Skip to content

10 Alasan Untuk Memilih Pasangan Capres-Cawapres

Juni 6, 2009

Sudah 6 Presiden dan 10 Wakil Presiden memimpin nusantara lebih dari 6 dekade. Plus minus selalu mewarnai sosok presiden kita. Maju dan terpilih sebagai presiden 230 juta manusia bukanlah hal yang mudah baik tanggung jawab  yang besar mewujudkan tujuan negara maupun memiliki etika moral sebagai pemimpin rakyat. Namun, rakyat harus tahu dan sadar betul bahwa Presiden  dan Wakil  Presiden  Republik  Indonesia  adalah  pemimpin pemerintahan sekaligus kepala Negara. Presiden dipilih sebagai pemimpin bangsa, bukan  sekadar pemimpin golongan, partai, perusahaan atau kelompok  tertentu.

Dalam pembukaan UUD 1945, sangat jelas bahwa seluruh rakyat Indonesia dibawah kepemimpinan seorang kepala negara sekaligus kepala pemerintahan harus mewujudkan tujuan berdirinya Negara Kesatauan Republik Indonesia yakni  untuk  melindungi  segenap  bangsa Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia,  memajukan kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  dan  ikut melaksanakan  ketertiban  dunia  yang  berdasarkan  kemerdekaan, perdamaian  abadi,  dan  keadilan  sosial. Dari uraian diatas, sangatlah jelas bahwa seluruh pejabat tinggi negara baik MPR, Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Anggota DPR, MK, KY, BPK dan jajarannya memiliki tanggungjawab jiwa dan raga bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Mereka mengemban tanggungjawab sekaligus tugas besar yakni “rakyat yang adil, makmur dan sejahtera“.

Namun, tujuan mulia dan “kendaraan” yang digunakan oleh para pejabat tinggi negari ini masih belum seutuhnya terealisasi bahkan masih jauh dari agenda reformasi 1998 yang harusnya menjadi titik balik Indonesia Bangkit. Tidak sedikit mereka yang berada baik di eksekutif, legistlatif maupun yudikatif  masih mencari “kursi” hanya untuk melampiaskan 3-Ta “Harta, Tahta dan Wanita”.

Mega-PrabowoMega-Prabowo

SBY-Berbudi

SBY-Berbudi

JK-WinJK-Win

*******************

KPU telah menetapkan tiga pasang calon presiden dan wakil presiden yang akan dipilih pada Pemilu Presiden 2009 yakni Megawati-Prabowo, SBY-Boediono, JK-Wiranto. Iklan politik mereka bertaburan di media TV, Koran, Radio, spanduk hingga internet. Dan dari pengamatan saya, dalam beberapa statiun TV menayangkan iklan kampanye yang lebih dari 5 menit dalam sehari, sesuatu yang sebenarnya melanggar UU 42/2008 tentang Pilpres 2009. Sebagian iklan politik cukup kreatif dalam hal konten dan desain, namun saya juga jijik melihat beberapa bagian iklannya yang tidak memberikan pendidikan berarti bagi saya sebagai pemilih yakni menampilkan “janji-janji” lagi atau pencitraan abstraktif kualitatif tanpa rasionalitas kuantitatif.

Berhubungan Pileg April 2009 lalu saya termasuk  salah satu dari 66,7 juta golber (tidak memilih) alias golput, maka pada Pileg Juli 2009, kemungkinan saya baru akan menggunakan hak suara saya untuk pertama kalinya dalam Pemilu Indonesia.Namun, tidak tertutup kemungkinan saya akan tetap tidak memilih (mencontreng). Hingga saat ini, saya belum menentukan pilihan. Dan sejak April silam, banyak pembaca menanyakan kepada saya, siapa pilihan saya dan beliau akan mengikuti pilihan saya. Setiap pertanyaan itu, saya selalu menjawab bahwa “saya tidak memiliki kapasitas untuk menjawab itu. Pertama, saya bukan kader atau tim capres tertentu. Kedua, saya belum melihat kontrak politik agenda dari aksi visi-misi para capres yang membumi. Ketiga, saya hanya menulis untuk membahas ataupun mengkritik suatu fenomena dimana pemberitaan publik berbeda dengan realitas yang dicitrakan.

Dan dalam Pilpres 2009 ini, saya mengajukan beberapa agenda utama untuk perubahan yang lebih baik untuk dipertimbangkan bahkan dimasukkan dalam platform Presiden dan Wakil Presiden periode 2009-2014. Tulisan ini bukan untuk menggurui siapapun, tapi sebagai masukan pribadi saya.  Setelah saya pikirkan dan renungkan, ada 10 Agenda Utama Perubahan bagi para Capres-Cawapres 2009 yang jika mereka mau memperjuangkannya, saya akan  (pasti) memilihnya pada 8 Juli 2009 ini. Jika agenda-agenda ini tidak diperjuangkan oleh para capres/cawapres ini, maka saya jamin untuk tidak akan datang ke TPS!

1. Presiden dan Wakil Presiden bersama Jajaran Kabinetnya harus Melepaskan Jabatan Strategis di Partai Politik dan/atau Instansi Swasta dimana Terjadi Jabatan dan Upah Rangkap.

Sasaran dari tugas dan tanggungjawab pejabat negara adalah rakyat Indonesia secara menyeluruh. Selama ini masih banyak  penyelenggara negara, baik di eksekutif maupun di legislatif, yang memilki jabatan rangkap di partai atau perusahaan, baik dilindungi secara hukum maupun secara sembunyi-sembunyi. Presiden 2009 harus tidak memilih (atau memecat) menterinya yang memiliki jabatan rangkap yang duduk sebagai komisaris perusahaan yang mendapat gaji atau menjadi pejabat strategis partai yang menyedot waktu/pikiran. Presiden-Wapres dan kabinetnya harus bersih dari kepentingan partai/perusahaan, dan mereka harus benar-benar mencurahkan seluruh tenaga, pikiran dan waktu untuk mengurus dan melaksanakan tugas-tugas utama untuk mensejahterakan rakyat seraya menegakkan kebenaran dan keadilan bagi rakyat dan negara. Silahkan memilih kaum profesional atau elit partai yang telah melepaskan jabatannya di partai/perusahaan. Inilah paradigma yang harus diubah untuk mengurus bangsa dengan 230 juta penduduk yang 40 jutanya berada dibawah kemiskinan kronik. Ingat menjadi pemimpin negara, bukan mengurus partai! [tulisan sebelumnya]

2 . Mengusut dan Mengembalikan Perampokan Kekayaan Negara Indonesia dalam Kasus BLBI 1998 dari Para Konglomerat yang melekat pada Obligor BPPN Penerima Dana  yang mencapai 1174 Trilyun Rupiah

Pengelolaan dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)  1997/98 yang umumnya melekat pada bank-bank pada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dengan menjual saham-saham perbankan BPPN dengan transksi merugikan negara hingga ratusan triliun. Cabut Obligor BPPN dan bekukan kekayaan para penerima dana BLBI tersebut untuk dikembalikan kepada rakyat. Ironisnya, baik pemerintahan Megawati  maupun SBY-JK tetap membayar bunga dan cicialan utang najis tersebut yang Presiden menambah penderitaan rakyat miskin yang secara sistemik harus mensubsidi orang kaya.  Hentikan itu! Jangan lanjutkan ketidakadilan dan diskriminasi kepada mayoritas rakyat Indonesia.
Selain mengembalikan uang kepada rakyat, para Capres/Cawapres harus berani mengusut tuntas ketidakadilan perampokan BLBI ini. [tulisan sebelumnya]

3. Tarik Kembali Semua Kekayaan Negara yang dikorupsi dan dikuasi oleh para kroni Orde Baru serta Bersihkan kabinet dari mereka yang menikmati KKN era Soeharto sejak 1967-1998.

Selama kurang lebih 32 tahun, kekayaan alam serta utang luar negeri (ULN) yang dikorup oleh kroni Soeharto telah menyebabkan ketidakadilan bagi sebagian besar rakyat Indonesia dengan meninggalkan utang najis hingga 30%. Semua ULN yang najis harus dihapuskan atau jika tidak dipangkas. Presiden harus berani menghapus utang najis atau seburuk-buruknya dengan penjadwalan pembayaran utang. Jika tidak melakukan ini, maka presiden 2009-2014 yang terpilih tidak lain tidak bukan hanyalah budak sekaligus komprador kepada rakyatnya sendiri. [tulisan contoh kasus]. Harus diusut daftar para pejabat, konglomerat, militer, polisi, jaksa, yang terlibat ataupun menikmati “pesta perampokan Indonesia jilid ke-3” ini. Bekukan kekayaan kroni Soeharto yang terindikasi sangat kuat berasal dari praktik KKN.

4. Paradigma Pemberantasan Korupsi

Korupsi telah mencuri kehidupan rakyat. Selama ini, kita hanya mendengar pemberantasan korupsi dalam bentuk uang (materi). Meskipun ada peningkatan jumlah kasus yang terbongkar, pemberantasan korupsi masih jauh dari harapan. Kasus-kasus besar yang melibatkan kelompok elit penguasa hanya memenjarakan “tumbal” [contoh: BLBIDKP]. Namun, capres 2009 ini harus mencanangkan paradigma baru dalam pemberantasan korupsi yakni korupsi kebijakan + korupsi waktu. Para pejabat baik di DPR, Pemerintah maupun PNS yang tidak bekerja/bertugas pada waktu kerja diberi sanksi yang tegas (dipecat jika melanggar 3X dalam 1 semester).  Begitu kebijakan baik di pemerintah daerah maupun pusat yang memiliki indikasi kuat sebagai kebijakan koruptif. Pensiunkan para tenaga pemerintah yang tidak efektif. Rampingkan tubuh birokrat serta efisiensi kenaikan gaji berdasarkan merit systems.. Salah satunya adalah Peraturan Presiden 14/2007 tentang Lumpur Lapindo. Presiden 2009-2014 harus meninjau kembali isu Per.Pres apakah layak diberi status bencana karena alam atau bencana karena kelalaian/kerakusan manusia.
Dan satu lagi yang tidak pernah dihukum dalam kasus korupsi (harus dibuat UU) adalah anggota keluarga atau sahabat yang menerima/menikmati uang hasil korupsi dari suami/istri/anak-nya. Banyak kasus korupsi dimana anggota keluarga menjadi trigernya. Dan untuk membuat efek jerah (family-control) lebih mengakar, maka jika memungkinkan koruptor bersama keluarga yang menikmati uang tersebut dipertimbangkan untuk dipidana.
Hal ini menjadi perhatian karena sejak UU Pemberantasan Korupsi disahkan, korupsi masih berkeliaran dan dibeberapa “level” bahkan tidak tersentuh oleh aparat hukum. Pada April 2009, dari 16 negara yang disurvei lembaga PERC, Indonesia masuk sebagai negara terkorup nomor 1 di Asia dengan indeks korupsi 8.3 dari 10. (Link)

5. Reformasi Pendidikan

Pendidikan merupakan kegiatan yang sangat penting sesuai dengan tujuan negara yakni “mencerdaskan kehidupan bangsa“. Dan apakah seluruh rakyat yang berhak mendapat pendidikan sudah cerdas? Kita sudah tahu bahwa anggaran terbesar APBN kita adalah pendidikan. Sejak 2003, UU 20/2003 telah mewajibkan pemerintah wajib menganggarkan 20% anggaran pendidikan. Namun, selama 5 tahun, pemerintah tidak pernah menjalankan perintah UU 20/2003 dan baru menjalankan perintah UU  tersebut setelah masyarakat berhasil mengugat pemerintah SBY-JK ke MK [ingat!! : setelah digugat]. Sistem pendidikan masih jauh dari harapan. Siswa-siswi cenderung belajar hanya untuk lulus dari UN. Dan guru-guru pun mulai berubah fungsi dari pendidik menjadi pengajar semata. Meskipun negara menganggarkan dana yang besar untuk operasional sekolah, tidak sedikit pihak sekolah menjadi “pendidik korup” dengan menarik keuntungan dari penjualan seragam atau buku yang diwajibkan kepada muridnya. Selain itu, ketimpangan fasilitas antara kota dan desa masih belum tersentuh secara memadai. Anggaran besar cenderung tersedot di birokrasi dan acara-acara tidak penting. Silahkan cek saja laporan BPK. Selalu “no disclaimer” dan miliaran rupiah digunakan untuk kegiatan entah apa. Dan terakhir ‘Tolak Privatisasi Pendidikan yang telah dituangkan melalui UU BHP” yang mengindikasikan bahwa hanya 20% rakyat miskin yang mendapat hak mengenyam perguruan tinggi (padahal angka kemiskinan umum mencapai 40-50% penduduk).

Karena sudah cukup panjang, dari 6 s/d 10 hanya poin-poin saja tanpa penjelasan.

6. Reformasi HAM. Tindak para pelaku kejahatan hak asasi manusia dan penculikan 1997-1998. Para kader/jenderal yang dibentuk oleh rezim Soeharto tidak boleh memegang jabatan strategis (lembaga tinggi negara seperti KY, MA, BPK, atau menteri, gubernur). Nyatakan bahwa pembunuhan lebih dari 1/2 juta simpatisan (bukan kader) PKI  periode 1965 – 1970-an adalah kejahatan kemanusiaan.

7. Reformasi BUMN. Ambil kembali Indosat, Telkom dan aset-aset negara strategis. Lakukan nasionalisasi serta restrukturisasi BUMN sektor strategis dengan membangun sistem efesien, efektif dan transparan.

8. Reformasi Agragria dan Kelautan

9. Reformasi Tenaga Kerja. Mendirikan pusat pelatihan terpadu untuk melatih keterampilan dan keahlian para penganggur yang tidak mengenyam pendidikan yang memadai.

10. Reformasi SDA. Dilarang mengekspor semua jenis kekayaan alam lebih dari 30% produksi.

*********************

Selain 10 agenda tersebut, terdapat agenda memajukan kebudayaan Indonesia dengan senantiasa mendorong (memberi contoh) berpakaian, berbahasa, bergaya ala Indonesia seperti pengunaan Batik (bukan Jas), bahasa Indonesia, produk-produk dalam negeri. Setidak-tidaknya, agenda 1-5 merupakan agenda perubahan yang mendasar. Dan saya akan memantau selama 1 bulan kedepan, apakah para capres/cawapres memperhatikan isu-isu ini. Jika tidak, maka saya merasa keliru untuk memberi kepercayaan suara saya kepada mereka.

Bagi saya, memilih pemimpin bukan hanya semata-mata kepribadian atau karismatik pencitraan yang sering ia tampilkan. Tapi, seberapa besar komitmennya untuk membela dan memperjuangkan ketidakadilan kebijakan dan sistem yang selama ini merugikan kehidupan rakyat agar masyarakat Indonesia hidup sejahtera, adil dan makmur. Masih terlalu dini (dan aneh), jika sebelum melihat visi-misi + agenda + komitmen secara utuh, dengan membabi-buta seseorang langsung menjatuhkan pilihan untuk mendukung salah satu dari 3 pasangan capres.

Ayo, pilihlah “barang” yang berkualitas dengan menanyakan kepada “penjual” kualitas+garansi+sumber bahan dan pembuatnya. Jangan membeli barang, karena tampilan (packaging)-nya tampak bagus. Atau  hanya menampilkan salah satu sisi stempel garansi yang kelihatan bagus, namun di sisi lainnya sudah cacat/robek.

Salam Perubahan, 6 Juni 2009
ech-nusantaraku

36 Komentar leave one →
  1. ocan permalink
    Juni 8, 2009 10:19 AM

    dipilih-dipilih-dipilih, satu lagi.., hayo dipilih…kayak obral aja…

  2. Juni 8, 2009 11:46 AM

    saya kayake tetep milih tapi memilih tidaks esuai partai yang saya contreng kemaren, soalnys ssssstttttt partai saya yang kemaren malu-maluin……ga konsisten …….. ternyata mukanya ketauan alias cari aman to hahahahaha…

    ya saya milih Pemimpin yang ngambil keputusan dengan cepat dan Tepat intinya Pemimpin sekarang dibutuhkan seperti Manager Perusahaan…… Berani ngambil resiko dan bukan peragu

  3. ismail permalink
    Juni 8, 2009 1:29 PM

    wah mulai ada bau2 kampanye nih..hehehe

    kalau dihitung, berapa kalikah anda dapat berpikir dengan cepat dan tepat..
    paling juga cuma bisa dilakukan saat anda mau melewati lintasan lampu merah saja…

    kalau berpikir untuk kepentingan banyak orang dengan stakeholder yang banyak dapatkah kita berpikir dengan cepat dan tepat?

    dengan cepat mungkin iya, tapi apakah keputusan tersebut tepat?
    belum tentu kan…
    menurut saya untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan kepentingan banyak orang diperlukan banyak variabel yang perlu diperhitungkan…
    saya setuju dengan pendapat bli ketut…
    kriteria pertama seorang pemimpin yang pertama adalah moral.

  4. Juni 8, 2009 8:35 PM

    kayaknya candidat presiden kita ngak ada yang oke deh , SBY jelek , Mega apalagi , jk ? diragukan

    yeadhi

  5. defrimardinsyah permalink
    Juni 9, 2009 4:34 AM

    Membaca tulisan diblog ini selalu menjadi inspiratif bagi bangsa dalam melangkah kedepan…. tentu anda mengeluarkan effort yang luar biasa untuk menulisnya.. dan tentu pemilik blog ini memiliki kemampuan menulis yang sangat baik…

    teruskan….. nusantara…..
    salam Indonesia

  6. jaka borneo permalink
    Juni 9, 2009 6:49 AM

    SAMPAI KAPAN PUN INDONESIA TIDAK AKAN BANGKIT DARI KE TERPURUKAN SELAMA HUKUM TIDAK DI TEGAK KAN,COBA KITA LIHAT NEGARA2 YANG MENEGAK KAN HUKUM BOLEH DI KATAKAN NEGARA NYA MAKMUR AMAN DAN SENTOSA.INGAT !!! SEKALI LG SAYA KATAKAN HUKUM HARUS DI TEGAK KAN KALAU INGIN MAJU.

  7. HAPAR permalink
    Juni 9, 2009 7:56 PM

    Gw salut sama prabowo yang mengusung Penghapusan UU Tenaga Kerja Kontrak dan Outsourching. demi rasa keadilan UU tsb melukai hati rakyat…. orang dapat mudahnya di pecat serta hak2 yang selama dia bekerja tidak pernah dia nikmati…. selamat berjuang Mega-pro… sukses selalu…

  8. Juni 10, 2009 2:50 AM

    Pasca reformasi, kelompok orbais senantiasa mengkambinghitamkan demokrasi di Indonesia. Saya sebagai salah seorang anak manusia yang ikut turun ke jalan pada demonstrasi yang bersejarah tersebut, prihatin karena banyaknya warga yang sebagian besar tidak mengalami proses reformasi tersebut menjadi emoh dengan politik dan mengagung-agungkan golput. Padahal kita tahu bahwa golput pada masa orde lama dan orde baru adalah berbeda dengan golput pada era reformasi.

    Di era reformasi, kita hanya dibumbui 3 menu yang suka atau tidak suka, itulah yang harus disantap. Sebaliknya, pada era reformasi ini, pilihan itu sebenarnya sudah banyak. Akibat black campaign terhadap politik dan politikus, masyarakat seakan mengaminkan kembalinya ke sistem 3 partai dengan alasan efisiensi. Pileg 2009 menandai awal kebangkitan neo-orbais di mana partai yang tersisa di parlemen tinggal 9 partai saja.

    Penumpasan korupsi memang penting, tetapi demokrasi jauh lebih penting karena dengan demokrasi masyarakat dapat mengontrol sekurang-kurangnya menyempitkan ruang gerak para koruptor. Para koruptor harus mencari strategi yang lihai agar korupsi yang mereka lakukan tidak kelihatan nyata. Artinya, meski korupsi tidak terhapuskan, sekurang-kurangnya tidak semudah era lampau.

    Mencari pemimpin ideal adalah sukar, apalagi dengan sistem politik yang sudah mengarah ke neo-orbais dengan pilihan pemimpin yang makin sedikit. Namun, sejelek-jeleknya pemimpin yang terlahir dari demokrasi masih lebih mendingan daripada yang tidak terpilih demokratis.

    Pasangan pilpres 2004-2009 yang terpilih melalui “sidang rakyat” sedikit lebih baik daripada 1999-2004 yang terpilih melalui “sidang parlemen” meski kita akui masih memiliki banyak catatan-catatan buruk yakni misalnya terlampau banyak aktivitas populis untuk menipu rakyat. Pasangan yang terpilih pada 2004 tersebut juga kurang kompak karena terlahir dari dagang sapi.

    Pilpres 2009 ini menurut saya dari segi calon yang ditampilkan menawarkan alternatif dua pasangan pilpres yang makin mendekatkan visi-misinya, meskipun seperti yang digembor-gemborkan incumbent yang kedekatan visinya dengan cawapresnya masih dipertanyakan berpeluang besar untuk kembali menang, tetapi seandainya pelaksanaan pilpres lebih baik daripada pileg yang lalu, peluang untuk melakukan perubahan demi terpilihnya pasangan pilpres yang lebih solid kedekatan visinya masih lebih besar. Itu seandainya, kaum pesimistis mau berperan untuk menciptakan Indonesia yang lebih baik.

    Tentu mencapai kejayaan Indonesia tidak mudah, tetapi jika setiap periode kita melakukan perubahan untuk memilih yang lebih baik, secara perlahan kejayaan itu akan terwujud meski lama. Tetapi jika perubahan tidak ada, selamanya bangsa ini akan terbelakang.

    Satu yang paling penting:
    1. Jaga demokrasi, jangan sampai suatu saat kelak, anak cucu kita akan mengalami kepahitan otoritarian.
    2. Mari bangun sikap memilih yang rasional, yang tidak tergantung kepada figur dan alasan-alasan emosional.
    3. Jaga agar sistem beroposisi terjamin, sosialisasikan ke lingkungan anda bahwa oposisi itu perlu agar penguasa tidak over control.
    4. Jangan terpengaruh simbol-simbol dan sejarah masa lalu. Manusia senantiasa berubah. Demikian pula partai politik, lembaga, institusi. Suatu partai yang korup di masa lalu, mungkin bisa berubah bersih. Suatu institusi yang bersih di masa lalu, mungkin bisa berubah kotor. Dan sebagainya.
    5. Berpartisipasilah. Jika tidak ditemukan yang lebih baik, carilah yang keburukan paling sedikit. Jika memang betul-betul sudah tidak ada pilihan lagi, barulah tidak memilih, karena tidak memilih juga suatu pilihan. Tetapi, jangan tidak memilih sekedar ikut-ikutan trend.

    • Juni 19, 2009 1:06 PM

      Terima kasih atas masukannya.
      Saya setuju atas 5 hal yang Mas kemukan baik dari menjaga Demokrasi kuat pada rakyat dnegan dengan sistem koalisi-oposisi di parlemen, rasionalitas pemilih, manusia selalu berubah (asal mau mengakui dosa politik masa lalu.. sejarah tetap sejarah), berpartisipasi dengan bargaining, jika bargaining kita tidak mau diwujudkan, maka barulah tidak memilih, karena tidak memilih juga sua.tu pilihan

  9. Juni 14, 2009 12:41 PM

    Siapapun presdennya ingat dengan janji yang disampaikan pada masyarkat Indonesi. Ingat pak bu,kepemempinan mu akan dipertanggung jwabkan di Akhirat kelak

  10. Juni 19, 2009 1:50 AM

    Realitas politik di Indonesia harus disikapi dengan bijak. Memilih atau tidak, salah satu dari 3 pasang capres / cawapres tersebut pasti akan menang, dengan suara minim sekalipun. Disukai atau tidak, secara resmi pasangan tersebut akan menjadi presiden RI, presiden semua warga negara RI. Selama seseorang menjadi WNI, dia wajib menaati konstitusi yang berlaku di Indonesia, termasuk menerima sang presiden tersebut.

    Saya cukup takjub bahwa penulis blog ini, dengan serangkaian fakta, ternyata seorang golput. Saya anggap blog ini suatu usaha yang bertanggungjawab demi menyampaikan kebenaran kepada publik. Ternyata hal tersebut paradoks dengan kenyataan, yaitu penulis blog ini tidak bertanggungjawab untuk memilih partai atau pemimpin bangsa, dengan alasan: tidak ada yang cocok. Saya jadi ingat pepatah: tong kosong bunyinya nyaring. Talk is cheap, No Action Talk Only.

    Sepertinya penulis blog ini perlu fakta dan pencerahan baru, yaitu memilih bukan lagi hak tapi kewajiban. Meluruskan yang benar itu bukan lagi hak, tapi kewajiban setiap WN. Bila tidak mampu mengajukan diri atau berpartisipasi secara langsung, yang paling bisa dilakukan adalah memilih terbaik dari yang terburuk. Tidak memilih sama saja memberi cek kosong untuk siapapun yang menang. Bukankah segala fakta di blog ini sia-sia belaka, bila akhirnya tuyul pun bisa menjadi presiden.

    Bukan saatnya menjadi pengamat yang bermain di luar kotak. Apakah dengan tidak memilih maka persoalan di atas menjadi selesai dengan sendirinya?Aneh bin ajaib. Semoga menjadi perhatian setiap pihak. Jangan NATO ya.

    • Juni 19, 2009 1:28 PM

      Terima kasih atas masukannya.
      Sebagai informasi Mas Oguds. Pileg April 2009 kemarin mungkin Mas Oguds diberikan hak untuk memilih. Saya sebagai orang perantauan dari daerah seberang, tidak memiliki terdaftar dalam DPPP (final DPT) karena tidak memiliki KTP setempat. Dengan idealis saya, saya tidak mungkin mau pulang ke daerah saya terlebih dahulu hanya untuk mengambil formulir A5 hanya untuk mencoblos salah satu partai yang saya tidak kenal. Dan kebetulan, saya tidak memiliki akomodasi yang sangat cukup untuk PP dari Jawa ke pulau seberang hanya untuk itu.
      Untuk Pilpres ini, justru sebagai pemilih yang harus bertanggungjawab, kita semestinya menjadi pemilih yang bermartabat, bukan pemilih yang inferior. Seolah-olah tidak ada bargaining, sehingga menjadi rakyat inferior yang tidak bisa menentukan masa depan bangsa dengan aspirasi. Jika tidak ada aspirasi dari “bawah ke atas” dalam sistem pemilihan saat ini yang masih dari “atas ke bawah”. Semestinya, tim sukses para Capres-cawapres setidaknya mengaplikasi hal-hal krusial yang menjadi agenda reformasi. 10 hal ini sudah saya sampaikan setidaknya pada 3 pihak capres-cawapres ini, yakni tim Prabowo, Anas Urbaningrum dan Jusuf Kalla.
      Namun, Andai saja semua aspirasi ini tidak ditanggapi terlebih hal-hal krusial, maka sudah saya katakan mereka semua sama (tidak memilih atau memilih semuanya) sama saja. Tidak ada perubahan berarti yang akan dibawa.
      ************
      Bolehkah saya tahu, pasal berapa dalam UUD 1945 atau UU Pilpres 2009 yang mengatakan “ memilih bukan lagi hak tapi kewajiban WN“, sehingga paradigma tidak memilih juga merupakan pilihan menjadi bentuk pelanggaran UU?
      Terima kasih.

    • Agus Sulaiman permalink
      Juni 30, 2009 1:04 AM

      Saya sepakat mas Oguds….. “Meluruskan yang benar itu bukan lagi hak, tapi kewajiban setiap WN. Bila tidak mampu mengajukan diri atau berpartisipasi secara langsung, yang paling bisa dilakukan adalah memilih yang terbaik dari yang terburuk”
      Saya lihat Penulis blog ini cukup piawai dlm penguraian “kebutuhannya”. Namun sangat-sangat disayangkan kalau sampe dia golput.
      Sayapun jadi heran penulis blog ini ternyata juga tidak punya KTP, jangan2 dia penduduk gak jelas yg mengaku anak perantauan dari negeri seberang atau mungkin malah belum cukup umurnya. Kalaulah memang dia anak negeri ini tentu seharusnya dia lebih berani menonjolkan dirinya ketimbang bersembunyi, bukan pula membuat tabir-tabir yg berlapis seakan pribadi yg memiliki rahasia super.
      Saya kira pendapat Mas Oguds tidak bernada bermusuhan, bahkan banyak mengandung pemahaman dan pendalaman secara nurani. Namun sangat disayangkan justru ditanggapi dengan “tantangan” yg sangat realistis.
      kalimat “Bolehkah saya tahu, pasal berapa dalam UUD 1945 atau UU Pilpres 2009 yang mengatakan “ memilih bukan lagi hak tapi kewajiban WN“, sehingga paradigma tidak memilih juga merupakan pilihan menjadi bentuk pelanggaran UU?” seharusnya tidak terlontar dari seorang blogger yg piawai, disini justru menunjukkan sikap yg kurang dewasa.
      “Lebih baik dipimpin oleh seorang pemimpin yg dzalim daripada tidak punya pemimpin sama sekali” artinya tetap ada yg terbaik dari yang terburuk.

    • Juni 30, 2009 7:49 PM

      Saudara Agus Sulaiman yang baik,
      Mungkin saudara kurang cermat membaca balasan komentar saya “karena tidak memiliki KTP setempat”.
      Saya kuliah di Jawa Barat (tempat saat ini saya berdomisili), sedangkan KTP saya di daerah. Bukankah tidak boleh memiliki dua KTP?
      Saya maklumin, karena mungkin saudara tidak cermat membaca komentar saya.
      Tulisan ini saya tulis sebagai bentuk bargaining politik, agar kita melangkah jauh ke depan sebagai rakyat, sebagai pemilih yang bermartabat, bukan pemilih inferior. Hanya memilih tanpa berusaha memberi masukan perubahan.
      Apakah buruk kalau bargaining kita untuk meminta pemimpin kita menegakkan keadilan?
      Apakah buruk kalua kita meminta pemimpin kita meninggalkan conflict interest di pemerintahan dan partai?
      Apakah buruk kalau kita meminta menghapus utang najis?
      Jika hal-hal baik tidak diperjuangkan dan bahkan tidak didengar, sudah bermartabatkah diri kita? Sudah bertanggungjawabkah kita untuk perubahan?
      Itu saya pernah tulis di Jadilah Rakyat Bermartabat, Bukan Pemillih Inferior
      Maaf, saya sendiri tidak setuju “fatwa haram golput”.

  11. Juni 20, 2009 12:08 AM

    Kita tidak dapat menjamin bahwa terpilihnya salah satu calon walaupun dengan golputer yang sedikit akan membuat Indonesia jadi lebih baik. Yang menjamin keadaan semakin baik dan tidak ada kerusuhan adalah pilihan kebijakan yang tepat, bukan banyak atau sedikitnya suara.

    Misalkan terpilihlah seorang presiden dengan suara golput tinggi. Namun presiden tersebut punya kebijakan yang tepat. Saya yakin keadaan akan semakin baik. Begitu pula sebaliknya, golput rendah namun kebijakan yang diterapkan salah maka keadaan Indonesia akan semakin buruk.

    Karena itu, kampanye yang baik bukanlah pendidikan politik yang baik bukanlah mendidik masyarakat agar tidak golput, tapi didiklah masyarakat kebijakan apa yang baik bagi Indonesia. Dengan itu, masyarakat akan memilih mana pemimpin terbaik untuk mereka. Dan keadaan Indonesia insyaAllah akan menjadi lebih baik.

  12. Juni 21, 2009 5:22 PM

    “5. Berpartisipasilah. Jika tidak ditemukan yang lebih baik, carilah yang keburukan paling sedikit. Jika memang betul-betul sudah tidak ada pilihan lagi, barulah tidak memilih, karena tidak memilih juga suatu pilihan. Tetapi, jangan tidak memilih sekedar ikut-ikutan trend.”

    Bagaimana kalo mas ech menulis calon presiden lainnya? tulisan diatas ini memberi ide jalan melihat sebelum memilih atau tidak nantinya. jadi bisa direnungkan keburukan siapa yang palng sedikit, terima kasih…tulisan-tulisan anda banyak menginspirasi…

    • Juni 21, 2009 6:08 PM

      Hah…. saya belum cukup umur. UU Pilpres 2004 dan 2008 mensyaratkan usia minimun seorang capresa adalah 35 tahun.
      Sedangkan usia saya belum genap 3 windu.
      Trims.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: