrasi dari perusahaan-perusahaan AS, pemerintah AS, dan bank-bank AS. Ketika Indonesia terjajah secara ekonomi-politik, maka Indonesia menjadi target yang empuk kalau Amerika membutuhkan favours (untuk balas budi), termasuk basis-basis militer, suara di PBB, atau akses pada minyak dan sumber daya alam lainnya.” [ John Perkins]

Jadi, secara garis besar tujuan utang dari lembaga keuangan multilateral untuk Indonesia pada saat itu untuk menjebak Indonesia dalam lingkaran utang (debt trap) dengan maksud agar:

  1. Indonesia bisa lepas dari pengaruh komunisme Moskwa dan Peking (Perang Ideologi/Dingin)
  2. Menjajah kembali Indonesia secara ekonomi/politik.
  3. Menguasai sumber-sumber daya alam Indonesia melalui korporasi globalnya.
  4. Membangkrutkan ekonomi negara yang kaya sumber daya alam

Lembaga-lembaga keuangan tersebut berpura-pura menjadi pihak baik yang bermurah hati. Mereka memfasilitasi pinjaman dari lembaga keuangan multilateral untuk membangun infrastruktur – pembangkit listrik, jalan raya, pelabuhan, bandara, atau kawasan industri yang proyeknya di mark-up tinggi. Selain itu, semua pinjaman proyek tersebut memiliki syarat bahwa perusahaan rekayasa dan konstruksi untuk mengerjakan semua proyek tersebut harus berasal dari negara AS cs. Sehingga sebagian besar uang pinjaman tersebut tidak pernah keluar dari Amerika, sebuah mekanisme sederhana dimana uang tersebut hanya berpindah dari kantor kas Bank di Washington kantor bidang rekayasa di New York, Houston atau San Fransico. [John Perkins]

Agar terlihat berhasil, mereka memberikan utang yang sangat besar sehingga perusahaan mereka seperti Bechtel, Halliburton mendapat laba yang tinggi. Terjadinya proyek-proyek lalu dilaporkan melalui angka-angka pertumbuhan GDP (PDB), meskipun proyek tersebut hanya memberi manfaaat besar pada segelintir orang (konglomerat).

IMF, WB, CG(IGGI), Paris Club

Pasca keluarnya UU 8/1966 serta dibukanya keran modal asing pada UU 1/1968 yang direvisi UU 6/1968, maka lembaga-lembaga keuangan seperti IMF, WB, IGGI, dan negara Paris Club berbondong datang ke Indonesia dengan membawa titipan korporasinya untuk menguasai sektor-sektor strategis bagi negaranya yakni “sumber daya alam” dan “hutan”.

IMF dan WB merupakan rekanan lama, karena pertama kali Indonesia masuk kepada dua lembaga ini pada tahun 1953. Sedangkan IGGI didirikan pada tahun 1967 di Den Haag. Anggota IGGI adalah Belanda, Australia, Amerika Serikat, Belgia,  Italia, Jerman, Jepang, Inggris, Perancis, dan Kanada. Namun pada Maret 1992, IGGI dibubarkan dan kepemimpinan Belanda tidak diakui lagi oleh Indonesia  dan diganti dengan Consultative Group for Indonesia (CGI), yang dipimpin Bank Dunia (WB). IMF dan WB tidak hanya menggaet IGGI, namun beriringnya waktu mereka membangun lembaga-lembaga keuangan lain dengan tujuan masing-masing seperti ADB, UNDP, IDA, IFAD dan IFC.

Melalu lembaga dan negara kreditor inilah ekonomi kita membaik dengan stabilitas harga. Dengan kucuran utang rata-rata USD 4 miliar per tahun, ekonomi Indonesia mulai tumbuh. Namun sayang, rata-rata 30% utang yang dicairkan bocor sampai ke tangan rakyat. Selain itu, sumber-sumber kekayaan alam dikeruk dan bahkan Indonesia ditipu oleh Freeport yang mengaku hanya menambang tembaga, padahal terdapat kandungan Emas. Disisi lain, sosialisme harus dibasmi dari pemikiran masyarakat.

Selama 31 tahun [1967-1988], total utang yang dicairkan oleh Pemerintah Soeharto sekitar USD 120 miliar atau Rp 1200 triliun (kurs Rp 10.000 per dollar). Namun 30% dari utang tersebut adalah utang najis (odious debt) karena korup dan itu diketahui oleh World Bank. Jadi, lembaga-lembaga kreditor ini pada prinsipnya tahu terjadi kebocoran dana, dan mereka secara tidak langsung mendukung kebocoran dana sehingga rakyat Indonesia akan terjebak dalam utang.

Perkembangan (pertambahan) Utang dari Soeharto hingga SBY *)

  • Pres. Soekarno**)  : Posisi utang LN pada tahun 1966 : ~ USD 2.1 miliar
  • Pres. Soeharto [1967-1998]:  ~ USD 120 miliar
  • Pres. BJ Habibie [1998-1999] : USD 30 miliar
  • Pres. Abdurahaman Wahid [1999-2001]: USD 20.8 miliar
  • Pres. Megawati SP [2001-2004]: USD 13.3 miliar
  • Pres. Susilo BY [2004-2009]***) : USD 66 miliar

Keterangan
*) : sumber KAU dan Dirjen Pengelolaan Utang RI
**) : tidak ada data lengkap
***) : Proyeksi dalam anggaran DMO Depkeu

Dari data tersebut, kebijakan utang bukanlah hal yang buruk jika kebijakan utang dilakukan karena urgensi yang tinggi atau menjadi prorgam short term policy atas memburuknya perekonomian bangsa. Dalam konteks ini, maka seharusnya kebijakan utang tidak menjadi program tahunan. Jangan setiap tahun anggaran APBN selalu berisi utang dan utang lagi. Jangan membuat negara ini menjadi negara yang tidak lepas dari utang setiap tahunnya. Dan jangan menambah besaran utang lagi. Terlebih utang diikuti dengan program liberalisasi sektor-sektor strategis, pasar bebas, privatisasi, liberaliasi perbankan hingga liberalisasi pendidikan.

Cikal Bakal Privatisasi

Jika dalam UU 1/1967 secara tegas menyatakan bahwa hanya negara yang berhak mengelola sektor-sektor yang tertulis dalam pasal 6, maka pada UU 6/1968 sudah memperbolehkan modal asing masuk dalam sektor-sektor yang tertuang dalam Pasal 6 UU 1/1967 dengan membedakan label “modal dalam negeri” dan “modal asing” dari sisi kepemilikan (persentase modal/saham).

Maka melalui UU 6/1968, maka secara resmi keterbukaan privatisasi sektor strategis bagi pemodal asing resmi diperbolehkan……. bersambung bagian 3 (privatisasi)

Salam Perubahan, 29 Juni 2009
ech-wan

Referensi : – Confession of EHM

Selanjutnya : Sejarah BUMN, IMF-WB dan Privatisasi di Indoensia (3) – Tentang Privatisasi
Sebelumnya : Sejarah BUMN, IMF-WB dan Privatisasi di Indonesia (1) – Tentang Perusahaan Negara

Iklan
13 Komentar leave one →
  1. enda permalink
    Juni 29, 2009 4:21 PM

    apakah PILPRES sekarang akan di laksanakan 2 putaran?

  2. Juni 30, 2009 11:04 AM

    menunggu posting “lanjutannya” eh salah “sambungannya”
    (lanjutan tanpa “k” ada ada saja 😀 )

  3. KangBoed permalink
    Juni 30, 2009 5:08 PM

    Salam Sayang dan Cinta Damai

  4. Juli 5, 2009 12:52 PM

    Yang menarik, orang-orang yang termasuk dalam lingkaran Mafia Berkeley dan murid-muridnya tidak sadar kalau mereka diperalat. They genuinely believe they are doing the right thing. Oleh karena itu, siapa-siapa yang diajari mahzab perekonomian yang liberalistik sebenarnya bisa saja berkepribadian baik serta berniat baik dalam bekerja “membangun negeri”.

  5. roy permalink
    Juli 7, 2009 2:42 PM

    Kayaknya siapapun presidennya akan sama dech..
    semua kekayaan negara sudah dikontrakan ke asing..
    mungkin sampai matipun kita belum akan lihat indonesia merdeka..

  6. Juni 27, 2010 5:28 PM

    Kemerdekaan itu untuk siapa? Yang Istimewa itu Siapa?

  7. November 14, 2011 9:44 AM

    salam. pak, atau siapapun, ada yang punya data tentang LoI (Letter of Intent) Indonesia-IMF tahun 1967. saya sedang sangat membutuhkannya. terima kasih

  8. Juni 22, 2012 7:43 PM

    Baca talmud,ada saatnya negara ini akan dinuklir

  9. koplak demokrasi permalink
    November 9, 2012 2:35 PM

    jika tidak di mulai dari perbuatan yang kecil,,,semua kan sia-sia?????butuh pengorbanan untuk sebuah perubahan,,,

Trackbacks

  1. Sejarah BUMN, IMF-Word Bank dan Privatisasi di Indonesia (1) « Nusantaraku
  2. Sejarah BUMN, IMF-Word Bank dan Privatisasi di Indonesia (3) « Nusantaraku
  3. Bank Dunia dan IMF Gunakan Isyu Korupsi untuk Jalankan Privatisasi dan Agenda Neolib Lainnya « Info Indonesia
  4. Sejarah BUMN, IMF-World Bank dan Privatisasi di Indonesia | Cidra Daramoy

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: