Skip to content

Daftar Dana Awal Kampanye Parpol

Maret 10, 2009

Berikut daftar dana awal kampanye sebagian parpol

  1. Hanura : 5.0 miliar (melapor pada pertengahan Desember 2008)
  2. PPP : 1.6 miliar (melapor pada pertengahan Desember 2008)
  3. PKPB :  102 juta (melapor pada pertengahan Desember 2008)
  4. PBR : 340,7 juta (melapor pada pertengahan Desember 2008)
  5. PKDI : 54,8 juta (melapor pada pertengahan Desember 2008)
  6. Partai Buruh : 16,4 juta (melapor pada pertengahan Desember 2008)
  7. Partai Karya Perjuangan : 1 juta (melapor pada pertengahan Desember 2008) (terkecil)
  8. Gerindra : 15.6 miliar (terbesar)
  9. Demokrat : 7.0 miliar
  10. Golkar : 165 juta
  11. PDI P : 1 miliar
  12. PKS : 26 juta
  13. PDS : 900 juta
  14. Partai Keadilan dan Persatuan : 1.38 juta
  15. Partai Kedaulatan : 2,6 juta
  16. Partau Demokrasi Kebangsaan : 4.1 juta

Kok dana awal kampanye Golkar dan PKS kecil sekali yah, masa’ kalah dengan PDS dan PPP? Padahal partai-partai ini telah melakukan kampanye sejak tahun 2008. Benarkah dengan dana awal kampanye sekecil semut itu dapat membuat iklan sebesar Gajah???

    Manipulasi Data Awalkah?

    Sungguh aneh sekali bahwa data awal dana kampanye parpol sangatlah minim. Padalah sejak akhir 2008, beberapa partai terang-terangan melakukan bentuk kampanye iklan di media TV. Di tahun 2008 saja, berdasarkan laporan Nielsen Media Research tercatat dana iklan parpol mencapai 2.2 triliun rupiah (1.31 triliun di koran, 862 miliar di TV, 86 miliar di Majalah).

    Saya khawatir sekali terjadi manipulasi dana kampanye seperti terjadi pada tahun 2004. Bahkan pada pemilu presiden 2004, kelima-lima pasangan Capres dan Cawapres secara sah melakukan tindak pidana melakukan manipulasi dana kampanye. Dan sangat ironisnya, berdasarkan pengakuan terpidana dana non-budgeter DKP, Rokhmin Duhari mengakui bahwa capres dan cawapres terpilih yakni SBY dan JK menerima dana rakyat demi kepentingan kampanye, padahal ini merupakan pelanggaran hukum.

    Dan jika merujuk pada UU 31 tahun 1999, maka mereka (SBY-JK, Mega-Hasyim, Wiranto-Sholah, Amien-Siswono, Hamzah-Gumelar) dapat ditindak secara hukum karena terbukti menerima dana negara alias tersangka koruptor yang harus diproses. Sayang, hukum tidak memihak pada semua orang. Orang besar tidak bisa tersentuh dengan UU Pemberantasan Korupsi. Paparan mengenai hal tersebut telah saya tulis di SBY-JK Bersih dari Korupsi?

    Undang-Undang No 10 tahun 2008 (khusus Dana Kampanye)

    • (Pasal 129 ayat 2) : Dana kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
      a. partai politik;
      b. calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari partai politik yang bersangkutan; dan
      c. sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.
    • (Pasal 129 ayat 4) : Dana kampanye Pemilu berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditempatkan pada rekening khusus dana  kampanye Partai Politik Peserta Pemilu pada bank.
    • (Pasal 129 ayat 4) : Pembukuan dana kampanye Pemilu  sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah partai politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu)  minggu sebelum penyampaian laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk KPU.
    • (Pasal 130 ayat 1) : Dana kampanye Pemilu yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (2) huruf c tidak boleh melebihi Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
    • (Pasal 130 ayat 2) :Dana kampanye Pemilu yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok, perusahan, dan/atau badan usaha nonpemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (2) huruf c tidak boleh melebihi Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
    • (Pasal 130 ayat 3) : Pemberi sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mencantumkan identitas yang jelas.
    • (Pasal 139 ayat 1) :Peserta Pemilu dilarang menerima sumbangan yang berasal dari: 
      a. pihak asing;
      b.  penyumbang yang tidak jelas identitasnya;
      c.  pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah; atau
      d.  pemerintah desa dan badan usaha milik desa.
    • (Pasal 276) : Setiap orang yang memberi atau menerima dana kampanye melebihi batas yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 133 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
    • (Pasal 280) : Pelaksana kampanye yang terbukti menerima sumbangan dan/atau bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling  lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
    • (Pasal 281) : Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 dan Pasal 135 ayat (1) dan ayat (2)  dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 24 (dua puluh  empat) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

    Pesan

    Sebaiknya KPU dan Bawaslu mempublikasi data-data dana kampanye ke publik dan diupload di internet. Biar masyarakat juga turut memantau. Jangan biarkan kejahatan dan korupsi di tahun 2004 kembali terjadi tanpa proses hukum. Hentikan skandal korupsi tingkat tinggi di negeri ini. Jika sejak awal saja telah melakukan manipulasi dana awal kampanye, bagaimana mungkin bisa memimpin negeri ini dengan baik? Bagaimana mengelola perekonomian dengan baik? Bagaimana menegakkan hukum dengan baik jika pelanggaran hukum terjadi ketika rakyat memilih para wakil dan pemimpin negeri?

    Terima kasih
    echnusa – 10 March 2009

    sumber : Liputan6.com dan antara.co.id serta UU no 10 tahun 2008

    11 Komentar leave one →
    1. Maret 10, 2009 8:16 AM

      haloo om,.,..,

      wah tipsmnya bagus jugaa,.,.,.

      posting yang baru lagii yaaa….

    2. Maret 10, 2009 2:39 PM

      Mereka berlomba2 mengeluarkan dana besar untuk memenang kampanye demi partainya, kenapa dananya ngga di pake untuk meringankan beban rakyat miskin aja ya ketimbang untuk kampanye…???
      Sulit dech…

    3. uhangtalang permalink
      Maret 10, 2009 5:14 PM

      Yang terima dana bisa saja tak tau darimana dana itu diambil, tapi yg mengalokasikan itu yg tau persis masalahnya.
      Itu Presiden saat itu : Megawati.

      Jika kita terima hidangan lezat, kita tak tau itu daging babi baru ketika juru masak bilang, kita termuntah mutah. Kita toch tak tau rasa daging babi kayak apa.
      Trims. Salam.

    4. uhangtalang permalink
      Maret 12, 2009 1:02 PM

      Hmm. Dana non budgedter DKP, what a big deal?

      Dana non budgedter = dana bukan dari APBN = bukan uang negara.

      Lalu darimana? Dari pihak ke tiga! Ada bank Danamon, perusahaan rokok, perush otomotif, industri makanan dlsb.

      Dimana korupsinya? Tindak pidana korupsi adalah :
      1.merugikan keuangan negara! ; orang ini bukan uang negara kok!
      2.suap menyuap ! ; siapa yg disuap? bayi kaliii? 🙂
      3.penggelapan dlm jabatan! ; mati lampu kali? 🙂
      4.pemerasan! ; emangnya kelapa diperas? 🙂
      5.perbuatan curang! siapa yg curang? orang sumbangan suka rela kok!
      6.konflik kepentingan dlm pengadaan barang/jasa! ; barangnya siapa ya? 🙂

      Awas hati2 lho, jangan ambil sumbangan dari rekanan!
      Itu tuch, Liga Djarum, Liga Gudang Garam di PSSI korupsi dana non budgedter juga! Yup, KPK tangkap!!!

      Tim sukses SBY -JK dpt 200 jt an , disebut kelas kakap??
      Wah kalo para anggota dewan yg miliyaran berarti kelas apa ya? Paus, Hiyu?
      Atau ikan duyung kalii? 🙂

    5. Maret 12, 2009 4:09 PM

      Re: Uhangtalang
      [Catatan bagi pembaca baru, saya telah berdiskusi panjang dengan Bung Uhangtalang dalam berbagai postingan saya)
      Bung Uhangtalang yang baik.
      Coba baca UU 20 tahun 2001 (sekuel sebelumnya UU 31 tahun 1999) dan UU 23 tahun 2003 secara komprehensif. (Maaf, saya tidak perlu mengcopy pastenya, karena para pembaca dapat mendownloadnya).
      Sebelumnya saya menanggapi lebih lanjut komentar Bung Uhangtalang, saya mohon agar Bung Uhangtalang tidak memutarbalikan fakta, karena saya yakin Bung Uhang mengerti tentang hukum (apalagi orang yang mengerti banyak tentang Partai Demokrat, atau Bung Uhang adalah kader Demokrat?), mengerti tentang keuangan negara, mengerti tentang tata cara pengeluaran anggaran dari Departermen Negara/Pemerintah dan mengerti tentang aturan penerimaan dana dari negara. Dan jangan membohongi rakyat dengan mengatakan bahwa dana non-budgeter bukan uang negara (pernyataan umum). Yang perlu Bung Uhang paparkan harusnya adalah dana yang masuk ke non-budgeter tidak jelas, bukan dengan mengatakan bahwa dana non-budgeter bukan uang negara, dan boleh dikorupsi secara berjam’ah dan itu legal. Saya mengharapkan dalam topik ini, kita tidak mendidik masyarakat untuk melakukan tindakan amoral yang menggunakan dana-dana di rekening negara/pemerintah.
      Dana Non-budget umumnya digunakan/dikumpulkan untuk keadaan incidental yang tidak masuk dalam APBN.Misalnya, ketika Tsunami Aceh 2004, dalam APBN 2004 dan 2005 (kecuali P-APBN 2005) yang menggangarkan dana darurat Tsunami yang sama sekali tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi/kelompok/partai/perusahaan dst. Jangan mendidik masyarakat dengan opini menggunakan dana non-budgeter adalah legal atau ini telah mendarah daging dalam watak? Mungkin dengan pemikiran tersebut, maka saya pun menjadi menduga bahwa dana non-budgeter untuk Tsunami Aceh telah digunakan oleh sekelompok elit (referensi : dari komentar Bung Uhang yang membolehkan menggunakan dana non-budgeter).
      Sekali lagi saya harapkan agar Bung Uhang tidak sengaja membohongi pembaca (karena Bung Uhang orangnya cerdas dan telah membaca buku karangan Dino Patti Djalal kan?) seperti sebagian iklan-iklan Demokrat, karena tidak semua rakyat Indonesia bodoh yang dapat dibohongin mentah-mentah dengan iklan dan propaganda.
      *****
      Saya tidak ingin berpolemik, sehingga saya hanya perlu menjelaskan 6 pernyataan Bung Uhang di atas :
      1. Bung Uhangtalang, dana tersebut masuk ke rekening Menteri dengan tujuan awal untuk program pemerintah (kalo gak salah : untuk banjir)
      2-4. Bisa komentar dengan data dan fakta : jangan memutarbalik bahasa “suap”, cobalah dengan cerdas, masa’ kata suap (korupsi), pemerasan, dan penggelapan dana Anda permasalahkan. Bukannya Anda telah membaca bukunya Dino Patti Djalal? Tidak adakah pesan moral yang disampaikan dalam buku tersebut, misalnya jangan berlagak bodoh?
      5. Sebelum memberi komentar 5, mohon baca dulu UU 23 tahun 2003 tentang dana kampanye pilpres dengan cermat. Jadi jelas apa itu sumbangan yang sah, apa itu laporan dana, apa itu identitas, apa itu pemerintah.
      6. lihat nomor 2.
      Secara keseluruhan, mohon kembali ke topik, saya tidak membahas tentang bayi, mati lampu atau santan kelapa. Yang saya bahas adalah pengawasan yang ketat dana kampanye, jangan terulang kembali penyalahgunaan anggaran negara (baik yang dibudgetkan maupun non-budgeter).
      *****
      Mengapa identitas dan sumber dana itu perlu, karena sangat penting. Saya ambil analogi Bung Uhangtalang.
      Jika ada daging (unknown) berada di tempat makan Bung Uhang (unknown), apakah Bung Uhang langsung mengambil dan memakannya??? (gak usah dijawab).
      Dan ternyata, Bung Uhang langsung memakannya tanpa nanya dulu? Apakah seorang capres atau pemimpin bisa seceroboh itu “memakan daging” tersebut? Jika ia bukan pemimpin yang hebat/bersih, maka sangatlah wajar ia memakannya. Tapi, dari pernyataan Bung Uhang sendiri, maka tampak jelas bahwa pemimpin 2004 seperti apa? (berdasarkan analogi Bung Uhang).
      Trims

      “Negara Indonesia adalah negara hukum, jika mau bersih, jangan memutarbalik UU dan hukum.
      Namun, sayang yah…..meski Indonesia telah merdeka lebih 63 tahun, masih banyak orang yang mendukung tindak kejahatan dan pelaku kejahatan (eg: dana kampanye pemilu) dengan berbagai dalil.
      Jika, politik memang seperti itu dan masih banyak orang (parpol) seperti itu, maka sangat wajar banyak orang yang Golput dalam pemilu 2009 ini.”

    6. Maret 12, 2009 7:09 PM

      wah rame tuh diskusinya.. cuma emang aneh klo emang tuh dana legal knp pak rohmin di penjara? ( bener ya beliau dipenjara )


      Re: Dobelden

      Maaf, baru dapat mereply tanggapan Bung Dobelden.
      Yah, beliau dipidana 7 tahun, namun saya melihat beliau hanya menjadi tumpal, dia lebih kepada lalai menjalan tugas. Sedangkan pihak pembuat kebijakan memberikan dana tersebut ke para capres beserta capres yang menerima dana tersebut bebas dari dakwaan.
      ****
      Dananya jelas tidak legal. Sesuai dengan peraturan pemerintah, Dana non-budgeter dikumpulkan untuk menutupi anggaran tiap departeman yang kekurangan APBN asalkan digunakan tepat sasaran, sesuai dengan prosedur hukum. Karena APBN terbatas, sementara banyak proyek misalnya di DKP sendiri harus mencukupi target seperti bantuan nelayan, RUU, operasional kementerian. Semuanya telah diatur. Jika pada akhirnya dana tersebut digunakan untuk kepentingan selain rakyatk, maka ini adalah tindakan penyelewangan dana (untuk kampanye pilpres) alias korupsi dalam tataran UU 20 tahun 2001. Secara hukum, ini salah. Tapi, beberapa pihak berusaha berpendapat bahwa ini bukan penyelewengan dana. Kasus yang serupa terjadi pada DAU (dana abadi umat) yang dikumpulkan Depag. Meskipun tidak termasuk dalam APBN, namun dana tersebut tidak boleh digunakan selain kepentingan negara dan rakyat. Jika hal tersebut dilakukan, maka itu dinamakan korupsi.
      Trims

    7. uhangtalang permalink
      Maret 13, 2009 5:57 AM

      Bung Nusantaraku yg budiman!

      Kelihatannya anda begitu menggebu dg dana DKP ini.
      Keterangan dari mana asal uang itu terungkap dari sidang Damanhuri, kelihatannya bung tidak mengikuti ya?

      6(enam) kreteria yg saya kemukakan adalah pengertian TINDAK PIDANA KORUPSI yg dicoba dikaitkan kpd pak Damanhuri.
      Kasus ini penuh muatan politiknya, menurut Amie Rais : ini terkait upaya utk meng impechment Presiden SBY.

      Saya bukan org politik, hanya murni simpatisan.
      Trims.Salam.

    8. Maret 13, 2009 11:19 AM

      Re : Uhangtalang
      Topik postingan saya : Daftar Dana Awal Kampanye Parpol.
      Ini bukan sekadar kasus dana DKP, tapi menyangkut (integrasi) dengan ranah hukum lain yakni dana pilpres yang tidak jelas sumber dan tidak sah, laporan dana kampanye yang dimanipulasi. Kedua hal itu saja telah melanggar UU 23 tahun 2003. Jika mau mengembangkan lebih lanjut, maka pasal junto terkait korupsi juga terkait, karena jelas UU 20 tahun 2001 telah mengatur hal itu. Meskipun saya tidak mengikuti persidangan Rokhim dan bukan juga anggota KPK, namun saya telah berusaha mencari informasi dan fakta yang berakhir pada penyelewangan dana non-budgeter (dari pengumpulan dari sejumlah bank BPPN, perusahaan swasta dan pengusaha hingga penyaluran dana haram itu ke 5 capres melalui institusi negara yang harusnya digunakan untuk bantuan kerakyatan). Ini bukan sekadar masalah politik, namun lebih daripada itu, yakni pelanggaran konstitusi pejabat negara, pelanggaran UU pilpres 2004 dan UU korupsi serta sejumlah KUHP. Jangan karena ada sedikit politik, maka kasus ini dibungkam. Buktinya, bahwa meskipun Aulia Pohan ditangkap oleh KPK, apakah menimbulkan memanasnya politik seperti disiarkan beberapa stasiun TV. Gak usah underestimated, dan menggunakan alasan politik untuk pemakzulan tindak pidana UU 23/2003 dan UU 20/2001.
      ********
      Oke, semoga saja sikap yang bung Uhangtalang terhadap kasus ini benar.
      Saya pun malas berpolemik. Biarlah waktu dan Tuhan yang akan mengadili itu semua.
      Semoga saja masyarakat lupa bahwa pada akhir 2006, KPK menyelidiki kasus DKP yang setahun kemudian berakhir gagal membawa aktor intelektual dan para penerima dana tersebut.
      Semoga tidak ada yang merilis pernyataan pers presiden SBY pada 25 Mei 2007 yang mengatakan bahwa dia tidak menerima dana DKP yang dituding Amien (sebelum penyelidikan tahap lanjut dan pengakuan Rokhim). Semoga tidak ada dokumen arsip konferensi pers SBY yang mengatakan dana kampanye-nya bersih (bersih dari laporan dana, bersih dari sumber dana). Sehingga tidak ada catatan presiden kita berbohong.
      Biarlah kronologis persidangan Rokhim Dahuri yang baru bulan Juni 2007 (4 minggu setelah pernyataan SBY) yang mengakui bahwa ia memberikan dana tersebut ke SBY dihapus dari media. Biarlah fakta tersebut dikuburkan bersama mayat busung lapar.
      Jika hal itu yang diinginkan, yah udah…saya dukung sikap bung Uhangtalang untuk membela itu, dan saya mundur dari polemik diskusi ini. Saya tidak sanggup untuk berdebat hal-hal ini lagi, karena saya kalah beradu argumen dengan Bung Uhang yang cerdas.
      Saya yakin sebagian rakyat sudah antipati dengan istilah antikorupsi dan sejenisnya. Capek…. kami tidak bisa berdebat dengan orang-orang pintar dalam politik.
      Yah udah, selamat melanjutkan dukungan Demokrat dan SBY yang bersih dari Korupsi!!!
      Trims. Salam – warga sipil non parpol (this is my last comment in this topic)

    9. uhangtalang permalink
      Maret 14, 2009 6:32 AM

      Nah, iya kan bung sendiri akhirnya mengakui kalau dana itu BERASAL dari :
      pengumpulan dari sejumlah bank, perusahaan swasta ( rokok, industri makanan dll) dan pengusaha.

      Itu jelas!! Bukan uang negara. Sama seperti sponsorship2 lainnya, Liga Dunhill, Liga GG, Liga Bentoel dlsb.

      Korupsi??? Amien Rais sendiri kemudian mengakui kalau itu terkait upaya impeachment Presiden SBY!!!

      OK. We close this topic. Thanks for your attentions.
      I appraised you.

    10. Maret 22, 2009 5:17 PM

      orang bicara sangat mudah, semua mencari benar tp kebenaran haqiqi milik Ilahi, semoga yang benar tetap baik dan yang salah mau berterus terang, jayalah negaraku.

    Trackbacks

    1. 12 Peristiwa Penting & Populer 2009 di Nusantara « Nusantaraku

    Tinggalkan Balasan

    Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

    Logo WordPress.com

    You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

    Gambar Twitter

    You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

    Foto Facebook

    You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

    Foto Google+

    You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

    Connecting to %s

    %d blogger menyukai ini: