Skip to content

Misteri Pemilu…Mengapa Laporan Bawaslu Tidak Ditanggapi Polisi?

April 19, 2009

Aduh….. saya bingung mau menulis apa untuk prestasi yang “luar biasa” KPU pada penyelenggaran Pemilu 2009 ini. Karena kebobrokan lembaga KPU mulai tercium sejak Pilkada Jatim dimana KPUD Jatim tidak menjalankan tugas secara profesional dan secara tidak langsung tercium indikasi KPUD Jatim mendesain pilkada untuk memenangkan salah satu pasangan Gubernur. Kasus ini sempat masuk dalam ranah hukum penyelidikan oleh eks. Kapolda Jatim Pak Herman SS dengan menetapkan ketua KPUD Jatim sebagai tersangka. Namun, tampaknya kekuatan politik di Pusat lebih kuat dan segera menggantikan Pak Herman dengan Anton yang mana langsung menurunkan status ketua KPUD Jatim dari tersangka menjadi saksi. Akhirnya, kasus pengelembungan DPT Pilkada Jatim bak ditelan bumi. Proses keadilan dan kebenaran tampaknya kandas, meskipun Pak Herman menyatakan mengundur diri karena kekecewaannya.

KPU

KPU

Gelagat yang tidak profesional dan terkesan korup pun dilakukan KPU Pusat menjelang 9 April 2009 yakni pada 27 Maret 2009 KPU mengeluarkan Surat Edara 612/KPU/III/2009 perihal penjelasan teknis peraturan KPU No. 01/2009 mengenai audit laporan dana kampanye yang membolehkan seseorang menyumbang bermiliar-miliar rupiah padahal ini bertentangan dengan UU 10 tahun 2008. Dan 2 hari menjelang 9 April 2009, KPU dengan arogan mengatakan TIDAK ADA MASALAH DPT.  Pas pemungutan suara 9 April, maka KPU kembali menunjukkan kegagalan terbesar dalam menetapkan DPT……..

*****

Melihat gelagat sejak Pilkada Jatim, saya merasakan ada “sinyal” konspirasi politik antara KPU, Kepolisian dan Pemerintah. Dan perasaan curiga saya semakin menguat tatkala Polisi menolak menindaklanjuti laporan Bawaslu tentang tertukarnya surat suara di sejumlah daerah karena kurang bukti [bawaslu]. Padahal pihak Bawaslu seperti dilansir anggota Bawaslu, Wahida Suaib, telah menyerahkan 34 bukti awal, salah satunya berupa surat edaran KPU Nomor 676 dan 684 yang intinya menganggap surat-surat suara yang tertukar di berbagai daerah itu dianggap sah, yaitu dengan memasukkan suara ke suara partai yang mengakibatkan suara yang diberikan kepada caleg menjadi sia-sia [kompas].

Anehnya, Mabes Pori menolak berkas tersebut dengan alasan bahwa belum cukup bukti. Pihak kepolisian meminta supaya Bawaslu memberikan bukti surat suara tertukar yang sudah dicontreng tersebut. Padahal!! Berdasarkan UU 10/2008, bukti awal pihak Bawaslu sudah cukup untuk Polri menanggapi laporan Bawaslu karena:

  1. Bawaslu tidak memiliki kewenangan untuk mendapatkan surat suara yang sudah dicontreng tersebut, karena UU no 10/2008 mengatakan bahwa Surat suara tersebut harus tetap berada di dalam kotak suara yang tersegel.
  2. Jika penyidik Polri membutuhkan bukti surat suara tersebut, pihak penyidik dengan kewenangan yang dimilikinya dapat mengupayakannya melalui pengadilan.

Jelas, untuk mendapatkan alat bukti lebih lanjut bukan merupakan tugas Bawaslu, itu justru kewajiban polisi. Menurut ahli hukum pidana UGM Eddy OS Hiariej, ” Polisi salah, bukan tugas Bawaslu mencarikan barang bukti, polisi harusnya lebih bisa proaktif.Polisi jangan seperti ini, sepertinya polisi tidak mau menerima laporan kalau tidak ada bukti yang kuat” [Bawaslu/detik].

Hal senada juga diungkapkan oleh Direktur Komite Pemilih Indonesia Jeirry Sumampow, “Ini memperlihatkan polisi tidak paham hukum pidana pemilu seperti apa,”. Jeirry merasa heran dengan permintaan polisi supaya surat suara yang tertukar dihadirkan sebagai barang bukti. Permintaan itu, dinilai Jeirry, susah untuk dikabulkan. “Tidak mungkin karena sedang proses rekapitulasi suara, pasti surat suara itu di jaga. Justru dengan kewenangan polisi, bukti itu bisa dihadirkan,”. [bawaslu/detik]

*****

Perlu dicatat bahwa Bawaslu telah berusaha mengungkap pelanggaran hukum sejak 9 April 2009. Setiap hari Bawaslu

Polri

Polri

konsern terhadap masalah ini, namun hingga 17 April 2009, laporan Bawaslu telah ditolak polisi sebanyak 3 kali. Saya pun merasa sangat janggal, apakah landasan Polisi (khususnya Bareskrim Mabes Polri) menolak laporan dugaan tindak pidana dengan bukti-bukti awalnya karena tidak paham mengenai mekanisme Pemilu atau karena ingin melindungi kepentingan penguasa atau karena apa? Karena selama ini dan hingga tahun 2008, lembaga kepolisian selalu mendapat rangking  nomor 1 dalam survei Lembaga Publik Terkorup. Benarkah penolakan laporan Bawaslu oleh lembaga kepolisian (khususnya Bareskrim Mabes Polri) merupakan skenario penguasa, ketidakprofesional, atau koruptif? Inilah misteri Pemilu 2009…..

ech for nusantaraku – 19 April 2009

Kronologis Lengkap : Press Release Bawaslu Terkait Upaya Tindak Pidana Pemilu terhadap KPU kepada Mabes Polri

9 Komentar leave one →
  1. April 19, 2009 9:24 AM

    hah..? masak gak bisa menduga?, yang lolos jadi gubernur Jatim dari mana? yang kalah didukung partai2 besar loh…terus masak Kapolda diganti langsung…beberapa kali juga eks Kapolda sowan ke tokoh politik..
    Memang spt kata pak presiden, kalo gak punya data gk bisa memastikan, ini negara hukum kan..yah, tau sama tau..
    Mudah2an kita gak kembali ke rezim orde baru. saya dukung sipil for presiden, coz terbukti 2 militer berkuasa pemilu pasti kasus..


    Re: romailprincipe

    Hmm…kalo dugaan sudah menjadi rahasia umum.
    Anak-anak yang dibayar untuk mencoblos pilkada Jatim kan tertangkap oleh Pak Herman SS (mantan Kapolda).
    Itu salah satu bukti nyata langsung dari Pak Herman. Kalo masalah hukum dikaitkan dengan politik, maka yang salah bisa jadi pahlawan, dan benar bisa jadi pecundang.
    Ngeri….berpolitik, membiarkan hati nurani menjerit. 🙂

  2. April 19, 2009 5:25 PM

    Saya rasa, gejala koruptif telah melebar dan semua lini telah terkontaminasi … Untungnya, rakyat Indonesia sabar-sabar … Salam.

  3. April 21, 2009 11:59 PM

    politik… bikin pusing ajah…


    Re: Warzs

    Kalo gitu, jangan diambil pusing...:) hihi

  4. April 22, 2009 1:27 AM

    emg rumit mas masalah politik ini…
    polisi jg kalo dah berhadapan dgn masalah politik jg ga bisa berkutik mas..
    yg ada hanya ‘kepentingan’…

    Re: p3ny0
    Benar mas... penyakit moral hampir terjadi di semua struktur sosial di masyarakat.
    Aparat hukum yang kita harapkan, rupanya berpaling ke lain..:)

  5. nirwan permalink
    April 22, 2009 3:11 PM

    Bambang Hendarso Danuri jelas milik SBY sepenuhnya.

    Re: Nirwansyah
    Hihi...Wajar dong Bang.. Secara struktural maupun politis, atasan Kapolri adalah Presiden..
    Namun secara yuridis, atasan Kapolri adalah hukum itu sendiri.

  6. April 22, 2009 11:59 PM

    keanehan yang terjadi di jajaran kepolisian adalah
    ketika laporan politik uang dari salah satu caleg dari salah satu parpol di jawa timur yang melibatkan anak presiden.
    reaksi dari pihak kepolisian sangatlah cepat, sangat berbeda ketika bawaslu melaporkannya ke pihak kepolisian, boro2 diproses, diterima saja tidak.

    Re: rthamrinr
    Benar tuh mas.. saya jadi lupa memasukin fakta yang mas ungkapkan.
    Sudah cukup jelas bagi rakyat kita melihat bahwa "standar ganda" dalam tubuh kepolisian.
    Polri lebih senang dibawah ketiak politik dibanding membela hukum dan kebenaran. Sehingga wajarlah moralitas bangsa semakin menurun.

  7. April 23, 2009 9:15 AM

    Aduh…Beuh…Farah…Heikh

  8. saniputra permalink
    April 28, 2009 12:07 PM

    begitulah polisi kita

    kalau untuk anak sby laporannya cepat sekali ditanggapi
    malah sampai menetapkan status tersanggka kepada insan pers
    (dan kemudian dicabut lagi)

    kalau untuk yang lain-lain tunggu dulu!!!!!!!!

    Re: Saniputra
    Yah....masyarakat akan semakin tahu dimana kearifan polisi kita di era pemerintah SBY.

  9. Lae Togar permalink
    Juni 21, 2009 8:27 PM

    Sekalian para Pembaca Budiman, Salam Awas !

    Ringkas saja, berkenaan dengan tidak ada tindak lanjut dari pihak Kepolisian tentang penindakan terhadap anggota dari partai tertentu yang melakukan tindak pidana Pemilu (baik di dalam Pileg ataupun di dalam Pilpres), untuk dapat kita satukan pandangandan arif, tanpa ada sikap mempolitisir atau mengenyampingkan keeksistesian dari suatu lembaga, dalam hal ini POLRI RI. Bagaimana kalau dibentuk lagi suatu badan independen eksekutor pelanggaran administrasi dan Pidana Pemilu, seperti halnya KPK. Tidak mungkin semua urusan bermuara ke Polisi, benar Lembaga Polisi adalah pelaksana/penyidik tertinggi di Indonesia, akan tetapi tidak semuanya yang akan dapat diselesaikan oleh POLISI RI. BAWASLU, Panwas Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan dan PPL hanya berupa lembaga indenpenden thinker/tidak memiliki kewenangan dalam hal eksekusi. Padahal bobot yang dihasilkan oleh PEMILU adalah KEKUASAAN (POWER), misalnya Presiden, Gubernur, Bupati atau Wali Kota. Untuk itu, alangkah bijaksananya kalau sebuah lembaga dibentuk dengan Persetujuan DPR dan Presiden tentang executor Pidana Pemilu. Coba pembaca bayangkan, masih ada personil di Kejaksaan yang tidak mengetahui UU No.22 tahun 2007 dan UU No.10 Tahun 2008. Aneh ??? bagaimana dengan personil Polisi? Tidak mungkin Polisi serba bisa, lihat saja kwantitas, kwalitas dalam masa pendidikan mereka !!!!!! Pemerintah memang selalu kesulitan kalau sudah berhubungan dengan yang namanya Finansial / Anggaran, disebabkan birokrasi pengajuannya memakan waktu lama dan prosesnya PANJANGGGGGGGGGG!!!
    Tolonglah, wahai para negarawan : baik yang bertindak terus terang maupun yang diam-diam, ACT dan implementasikanlah usul ini.
    Hanya itu saja, BANGSA BESAR TIDAK AKAN MELUPAKAN JASA-JASA PARA PAHLAWANNYA

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: