Skip to content

Dukung Karen Agustina Berbicara Untuk Sapi Perahan BUMN

Juni 13, 2009

Isu keinginan Dirut Pertamina mengundurkan diri diselah rap

Logo Pertamina
Logo Pertamina

at dengar pendapat dengan Komisi VII DPR RI pada Rabu – 10 Juni 2009 semestinya menjadi perhatian kita semua. Anggota DPR Komisi VII Alvin Lie menyatakan bahwa Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan berniat mundur dari jabatannya karena adanya tekanan-tekanan terkait pendanaan untuk kampanye pilpres pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden (khususnya untuk tim Kampanye SBY-Boediono).

“Katanya Ibu Dirut sudah ajukan surat pengunduran diri karena tidak kuat dengan adanya tekanan-tekanan dari salah satu capres untuk menyumbang dana kampanye. Kalau ini benar, patut diberi tepuk tangan karena mencoba menjaga Pertamina agar bersih dari tekanan politik. Kalau memang benar Ibu mundur karena tak tahan, saya salut,” ujar Alvin.

Secara terpisah, Karen Agustina dalam jumpa pers membantah pernyataan Alvin Lie, “Saya sama sekali tidak mendapatkan tekanan dari siapa pun. Dan saya tidak mundur, saya adalah ingin memajukan Pertamina dan memberikan yang sebesar-besarnya kepada Pertamina. Jadi, apa pun ada hambatan dari internal maupun eksternal, tugas saya tetap memperjuangkan yang terbaik buat Pertamina.”

Disisi lain, Anggota DPR Komisi XI asal PAN Dr Dradjat Wibowo, mengatakan bahwa pihaknya mendengar adanya keluhan dari pimpinan BUMN bahwa sekarang ini banyak permohonan dana kampanye terselubung kepada pimpinan BUMN. Permohonan dana kampanye datang dari departemen maupun oknum pimpinan BUMN yang dibungkus dengan “bungkusan” acara seperti sponsor untuk sepeda bersama, bakti sosial, peringatan hari ini atau itu.

Dari tim kampanye SBY-Boediono, Andi Mallarangeng membantah bahwa Tim SBY-Boediono menekan PT (Persero) Pertamina dan BUMN lainnya untuk pendanaan kampanye menjelang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 8 Juli mendatang.

Pernyataan yang faktual atau rumor?

Pernyataan antara Alvin Lie, Karen Agustina, Drajad Wibowo, Andi Mallarangeng dan semua pihak yang terlibat perlu kita telaah.  Karena selama ini kita tahu bahwa “kehadiran” BUMN menjadi incaran rupiah bagi para penguasa.  Tidak sedikit orang-orang terdekat dari penguasa mendapat jabatan strategis di perusahaan plat merah ini, setidak-tidaknya menjadi Komisaris perusahaan. Akibatnya, profesionalisme dan kemandirian BUMN tidak kunjung keluar dari momok sapi perah.

Isu ini menjadi menarik (saya gunakan kata isu) bila kita tinjaua secara kronologis.

  • Alvin Lie mendapat kabar bahwa Karen Agustina berniat mengundurkan diri karena tidak tahan atas tekanan dan permintaan penyediaan dana dari tim sukses pasangan capres-cawapres tertentu.
  • Alvin Lie menanyakan kebenaran kabar itu kepada Karen dalam rapat yang berlangsung terbuka (konfirmasi). Jika benar, Alvin memberi apresiasi kepada direksi Pertamina karena memang BUMN  harus independen dan bebas dari kepentingan apa pun.
  • Karen Agustina tidak menjawab pertanyaan Alvin Lie dalam rapat resmi dengar pendapat tersebut.
  • Karen Agustina justru menjawab pertanyaan tersebut kepada wartawan dengan mengatakan dirinya tidak memiliki niat untuk mengundurkan diri.

Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa Karen Agustina tidak menjawab pertanyaan yang cukup krusial tersebut dalam forum resmi? Justru menjawab dihadapan wartawan dan membantahnya. Mengapa tidak membantah di forum saja?

Ada banyak misteri yang harus kita pelajari, terkait mantan Kapolri Jenderal (Purn) Sutanto  yang Komisaris Utama Pertamina. Sebagai Komisaris Utama BUMN, secara bersamaan ia  menjadi Ketua Dewan Pengarah Gerakan Pendukung SBY (GPS). GPS menjadi “simbol” gerakan untuk memenangkan pemenangan SBY-Boediono. GPS menjadi wahana pendukung sekaligus merekrut pendukung.  Secara eksplisit, maka Sutanto secara tidak resmi menjadi tim sukses SBY-Boediono. Dan secara tidak langsung eks Kapolri Sutanto telah melanggar UU 42/2008 tentang Pilpres. Namun, Andi Mallarangeng justru membela kehadiran pejabat BUMN dalam gerakan massa seperti GPS. Secara moril, apa yang dikatakan Good Government dan Good Corporate Government yang didengung-dengungkan SBY-Boediono hanyalah bualan belaka jika saja Komisaris Utama Pertamina Jenderal (Purn) Sutanto menduduki posisi organisasi saya politik yang besar yakni GPS.

Kembali pada topik kita, Karen Agustina vs Alvin Lie dalam hal tekanan BUMN. Andai saja rumor tekanan salah satu pasangan capres-cawapres terhadap BUMN seperti Pertamina ini benar dan telah terjadi melalui sponsor dalam beberapa acara “sosial atau peringatan tertentu”, maka sebagai rakyat kita harus memiliki tanggung jawab untuk menuntut keadilan hukum. Karena berdasarkan UU 1945 pasal 33, BUMN merupakan perusahaan negara yang strategis yang beroperasi bagi peningkatan kesejahteraan rakyat, sama sekali bukan untuk kesejahteraan seorang capres, cawapres, penguasa dan kroninya. Peningkatan efisiensi, profesionalitas, dan independensi BUMN sangat diperlukan dalam mendorong kinerja BUMN agar  mampu berperan sebagai alat negara untuk  meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan memberi pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik  dan tidak membebani keuangan negara. Setiap pihak yang memanfaatkan BUMN untuk kepentingan pribadi, golongan atau politik, maka percayalah  Kebenaran atau Tuhan akan menghukum engkau-engkau wahai para koruptor yang berkedok bak malaikat.

Namun, bagaimana jika sebaliknya Alvin Lie hanya menghembuskan rumor semata untuk tujuan politik tertentu?  Karena kita tahu bahwa Alvin Lie kini menjadi salah satu pendukung pasangan JK-Win. Bila rumor ini sengaja dibuat oleh Alvin Lie untuk menciptakan materi kampanye, maka ini merupakan masalah serius. Ini bisa menjadi tindakan black campaign terhadap pasangan SBY-Boediono. Dan Alvin Lie dalam kondisi ini dapat menyebutkan dari mana sumber informasi yang ia peroleh mengenai rumor bahwa Dirut Pertamina berniat mundur karena tekanan.

Dukung Pengungkapan Fakta

Untuk menentukan “mulut” siapa yang lebih ‘bersih’, maka perlu penelusuran lebih lanjut. Dan sudah semestinya DPR, PPATK, dan Direksi Pertamina berbicara. Dan secara pribadi, saya mendesak agar DPR dan Direksi Pertamina mau mengungkap kasus ini secara tuntas. Saya memiliki kecurigaan karena paradigma BUMN sebagai sapi perah para penguasa masih belum benar-benar hilang. Terlebih dengan kondisi PT Pertamina yang menjadi BUMN yang sangat gemuk dibanding BUMN yang lain. Aset Pertamina per 31 Maret 2009 mencapai Rp 318,439 triliun dan laba bersih selama kuartal pertama 2009 (periode 1 Januari hingga 31 Maret 2009) sebesar Rp 3,614 triliun.  Sangatlah mungkin bahwa “suburnya” Pertamina menjadi lahan yang dicari-cari oleh penguasa untuk melanjutkan kekuasaan. Terlebih, ongkos politik dalam Pilpres maupun Pileg kian meningkat dan semakin mahal. Ini juga terkait pernyataan terpidana Rokhmin Dahuri bahwa adanya aliran dana korupsi DKP yang mengalir kepada 5 pasangan Capres-Cawapres di tahun 2004 yang kini menjadi capres-cawapres lagi yakni Jusuf Kalla, Megawati, SBY dan Wiranto (berdasarkan nama urut).

Bagaimanapun, saya masih bertanya-tanya, mengapa Karen Agustina terkesan menghindari forum resmi untuk menjawab pertanyaan klarifikasi tersebut? Mungkinkah ada dependensi antara Pertamina dan kepentingan politik? Agar tidak meninggalkan spekulasi semata serta seraya menegakkan kebenaran, maka saya mendesak agar Komisi VII DPR, Anggota Direksi Pertamina, Tim Kampanye SBY-Boediono, dan ICW untuk turut menuntaskan masalah ini. Ini adalah persoalan eksistensi perusahaan negara yang tertuang dalam UUD 1945 kita. Mari dukung menguak kebenaran.

Salam Perubahan, 13 Juni 2009
ech-nusantaraku

Setujukah Anda Mendukung Pengusutan Rumor BUMN Sapi Perah Penguasa?

Referensi pernyataan : kompas1, kompas2, kompas3,
Artikel terkait : Inilah Daftar Capres-Cawapres 2009 Penerima Dana Korupsi DKP

Iklan
10 Komentar leave one →
  1. Juni 13, 2009 4:41 AM

    Ya, reformasi belum sepenuhnya berhasil. Masyarakat tampaknya masih amat toleran terhadap korupsi terselubung. Jangan-jangan, masyarakat kita sendiri emang sedang sakit, ya?

    • Juni 13, 2009 4:49 AM

      Masyarakat kurang “sadar” akan arti korupsi terselebung saja, bukan toleran sih.

  2. Juni 13, 2009 8:12 AM

    BUMN harus cari jadi sumber dana baik bagi negara bukan pilpres…

  3. Juni 13, 2009 8:54 AM

    Kalo Karen Berani Bicara …. KAREN emang KEREN

  4. amat permalink
    Juni 13, 2009 9:51 AM

    Masyarakat selau dibikin mabok oleh ulah politikus. kalaulah Anvi lie memang benar, kenapa hanya sebatas itu saja. lakukan investigasi lebih dalam dong, biar keraguan-keraguan itu bisa hilang dan masyarakat dapat melihat kebenaran

  5. Juni 13, 2009 10:29 AM

    Mau jadi pejabat….minta duit rakyat untuk dipakai modal kampanye. Sudah jadi pejabat…. duit rakyat ditilepin buat pribadi…. sungguh…terlalu!

  6. Arfinus Sutro permalink
    Juni 13, 2009 10:32 AM

    Kami sangat mendukung ibu Karen untuk ungkapkan kebenaran fakta.
    Tidak usah takut bu, mereka bukan TUHAN.
    Ibu akan lebih terhormat jika berani mengakui fakta yang sebenarnya, walaupun itu pahit.

  7. kabayan permalink
    Juni 13, 2009 12:37 PM

    Politik santun dan beretika???? Omong kosong!!!! Takut kedoknya terbuka????
    Saya harap debat politik saat kampanye nanti sangat terbuka supaya terbongkar masyarakat tahu yang sebenarnya!!!!

  8. defrimardinsyah permalink
    Juni 14, 2009 11:57 PM

    Hal ini harus dibuktikan segera…. jika tidak terbukti… masukan saja alvin lie ke penjara tangerang… dengan alasan pencemaran nama baik calon pasangan presiden dan wakil presiden SBY-NO… (istilah baru neh.. bukan SBY Boediono, atawa SBY-berbudi… tadi dilihat di salah satu blog.. tapi dimana yah….. mari populerkan singkatan nama ini SBY-NO (say No to SBY…..))

    Tetapi jika memang terbukti… masukan juga para tersangka yang terkait dengan perah memerah sapi BUMN ini….. kalau gak dilakukan salah satunya…. jangan harap bangsa ini lepas dari kemelut bersih diri yang hanya menjadi fatamorgana…

    salam Indonesia

  9. Juni 15, 2009 12:12 AM

    To: hisyam
    Sesuai UUD 1945.

    To: kopral cepot
    Keren-nya Karen

    To: amat
    Saya aneh…. isu ini menjadi sepi… 😦

    To: gusfudz
    Itulah mahalnya proses demokrasi kita.

    To: Arfinus Sutro
    Gimana caranya kita mendesak pengungkapan ini yah. Saya sudah nulis di blog.

    To: kabayan
    Membuka kedok memang penting, tapi menyampaikan visi dan janji diatas materai juga penting.

    To: defrimardinsyah
    Gimana caranya kita mengugat? Saya sudah menulis di blog, tapi tidak memiliki “kendaraan” untuk itu.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: