Lanjut ke konten

Inilah Daftar Capres-Cawapres 2009 Penerima Dana Korupsi DKP

Mei 16, 2009

Pendahuluan

Deklarasi Capres-Cawapres telah dilakukan oleh tiga pasangan kandidat yakni JK-Wiranto, SBY-Boediono, dan Mega-Prabowo. Hiruk pikuk telah mewarnai pencalonan ketiga pasangan kandidat dalam pilpres Juli 2009 mendatang.  Namun, masyarakat tampaknya lupa pada perjalanan sejarah bangsa ini dua tahun silam. Ya.. bahkan kurang dari 2 tahun yakni kasus korupsi dana non-budgeter DKP – Departemen Kelautan dan Perikanan RI.

Dana non-budgeter adalah anggaran ad-hoc yang dikumpulkan dan/atau digunakan oleh pemerintah/negara untuk keperluan keadaan mendesak (force majoure) karen APBN tidak dapat memenuhi kebutuhan departemen. Anggaran ini tidak masuk dalam rancangan APBN yang diajukan pemerintah ke DPR.  Kasus yang umum terjadi pada masa lalu dari anggaran non-budgeter adalah dana yang digunakan untuk bencana alam, bencana sosial, ataupun bencana ekonomi (krisis ekonomi), serta program-program departemen yang sangat mendesak. Kondisi ini “memaksa” menteri untuk memutuskan kebijakan mengumpulkan dana salah satunya dengan menerbtikan rekening pribadi atas nama jabatan institusi yang lebih dikenal sebagai rekening liar.

Rekening liar inilah yang menjadi biang korupsi pejabat tinggi di negeri ini. Ratusan rekening liar berkeliaran di departemen pemerintah. Selain dari non-budgeter, dana rekening liar juga diperoleh dari sisa anggaran. Setidaknya pada tanggal 28 Januari 2009 saja, tercatat minimal ada 260 rekening liar di 7 departemen kementrian pemerintahan SBY-JK yang berpotensi terjadi penyalahgunaan dana rakyat. Ketujuh lembaga tersebut adalah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Mahkamah Agung, Departemen Pertanian, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Departemen Dalam Negeri, Departemen Sosial, serta BP Migas. Total nilai dari 260 rekening liar adalah Rp 314,223 miliar dan US$ 11,024 juta (sumber).

Sesuai dengan landasan hukum dan moralitas, maka penggunaan anggaran non-budgeter haruslah sangat selektif dan  untuk kebutuhan mendesak bagi kepentingan bangsa dan negara. Dana non-budgeter sama sekali tidak boleh digunakan oleh siapapun demi kepentingan pribadi/golongan/partai dan bukan pula untuk Pilpres.

Persyaratan  menjadi  calon  Presiden  dan  calon  Wakil  Presiden sesuai UU 42/2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Pasal 5 ayat C:
tidak  pernah  mengkhianati  negara,  serta  tidak  pernah  melakukan  tindak  pidana  korupsi  dan  tindak  pidana  berat  lainnya;

*******

Sekilas Kasus Korupsi Non-Budgeter DKP

Di masa pemerintah Megawati, Menteri DKP Dr. Rokhmin Dahuri menerbitkan rekening untuk menghimbun dana untuk kegiatan sosial dan membiayai program-program DKP yang tidak masuk dalam anggaran APBN. Dana tersebut dikumpulin dari pejabat eselon I, dinas-dinas DKP, perbankan hingga dari pengusaha pasir ilegal Riau-Singapura. Sebagian rinciannya seperti berikut :

  • PT Info Asia Teknologi Global Tbk Priska Emerentiana memberikan cek sebesar Rp 1,5 miliar kepada salah seorang keluarga Rokhmin Dahuri melalui Kantor BCA Cabang Senen, Jakarta.
  • Direktur Utama Bank Bukopin Glen Glenardi memberikan dana sebesar Rp 100 juta.
  • Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia Sofyan Basir memberikan dana sebesar Rp 100 juta.
  • Muhammad Fadhil Hasan, mantan staf khusus Rokhmin mengaku bahwa menerima pengumpulan uang DKP dari para pemilik kapal pengeruk pasir laut yang berasal dari Singapura.Fadhil menjelaskan, dia pernah ditelepon seorang pemilik kapal yang ditangkap bernama Peter. Dalam percakapan telepon itu, Fadhil menjelaskan dia diundang ke Singapura dan segala akomodasi disediakan oleh pemilik kapal itu dan akhirnya mendapat amplop 400.000 Singapura dollar sehingga kasus Peter dipermudah.
  • Fadil juga mengaku menerima pengumpulan uang DKP dari seorang aktivis Pupun Purwana yang memiliki perusahaan manajemen pengembangan masyarakat,
  • dan masih banyak lagi… (sumber)

Seperti disebutkan diawal bahwa pada hakikatnya dana tersebut harus dikumpulkan secara transparan, beralasan, kredidel. Dan memang sebagian besar dana tersebut telah digunakan untuk kegiatan sosial dan pembiayaian program DKP, namun Rokhmin juga menikmati dana non-budgeter dengan rincian Rp 15 juta untuk ongkos naik haji Rokhmin, barang bukti uang tunai Rp 1,323 miliar, tanah dan tambak di Lampung atas nama Pigoselpi Anas (istri Rokhmin), serta satu mobil Toyota Camry atas nama adiknya. Karena tindakan itu pula, Rokhmin Dahuri divonis 7 tahun oleh Pengadilan Tipikor pada 23 Juli 2007.

Yang paling hangat dan krusial bukanlah sosok Dahuri sebagai guru besar IPB, namun karena selama persidangan di Pengadilan Tipikor ia mengaku telah menyalurkan dana-dana tersebut kepada calon presiden 2004, tokoh-tokoh masyarakat, dan anggota DPR. Dana non-budgeter DKP ini seharusnya digunakan sepenuhnya untuk pembangunan namun disisihkan untuk membiayai kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan DKP dan bahkan untuk dana kampanye capres-cawapres pada pemilu 2004.

Rokhmin Dhuri mengaku bahwa terjadi aliran dana non-budgeter negara yang masuk ke rekening para Capres dan Cawapres 2004 yakni sebagai berikut: (disusun berdasarkan nomor urut pilpres putaran pertama) –  (sumber)

  1. Wiranto – Salahuddin Wahid : 220 juta
  2. Megawati S – Hasyim Muzadi : 280 juta
  3. Amien Rais – Siswono Yudohusodo : 400 juta
  4. Susilo Bambang Yudhoyono – Jusuf Kalla (SBY-JK) : 225 juta
  5. Hamzah Haz – Agum Gumlelar : 320 juta

Catatan : warna merah adalah mereka yang kembali mencalon diri sebagai capres-cawapres pada pilpres 2009.

Selain kelima nama capres-cawapres 2004, terdapat juga nama-nama yang disebut-sebut turut menerima uang haram seperti Freddy Numberi (Menteri Kelautan), Chofifah Indar Parawansa (Mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan), Akbar Tandjung (mantan ketua DPR), AM Fatwa (Wakil Ketua DPR), Fahri Amzah (DPR PKS), Suswano (DPR PKS), dan  Gus Dur.  [selengkapnya]

********

Reaksi Lempar Muka

Kesaksian mantan Menteri Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) Rokhmin Dahuri menyangkut aliran dana DKP kepada para capres-cawapres 2004, (pada awalnya) langsung disanggah oleh para capres maupun tim sukses masing-masing. Kubu Wiranto, SBY, Megawati, dan Hamzah Haz serentak membantah menerima dana DKP.  Namun Amien Rais yang berani secara terbuka menyatakan menerima dana DKP Rp 400 juta yang mana 200 juta diantaranya untuk iklan TV. PAN yang mengusung Amien sebagai capres 2004 mengembalikan dana tersebut melalui pengadilan. Sedangkan yang lain yakni Salahuddin Wahid secara khusus  diperkirakan menerima Rp 20 juta. Hazim Muzadi, menerima Rp 10 juta pada 2002 dan sudah diperiksa KPK. Serta Munawar Fuad Nuh, mantan anggota staf khusus Susilo Bambang Yudhoyono saat pemilihan presiden mengaku menerima dana Rp 150 juta.

Meskipun ada pengakuan terpisah, namun Mega, Wiranto, SBY, JK tidak pernah mau mengakui ini. Hingga aksi saling tantang menantang terjadi antara Amien Rais dan SBY untuk mengungkap kasus ini (sumber). Pada saat yang sama, lingkaran politik SBY berusaha mengeluarkan isu bahwa tantangan Amien Rais lebih bermotif “impeachment” politik .  Mereka yang harusnya diperiksa menjadi saksi, ternyata bermain perang mulut.  Partai-partai yang korup pun mulai mengisukan ini dan menyampaikan bahwa jika penyelidikan dan penantangan Amien Rais dilanjutkan  dan terbukti maka SBY, Amien Rais, Megawati, Wiranto dapat dipenjara. Amien Rais sendiri mengaku sudah siap untuk dipenjara (sumber). Namun, jika SBY-JK dipenjara, maka negara akan mengalami kekacauan pemerintahan.  Atas nama politik pula, kasus penegakkan hukum tidak pernah tersentuh kepada 5 capres-cawapres 2004 ini dan Rokhmin Dahuri harus dibui.

Seharusnya KPK melanjutkan kasus ini hingga tuntas seperti pengungkapan Kris Nugroho, staf pengajar pada FISIP Unair tuliskan di warta Jawa Pos :

Pengakuan Amien seharusnya menjadi senjata ampuh bagi pengadilan untuk membongkar penyalahgunaan uang negara untuk kegiatan yang tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DKP, yaitu mendukung program yang berdampak bagi peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial para nelayan.  Kesaksian mantan menteri DPK Rokhmin Dahuri di  sidang pengadilan dan pengakuan terbuka Amien Rais yang mengaku menerima aliran dana DKP seharusnya menjadi pendorong pengadilan mengusut lebih jauh bagaimana arus dana DKP diperoleh, digunakan, dan siapa saja yang menikmatinya. Begitu pula, Amien tak perlu malu, apalagi merasa frustrasi, karena hanya dirinya yang mau mengakui menerima dana tersebut. Sedang capres lain tak mau atau tutup mulut serta membantah menerima aliran dana DKP. Sebaliknya, pengakuan Amien telah memberi gambaran senyatanya tentang kebenaran aliran dana DKP yang telah disalahgunakan untuk keperluan yang tidak ada kaitannya dengan program-program DKP.

Posisi Amien yang mengaku menerima dana dapat dikatakan jauh lebih elegan daripada sikap para capres yang membantah menerima dana DKP. Para capres yang membantah menerima hanya peduli dengan politik pencitraan yang belum tentu bersih. Kian Panas Pascapublikasi nama capres penerima dana DKP dan manuver politik Amien, iklim politik nasional kian panas. Apalagi, setelah Amien ’menggigit’ SBY yang menyatakan ia juga menerima dana DKP dan bantuan dari AS selama kampanye presiden 2004. Pihak SBY pun membantah dan balik mengecam Amien karena melontarkan tuduhan yang mengarah pada fitnah. Pihak SBY bahkan mengancam memerkarakan secara hukum kalau tuduhan tersebut berlanjut. Sementara Amien siap ’membongkar’ misteri di balik aliran dana DKP tersebut. Untuk menuntaskan kebenaran aliran dana DKP, ada baiknya nama-nama capres yang disebut dalam kesaksian di pengadilan bersedia hadir.  (sumber)

********

Politik Lebih Kuat daripada Hukum

Dari 5 pasang Capres-Cawapres 2004, hanya Amien Rais yang mengakui menerima dana non-budgeter DKP dalam pilpres 2004 yang akhirnya dikembalikan. Sedangkan nama-nama pihak yang menerima dana non-budget negara seperti diungkap Dahuri yakni  pasangan pilpres SBY-JK, Mega-Hasyim, Wiranto-Gus Sholah dan Hamzah Has- Agum, tidak berkutik bahkan berusaha menenggelamkan kasus ini dengan mengulir isu “fitnah” dan “impeachment” politik.  Karena kekuatan dan kekuasaan para “bos-bos” ini, akhirnya KPK tampak disetir lalu gagallah kasus ini terungkap. Kasus penyelewangan dana yang sangat mungkin melibatkan pejabat dan tokoh penting akhirnya dapat dianulir lewat jabat tangan antara SBY-Amien Rais di Bandara Halim Perdana Kusuma pada hari Minggu, 27 Mei 2007. Dengan dalil yang mengelikan yakni “adanya upaya untuk mempolitisasi kasus korupsi dana non-budgter ke ranah politik“, maka kasus ini tidak lagi diungkap. KPK diam seribu bahasa, Amien bersama 4 capres lain hidup lega. [deletesumber, sumber]

Dan untuk membuai hati rakyat, KPK menjadikan Rokhmin Dahuri menjadi tumbal, sedangkan para penerima dana untuk rakyat seperti disebut Rokmin Dahuri dapat dengan enteng berjalan bebas dan 4 diantaranya maju sebagai Capres-Cawapres 2009 yakni SBY-Mega-JK-Wiranto. Inilah salah satu kasus penyelewengan dana departemen kelas kakap yang gagal diselidiki penegak hukum di negeri ini yang hanya memenjarakan Mantan Menteri DKP beserta stafnya.  Amien Rais yang mengaku menerima dana pun, dapat menghirup udara bebas, dan celakanya lagi, pasangan Capres lain yang harusnya menjadi tersangka kasus penyelengawan dana DKP seolah-olah tidak merasa bersalah sama sekali. Bukankah Amien Rais menerima uang haram, begitu juga capres lain, lalu mengapa kasus ini tidak diungkap? Apa karena mereka adalah penguasa sehingga mereka kebal hukum?  Lagi-lagi tampaknya hukum hanya memihak si besar, namun tidak memihak rakyat kecil. Seorang pencuri ayam saja, dipenjara berbulan-bulan, kok yang mencuri uang ratusan juta tidak tersentuh oleh polisi, jaksa dan hakim?

Mari kita semua membuka mata. Jangan tertipu dengan koar-koar mulut yang keluar dari Demokrat dan SBY yang mengklaim memerangi korupsi, tapi mengapa kasus dana non-budgeter DKP didiamkan bahkan di SPPP kan? Mengapa tidak berusaha mengungkap kasus ini? Nyatalah bahwa iklan dan kampanye hanyalah politik pencitraan. Para penguasa hanya berusaha membasmi korupsi kasus orang lain, tapi tidak untuk diri sendiri. Inikah namanya teladan yang harus kita contohi dari pemimpin dan para calon pemimpin di negeri ini? Dan ironisnya, sebagian besar masyarakat justru melindungi dan menyanjung orang-orang seperti itu, disisi lain hanya menghujat seorang bupati atau anggota dewan yang melakukan korupsi? Bukankah setiap orang yang menyalahi dana  rakyat itu sama jahatnya? Mengapa seolah-olah pemberantasan korupsi hanya berlaku bagi yang tidak berkuasa?

Mohon Camkan perjalanan sejarah ini…  Dan saya sendiri cukup miris melihat pilpres 2009 ini Indonesia masih akan memiliki salah satu diantara JK, Mega, SBY, Wiranto (berdasarkan abjad).  Ini hanya baru satu kasus “dana non-budgeter DKP”. Sedangkan sebelumnya adalah mereka-mereka bertanggungjawab atas utang yang besar karena pembayaran utang najis + penjualan saham-saham bank BPPN dan BUMN dengan harga dibawah kewajaran [selengkapnya]. Namun apa daya, proses hukum ini harus dihentikan atasn nama “politik”. Mungkin Golber -golongan bersih(golput) masih menjadi pilihan 2009 ini…..

Gerakan Bangkit untuk Tidak Mendukung Korupsisme, Neoliberalisme, dan Imperalis-Kapitalisme
Bangkit, Sadarlah dan Lawan Kebohongan.
Salam Perubahan,
16 Mei 2009, ech-nusantaraku

Silahkan klik sumber referensi data/atau dan fakta pada link bertuliskan (sumber)
Dan jika saja ada orang yang mengatakan bahwa menerima dana non-budgeter untuk Pilpres tidak menyalahin hukum, maka saya meminta mereka untuk membaca ulasan dari Komisi Hukum Nasional : Klik INI

63 Komentar leave one →
  1. Mei 18, 2009 10:50 PM

    di berita hari ini, konon harta prabowo mencapai Rp 1 T lebih, huh besarnya…

  2. Kirman permalink
    Mei 19, 2009 6:22 AM

    Enaknya gimana,siapa yg dipercaya

  3. Mei 19, 2009 6:38 AM

    kasihan si Rokhmin Dahuri jadi tumbal pesakitan

  4. YUL permalink
    Mei 19, 2009 12:35 PM

    Hari-hari ini kita memang tengah dicekoki dengan aksi akrobatik para politisi dari berbagai parpol yang disibukkan dengan pemburuan mereka terhadap kue kekuasaan. Semuanya mengatasnamakan bangsa atau rakyat, padahal setiap orang tahu jika semua itu dilakukan semata-mata demi perubahan nasib mereka sendiri, agar bisa semakin sejahtera, minimal bisa balik modal setelah kemarin jor-joran mengeluarkan biaya sampai miliaran atau pun triliunan untuk kampanye.

    Sebelum kita membahas tentang SBY dan lobi asing, maka kita harus mengetahui dahulu beberapa fakta terkait Pileg dan Pilpres 2009:

    Pertama, Pileg 2009 merupakan pileg paling buruk sepanjang sejarah bangsa ini. KPU yang dibentuk tidak independen (awalnya KPU akan menyelenggarakan Pileg pada 5 April 2009, namun atas permintaan SBY digeser menjadi 9 April. Pilpres juga diminta dilakukan pada tanggal 9 Sepember atau 9/9. Mengapa selalu angka 9? Bukan rahasia lagi jika SBY dengan Partai Demokratnya memang sangat tergantung dengan angka 9. Empat setengah tahun lalu, saat menjelang Pileg 2004 tersebar informasi jika hal itu disebabkan bisikan ‘alam ghaib’ kepada mereka sehingga angka 9 menjadi angka keberuntungan mereka. Wallahu’alam bishawab. Namun jika ini benar maka hal itu sudah merupakan suatu kemusyrikan, dosa yang tak terampunkan. Lalu dalam Pelaksanaan Pileg 2009 kemarin, seluruh anggota KPU ternyata berkumpul di Cikeas. Hal ini sangat aneh dan mengindikasikan ketidaknetralan KPU).

    Kedua, dalam Pileg 2009, puluhan juta rakyat Indnesia digolputkan secara paksa dan sistemik. Bohong besar jika dikatakan itu merupakan kekhilafan. Bagaimana bisa seorang Ketua Umum PPRN, Amelia Yani, ternyata tidak masuk dalam DPT sehingga tidak bisa memilih? Bagaimana bisa kantung-kantung parpol lawan dari penguasa ternyata banyak warganya yang tidak masuk DPT sehingga merugikan parpol lain? Bagaimana bisa daerah yang baru saja mendapat BLT ternyata DPT-nya komplit, sedangkan daerah yang tidak mendapat BLT ternyata DPT-nya ambradul. Salah satu penyebab amburadulnya DPT disebabkan KPU 2009 ini mengambil data kependudukan secara mentah dari Kementerian Dalam Negeri yang memang datanya paling buruk. Mengapa KPU 2009 tidak mengambil data kependudukan dari DPT KPU 2004 yang sudah disaring dan bersih, lalu tinggal memperbaharui?

    Ketiga, dalam perjalanan kotak suara dari tingkat kecamatan hingga ke pusat sangat riskan terjadi jual-beli suara. Rakyat banyak tidak tahu proses perjalanan itu, sehingga sangat memungkinkan terjadinya rekayasa dengan imbalan fulus.

    Dari tiga fakta tersebut bisa dipastikan jika memang ada ‘tangan-tangan kekuasaan’ yang bermain dalam Pileg 2009 agar menguntungkan penguasa dan sebaliknya merugikan pesaingnya.

    Lantas soal cawapres SBY, jawaban untuk mengapa SBY tidak mengambilnya dari partai-partai Islam adalah karena memang secara faktual tidak ada itu partai-partai Islam sekarang ini. Yang ada adalah partai-partai politik yang menjadikan Islam hanya sebagai kosmetik agar menarik hati rakyat. Istilahnya: Pedagang umat. Mereka ini tidak menghidupkan Islam, tapi Hidup dari Islam. Ya dengan menjadikan Islam dan umat-Nya hanya sebagai barang dagangan, tidak lebih.

    Jika sudah berkuasa, kelakuannya pun sama saja dengan partai-partai sekuler. Di luaran ada anekdot, jika aleg dari partai sekuler akan mengucap “Asyik!” ketika mendapat jatah mark-up proyek, maka aleg dari dari partai yang non-sekuler akan mengucap “Hamdallah” ketika mendapat hal yang sama. Believed or not?

    SBY sebagai sosok yang pintar memang mengetahui fakta itu. Sebab itulah dia tidak mau memilih cawapres dari mitra koalisinya. Mengapa? Pertama karena perolehan suara Partai Demokrat (PD) memang besar sehingga bisa bebas menentukan capres dan cawapresnya sendiri, dan kedua, partai-partai mitra koalisi PD inilah yang merapat ke PD, bukan sebaliknya. Jadi di sini PD memiliki posisi tawar yang menentukan. Istilahnya, “Kalau kamu mau tunduk pada kami ya silakan ikut, kalau tidak setuju ya silakan keluar.”

    Dan atas pertanyaan, apakah ada lobi asing yang bermain sehingga SBY lebih memilih Budiono yang memang dikenal luas sebagai lokomotif kepentingan IMF dan Bank Dunia di Indonesia? Jawabannya adalah ya. Namun, sebenarnya SBY sendiri pun memang dikenal sebagai seorang pemimpin yang sangat pro AS. Dalam kasus penyerahan migas Blok Cepu ke Exxon Mobil misalnya, SBY jelas lebih memihak kepentingan imperialis AS dan ini pun didukung oleh partai politik “Islam” yang menjadi sekutu PD dalam masa 2004-2009. Ini adalah ironis, karena kita tahu jika Exxon merupakan salah satu donatur gerakan Zionis-Israel. Asing telah bermain dan menguasai negeri ini sejak Jenderal Suharto (siapa tuh yang mengaku muridnya…?) menjadi presiden sampai saat sekarang!

    Sebab itu, siapa pun yang mencintai kedaulatan bangsa ini, yang ingin melihat bangsa ini memiliki harga diri sebagai bangsa yang besar dan bisa berdiri tegak di hadapan imperialis Barat (AS), dan tidak terus-terusan menjadi kacung bagi Amerika, dia harusnya tidak memilih pasangan yang jelas-jelas pro-AS ini.

    Dalam melihat peta politik di negeri ini, kita seharusnya bisa bersikap jernih, tidak melihat partai politik berdasarkan apa yang mereka ucapkan dan klaim, tapi melihat apa yang sudah mereka kerjakan dan apa yang mereka perbuat. Kecap itu selalu nomor satu, tidak peduli apakah kecap itu berjenggot atau pun tidak. Kita jangan tertipu oleh bualan-bualan kosong seperti itu.

    Rasulullah SAW dalam salah satu sabda hari akhirnya mengatakan jika dalam masa kacau, dimana tidak ada pemimpin yang benar-benar bersih, dimana agama hanya dijadikan alat dagang, dimana umat hanya dijadikan alat tawar kekuasaan, dimana para ulama lebih suka menyambangi penguasa ketimbang berada di tengah-tengah umat, maka selamatkanlah anak dan isterimu dari semua ini dengan berlepas diri dari segala hal tersebut, dan mencari nafkah dengan yang halal dan mendidik anak-isterimu dengan ilmu yang haq.

    Dalam situasi seperti ini, kita hendaknya bergabung dengan jamaah yang lurus dan bersih. Dan Alhamdulillah, Allah SWT telah memperlihatkan kepada kita semua jika dalam Pileg 2009, yang keluar sebagai pemenang, walau penguasa dunia tidak mengakuinya, adalah Partai Golput dengan angka mencapai 40%. Jika PD yang meraih 20% suara saja punya kursi di DPR sebanyak 150 kursi, maka seharusnya Partai Golput yang meraih 40% bisa mendapat 300 kursi di DPR. Yang jelas, rakyat sekarang sudah banyak yang sadar dan cerdas. Rakyat sudah muak dengan semua dagelan konyol ini dan tengah menantikan seorang Imam Mahdi yang akan mengeluarkan mereka dan kita semua dari kekotoran sekarang ini. Wallahu’alam bishawab

    • Mei 20, 2009 9:14 AM

      Utk sdr YUL :
      Uraian anda yg menggebu hanya menjiplak kata2 Rizal Ramli dlm Save Our Nations!. 😀
      Rizal Ramli kan pernah jadi Dirut Pertamina, tapi kenapa kita masih impor minyak jadi dari Singapur? Kenapa gak bisa olah sendiri? Teknologi penyulingan kan gak rumit2 banget koq! 😦

      Demokrat 2004 cuma dpt 7,45% suara saja, maka tak bisa mencalonkan sendiri Gubernur dari Kadernya, shg Gubernur sekarang adalah 10 org PDIP dan 8 org Golkar, di Jambi dari PAN,Aceh dari GAM. Apa artinya?
      SBY gak bisa dong maksa mereka ikuti kemauan beliau!! Demokrat gak punya Gubernur sendiri koq.

      Hasil survey LSI sebelum pileg Demokrat memperoleh 24,6% suara. Hasil quick qount LSI ternyata valid toch?? Artinya :
      Demokrat juga dirugikan 4% lebih karena carut marut DPT!!!

      Data menunjukkan kekisruhan terjadi mulai di tingkat Kecamatan ke atas, itu wilayah kuasa Pemda dong!. :p

      KPU dikumpulkan di Cikeas? Hanya pengarahan agar KPU bekerja sungguh2 aja.
      Pilpres thp II bukan tgl 9 bln 9 koq, tapi 8 September!!! Dan apa salahnya kalo tgl 9 April Pileg kemarin, itukan blm tentu instruksi SBY, dasar org KPU aja mungkin carmuk. Anas Purbaningrum kan juga mantan orang KPU, yaah siapa tau bisa kecipratan!! 😀

      Komperasi wilayah baru ada BLT lalu DPT lengkap datanya mana? Berapa % tingkat kebenarannya? ini kan ucapan tendensius si Rizal saja. Dasar barisan sakit hati, ya gitu tuch!

      SBY memang mendekat ke Amrik dlm tatanan hubungan yang setara dan saling menghargai, buktinya embargo senjata oleh AS dilepas tanpa usaha yg sulit.
      Kita ini gak punya kekuatan pak! TNI sdh di kebiri, senjata, pesawat, tank, kapal semua rongsok. Bisnis TNI utk kesejahteraan prajurit dihapus! Padahal gaji tetap minim!! Itu kerjanya bpk2 kita di DPR sana, anggaran TNI cuma 0,6% termasuk gaji segala. 25% pesawat kita telah rontok dan menggugurkan para perwira kusuma bangsa ini.

      Anak bangsa ini tidak masif dan militan seperti Iran misalnya, sangat mudah di pecah belah, doyan korupsi, narkoba bahkan mhs Forkot dulu rela mengorbankan adik2 mhs lain demi dolar. Kekuatan ekonomi masih sangat rentan, lalu apa yg dibanggakan???

      Kita gak bisa nantang AS cs, konyol itu. Pilhan SBY membangun hubungan bersahabat, kesetaraan dan saling menghargai itu sdh pas!

      Kita blm masa kacau koq pak! SBY sedang mengganyang koruptor, beliau sendiri tdk pernah korupsi, tetap hidup sederhana dan wajar. Jadi beliau tetap yg terbaik saat ini. SBY dan Boediono itu juga Muslim yg taat, pak. Kita saja blm tentu setaat mereka,koq!

  5. alisyah permalink
    Mei 19, 2009 10:25 PM

    lengkap benar datanya, thanks alot

  6. Mei 20, 2009 6:32 AM

    karena yg terlibat sudah menjadi penguasa, sepertinya pengusutannya bakalan jauh panggang dari api ya, dan “bagusnya” rakyat indonesia itu pemaap ( pelupa ) terhadap kesalahan dan penyimpangan.. hehe..

  7. Mei 20, 2009 10:45 AM

    lho kok????

    trus kok masih bisa jadi capres/ cawapress??

  8. Mei 20, 2009 12:13 PM

    To: Yasir Alkaf
    Kayaknya lebih dari itu, kalo gak salah dia punya saham perminyakan di negara Asia Tengah

    To: Kirman
    Timbang-timbang sendiri. Yang penting jangan percaya omongannya semata.

    To: mesin kasir
    Masih banyak tumbal-tumbal yang mirip Rokhmin. Rokhmin Dahuri hanya fenomena gunung es dalam pemberantasan korupsi.

    To: dobelden
    Ha….. masalahnya api-nya gak nyala Mas… 🙂

    To: atifhidayat
    Emang hukum sudah benar-benar diterapkan?

    Terima kasih atas semua tanggapan rekan-rekanku

  9. Mei 21, 2009 9:36 AM

    kalau mau jadi pemimpin, harus punya pengalaman. termasuk pengalaman maling

  10. Mei 21, 2009 8:45 PM

    lha terus..besok mau nyontreng siapa om??? Jadi tambah bingung…..=)

    http://sendit.wordpress.com

    • Mei 21, 2009 10:03 PM

      @Botak
      Ada-ada saja…. he…

      @sendit
      Oke, mas… mengenai pilihan, jauh lebih baik jika didasari dari pertimbangan Mas sendiri yang matang, rasional, dengan mengumpulkan seluk beluk informasi kapasitas, bukti, kelemahan, visi, misi dan sosok sang capres-cawapres. Dan saya tidak dalam kapasitas untuk memberi persuasi Saudara memilih karena harus independen. Jadi, maaf saya tidak bisa memberi jawaban pilihannya…

  11. Mei 23, 2009 12:07 AM

    Yang pasti saya bukan orang yang suka dengan “PADUAN SUARA POP (PEMBENTUKAN OPINI PUBLIK)”. Itu capres-cawapres ngomong apa saja sampe mulutnya berbuih, terserah dah, gw tetap lebih percaya sama diri sendiri, pikiran sendiri, keyakinan hati dan logika otak.
    Klo ada capres-cawapres yg uring2an saya slalu bertanya “Koq mesti cuci tangan klo tidak kotor, mengapa mesti tersinggung klo tidak berbuat ?” Gitu aja koq repot !!! Jangan ada yg tersinggung ya.

  12. Mei 23, 2009 12:16 AM

    Jangan kaget klo pada menjadikan hukum di negara ini sbg mainan dan berhala pembenaran.

    Coba singgah ke website DPR RI dan Setneg, coba cari file UUD 45 disana, gak bakalan ketemu, sumber hukum tertinggi saja dianggap bukan hal yang penting.

  13. Defrizal Jufrisani permalink
    Mei 25, 2009 8:01 PM

    Ternyata sekarang yang berani ngomong alias Amin Rais malah ngotot mendukung SBY… disini saya lebih mengerti lagi .. bahwasanya .. yang merasa petinggi negara ini .. tidak mempunyai harga diri dan mengalahkan Imannya dengan kekuasaan yang berujung uang..

    Sedangkan partai yang mengaku berbasis Islam… ternyata .. rontok imannya dengan kolusi.. juga berujung .. pada kekuasaan dan bermuara ke pada keuangan yang maha esa.

  14. jujun permalink
    Juni 2, 2009 7:01 PM

    YAh….klo memang kita mikirin capres dan cawapres korupsi apah engga siapa dong yang layak jadi Presiden dan wakil nya……dan siapa yang bisa mencari calon pemimpin yang benar – benar bersih…….memang ada orang yang suci di dunia ini…..klo memang ada, apa dia mau jadi Presiden…..? Apakah anda bisa….mau…mampu….dan suci…..mangga calonkan diri anda

  15. adissaputriayu permalink
    Juni 4, 2009 5:11 PM

    sebagaian dr syarat capres/cawapres min punya tabungan/asset m m an. asal usulx tdk penting tdk perlu calon rakyat tahu yg penting skrg jmlhx segitu. kalo asalx menabung dr gaji sbg orang yg menerima gaji kayakx nggak mungkin.. kayakx dr usaha lain-lain atau warisan,hibah atau menang undian. sehrsx calon rakyatx dikash tahu bgmn carax bs dpt uang segitu, kita mau contoh spy punya m m an juga. Jadi program2 itu tdk terlalu penting, yg penting bgmn crx bs sukses dpt uang m ..m..an. Kalo sbgan besar rakyat punya duit m..mm..an pasti deh rakyat indonesia sejahtera hidupx

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: