Skip to content

Anda adalah Menteri Negara, bukan Menteri Partai!

Juni 2, 2009

Dari 34 Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, 12 diantaranya menjadi Tim Kampanye Nasional pasangan capres dan cawapres. Artinya lebih dari 1/3 menteri pemerintahan SBY-JK ikut dalam kampanye kepentingan partai/golongan tertentu. Sebelumnya, pada Pileg April silam, mereka ikut juga terlibat dalam kampanye partai. Mereka adalah:

  1. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Suryadharma Ali
  2. Menteri Kehutanan MS Kaban
  3. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Meutia Hatta
  4. Mensesneg Hatta Radjasa
  5. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik
  6. Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Taufik Effendi
  7. Menteri Kelautan dan Perikanan Freddy Numberi
  8. Menteri Negara Pembangunan Desa Tertinggal Lukman Edi
  9. Menko Kesra Abdurizal Bakrie
  10. Menteri Hukum dan HAM Andi Mattalata
  11. Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta
  12. Menperin Fahmi Idris

Menteri 1-8 (hijau) adalah tim kampanye untuk SBY-Boediono dan  menteri 9-12 (orange tua) adalah tim kampanye untuk JK-Win. [kompas]

Meskipun dalam UU 10/2008 tentang Pileg dan UU 42/2008 tentang Pilpres membolehkan menteri  ikut dalam kampanye partai asal melepas fasilitas kementerian, namun harus kita telaah lebih dalam kepatutan moral. Benarkah tugas seorang menteri begitu simple? Apa sih tugas seorang menteri?

**************

Menurut UUD 1945, menteri adalah pembantu Presiden dalam melaksanakan tugas untuk mewujudkan tujuan negara yakni  untuk  melindungi  segenap  bangsa Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia,  memajukan kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  dan  ikut melaksanakan  ketertiban  dunia  yang  berdasarkan  kemerdekaan, perdamaian  abadi,  dan  keadilan  sosial. Jelas, bahwa tanggung jawab terbesar seorang Presiden, Wakil Presiden dan Menteri adalah melaksanakan tugas negara semaksimal mungkin.

Menurut UU 39/2008 tentang Kementerian  Negara, seorang menteri bertugas  untuk menyelenggarakan urusan  tertentu  dalam  pemerintahan  untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Sekali lagi, tugas seorang menteri adalah melaksanakan tugas negara. Menerima amanah melalui sumpah mengabdi diri untuk mengemban tugas negara merupakan sumpah yang harus dicamkan, layaknya seperti tentara, KPK, MA, BPK atau KY. Dan memang seorang penting digaji karena posisinya untuk mengabdi untuk negeri. Dan bila seorang menteri telah menjalankan tugasnya dengan baik (paramaternya sesuai janji kampanye capres/cawapres), maka menteri tersebut berhak mendapat “kompensasi” atau “reward”. Timbul pertanyaan : sudahkah para menteri yang ikut dalam kampanye tersebut benar-benar melaksanakan tugasnya sesuai dengan Janji “bos”-nya yakni Presiden/Wapres?

Kita dapat menilai secara jelas dalam  RPJM 2005 yang merupakan janji kampanye pasangan SBY-JK di pilpres 2004 yang dituangkan dalam Peraturan Presiden No.7 Tahun 2005, maka kita dapat melihat janji-janji yang dilontarkan SBY-JK dalam pilpres 2004 gagal [Fakta 1, Fakta 2]. Dari paramater tersebut, jelas bahwa semestinya para menteri mencurahkan seluruh perhatiannya pada tugas, menciptakan inovasi yang kreatif, serta meningkatkan diplomasi-diplomasi yang handal. Ingat, mereka bertugas bagi 230 juta penduduk. Bukan hanya 10 atau 1000 orang saja. Jelas tugas menteri tidaklah mudah. Jika tidak mudah, mengapa para menteri dengan enteng menghabiskan waktu yang banyak di partai (konsolidasi dan tim pemenangan kampanye)? Mengapa menghabiskan waktunya untuk kepentingan satu kelompok?

Seorang menteri hendaknya bermental ” setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, saya adalah menteri. Saya memiliki tugas dan amanah untuk mewujudkan tujuan negara. Disaat di istana, saya adalah menteri. Disaat saya di perjalanan saya adalah menteri. Disaat saya dirumah, saya juga adalah menteri“, cukup itu saja. Menteri bukanlah jabatan semata, tapi menteri adalah pengabdian. Jika saja mental para menteri seperti ini, maka bukanlah mustahil bahwa bangsa Indonesia bisa bangkit dari keterburukan ekonomi, sumber daya, teknologi, korupsi dan kriminalitas.

**************

Saya harap, kedepan UU Pileg dan UU Pilpres tidak memperbolehkan para menteri dan pejabat negara ikut berkampanye dalam bentuk apa-pun. Karena satu-satunya tugas menteri adalah untuk mewujudkan tujuan negara,l bukan tujuan partai ataupun pasangan capres/cawapres. Selain itu, saya meminta agar para capres/cawapres yang menang dalam pemilu 2009 ini harus melepas jabatan strategis di partai. Presiden dan Wakil Presiden tidak boleh memegang jabatan Ketua Umum,  Ketua Dewan Pembina ataupun Sekjen Partai. Presidan dan Wakil Presiden harus fokus melaksanakan tugas negara karena mereka dipilih untuk menjalankan tugas negara, bukan untuk memikirkan ataupun menjalankan tujuan partai. Presiden dan Wakil Presiden harus fokus. Begitu juga para menterinya. Para menteri dari kader partai harus melepas jabatannya di struktur organisasi partai yang strategis untuk menghindari konflik kepentingan serta ambiguistas kepemimpinan.

Selama  ini  terbukti bahwa banyak  anggota  penyelenggara negara  (eksekutif, legislatif)  memiliki  jabatan rangkap,  baik secara sah karena  ada  peraturan  maupun  ilegal secara sembunyi-sembunyi.  Beberapa anggota  DPR  tercantum dalam daftar suatu perusahaan ataupun jabatan-jabatan lain, baik jabatan swasta maupun jabatan dalam pemerintahan. Padahal sangat jelas bahwa tugas utama mereka adalah rakyat dan rakyat. Bukan rakyat dan perusahaan. Inilah amanah yang sering dilanggar oleh para pemimpin kita dikarenakan peraturan yang amburadul.

Dan bukan rahasia lagi bahwa ada menteri  yang mendapat  jabatan  rangkap  dengan  duduk  sebagai  komisaris perusahaan negara, dan dari jabatan rangkap tersebut mendapat pula  upah  rangkap. Secara garis besar, jabatan  dan upah  rangkap merupakan bentuk pengambilan hak orang lain karena mengambil kesempatan orang lain untuk mendapat jabatan dan penghasilan yang semestinya sebagai full time worker. Menteri seharusnya full time, 24 hours serves to this country. Tentunya, mereka tidak memiliki jabatan politik di struktur organisasi partai dimana membutuhkan pemikiran ia dalam partai. Jika ingin diangkat menjadi menteri, maka seorang kader partai harus memilih “ PARTAI ATAU NEGARA“? Jika tidak bisa melepaskan jabatan partai, buang saja jabatan menteri Anda.

Hanya ada satu keteguhan mental seorang Presiden, Wakil Presiden ataupun menteri yakni ‘HANYA LOYAL PADA NEGARA”. Tidak boleh loyalitas ganda. Menteri harus loyal pada rakyat, bangsa dan negara bukan perusahaan ataupun partai politik. Begitu juga semesitnya seorang Juru Bicara Kepresidenan. Dalam hal ini, Jubir Andi Mallarangeng yang harusnya menjadi alat negara, namun dalam banyak kesempatan telah menjadi alat partai. Ia harusnya  netral dalam posisi sebagai juru bicara presiden. Apakah Andi Mallarangeng lupa jabatannya sebagai Juru Bicara seorang Kepala Negara dan Pemerintahan? Apakah Andi Mallarangeng lupa bahwa tugas Jubir adalah untuk menyampaikan berbagai komentar resmi yang mengatasnamakan Presiden?. Ingat, Anda-Anda adalah pejabat negara, menteri Negara, bukan menteri Partai!

Saatnya rakyat harus bicara dan sekaligus mendesak para pemimpin melakukan perubahan. Jangan hanya mendukung calon pemimpin secara membabi-buta tanpa memberi solusi yang berarti. Mari bangkit, jadikan Indonesia yang bermartabat denagn sistem pemerintahan yang efisien dan bertanggungjawab.

Selamat Hari Kelahiran Pancasila : 1 Juni 1945 – 1 Juni 2009

Salam Perubahan,
ech-nusantaraku, 2 Juni 2009

Iklan
12 Komentar leave one →
  1. Juni 2, 2009 6:42 AM

    *setuju sambil ngangguk-ngangguk*

    Bentuk tanggung jawab itu harus bisa dijabarkan secara spesifik dan sedetail mungkin dalam bentuk undang2/peraturan, berikut sangsi pelanggaran.

    Mungkin, hampir tak ada pejabat yang siap duduk menjabat karena niat mengabdi, atau kalaupun ada niat untuk itu, mungkin tak ada yang berhasil menjaga niat itu.
    Yang ada (mungkin lagi) adalah niat berkarir, layaknya seorang karyawan yang menunggu gaji, pekerjaan hari ini selesai, bisa nyambi pekerjaan sampingan.

    Tidak bisa hanya berharap dari moral, karena moral sangat mudah dipengaruhi kepentingan, tidak ada tolok ukur, dan bersifat normatif. Dan, ada lagi masalahnya, mungkin ini masalah yang lebih besar, yaitu bagaimana menegakkan peraturan itu (kalau peraturan detail ttg pejabat negara tadi bisa ditetapkan).

    Hmmm…., benang kusut sodara-sodara….
    Tapi harus bisa, setojo? setojoooo…..

    ZonS
    Biar Nggak Punya Rumah Yang Penting Bisa Facebook!

  2. Juni 2, 2009 6:54 AM

    wah…….. bener tuh Menteri harus loyal pada rakyat, jangan cuman tonk KOSONK nyaring BUNYI nya aja……………..

  3. Juni 2, 2009 7:44 AM

    Mungkin mereka berpegang kepada prinsip bahwa “menteri itu pembantu presiden” sehingga saat presidennya mo nyaPres maka sang menteri siap “membantunya”…. maksudnya biar jadi menteri lagiiii … (tapi ade juga menteri yang berprinsip “pembantu wapres” 🙂 … )

  4. callighan permalink
    Juni 2, 2009 12:23 PM

    Undang-Undang tersebut dibuat oleh DPR hasil pemilu yang lalu.
    Kan’ mereka tahu kalau ada kader mereka yang menjabat menteri. Nah, itu sudah mereka antisipasi dengan membolehkan menteri untuk berkampanye.

  5. Juni 2, 2009 12:48 PM

    Kenapa Menteri ikutan jadi tim sukses PEMILU…tentu agar mereka terpilih lagi mejadi menteri….atau siapa tahu jabatan mereka naik atau gaji mereka juga ikutan naik…
    begitu lho…

  6. Juni 2, 2009 8:53 PM

    Berarti Presiden dan Wakil Presiden juga gak boleh kampanye dong Om…
    Anda Bekerja untuk RAKYAT..bukan untuk PARTAI….
    Betul gak??

    http://sendit.wordpress.com

  7. swanggie permalink
    Juni 3, 2009 5:51 AM

    itulah kelakuan2 buruk elit2 di indonesia yg masih suka dipelihara. kalo menurut gw jika sementara ini presiden/wapres ikut serta dlm pemilu harusnya jabatannya mereka diletakkan di tunjuk caretaker yg bertujuan melaksanakan pemerintahan sblm terpilihnya pres/wapres. utk menghindari kecurangan2 atau sikap tidak fair, karena di indonesia ini kita tidak mengenal sportifitas. coba lihat kabupaten/provinsi/kota yg masa jabatan bup/gub/walikotanya habis langsung ditunjuk caretaker utk mengambil alih pemerintahan dan biar jalannya pilkada bisa fair dan sportif, itu pun masih banyak permainan2 dari caretaker, apalagi dibiarkan begitu aja tanpa pembatasan. cape mikirin bangsa indonesia, kelakuan busuk dan burung dipelihara, tapi kalo diejek2 sama malaysia malah ngambek! gak mau ngaca dan memperbaiki diri!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  8. swanggie permalink
    Juni 3, 2009 6:11 AM

    Gubernur juga sekarang kan begitu juga, bukannya gubernur mengabdi kepada rakyat tapi kepada partai!!!! ini artinya indonesia sudah memasuki jaman jahilliyah di Arab dulu, antara yg hak dan yg haram sudah tidak jelas lagi!!!!!!!! tunggu kiamat saja, tunggu hancurnya indonesia!!!!

  9. Juni 3, 2009 10:09 AM

    susah mas…… mencari pemimpin yang memang buat rakyat

  10. Juni 3, 2009 3:05 PM

    dan apakah mereka juga “tidak memakai” baju menterinya saat kampanye, menggunakan pengaruhnya???

    sungguh memalukan!!! menteri menteri yang memalukan!!
    yang lebih memalukan adalah partai partainya, yang masih menggunakan uang negara untuk tersu membohongi rakyatnya..
    dan yang lebih bodoh lagi adalah yang telah memilih partainya..

    sungguh.. speechless!!

  11. Juni 4, 2009 1:22 PM

    Catatan yang membuka mata.

    Salam, EKA

  12. Juni 8, 2009 6:04 AM

    saya juga setuju, apakah mereka tidak ingat akan penyebab megara kita terjajah, apakah mereka lupa akan semboyan negara kita, mungkin mereka belum mendapatkan pelajaran sejarah tentang perjuangan bangsa Indonesia. SEMOGA INDONESIA BISA BERJAYA (Enta kapan?) dan semoga bukan angan-angan.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: