Skip to content

Dukungan Moralku Pada Pak Herman SS (Eks. Kapolda Jatim)

Maret 18, 2009

Kasus manipulasi daftar pemilu tetap (DPT) pada pilkada Jatim yang membawa pilkada ulang di Pulau Madura, yang akhirnya tetap dimenangi pasangan Soekarwo-Saifullah Yusup sangatlah kompleks. Dari hasil pelaporan panwaslu di Jatim dan sejumlah pengamat independen, pilkada Jatim secara hukum tidak sah alias cacat secara hukum karena banyaknya DPT fiktif. Belum lagi pengelembungan suara yang terjadi ketika pengiriman surat suara dari TPS masuk ke KPUD Jatim. Belum lagi pengakuan sejumlah oknum yang sengaja melakukan money politic dalam pemenangan pilkada Jatim.

Herman Surjadi Sumawiredja (inilah.com)

Etikad baik pun ditunjukkan oleh Eks. Kapolda Jatim Irjen Pol Herman S Sumawiredja. Ia pun secara sigap menyikapi kasus yang masuk dalam ruang lingkup pidana. Namun, sangat disayangkan…langkah majunya dalam pengusutan tindak pidana pemilu (melanggar konstitusi) akhirnya kandas karena besarnya kepentingan politik di tingkat pusat maupun daerah.

Pada tanggal 17 Februari 2009, Herman SS menetapkan Ketua KPUD Jatim Wahyudi Purnomo sebagai tersangka atas laporan Panwas Pilgub Jatim. Wahyudi berhasil mengantarkan pemilihan gubernur yang menetapkan Soekarwo-Syaifullah Yusuf sebagai pasangan Gubernur-Wakil Gubernur Jatim. Saat itu, Kapolda Jatim Irjen Pol Herman S Sumawiredja mengatakan, penetapan tersangka setelah tim penyidik memeriksa dan menyelidiki berkas-berkas dan bukti-bukti yang diberikan Panwas Pilgub Jatim dan adanya bukti kecurangan DPT yang dimiliki Polda

Dua hari setelah penetepan tersangka ketua KPUD Jatim (yang mungkin membawa nama Gubernur Jatim sekaligus partai pendukung Karsa yakni Demokrat) oleh Herman SS, tanggal 19 Februari 2009, ia diberhentikan sebagai kapolda Jatim (alasan masa pensiun)  dan digantikan oleh Brigjen Pol Anton Bahrul Alam. Herman SS pun dimutasikan. Tidak hanya berhenti disana saja, awalnya Kapolda Jatim baru Anton Bahrul berjanji akan melanjutkan pengusutan kasus tindak pidana pilgub Jatim tersebut. Namun, aneh bin ajaib, kurang dari 10 hari pasca berhentinya Kapolda Jatim yang lama, status tersangka Ketua KPUD Jatim dianulir dan dijadikan sebagai saksi saja pada tanggal 27 Februari 2009. Padahal, sesuai prosedur hukum dan data kepolisian, ketua KPUD layak dijadikan tersangka.

Pernyataan politispun dilayangkan oleh Kapolda baru Anton seolah-olah beliau jauh lebih mengerti kasus pidana Pilkada Jatim dibanding Herman SS. Pak Anton mungkin tidak tahu bahwa Pak Herman SS telah langsung turun ke lapangan untuk menginspeksi pelaksanaan pilkada ulang. Mungkin Pak Kapolri Bambang dan Pak Kapolda Anton tidak menonton TV  yang menayangkan Pak Herman yang menangkap langsung pemilih dibawah umur.  Pak Herman telah mencari bukti hingga level masyarakat bawah. Dan dengan mudah, pak Anton, sang Kapolda baru mengatakan belum cukup bukti. (???)

Politik Busuk dalam Hukum, Kepolisian, dan Pemerintah

Usaha menegakkan kebenarnan oleh Herman SS atas manipulasi kebijakan tingkat tinggi akhirnya kandas, dan akhirnya pada hari Senin, 16 Maret 2009, mantan Kapolda Jatim Irjen Pol Herman S Sumawiredja mengundurkan diri dari keanggotaan Polri (sebelumnya ia dimutasi dari Kapolda Jatim). Herman SS mengaku merasa kecewa terhadap Kapolda baru Jatim yang menurunkan status hukum Ketua KPU Jatim, Wahyudi Purnomo, sebagai tersangka menjadi saksi dalam kasus kecurangan daftar pemilih tetap (DPT) di Madura, Jatim, pada saat Pilgub.

Anehnya, pernyataan Herman SS dipelintir oleh sejumlah pejabat tinggi Polri dengan mengatakan mundurnya Herman SS dari institusi kepolisian karena Herman SS ingin pensiun dengan damai. Saya sangat kecewa dengan pernyataan petinggi Polri yang berusaha mendiskritkan kebenaran. Dan kita tahu, siapakah dibalik petinggi polri itu? Mengapa kasus pidana Pilgub Jatim seolah-olah dikubur oleh pejabat pusat negeri ini? Petinggi Polri mungkin tidak menyangka bahwa Herman SS tidak mungkin mengundurkan diri meskipun Herman SS kecewa dengan keputusan politis para pejabat Polri ini. Mungkin Kapolri saat ini masih berpikiran bahwa uang dan kekuasaan dapat menutup mulut Herman SS. Uang dan kekuasaan dapat menutup kebenaran. Namun, tampaknya institusi Kapolri saat ini salah besar.

Diawal jabatan, Kapolri Baru Bambang Hendarso asyik memberantas preman-preman di jalanan. Gebrakan untuk meningkatkan citra ini, rupanya hanyalah ‘mimpi perubahan’ di siang hari bolong. Preman-preman kepolisian tingkat tinggi tampaknya tumbuh subur. Mulai intervensi MS Ka’ban yang meminta Kapolda Riau dicopot lantaran Kapolda Riau berusaha mengusut pembalakan liar yang akan melibatkan institusi Departemen Kehutanan. Dan ketika Eks Kapolda Jatim (Pertengahan Februari 2009) secara tegas akan mengusut tindak pidana pilgub ini, lagi-lagi aroma busuk sistem pemerintah saat ini masih menyebar.

Kita tahu bahwa salah satu partai pendukung Gubernur Jatim Soekarwo-Saifullah Yusup adalah partainya Presiden kita yakni Partai Demokrat. Jika kasus pidana pilgub Jatim ini diteruskan, maka citra Partai Demokrat dan Presiden SBY akan memudar dan bahkan belangnya akan semakin terlihat. Dan tentu, hal ini telah diantisipasi oleh sejumlah politikus dan tidak tertutup kemungkinan bisikan Kapolri Bambang Hendarso yang menberhentikan Herman SS adalah bisikan “majikannya” yang tidak lain tidak bukan adalah SBY ataupun partainya Demokrat. Sangat disayangkan, Pak SBY menegaskan institusi tentara harus bebas dari politik (isu ABS), namun kasus politik di tubuh Polri tampaknya ditumbuh suburkan dalam kasus pilgub Jatim. Gimana kebijakan Bapak yang plimpang dan mencari keuntungan pribadi diatas kepentingan hukum dan negara, hah?

Dukunganku Pada Herman SS

Dari berbagai kasus-kasus pidana yang melibatkan petinggi negara ini, tampak sekali bahwa terjadi usaha untuk menenggelamkan kasus korupsi melibatkan pejabat negara, kasus dana kampanye pilpres, kasus aliran dana BI yang melibatkan banyak fraksi di DPR. Dan kasus ini, tidak tertutup kemungkinan terjadi intervensi ataupun bahasa halusnya “rekomendasi” dari pejabat negara agar kasus Pilgub Jatim ditutup karena berbagai alasan (dan salah satu jawaban klasik dan absurd adalah..biarlah hukum dilecehkan, asalkan tidak terjadi polemik pada masyarakat Jatim). Hal ini serupa dengan alasan absurd agar menghentikan kasus penyelewangan aliaran dana DKP kepada ke-5 Capres 2004 dengan alibi biarlah hukum dan UU dilecehkan asalkan politik adem-adem saja.

Saya meyakini bahwa pak Herman SS memiliki prinsip yang jelas dalam tatanan hukum yakni menegakkan budaya hukum di negeri ini. Selama kita memiliki pemikiran bahwa “hukum boleh diinjak-injak” asalkan “kondisi sosial atau politik” aman-aman saja, maka sistem pemerintahan yang korup, busuk akan terus terpelihara dan bahkan akan menambah daftar mental bobrok dalam waktu 30 tahun mendatang (ingat, selama 32 tahun sistem pemerintah korup telah menjalar keseluruh lapisan masyarakat). Jadi, jangan biarkan sistem melecehkan hukum menjadi budaya yang dipertahankan oleh SBY dan JK bersama jajaran kabinetnya (Polri dan Kejaksaan).

Kepribadian Herman SS memang cukup langkah dalam institusi polisi yang sarat dengan korupsi (survei lembaga terkorup 2008 ), aksi premanisme kerah putih dan “pem-backing sejumlah judi, narkoba. Dan kita berharap, perjuangan Pak Herman menegakkan hukum di atas hukum mendapat dukungan masyarakat luas. Jangan kita bunuh hukum negeri ini dengan senjata politik.

Sekali lagi, apakah kita rela hukum di negeri ini diobok-obok dengan alasan bahwa biarlah kasus pidana pilkada Jatim dihentikan, karena jika tidak dihentikan, maka ada kekhawatiran terjadi konflik masyarakat Jatim seperti di Ambon? Apakah langkah perjuangan Herman SS harus berhenti sampai di sini saja?
Tentu tidak.. Dugaan konflik bisa diatasi jika Pemerintah memang serius menegakkan kebenaran. Edukasi yang positif pasti dapat meredakan konflik yang harusnya tidak terjadi. Konflik umumnya terjadi karena ada aktor intelektual disertai uang yang berbicara. Masa’ hal-hal ini tidak dapat dibaca oleh BIN?

Akhir kata, Ayo, berikan dukungan Anda kepada Herman SS dengan tegas menolak konspirasi busuk dalam penanganan kasus yang sarat dengan intervensi politik.  Ayo…pak Presiden…jangan biarkan sistem hukum di pemerintahan saat ini sama dengan pemerintah orba yang sarat korup.  Jangan tebang pilih dalam masalah hukum. Bersihkan sistem pemerintah mulai dari diri pemimpin dahulu, mulai dari menteri-menterinya yang bermasalah. Jangan hanya jargon iklan yang dipasang besar-besar di tengah jalan. Buktikan, ini adalah tugas Anda!!

Selamat Berjuang Pak Herman SS. Semoga Kebenaran Hakiki selalu bersama dengan Anda!! Dan semoga jiwa dan sikap tegas Pak Herman SS dalam bidang hukum, kebenaran tumbuh subur di darah generasi muda.. Terutama institusi polisi yang masih “belum insaf”.

ech – 18 March 2009

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: