Skip to content

Rp 50.74 Triliun Uang Negara 2008 Tidak Terekonsiliasi

Juni 18, 2009

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2008, Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI  kembali tidak menyatakan pendapat (TMP) atas LKPP Tahun 2008. Selama 4 tahun berturut-turut laporan keuangan pemerintah masih jauh dari harapan yakni masih banyak ditemukan keuangan yang tidak wajar.

Dari 84 kementrian negara/lembaga (K/L), masih terdapat 18 K/L yang bermasalah. Rinciannya sebagai berikut :

  • Wajar Tanpa Pengecualian (WTP atau unqualified opinion) : 26 K/L
  • Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP) : 8 K/L
  • Wajar Dengan Pengecualian (WDP atau qualified opinion) : 30 K/L
  • Tidak Memberikan Pendapat (TMP atau Disclaimer) : 18 K/L
  • Belum diperiksa : 2 K/L

***************

Secara garis besar, terdapat beberapa kejanggalan laporan keuangan yang  berpotensi menyebabkan kebocoran keuangan negara.

  • Terdapat 165.736 transaksi penerimaan pajak senilai Rp 6.42 triliun tidak tercatat pada  SAI (Sistem Akuntansi Instansi) dan di SAU (Sistem Akuntansi Umum) secara terpadu.
  • Adanya penarikan utang luar negeri Rp 27.88 triliun dari Rp 51.75 triliun yang tidak terekonsiliasi (sinkron) antara data DJPB dengan DJPU (Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang).
  • Dari laporan Aset Tetap K/L, terdapat aset sebesar Rp 15.97 triliun dari Rp 673.37 triliun yang belum dapat dijelaskan keberadaannya oleh satuan kerja terkait.
  • Dari laporan Saldo Anggaran Lebih (SAL) tahun 2008 sebesar Rp 94.62 triliun, ternyata angka yang tercantum dalam saldo-saldo rekening SAL hanya Rp95,09 triliun. Terdapat perbedaan Rp 474.29 miliar.

Dari 4 catatan keuangan ini saja, maka terdapat sekurang-kurangnya Rp 50.74 triliun dari laporan keuangan negara yang tidak wajar atau tidak patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2008.  Angka ini akan jauh lebih besar karena saya hanya mengambil 4 dari 6 catatan utama BPK dan beberapa  catatan lainnya dari Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2008 [pdf 27 MB]. Beberapa temuan laporan yang bermasalah sudah pernah saya posting di sini.

Lemahnya catatan keuangan dan adanya potensi rekening-rekening liar serta laporan yang tidak bertanggung jawab berpotensi merugikan negara. Tidak tercatatnya kekayaan negara yang terekonsiliasi pada laporan keuangan berpotensi tindakan pidana anggaran negara. Bisa dibayangkan, puluhan triliun kekayaan negara tidak terdata secara  benar. Dan parahnya, hal ini terus terjadi dari tahun ke tahun tanpa perubahan signifikan. Pemerintah yang profesional dan bersih menjadi pertanyaan besar jika saja laporan keuangan negara masih mendapat disclaimer dari auditor BPK. Suatu prestasi laporan keuangan yang buruk.

Salam Nusantara, 18 Juni 2009
ech-wan

Artikel Terkait : 9 Masalah Laporan Keuangan Pemerintah SBY-JK 2008 dan Anggaran Triliun Rp

Iklan
10 Komentar leave one →
  1. Juni 18, 2009 6:41 AM

    negara yang aneeh “kekayaan negara” bisa tidak tercatat ?? mungkin yang pas “tidak dicatat” .. artine ya .. sengaja tidak dicatat

  2. Juni 18, 2009 7:49 AM

    waduh mengerikan sekali ini… tak bisa dibayangkan kemana larinya pemasukan-pemasukan negara.

  3. faridwajdiarsya permalink
    Juni 18, 2009 9:58 AM

    Yah, sistem pencatatan kita memang masih jauh dari bagus… tapi semoga tidak ‘sangat jelek’..
    doakan saja yang terbaik kedepannya… amin

  4. iman kuncoro permalink
    Juni 18, 2009 12:00 PM

    ngeri juga kalau utang-utang tidak tercatat dengan rapi, jadi diperlukan ahli-halti tatabuku yang handal , demikian juga para akuntan. Yang jelas utang kan harus dibayar..kalau enggak bisa susah nanti di akheratnya.

  5. rads permalink
    Juni 18, 2009 3:07 PM

    wah parah juga tuh pemerintah, terus uang itu pada lari kemana

  6. Juni 18, 2009 4:05 PM

    laporan masih bagus kok, lumayanlah daripada pembukuan warung

    • Juni 21, 2009 1:31 AM

      Bagus dari mana ya?
      50 triliun kalo buat modal usaha bisa bikin ribuan bahkan jutaan lapangan kerja.
      Kalau untuk infrastruktur, jalanan bisa rapi ga bolong2 lagi.
      Kalau untuk beli kapal perang, malaysia ga bakal berani main-main di ambalat.
      Kalau untuk benerin pesawat militer, ga ada lagi cerita pesawat jatuh seminggu sekali.

      Kasih fakta donk, bos.
      Jangan cuma lanjutkan saja bisanya.
      Lanjutkan bohongin rakyat, kali maksudnya..

  7. Juli 4, 2009 12:09 AM

    Setahu saya BPK belum mereformasi diri, ada kecenderungan utk memunculkan temuan seolah-olah kebocoran, padahal cuma beda cara dlm pendekatan perhitungan.

    Contoh; sebuah bangunan yg telah berdiri, jelas dari bahan yg terpasang kualitasnya bisa dipertanggung jawabkan, tetapi sistem pencatatan material tidak teliti, shg terjadi perbedaan antara jumlah bahan dari analisa BOW dengan pencatatan pengawas, lalu perbedaan itu dirupiahkan oleh BPK dan dijadikan tawar tawaran, mau diangkat atau dipendam!

    Kenyataannya bangunan tsb berdiri dengan megah dan luks, tapi hitungan BPK hanya dibangun 40% dari anggaran, walau secara kasat mata tak mungkin!
    Karena administrasi pengawas yg kurang teliti.

    • Juli 4, 2009 12:15 AM

      Oh…Saudara Jundy,
      Anda tidak percaya pada BPK?
      Anda lebih percaya SBY jika BPK mengeluarkan data yang menunjukkan kelemahan pemerintah?
      Anda lebih percaya SBY jika KPK melanjutkan korupsi anggaran stimulus atau dana non-budgeter DKP 2004?
      Semoga asumsi saya terhadap Anda tidak seperti itu.. Terima kasih.

    • Juli 4, 2009 12:22 AM

      Apakah Audit BPK pada anggaran yang dikeluarkan Depdiknas di bawah ini sesuai dengan tujuan utama:
      1. Rp 100 juta untuk Bantuan Pelaksanaan Muktamar Gerakan Pemuda Islam
      2. Rp 100 juta untuk Bantuan Pelaksaan Rakernas PP Aisyiyah
      3. Rp 100 juta untuk Bantuan Pelaksaan Rakernas Majelis Ekonomi PP Muhammadiyah
      4. Rp 300 juta untuk Biaya Sidang Tanwir PP Muhammadiyah
      Ada daftar panjang penyalahan penggunaan anggaran pendidikan yang ditujukan bukan untuk kepentingan pendidikan nasional, karena Mendiknas berasal dari kelompok PAN (Muhammadiyah).

      Apakah Anda juga mendukung pelegalan ini?
      Semoga tidak.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: