PKS dan Demokrat Ikut Korupsi Lagi?
Ada berita menarik dari Antara News pada tanggal 19 Maret 2009, Abdul Djamal: Rama Pratama (PKS) Hadiri Pertemuan Ritz Carlton. Menarik karena Abdul Hadi Djamal (anggota DPR fraksi PAN yang telah dipecat) mengaku bahwa praktik dugaan suap kenaikan anggaran dana stimulus proyek pengembangan fasilitas laut dan udara wilayah Indonesia timur 2009 melibatkan berbagai pihak, tidak terkecuali rekannya di DPR yakni anggota DPR dari fraksi PKS dan Demokrat yang selama ini mengklaim bersih dari kasus korupsi. (catatan : sebelumnya anggota DPR dari Demokrat yakni Sarjan Taher telah dibui karena kasus korupsi alih fungsi hutan ; sedangkan PKS masih belum terlibat).
Abdul Hadi Djamal (Komisi V DPR dari PAN) melalui wartawan menyampaikan beberapa kalimat kepada rekannya Rama Pratama (anggota DPR fraksi PKS) :
Bilang sama Pak Rama (anggota DPR fraksi PKS) , suruh istighfar, tobat pada Allah….
“Tanya saja ke sahabat saya, Anggito Abimanyu. Kata siapa dia (Rama Pratama) tidak datang? Kan ada rekaman videonya ada rekaman tempat parkirnya. Kelihatan mobilnya,”… (sumber : suryaonline)
Selain Rama Pratama, Abdul Hadi Djamal (AHD) juga menyebutkan Jhony Allen Marbun (politisi DPR dari Partai Demokrat) turut terlibat dalam kasus kenaikan dana stimulus.
Tanya Pak Anggito, yang Rp 2 triliun itu kan untuk pimpinan dan anggota mendapatkan aspirasi dari itu. Ada yang ke Departemen Perhubungan dan lain-lain. (AHD di suryaonline)
Korupsi Kebijakan dan Pejabat Negara
Kita bisa menyadari sikap yang ditunjukkan oleh AHD yakni tidak ingin sendirian saja menjadi “tumbal” kasus korupsi dimana pihak-pihak lain juga ikut terlibat “uang aspirasi” (tidak cukupkah gaji Bapak-Bapak hingga puluhan juta khusus untuk melayani rakyat ?). Dari pernyataan AHD dan kronologis kejadian tersebut, nyata sekali bahwa kasus ini merupakan kasus korupsi kebijakan + korupsi para penguasa yang sangat mungkin melibatkan :
- Abdul Hadi Djamal – PAN (Tersangka)
- Hontjo Kurniawan – Komisaris PT Kurnia Jaya Wirabakti (Tersangka Penyuap dan calon rekanan proyek)
- Rama Pratama – PKS (pengakuan AHD)
- Jhony Allen Marbun – Demokrat (pengakuan AHD)
- Departemen Keuangan RI Pemerintah SBY-JK (meloloskan anggaran stimulus yang korup)
- Departemen Perhubungan RI Pemerintahan SBY-JK (proyek pembangunan Dermaga dan Bandara di wilayah Indonesia bagian timur yang dimark-up)
- Pejabat Bank Indonesia
- Sejumlah Anggota serta pimpinan Panitia Anggaran (panggar) DPR RI
Dari daftar tersebut, kader PKS menunjukkan antipati dan kemarahan kepada pernyataan AHD dan langsung melayangkan somasi hukum dan mengatatakan AHD melakukan black campaign (somasi tertulis tertuang di suryaonline). Begitu juga kader Partai Demokrat, Jhony Allen Marbun kebakaran jenggot dan menolak tegas pernyataan Abdul Djamal. Namun, menurut saya kader PKS terlalu emosional menanggapi pernyataan AHD dengan melakukan demonstrasi ke KPU dengan menyatakan AHD melakukan black campaign (jika terbukti, maka ini akan menambah kuantitas track buruk PKS). Dalam somasi hukumnya, PKS dengan begitu yakin mengatakan bahwa Rama Pratama tidak menghadiri pertemuan pembicaraan mengenai dana stimulus tersebut. (catatan: saya berharap video rekaman tempat parkir mobil dapat disampaikan ke publik, biar clear siapa yang berbohong : AHD kah atau kader PKS ? ). Dan tentu saja jika Jhony Allen Marbun terlibat korupsi, maka ini berarti Partai Demokrat pimpinan SBY kembali terlibat korupsi lagi (setelah Sarjan Taher).
Sebagai masyarakat yang menaati sekaligus dilindungi hukum, maka setiap orang berhak dari asas praduga tak bersalah dan sekaligus kita tidak berhak menghakimi seseorang adalah tersangka korupsi dan seterusnya sebelum ada bukti yang otentik (bukan dimanipulasi atau diputihkan). Disisi lain, KPK harus cermat dan jujur dalam penanganan masalah ini, karena sangat mungkin sekali pemerintah bersama DPR telah melakukan korupsi berjamaah. Saya harap KPK bisa secepat mungkin mengungkap kasus ini dan menindaklanjuti nama-nama yang disebutkan AHD. Dan jika KPK menemukan bukti keterlibatan pihak-pihak tersebut, maka sesegera mungkin mengumumkan mereka (terlibat) sebagai tersangka sebelum Pemilu 2009 ini. Untuk apa? Biar mata masyarakat terbuka lebar : “Jangan percaya begitu saja iklan kampanye yang menghipnotis” dan jangan memilih partai yang “suka tebar pesona” dan senang membohongi masyarakat dengan “data-data iklan” yang subjektif.
Pemerintah Yang Korup?
Inilah kurang ajarnya aparat pemerintah dan DPR yang dengan mudah menaikkan anggaran rakyat dari pajak, sumber kekayaan alam, penjualan surat berharga negara serta utang luar negari, padahal sebagian dana kenaikan anggaran diperuntukkan untuk mereka (penguasa) dengan dalih “uang aspirasi”. Tindakan tidak etispun masih dipupuk oleh pemerintah saat ini bersama DPR yang melakukan pertemuan penting di Hotel (bukankah pertemuan di Hotel menghabiskan dana). Bukankah mereka bisa melakukan pertemuan di kantor pemerintahan atau gedung DPR? Bukankah pembangunan yang mahal gedung-gedung pemerintah dan DPR ditujukan untuk mereka untuk bekerja dan melakukan pertemuan??
Sehingga, mereka yang ikut dalam lobi dan pertemuan di Hotel sangat mungkin sekali terlibat dalam memutuskan kenaikan (mark-up) anggaran stimulus dari Rp10,2 triliun menjadi Rp12,2 triliun. Dana stimulus adalah dana yang tersimpan di Departemen Keuangan dan diperuntukkan bagi sejumlah instansi, termasuk Departemen Perhubungan untuk proyek pembangunan Dermaga. Kenaikan anggaran hingga 2 triliun berarti menambah beban negara sekaligus menambah defisit anggaran yang ujung-ujungnya membuat rakyat semakin menderita. Karena alasan defisit, maka Pemerintah SBY-JK mengadaikan aset Gelora Bung Karno sebagai agunan surat utang negara (SUN).
Belum lagi berbagai aset dan surat berharga digadai demi menutup anggaran. Ditambah lagi utang luar negeri yang ujung-ujungnya duit (UUD) bagi penambahan penghasilan pejabat negara melalui skandal pertemuan yang menghasilkan kebijakan korup. Jadi, para pembaca bisa membayangkan “bagaimana kebijakan penambahan anggaran 2 Triliun” yang disetujui oleh Pemerintah bersama DPR ternyata sarat dengan korupsi? Ini hanyalah satu kasus yang berhasil tercium oleh KPK, dan saya meyakini ada banyak kasus yang sejenis yang berkeliaran di Departemen Pemerintah yang saat ini ( SBY-JK) masih belum bersih (penuh dengan intrik politik, korupsi dan nepotisme). Bersihkan Pemerintah SBY-JK?? Waktu dan sejarah lah yang membuktikan bagaimana skandal Lapindo, royalti batubara, dan kasus korupsi berjam’ah antar instansi pemerintah/legislatif dipelihara dengan baik oleh SBY-JK.
KPK sebagai institusi independen (bukan milik Presiden) seharusnya serius menangani masalah ini. Jangan sampai penghentian kasus korupsi aliran dana kampanye Pilpres 2004 kembali terulang dengan alasan politis. Jangan hanya mencari tumbal dalam penanganan kasus korupsi yang menimpa Rokhim Dahuri. Jangan hanya memenjarakan Mantan Gubernur BI Burhanin, padahal belasan anggota dewan yang menerima aliran dana BI masih belum diproses. Meskipun Agoes Condro yang telah mengembalikan 500 juta uang korupsi, namun ia masih bebas dari proses hukum KPK, dan begitu juga rekan-rekan Agus Condro yang menerima uang korupsi aliran dana BI masih duduk manis di DPR.
Dan akhir kata, jangan sampai Abdul Djamal hanya menjadi tumbal kebijakan pemberantasa korupsi yang tampaknya masih tebang pilih, jika berhubungan dengan presiden dan korupsi berjam’ah di DPR. Untuk KPK….Selamat bekerja dan menegakkan keadilan dan kebenaran atas kasus-kasus yang belum terselesaikan.
Terima Kasih
echnusa – 20 Maret 2009
Nusantaraku 
Kelompok yang mengkritisi memang perlu ada di republik ini. Dan yang dikritisi ya tenang-tenang aja kalau memang tidak korupsi. lha kalau saya membaca tulisan kritis sebagai selingan, ibarat melihat dunia lewat jendela rumahku. Salah satu jendela rumahku itu menghadap ke kebun, tempat aku mencoba dan mencoba pupuk organik buatanku. Tengok aku dan kritisi aku, kalau mendukung, beli pupukku, agar tanah kembali subur dan petani makmur, tapi ingat bukan karena aku melainkan karena PUPUKku. Jendela rumahku di http://ppkorganikata.blogsome.com
kenapa PKS kebakaran jenggot begitu ya? serahkan saja dulu ke KPK, kalo memang rama pratama tidak bersalah baru dech bereaksi. emang orang2 PKS itu malaikat apa? yang bisa jadi jaminan 100% ga kcripatan uang. cobalah membumi & jangan menjadi sombong dengan keberhasilan yg sudah di dapat.
memang pks bukan partai malaikat … tapi alhamdulilah sampai saat ini faktanya belum terbukti mas Pratama ikut … korupsi..
kalau partai yang lain kan .. yah anda tahu sendiri lah
Kalau masalah Korupsi sih masih perlu dibuktikan dulu, masalahnya itu Rama Pratama yang dulu demoin Pak Harto, sekarang kelimpungan ngeles dari masalah korupsi. Tapi katanya ada pengurus PKS yang Hobi berpoligami ria bener enggak sih. Di salah satu stasiun TV pernah ditayang acara yang katanya Ketua dan Sekjennya berpoligami yaaa, bener enggak ? Tolong informasiin dong kemasyarakat jangan cuma bekoar anti korupsi tapi hobi poligami. Sorry yaaa orang enggak bisa nafsu syahwat biasanya juga engga akan tahan godaan duit dan kekuasaan Kalau bener banyak pengurus PKS yang berpoligami sorrry ane kagak akan milih. Jawabyaa PKS jangan diam urusan poligami.
pak abdul hadi jamal itu cuma berkoar aja karena stress yah pengadilan sajalah yang bisa membuktikan.
kita tak perlu mencibirkan bibir dengan keanehan dengan ulah para pejabat atau pun para pencetus partai besar yang sudah menjadi anggota dprd atau pun anggota lainnya. Al-qur’an sudah menjelaskan manusia itu gila harta/keduniaan, wanita dan jabatan. mengapa semua itu terjadi? agama hanya dijadikan tameng demi mengangkat drajatnya, agama hanya dijadikan seni keindahan sebatas indah dipandang oleh manusia sesamanya tapi tidak indah sama sekali di mata Tuhan. Religiusitas mereka boprok, hancur berkeping tanhakikat……? mau gimana lagi kalau seperti itu moral terhadap Tuhan sendidiri udah rusak apalagi terhadap manusia, atau rakayat yang dipimpinnya!
Kalau saya sih semakin cepat diperiksa jhony elen dan AHD oleh KPK semakin baik, biar jelas bagi rakyat. Tapi biasanya orang yang ketangkap basah mencuri akan narik orang lain sebanyak-banyaknya, supaya minimal tidak sendiri. Tapi kalau menyebut nama hotelnya saja salah, pakai diralat segala, bisa dipercaya nggak ya? Namanya juga ………..
Re: Jalidin
Kalau ikut dalam memutuskan kebijakan kenaikan stimulus mungkin iya. Kebijakan dan keputusan itu yang menetapkan kan panitia anggaran yang terdiri dari semua fraksi. Kalau kemudian ada salah satu anggota panggar yang bermain sendiri dibelakang keputusan itu dengan menjadi perantara dengan imbalan tertentu dari para pengusaha yg ingin mendapatkan proyek itu kan menjadi tanggung jawab dia sendiri kenapa anggota lain ikut dibawa2. Dan anehnya kenapa yg dihafal cuman nama Rama Pratama, Jhoni Allen dan Anggito Abimanyu masak gak ada org lain selain ketiga org itu. Dan penyebutan nama hotelnya saja salah sehingga adalah wajar kalau kemudian RP membantah ikut pertemuan di hotel Ritz Carlton yg lalu di ralat oleh AHD menjadi hotel Four Season.
Dalam salah satu rapat di panggar RP sendiri menurut pengakuannya menentang kenaikan dan stimulus itu sendiri karena akan mengakibatkan defisit APBN yg semakin besar tapi kenapa kemudian namanya ikut diseret2 dlm kasus yg menimpa AHD. Tapi yg pasti korupsi atau tidak harus dibuktikan apakah RP menerima uang atau tdk yg telah jelas ia bantah tdk menerima uang apapun dr AHD atau yg lainnya. Sedangkan AHD sendiri bilang tidak tahu ketika ditanya mengenai hal tsb apakah RP menerima uang atau tdk. Sedangkan utk JA , AHD bilang telah memberikan sejumlah uang. So kita lihat saja nanti kelanjutan kasusnya.
Re: Biofircamp
Semua pejabat dari lurah sampe presiden kalo diperiksa semuwa kayaknya dijamin ga ada yg ga korupsi bos 🙂
Jadi kayaknya kita nunggu generasi babe2 pada hilang dari muka bumi (tsunami?) dan berharap generasi cucu2 kita menjadi generasi yang bersih, gw bilang cucu2 kita…abiez generasi ABG skrg pada pinternya bikin bokep, maen PS, chatting, pesbukan, prensteran, nonton sinetron, nonton band kesayangan mpe histeris…doh…
Re: Topan Hadi
he he kalau di kantor nggk ada menu yg enak, tapi di hotel?? Seger segeer!!
PKS OH PKS lama-lama ga jauh beda doyan duet juga to…..? miris aku…
Sebenarnya PKS pada awalnya bagus, karena ada direct public services. Tapi sekarang pada elite politik dalam tubuh PKS saja sudah pecah, ada faksi Keadilan dan faksi Sejahtera.
FYI, kemarin (14/04/2009) acara ‘Janji Wakil Rakyat’ di TVOne, disitu ada beberapa wakil partai politik.
Nah ada kejadian yang bagus, disitu wakil dari PKB bertanya bagaimana PKS bisa naik perolehan suaranya, secara tidak sengaja wakil dari PKS bilang, “PKS relatif naik sekian persen, dan lolos dari tsunami Demokrat”. Penonton langsung tertawa.
Disitu Anas Urbaningrum (dari P. Demokrat) langsung cemberut….
Secara tidak sengaja PKS (yang dekat dengan Demokrat), mengungkapkan bahwa terjadi konspirasi dalam kubu Demokrat untuk secara sengaja bekerjasama dengan KPU untuk menghilangkan suara partai-partai oposisi.
Ini catatan penting dan sekaligus membuktikan bahwa pemilu kali ini tidak jujur dan adil, walaupun disisi pengadilan belum bisa dibuktikan.
Kejahatan akan terbukti, cepat atau lambat, kita lihat saja nanti.
Sebagai tambahan link :
http://politikana.com/baca/2009/04/15/pemenang-pemilu-ical-bakrie-dan-konglomerat-bukan.html