Skip to content

Jangan Mempolitisasi Anggaran Pendidikan 20%

Maret 26, 2009

Sangat disayangkan bahwa ada sebuah partai politik besar yang terlalu mempolitisasi anggaran pendidikan 20% untuk mendapat memenangkan pemilu 2009. Padahal anggaran Pendidikan sebesar 20% merupakan amanat UUD 1945 hasil amandemen yang dituangkan dalam UU No 20 tahun 2003. Jadi, harusnya anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN dilaksanakan 2-3 tahun sesudah disahkannya UU tersebut. Atau seharusnya pada tahun 2006 atau 2007, pemerintah harus melaksanakan amanah tersebut 2 atau 3 tahun silam dengan berbagai persiapan program yang terpadu dan pengawasan yang ketat. Jadi, jika memasuki tahun ke-6 baru merealisasikan anggaran 20%, itu berarti selama 2-3 tahun silam, pemerintah melanggar konstitusi UUD 1945 alias bukanlah keberhasilan yang pantas dibanggakan.

Logo Depdiknas

Logo Depdiknas

Saya heran, di zaman ini, hal-hal yang bukan prestasi yang sesungguhnya kok dijadikan materi kampanye. Ini ibarat pengiringan opini publik untuk menganggap kesalahan atau kegagalan tempo dulu sebagai prestasi yang sangat membanggakan. Disisi lain, jika persatuan guru-guru tidak melakukan gugatan ke MK atas keengganan pemerintah menganggarkan 20% pendidikan, maka jangan harap anggaran dapat 20%. Karena anggaran 20% dilaksanakan karena gugatan para guru, maka disinyalir bahwa pemerintah tidak menyiapkan program yang jelas dan terpadu dalam mengelola angggaran yang super besar yakni 224 triliun rupiah untuk 2009.

Namun, saya memiliki hipotessa bahwa anggaran yang besar tersebut tidak dapat dimanfaatkan atau dikelola secara efisien oleh pemerintah. Bukan itu saja, besarnya anggaran tersebut akan menjadi ladang korupsi dan kolusi terselubung. Disamping itu, selama ini departemen pendidikan juga merupakan salah satu lembaga yang tidak efisien bahkan banyak program yang tidak menunjang mutu pendidikan nasional. Bayangkan saja, pada tahun 2007, hasil audit BPK menunjukan Departemen Pendidikan Nasional masih menyelewengkan penggunaan anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang tidak menunjang mutu pendidikan. Disamping itu, masih banyak sisa pos anggaran yang belum dilaporkan. (Laporan audit setebal 319 halaman).

Karena tebalnya hasil audit BPK, maka saya hanya mengambil sampel data penyalahan penggunaan anggaran pendidikan yang terdeteksi oleh BPK pada tahun 2007. (catatan: harusnya depdiknas tidak mengeluarkan dana tersebut, mengingat tujuan utama acara/program tersebut bukan untuk peningkatan mutu pendidikan bangsa)

  1. Biaya Kegiatan Rakernas untuk  PP Muhamaddiyah (Organisasinya Mendiknas) : Rp 100.000.000
  2. Bantuan Baksos untuk DPP Pemuda Abdi Bangsa : Rp 10.000.000
  3. Bantuan biaya kegiatan untuk Ikatan Cendikianwan Musliam se-Indonesia : Rp 100.000.000
  4. Seminar dan Workshop untuk Universitas Muhammadiyah Jakarta  : Rp 10.000.000
  5. Seminar dan Workshop untuk Yayasan Kebudayaan Islam Indonesia : Rp 50.000.000
  6. Bantuan pelantikan pengurus untuk Pimpinan Pemuda Muhammadiyah DKI Jakarta  : Rp 25.000.000
  7. dan masih banyak lagi (lihat sendiri di Audit BPK – Depdiknas 2007)

Data Audit BPK menunjukkan bahwa sistem penggunaan anggaran APBN tidak diawasi secara benar dan tepat oleh pemerintah maupun DPR. Tampak sekali bahwa banyaknya anggaran negara dikeluarkan hanyalah demi kepentingan politik atau hubungan emosional karena menterinya dari partai atau simpatisan sebuah organisasi, sehingga proposal dana dapat disetujui dengan mudah oleh sang menterinya. Praktik-praktik korupsi seperti ini masih subur dalam pemerintah SBY-JK yang diklaim bersih. Apanya yang bersih?? Yah..mungkin para politisi Demokrat benar bahwa dalam pemerintah/kabinet SBY bersih…bersih dari penyelidikan hukum atas penyalahan penggunaan anggaran yang membebani rakyat. Anggaran yang diperoleh dari surat utang negara dan utang luar negeri Indonesia.

Dan akhirnya, kasus memalukanpun dalam dunia pendidikan terkuak. Kasus penyitaan kursi dan meja di sekolah-sekolah di Malang-Jawa Timur karena pemda tidak membayar dana proyek pengadaan peralatan sekolah tersebut.
Berikut ulasannya dalam editorial Media Indonesia edisi 25 Maret 2009.

Ironi Membengkaknya Anggaran Pendidikan

Siswa Duduk diatas Tikar (Malang)

Siswa Duduk diatas Tikar (Malang)

Dunia pendidikan lagi-lagi mendapat tamparan keras. Akibat proses pembayaran proyek pengadaan meja dan kursi di sejumlah sekolah dasar negeri di Malang tidak kunjung beres, pihak kontraktor pun menarik kembali perangkat sekolah tersebut.

Proses belajar-mengajar di sekolah itu mau tidak mau terganggu. Di beberapa lokasi, penyitaan meja kursi dilakukan saat para siswa sedang belajar.Proses penyitaan itu bahkan diwarnai tarik-menarik dan tangis siswa sehingga menjadi pemandangan yang sungguh-sungguh memilukan sekaligus memalukan.Kasus itu muncul sebagai buntut dari kontroversi proyek pengadaan mebel yang masuk Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Malang 2006 sebesar Rp2,9 miliar.

Proyek pengadaan mebel berupa meja dan kursi itulah yang dibagikan kepada sejumlah sekolah dasar negeri di sejumlah kecamatan di Kabupaten Malang. Pemerintah Kabupaten Malang ketika itu menggandeng sekitar 33 rekanan. Selanjutnya, para rekanan itu mengikutsertakan sejumlah perajin. Dari 33 rekanan itu, hanya lima kontraktor yang memenuhi spesifikasi dan dibayar pemerintah daerah. Yang mengherankan, proses pembayaran itu hingga tiga tahun tidak kunjung beres. Akibatnya sang pengusaha terpaksa harus menyita meja dan kursi dari sekolah.

Kasus penyitaan perangkat mebel di Malang itu jelas mencoreng dunia pendidikan. Kasus yang tidak masuk akal sampai terjadi sebab anggaran sektor pendidikan terus meningkat bahkan membengkak hingga Rp224 triliun karena sudah dipatok 20% dari APBN 2009. Karena itu, kasus penyitaan mebel di Malang itu semestinya tidak boleh terjadi. Pemerintah kini punya dana banyak untuk membangun infrastruktur sekolah, penyediaan buku dan perlengkapan sekolah, serta kesejahteraan guru.

Kasus di Malang itu lagi-lagi mencerminkan bahwa penggelontoran dana yang sangat besar belum diimbangi dengan penyiapan program yang jelas dan terarah, terlebih pengawasannya. Fakta juga membuktikan banyak departemen dan pemerintah daerah yang tidak mampu menyerap anggaran yang dialokasikan. Tidak sedikit departemen maupun pemerintah daerah yang membuat program seadanya, bahkan mengada-ada.

Itu sebabnya, banyak pemda yang kerap menempatkan dana di Sertifikat Bank Indonesia. Tanpa berpikir dan bekerja keras, mereka bisa menangguk bunga SBI. Di lain pihak, Departemen Pendidikan Nasional juga tergolong badan pemerintah yang buruk dalam mengelola keuangan negara. (lihat audit BPK di situs http://www.bpk.go.id)

Tak mengherankan bila Badan Pemeriksa Keuangan kerap memberikan cap disclaimer kepada departemen itu. Karena itu, terkatung-katungnya proses pembayaran proyek mebel di Malang hingga tiga tahun memperlihatkan ada sesuatu yang tidak beres, bahkan patut diduga keras ada sesuatu yang busuk. Sebagian LSM setempat bahkan menuding ada korupsi dalam kasus itu.

Anggaran pendidikan yang besar ternyata tidak otomatis membuat segala persoalan lancar. Keteledoran dan ketidakbecusan pejabat pemerintah di Malang itu pun harus dibayar mahal. Para siswa yang sebentar lagi menghadapi ujian nasional terpaksa belajar beralaskan tikar. Sungguh ironis.

Kesimpulan

Jika kita mengikuti sistem pendidikan nasional sesuia dengan UU 20 tahun 2003, maka kita akan mengerti bahwa anggaran APBN 20% untuk pendidikan merupakan kewajiban negara sejak UU tersebut diberlakukan yang mewajantahkan amanat UUD 1945 amandemen. Sehingga, jangan gunakan “pendidikan” untuk mempolitisasi. Pihak-pihak yang mempolitisasi prestasi anggaran 20%  di tahun 2009 tampaknya merupakan pihak-pihak yang haus kekuasaan, karena mereka melupakan esensi konstitusi UUD 1945. Begitu juga untuk kasus Malang, sebaiknya kita tidak juga mempolitisasi.

Untuk menyikapi anggaran pendidikan sebesar 20% APBN, saya berharap pemerintah harus terbuka dalam mengelola anggaran yang “maha besar” tersebut. Bayangkan, jika saja dalam setiap eksekusi program-programnya terjadi penyalahan anggaran sebesar 0.5 s/d 2%, maka kerugian negara mencapai 1 sampai 4 triliun. Dan juga, pemerintah harus jujur, apakah telah siap secara prosedur maupun sistematis dalam melaksanakan anggaran pendidikan 20% secara tepat, efisien dan benar? Jika tidak, bicaralah dengan jujur kepada masyarakat dan para pakar.  Saya yakin para pakar pendidikan siap membantu kelemahan institusi pendidikan kita yang korup dan tidak efisien ini.

Nusantaranews – 26 Maret 2009

Sumber :
Opini – Editorial Media Indonesia 25 Maret 2009
Audit BPK – Depdiknas 2007

10 Komentar leave one →
  1. bumikitta permalink
    Maret 26, 2009 5:52 PM

    Bukan cuma masalah anggaran 20% pendidikan yang dipolitisasi, masalah harga minyak(lucu juga waktu melihat iklannya ‘diturunkan!’), ketersediaan tenaga kerja, dan lain2 yang bahkan tukang becak di kedai kopi pun tau bahwa memang sudah diatur begitu.
    Masalah yang di malang itu memang keterlaluan. Masa’ untuk membayar kursi dan meja belajar tidak mampu. Kalau mau korupsi kan bisa pake system yang lebih baik dan lazim dipakai. Mis. di proposal anggaran tinggi tapi barangnya berkualitas rendah, seperti biaya upgrade komputer sekolah saya dulu. Padahal kalau saya yang pengang proyek saya bisa cari barang yang lebih pantas.
    Apa departement pendidikan perlu diberi stimulus seperti dep.keu ya?
    Tapi kan departement keuangan dapat karena pada saat itu performancenya mulai membaik sedikit2 makanya Ibu Sri Mulyani berani minta ke DPR.


    Re: bumikitta

    Saya sudah jenuh, sehingga jika ada parpol yang mempolitisasi harga BBM, biarkan saja. Namun,jangan institusi pendidikan dipolitisi sedemikian rupa (kalo politik bersih, yah…boleh-boleh saja). Ini namanya tidak beretika.
    Hm……mark up kan udah biasa di proposal.
    Mungkin yang di Malang mencari cara-cara yang luar biasa, agar dapat masuk rekor MURI. hi..hi..
    Memang keterlaluan sih…
    Thanks yah atas tanggapannya.

  2. Maret 27, 2009 6:25 PM

    sekarang parpol lagi rebutan keberhasilan
    liat aja iklan-iklannya
    yang membuat ini adalah saya bukan dia
    yang membuat jadi begini dia dari partai saya bukan ini dan itu
    :))
    giliran yang berhasil jadi rebutan
    sedang kalo ada kadernya ternyata korup nggak mau bilang
    yang korup itu kader partai saya
    😀


    Re: Apria

    Politik….politik…politik…
    Jika ada anak-anak yang menonton iklan saling klaim keberhasilan, maka secara tidak langsung para pemimpin telah mendidik kehancuran mental anak bangsa dengan kesombongan dan egosentris
    Kita ada masalah, semuanya lari tunggang langgang.

  3. Maret 29, 2009 10:18 AM

    Sepakat…,
    Iya mencerdaskan kehidupan bangsa adalah tugas negara “pembukaan UUD 1945 alinea ke-IV”. Salah satunya melalui pendidikan.
    Trus klo dah kewajiban masa di pamerin klo hanya dia ma parpolnya telah berhasil, kadang2 aku berpikir bukannya kita klo melakukan sesuatu itu harus tulus ya jadi ga perlu di gembar gemborkan takutnya ntar kita riya’ lo.
    Trus BBM diturunin, yaiyalah harga minyak aja di bawh standar masa tetep ga diturunin? Naif banget tu politikus pake hal gituan, setahu aku ni sebenernya kita waktu harga minyak melambung tinggi masih bisa kok ga naikin BBM klo manejemennya GOOD GOVERMENT (GG). Pertanyaannya apakah Indonesia sudah GG?
    terima kasih


    Re: Trinil

    Pemerintah harusnya melayani masyarakat karena telah mendapat “upeti” setiap tahunnya. Tulus atau tidak, intinya harus melayani.
    Pemerintah cukup memberikan data dan fakta, lalu masyarakatlah yang menilai, sehingga iklan yang saling klaim berhasil menjadikan pemerintah dan parpol sangat renda dimata pendidik.
    Trims

  4. Maret 31, 2009 12:35 PM

    Pemimpin bangsa ini lucu… pada riya semua :hammer:

  5. Fiktif permalink
    April 4, 2009 3:40 AM

    Anggaran pendidikan lanjutkan tidak. . . ??

    LANJUTKAN. . !!! Tapi ganti donk pemimpin nya. . .

    Sekolah sekarang mahhalll, . .
    SMA Negri aja mahal,, kayak swasta aja,,,

    Perguruan tinggi mahal banget. . .
    Yang miskin gak boleh jadi pinter kayak nya. . .

    Malu donk! Ngambil muka ama rakyat demi popularitas. . .

  6. MEGA PRABOWO permalink
    April 6, 2009 10:25 PM

    Banyak guru wiyata bhakti dipaksa memilih capres tertentu dengan dalih diangkat jadi pns. dan hal itu diucapkan terang-terangan oleh caleg partai tertantu. Apakah yang begini harus di LANJUTKAN?

  7. Harree permalink
    April 11, 2009 3:57 PM

    Selama yg berkuasa adalah penganut paham politik Neo Liberal atau Liberal.., hal-hal yg dicita-citakan diatas sulit terlaksana.., bukan karena mereka bodoh.., tapi memang cara berpikir mereka seperti itu.., mau dikritisi seperti apa juga akan susah merubah pemikiran mereka.., makanya pilih politisi yang setia pada Sistem yg sudah dibuat oleh para founding fathers Indonesia, karena mereka benar-benar mengetahui Yang terbaik untuk negara kita harus dikelola seperti apa.

    Pilih yang membawa perubahan..!! pilih yg sesuai dengan paham politik yg menjadi ciri khas Indonesia.., bukan Sosialis (murni), bukan Komunis, bukan lain-lain.., karena pendiri negara ini memiliki sistem yang lebih baik dari itu semua, dan paling pas untuk bangsa Indonesia.

    Tapi saya yakin.., Insya Allah suatu saat Indonesia akan menjadi mercusuar dunia..!!

  8. Mei 18, 2009 3:46 PM

    Pemilu 2004, slogannya “Bersama Kita Bisa”.
    Ternyata benar terbukti.
    Bisa menderita, maksudnya.

    Pemilu 2009, ganti slogan jadi “Lanjutkan”.
    Maksudnya, “Lanjutkan jadi tambah menderita??”

  9. Mei 29, 2009 9:18 AM

    Slogan”Pendidikan untuk semua”.
    Tapi kug mengesahkan BHP????
    Kering mulut saya untuk menjelaskan kepada orang2 ttg kebusukan pemerintah.
    Namun sya masih saja belum puas…
    Kuliah saya hancur, Usaha bangkrut…
    Semua karena kebijakan Para anj**g kapitalis…

  10. Januari 21, 2010 1:31 PM

    INFO : Anggararan Pendidikan Sebagian Besar Untuk Insentif tenaga kependidikan
    Kenapa ya……..? Mana buat kegiatan KBM dll-nya

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: