Skip to content

Jadilah Rakyat yang BerMartabat, Bukan Pemilih yang Inferior

Juni 19, 2009

Dalam beberapa diskusi saya dengan beberapa rekan mengenai beberapa permasalahan negara seperti utang yang semestiya menjadi perhatian para capres-cawapres, diakhir perbincangan selalu mereka mengatakan “apa boleh buat, yang penting saya tetap milih ini dan itu“. Atau ketika saya memaparkan bahwa sebagain besar utang kita adalah utang najis (odious debt), kita sebagai rakyat memiliki tanggung jawab memikirkan masalah ini, namun diantara rekan-rekan menjawab “Emang kalau Kita Mikirin Itu Masalah bisa kelar. Apakah jika kita menyelidiki itu, kita bisa mengungkapkannya“. [maaf, saya tidak bisa menyebut siapa saja yang berdiskusi dan menyampaikan statement tersebut dan di forum apa. Yang penting, ada sejumlah  besar komentar di blog saya memiliki indikasi yang serupa].

Tidak hanya berhenti disana, secara umum masyarakat kita akan berkata “Saat ini, masyarakat juga tidak bisa berbuat apa-apa..Hanya bisa berkomentar …jadi ngapain pusing mikirin utang negara besar atau ga..” Saya pikir pandangan bahwa karena kita rakyat yang tidak berpolitik/kuasa, maka kita tidak dapat melakukan perubahan bagi negara, kita tidak bisa berpikir tentang utang. Maka pandangan seperti ini mengecilkan peran rakyat dalam sebuah negara demokrasi, menisbika kekuatan rakyat untuk perubahan, dan mengkerdilkan martabat rakyat sebagai bagian dari suatu negara. Tanpa rakyat, tidak ada namanya negara. Tanpa pemerintah, tidak ada namanya country. Tidak ada hukum dan penegakanya, maka terombang-ambing oleh bangsa itu.

Ada banyak yang dapat kita lakukan, kita tulis dan kita eskplorasi. Meskipun hanya sekian persen tulisan kita dapat sampai pada penguasa, setidaknya kita telah berusaha. Topik mengenai utang yang saya tulis pada 24 Maret 2009 akhirnya sampai juga di pembicaran publik setelah kurang dari 1 bulan. Sebelum media mengangkat isu ini, tulisan saya dikritik oleh seorang pembaca pada 30 Maret 2009 :
“.saya tidak tahu apa informasi yang anda buat di atas benar atau tidak.
tapi yang perlu kita (pembaca) pikirkan adalah, apa sebegitu bodohnya lawan poltik SBY sampai tidak mengetahui berita ini?
media sama sekali tidak ada mengekspos berita ini.

*****************

Saya sangat apresiasi atas orang tersebut yang kritis terhadap keabsahan data dari tulisan saya. Meskipun saya sudah memberi link spesifik data utang tersebut, namun saya salah memberi link umum situs tersebut. Sikap pembaca tersebut mestinya dimiliki oleh semua rakyat kita, yakni  jangan percaya membabi buta, dan tidak pula fanatik buta terhadap suatu kata-kata dari satu sosok, lembaga atau organisasi. Jangan percaya terlebih dahulu sebelum sumber-sumber otentik dengan menimbang realitas ketergantungan (dependen) yang menyeluruh. Masih banyak yang langsung percaya tanpa menyelidiki data dan fakta, atau disisi lain begitu banyak langsung tidak percaya tanpa landasan data dan fakta. Semestinya, rakyat kita sebagai pemilih meningkatkan status nilai voters-nya. Landasan adalah rasionalitas data dan fakta.

Mengapa partai politik pemilu April 2009 tidak mengangkat masalah ini? Saya tidak tahu persis mengapa kader-kader partai oposisi tidak menggunakan realitas utang, fakta janji vs pencapaain. Dan pada saat itu, saya masih berasumsi bahwa lawan-lawan politik SBY hanya berbicara pada tataran normatif, bukan substantif seperti pemaparan data utang, kasus korupsi DKP dan masih banyak lagi.

Ketika ia mengkritik saya mengapa fakta utang saya cenderung mengkritik SBY bukan JK.  Saya katakan bahwa harusnya saya hanya mencantumkan SBY saja karena yang memiliki kekuasaan atas policy decision adalah Presiden yakni SBY, namun saya tetap mencantumkan nama JK atas konsekuensinya sebagai Wapres. Jadi, konteks tulisan ini adalah pembuat kebijakan utang yang dalam hal ini Presidenlah yang bertanggungjawab. Tulisan ini saya buat atas kekesalan saya pada Iklan Demokrat yang membodohi masyarakat dengan sejumlah data yang ‘manipulatif secara timing”. Karena media tidak pernah mengorek datanya, tangan saya tergelitik untuk menulisnya. Mengapa media tidak ada mengekspos? Itu pertanyaan menarik bagi saya. Justru karena media tidak pernah mengekspos, makanya saya mengekspos fakta ini.

Syukur bahwa pada tanggal 4 April 2009, fakta utang ini telah diangkat oleh KAU di sejumlah media. Namun, baru menjadi perhatian para politkus pada pertengahan Mei 2009. Dan isunya terus bergulir, namun sayang ada satu hal yang sangat krusial yang mestinya dibicarakan dan ditelusuri secara mendalam mengenai fakta utang adalah “seberapa efektif dan tepat sasaran penarikan utang luar negeri dan obligasi dalam negeri?” Dan satu lagi adalah masalah utang najis atau odius debt yang hingga saat ini masih belum masuk dalam wacana politik.

Hingga 4 minggu setelah saya posting tulisan tersebut, ada berbagai diskusi alot yang cukup panjang antara saya dengan beberapa rekan pembaca. Semakin banyaknya diskusi yan diangkat, maka sebenarnya banyak sekali realitas yang dapat kita bongkar dan banyak pula pemikiran solutif yang dapat kita terapkan. Salah satunya adalah saya mengangkat contoh Pres. Argentina Kirchner yang berani menghapus sebagain besar utang yang “odious”.

*****************

Dari kisah ceritera saya di atas, saya menjadi semakin yakin bahwa meskipun kita sebagai civil society biasa, namun kita memiliki sedikit banyak bargaining terhadap kekuatan politik  jika kita percaya terhadap itu. Mengingat hal itu, sebenarnya saya ingin mengajak para pemilih hendaknya memasang bargaining. Salah satu tulisan saya mengenai bargaining tersebut adalah 10 Alasan Saya Memilih Capres-Cawapres 2009.

Namun inti dari pembicaran kita adalah mari kita lakukan perubahan dengan cara “mendukung kebijakan yang benar,tepat dan berkeadilan serta dengan berani dan jujur untuk mengkritik atas kebijakan yang tidak adil, koruptif, tidak berlandaskan kebenaran”. Menjadi pendukung bukan berarti kita membenarkan kesalahan orang yang kita dukung bahkan dengan menutupi-nutupi dengan cara membenarkan yang salah.

Semestinya, para pemilih memiliki paradigma baru yang bermartabat. Jangan jadi rakyat yang inferior dalam menggunakan hak suara. Jangan hanya berhenti membeli “produk”. Tapi semestinya kita bisa lebih dari itu, yakni “order produk” yang sebisa mungkin sesuai spesifikasi yang benar, berkeadilan dan berdaulat. Dengan cara memberi bargaining atau misi-misi yang harus dilaksanakan para calon pemimpin jika terpilih, selama misi tersebut adalah hal yang benar, berdaulat dan berkeadilan bagi mayoritas masyarakat Indonesia yang tertindas dan terbelenggu oleh kemiskinan dan hak politik. Jadi, jangan hanya membeli produk di pasaran saja, tapi pergi ke rumah produksinya, kita poles dan beri bargaining antara kemampuan dan spesifikasi produk yang kita inginkan. Jadilah bangsa yang bermartabat, bukan rakyat terjerat dengan segala inferior-nya.

Salam Perubahan, 19 Juni 2009
ech-nusantaraku

Iklan
18 Komentar leave one →
  1. rahmanberau permalink
    Juni 19, 2009 6:11 PM

    saya setuju…
    dan saya juga kesal dan muak melihat iklan kampanye apalagi berisi kebohongan publik..

  2. Ditya Rizky Yudistira permalink
    Juni 19, 2009 7:02 PM

    Ini jawaban yang saya inginkan terhadap banyak teman yang mengungkapkan komentar senada seperti yang mas ech tulis di atas. Terus terang saya merasa diskusi inferior sering saya temui ketika saya coba mengangkat tema2 kritis yg menyinggung salah satu calon ( Baca = SBY ). Dan seolah-olah diskusi tidak berjalan sebagaimana mestinya ketika lawan diskusi saya sudah mulai pasang kuda2 dengan utarakan kata2 “pokoknya, pokoknya, dan pokoknya”

    Terima kasih atas tulisan yg luar biasa ini. Sukses 😉

  3. Juni 19, 2009 8:31 PM

    demokrasi sekarang sepertinya sudah berubah menjadi “demokrasi setidaknya”

  4. Juni 20, 2009 9:41 AM

    Itu bisa jadi rakyat makin cuek dan tidak perduli, betul juga statemen inferior…tetapi biarlah, kalau ada orang-orang semacam penulis blog ini yang terus memiliki data lengkap dan “berteriak” mengenai realita, sudah barang tentu akan ada yang menyeimbangkan kan? masak semuanya mau “berteriak” nanti seperti keadaan di pasar yang ribut dan crowded, jadi biarlah ada yang “berteriak” ada yang “diam” ada yang “meneriaki orang yang berteriak” dan ada yang “diam dan kesal menghadapi orang yang berteriak”…asal jangan orang berteriak itu diberangus saja macam jaman orde baru…

    Kritis tetap, aktifitas sehari-hari dan mengerjakan terbaik untuk lingkungan sekitar…ok dah

    • Juni 21, 2009 1:20 AM

      Setuju, jangan sampai orang-orang kritis dibungkam.
      Jadi inget kasus Sri Bintang Pamungkas yang kemarin sempet ditahan gara-gara kesandung masalah golput.

      Lalu ada juga larangan pakai pengeras suara saat demo di depan istana.
      Seingat saya, larangan ini baru ada jaman pemerintahan sekarang.
      Tanda-tanda otoriter? Hmm.. Lihat saja..

    • Juli 5, 2009 5:35 PM

      To: rahmanberau
      Saya “ikut” setuju.. 🙂

      To: Ditya Rizky Yudistira
      Terima kasih kembali, baru sempat balas komentarnya…

      To: irfan
      Kata-kata yang “indah”.

      To:romailprincipe
      Wah…makasih…

      To: Widya Wicaksana
      Bisa 🙂

  5. callighan permalink
    Juni 20, 2009 2:29 PM

    Kalau dulu golongan ekonomi bawah yang agak sempit, sekarang kok golongan ekonomi tengah yang sempit ya?
    Wah, mungkin termasuk saya tuh. Haha..

    Oke, kita contreng atau tidak contreng berdasarkan pemikiran yang matang ya.

  6. kabayan permalink
    Juni 20, 2009 2:36 PM

    Rommy Rafael “Master Hipnotis” pernah berkata bahwa iklan adalah salah satu cara untuk memasuki alam bawah sadar penonton. Dan alam bawah sadar masyarakat kini sudah terpengaruh pencitraan yang begitu sempurna sehingga masyarakat tidak bisa melihat lagi fakta-fakta yang anda sampaikan.

  7. Juni 20, 2009 10:59 PM

    janganlah kalian menyontreng dengan hati terpaksa,
    jangan juga golput tanpa berpikir

  8. Juni 21, 2009 12:21 AM

    Pendapat yang manis, saya suka kalimatnya.

  9. Juni 21, 2009 1:16 PM

    setuju mas… tiap kali saya diskusi sama temen juga gitu, kebanyakan cuma bilang, “black campaign lu..!” padahal dia sendiri blum baca.. parah parah.

    btw, mas.. boleh tukeran link gak.. ^_^

  10. Juni 23, 2009 1:15 PM

    Saya rasa dalam menentukan blog-pun juga merupakan pilihan, sebagai alternatif pilihan silahkan nge-blog di blograkyat.org

    hehehe… numpang promosi….

    • Juli 5, 2009 5:39 PM

      To: callighan
      “sempit” artinya apa yah?? 🙂
      Masih confuse..

      To:kabayan
      Yah…itulah fungsi iklan.. yang penting masuk!

      To: neilhoja
      Hmm…..oke saya tambahkan link Saudara.
      Maaf, baru sempat.

      To:blograkyat
      Oke…terima kasih. Ntar saya daftarin deh…

    • Juli 5, 2009 7:36 PM

      Sempit kurang lebih berarti mudah termakan issue atau digiring.
      Semoga saya salah dalam assessment saya. 😀

  11. Juni 26, 2009 10:57 PM

    Kalau sekarang pilihan itu cuma tiga saja;
    1. Mega-Prabowo. Mega ditinggal 15% konstituent 1999 ketika 2004 karena kekecewaan. Prabowo, berapi api, berebut mau jadi Presiden dg Mega, begitu ambisi. Tayangan TV ttg penculikan 24 aktivis selalu distop mendadak. indikasi rezim diktator kembali mau berkuasa.
    2. SBY -Boediono. Ini yg habis habisan diserang penulis blog ini.
    3. JK-Wiranto. Kasus Lappindo termasuk andil JK melindungi Ical rekan di Golkar.
    Banyak gas komper masak meledak, karena kurang sosialisasi, hanya mau lebih cepat lebih baik lebih untung dirinya. Wiranto dibesarkan pak Harto, menghianati bosnya sendiri, dng membiarkan kerusuhan Mei 1998.

    Lalu, qua vadis bung Nusantara?

  12. Juli 5, 2009 3:35 PM

    mari tegakkan demokrasi..

  13. Juli 5, 2009 4:41 PM

    Mas Jun, nonton Kick Andy yang tamunya Mega Prabowo nggak?
    Menarik deh, justru korban 27 Juli yang sekarang mendukung Prabowo. Alasanya?
    He was just following orders, as any good soldier would.

    Now SBY and Boediono are good, capable men who are both intellectual and capable in their fields.
    However, the lack of nationalistic vision and a pro debt stance which its supporters take is appalling. Having studied economics at some length, it is striking that the economic system that is being proliferated around the globe is a system that is dependent on big business and investment, which leads to consumerism as a major driving force of the economy, which ultimately leads to debt (especially foreign debt) and what John Perkins called “favours”.

    This is what Soekarno was against. This is what M. Hatta was against. And this is what is being fought by the other candidates.
    Now therein lies the question; are those candidates trustworthy?
    A rhetorical answer to that question is; is the second-in-line candidate also trustworthy?
    The simple denial of involvement in the placing of an advert which undeniably sends the message that his victory is at hand means that he is also untrustworthy. And therefore, unvotable.

    So who can you trust in this election?

    You can either be a pragmatist and vote for a candidate who will surely better the economy (and your pocket) in so many calming ways while at the same time quietly (and without consent) sell our souls to the economic powers-that-be, or you can vote for any other candidate who at the present moment, hold the ideals of the Indonesian independence at the forefront.

    Lastly,
    the fact that you so vehemently defend that candidate in this corner of the world wide web means that you acknowledge the influence of this site, as well as the writings of the site’s author. How bloody ironic.

    • Juli 5, 2009 9:09 PM

      To: Jundy
      Oke, saya coba menanggapi:
      1. Itulah kesalah Mega yang tidak menggunakan politik pencitraan seperti SBY dan menggunakan kekuasaan untuk “revenge” musuh-musuh politiknya. Membuat kebijakan populis di tahun 2004. Dan mungkin terlalu percaya sama menteri-menterinya baik Menko Ekonomi Dorodjatun, Menko Polkam SBY, Menko Kesra JK, Menkeu Boediono, Meneg BUMN Laksamana Sukardi. Karena seperti analisis para pakar, Mega jika memberi kepercayaan seseorang pada ahlinya, maka ia cenderung setuju.
      Terlebih pasca krismon dan posisi politik diwarnai kepentingan “partai pelangi”.
      Saya pernah lihat di Metro dan TV-One bagaimana kasus ’98 dan penculikan. Saya tahu Widji Thukul dari TV juga. Mungkin kasus yang sama ketika “Iklan Harga” dibanned.

      2. Emang hal-hal yang berhubungan Mega, Prabowo, JK, Win tidak saya kritik??? 🙂

      3. Jika kasus Lapindo merugikan negara, mengapa SBY yang didaulat rakyat saat ini tidak mencabut Per.Pres 14/2007?
      Saya tidak mendengar salah satu agenda SBY ketika debat Capres untuk mencabut Per.Pres 14/2007.
      Mengenai kompor gas, saya tidak komen. Mungkin mental pengusaha agar cepat muncul.
      Untuk Wiranto, saya pikir mestinya ia kudeta saja. Karena sudah mendapat surat “supersemar” ala 1998.
      Mau jujur, mestinya semua Jenderal TNI bertanggung jawab, inteligen, pangdam. Terlebih para Jenderal didikan era Orba. Makanya, saya mengatakan pasangan capres-cawapres masih diisi oleh para Jenderal didikan era Orba, termasuk SBY yang mendapat kenaikan bintang yang sangat cepat di era pak Harto.

      To:Callighan
      Hmmm…the last ur sentences make me rethought several time.
      🙂

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: