Skip to content

SBY-JK Bersih dari Korupsi?

Maret 9, 2009

Pendahuluan

Tulisan ini saya buat menyikapi iklan-iklan di media yang semakin hari semakin jauh dari realitas. Jargon-jargon yang dilontarkan sangatlah subjektif demi meningkatkan popularitas. Dan jika Anda mau menelusuri secara lebih detil faktanya, silahkan klik di search engine dengan keyword kasus korupsi provinsi  di setiap provinsi (misalnya kasus korupsi sumatera selatan). Lalu, disetiap tersangka dan terdakwa, kembali Anda ketik nama mereka diikuti kata kader partai. Maka, hasilnya sangat dashyat. Anda akan memperoleh data bahwa partai-partai besar gagal menyeleksi calon pemimpin yang benar-benar bersih, dan berani berkilah bahwa mereka bersih dari KKN.

Dan tulisan ini khusus saya tulis untuk membuka mata hati kita, membuka pikiran kita agar open-minded, terlebih mereka yang telah terhipnotis dengan sosok pemimpin yang dianggap “suci” dan seterusnya. Marilah kita menjadi pribadi yang bebas dari doktrin, menjadi pribadi yang mau berubah, dan menjadi pribadi yang kritis. Dan janganlah menjadi pribadi yang membabi-buta mengidolakan seseorang atau kelompok tanpa alasan-alasan objektif. Berbicara objektif, maka kita akan berbicara dengan data dan fakta.

Korupsi oleh Para Capres dan Wapres 2004

Inilah fakta-fakta yang jarang diungkap media mengenai korupsi dana pilpres 2004 yang dilakukan oleh para capres dan cawapres 2004. Kasus ini awalnya terkuak ke publik setelah Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Rokhmin Dahuri menjadi tersangka aliran dana non-budgeter DKP ke Capres dan Cawapres 2004.  Dan akhirnya pada Juli 2007, Rokhmin Dahuri divonis 7 tahun penjara akibat membiayai dana kampanye para capres-cawapres 2004. Dan sangat disayangkan, November 2007, KPK menghentikan kasus korupsi dana rakyat ini.

Sangat disayangkan karena, Rokhmin selaku mantan Menteri DKP telah melakukan pengakuan bahwa terjadi aliran dana negara (pajak rakyat dan kekayaan alam) masuk ke rekening para Capres dan Cawapres 2004 yakni sebagai berikut: (disusun berdasarkan nomor urut pilpres putaran pertama) – *)

  1. Wiranto – Salahuddin Wahid  : 220 juta
  2. Megawati S – Hasyim Muzadi : 280 juta
  3. Amien Rais – Siswono Yudohusodo : 400 juta
  4. Susilo Bambang Yudhoyono – Jusuf Kalla (SBY-JK) : 225 juta
  5. Hamzah Haz – Agum Gumlelar : 320 juta

Untuk mengelabui publik, penyalahan pengunaan dana negara ini tidak digelontorkan sekaligus dalam jumlah besar tapi diberikan dalam waktu yang berbeda-beda ke pihak yang juga berbeda-beda. Dan dari 5 pasang Capres-Cawapres 2004, hanya Amien Rais yang secara terang-terangan mengakui menerima dana DKP dalam pilpres 2004 yang akhirnya dikembalikan. Sedangkan para tersangka koruptor lain yakni pasangan pilpres SBY-JK, Mega-Hasyim, Wiranto-Gus Sholah dan Hamzah Has- Agum, tidak berkutik bahkan berusaha menenggelamkan kasus ini. Karena kekuatan dan kekuasaan para “bos-bos” ini, akhirnya KPK gagal melanjutkan kasus ini. Dan untuk membuai hati rakyat, KPK menjadikan Rokhmin Dahuri menjadi tumbal, sedangkan para penerima dana uang negara dengan enteng berjalan dan berkampanye di saat ini. Inilah salah satu korupsi kelas kakap yang gagal diselidiki penegak hukum di negeri ini. Buktinya Amien Rais yang mengaku menerima dana dapat menghirup udara bebas, dan celakanya lagi, pasangan Capres lain yang harusnya menjadi tersangka kasus korupsi danan DKP seolah-olah tidak merasa bersalah sama sekali. Dimanakah moral pemimpin negeri ini? Lagi-lagi tampaknya hukum hanya memihak si besar, namun tidak memihak rakyat kecil.

Wahai…para pembaca, bukalah mata kalian. Kepemimpinan seperti SBY-JK tidak jauh berbeda dengan ciri pemimpin lain seperti Megawati (karena dominasi kubu hanya SBY-JK-Mega). SBY hanya berusaha memberantas korupsi kelas teri, sedangkan melindungi korupsi kelas kakap, termasuk dirinya yang menerima dana negara seperti diungkapkan terpidana Rokhmin Dahuri. Dan sangat disayangkan bahwa, bursa Capres 2009 ini masih didominasi politikus-politikus bermasalah, baik anggota keluarganya maupun diri mereka masing-masing. Megawati jelas menerima dana DKP, karena beliau adalah menterinya Rokhmin dan mengetahui aliran dana budjeter. Disisi lain, pemerintah Mega berhasil menjual aset Indosat dan Telkom dengan sangat murah kepada asing. Dan saat ini, anaknya Puan Maharani terlibat pelecehan umat Buddha dengan pendirian Buddha Bar Jakarta. Hal senada pada capres lain seperti Wiranto, dan mirisnya adalah Presiden dan Wapres kita saat ini, SBY-JK turut terlibat kasus aliran dana negara.

SBY-JK Bersih dari Korupsi?

Sistem parpol dan pemerintah di negeri ini sangat membuat hati rakyat kecewa. Tidak hanya dana-dana haram (panas) mengalir pada para politisi, anggota DPR RI, parpol, namun turut mengalir para calon-calon RI satu dan dua (Capres dan Cawapres). Selain itu, para Capres dan Cawapres secara sengaja melakukan laporan dana kampanye fiktif, sesuatu yang harusnya tidak dilakukan oleh pemimpin negeri ini.

Selama hampir 4 tahun SBY-JK menutup-nutupi adanya dana dari Aburizal Bakrie masuk ke kas kampanye Pilpres 2004, akhirnya Tempo dengan berani mengungkap fakta bahwa Aburizal Bakrie berkontribusi dalam menyumbang dana kampanye SBY-JK. Dan kurang ajarnya, laporan dana kampanye SBY-JK jelas-jelas tidak mencantumkan nama Aburizal Bakrie. Aburizal Bakriepun berusaha mengelak tuduhan tersebut dan menggugata Tempo. Tapi, karena kekuatan informasi Tempo, akhirnya Wapres Jusuf Kalla pada bulan Desember 2008 mengakui bahwa Aburizal Bakrie menyumbang kepada SBY-JK. Dan akhirnya Bakrie harus mengakui kekalahan dalam gugatannya ke majalah Tempo. Selamat buat Tempo.

Tindakan memberikan data kebohongan seperti dilakukan tim dana kampanye SBY-JK secara sah melanggar Pasal 89  ayat 6-8 UU No. 23 Tahun 2003 yakni ancaman memberikan keterangan bohong mengenai dana kampanye. Tidak hanya pasal 89 saja yang dilanggar SBY-JK dalam pelaporan dana kampanye, kasus dana non-budjeter DKP menambah daftar pelanggaran UU dan KUHP yang dilakukan oleh SBY-JK yakni Pasal 45 UU No. 23 tahun 2003.

Namun kembali sangat disayangkan bahwa kasus ini tidak dilanjutkan oleh KPK. Kita dapat mengerti bahwa jika KPK melanjutkan proses ini, maka banyak pejabat teras di negeri ini akan terlibat yakni SBY, JK, Megawati, Wiranto, dan Amien Rais, dan partai-partai pendukungnya yakni Demokrat, PDI-P, Golkar, PKB dan PAN. Sekali lagi, tampaknya UU seperti pemberantasan korupsi hanya dibuat untuk menjerat rakyat kecil, tapi bukan untuk penguasa. Dan fatalnya lagi, masyarakat kita buta akan hal itu, dan secara membabi buta terus mendukung pemimpin yang bermasalah. Ha…. harusnya para capres dan cawapres 2004 yang menerima dana DKP tersebut dipenjara saja dan tidak boleh mencalonkan diri sebagai capres, karena telah melanggar konstitusi yakni UU 23 tahun 2003 dengan pidana 2 tahun dan perlu dicap sebagai koruptor. Pak KPK kemana saja nih????

Kembali saya menyorot kasus-kasus bermasalah SBY-JK. Terkait sumbangsih Aburizal Bakrie pada pemenangan pilpres 2004, maka SBY juga manusia artinya penunjukan Aburizal Bakrie sebagai Menko Ekonomi (pada awal jabatan) sarat politis dibanding kapabilitasnya. Meskipun terlibat dalam semburan lumpur lapindo, Aburizal Bakrie tetap dipertahankan duduk di Kabinet dan direshuffle menjadi Menko Kesra. Hal ini sangat berbeda pada perlakuan yang diberikan menteri lain, misalnya Yusril Ihza Mahendra yang dipecat karena dugaan kasus pidana. Tampaknya SBY-JK menerapakan standar ganda. Sangat ironis, bukan?

Bukti persengkokolan SBY-JK-Ical semakin menguat tatkala SBY lamban dan tidak tegas menyikapi tunggakan royalti yang dilakukan oleh sebagian perusaahan milik keluarga Bakrie. Selain menunggakan royalti, perusahaan milik Bakrie dan pengusaha lain, jelas-jelas tindakan penunggakan royalti SDA merupakan pelecehan UU di negeri ini yang sengaja dipelihara oleh SBY-JK. Belum tuntas masalah royalti, SBY-JK kembali terlibat dalam skandal suspensi saham BUMI Resources (saham milik Aburizal Bakrie) dengan motif melindungi usaha Bakrie lantaran Bakrie adalah penyumbang dana kampanye SBY yang awalnya ditutup-tutupi oleh mereka-mereka. Cukup sudah dugaan bahwa pola kepemimpinan SBY-JK saat ini tidak jauh berbeda dengan era Soeharto. Jika era Soeharto KKN terjadi dalam lingkaran dalam (keluarga dan kroninya) sedangkan penguasa (kecil) di daerah tidak berani melakukan korupsi serta tidak ada penanganan kasus korupsi. Maka di era reformasi, korupsi merajela dari level paling bawah hingga ke istana. Bedanya adalah SBY memberangus korupsi kelas teri, sedangkan kelas kakap yakni korupsi institusi dan kebijakan tidak tersentuh oleh niat pemerintah.

Rekening-Rekening Liar

Karena sistem pemerintah saat ini (KKN terselubung) tidak jauh berbeda, maka masyarakat dan lembaga-lembaga independen (ICW) dan KPK harus jeli melihat potensi-potensi pengunaan uang negara untuk kampanye parpol dan pilpres. Saya meyakni sejumlah oknum politisi dan parpol akan semakin cerdas  mencari dana kampanye. Salah satunya adalah pengunaan dana-dana dari tiap Departemen yang dilakukan melalui rekening liar. Bisa dipastikan bahwa rekening liar menjadi sumber rupiah yang dengan mudah mengalir ke dana parpol-parpol pemerintah saat ini.

Setidaknya pada tanggal 28 Januari 2009 saja, tercatat minimal ada 260 rekening liar di 7 departemen kementrian pemerintahan SBY-JK yang berpotensi merugikan ratusan miliar rupiah uang keringat rakyat dan sumber daya alam. Rekening yang jumlahnya mencapai 260 buah itu ditemukan tersebar di tujuh departemen dan lembaga negara, yakni Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Mahkamah Agung, Departemen Pertanian, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Departemen Dalam Negeri, Departemen Sosial, serta BP Migas. Penelitian awal mengenai rekening liar ini dilakukan Departemen Keuangan. Dari penelusuran itu diketahui 260 rekening liar tersebut bernilai Rp 314,223 miliar dan US$ 11,024 juta.

Dan sampai saat ini, kasus ini belum masuk dalam pengadilan, padahal masa kampanye telah dimulai. Sangat dimungkinkan jajaran pejabat menteri saat ini mulai menyetor uang negara untuk menyukseskan kampanye. Selain itu, tindakan-tindakan menggunakan fasilitas negarapun akan kerap dilakukan oleh para pejabat negara dengan dalih “kunjungan atau dinas daerah“. Bawaslu dan segenap lembaga independen serta masyarakat harusnya secara objektif mamantau dan melaporkan pelanggaran-pelanggaran tersebut. Janganlah kasus miliaran rupiah dan dana sumbangan pada tahun 2004 fiktif terulang lagi di tahun 2009.

Data-Data Penunjang

Agar tulisan saya tidak hanya menjadi opini omong kosong, saya akan melampirkan data-data temuan ICW mengenai pelanggaran UU 23 tahun 2003 mengenai pemilu presiden khususnya dana kampanye pilpres 2004 .

Dana kampanye Pilpres 2004 **)

  1. Wiranto – Salahuddin Wahid  : 68 miliar
  2. Megawati S – Hasyim Muzadi : 103 miliar
  3. Amien Rais – Siswono Yudohusodo :  22 miliar
  4. Susilo Bambang Yudhoyono – Jusuf Kalla (SBY-JK) : 60 miliar
  5. Hamzah Haz – Agum Gumlelar : 2.7 miliar

Dari data dana kampanye dan pemantaun ICW (Indonesia Corruption Watch) dan TII (Transparency International Indonesia), ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

I. Manipulasi Dana Kampanye

Terdapat beberapa modus manipulasi dana kampanye yang dilakukan tim dana kampanye Capres dan Cawapres (termasuk tim SBY-JK) yakni manipulasi dengan  penggunaan nama dan alamat orang yang sebenarnya tidak memiliki kemampuan  secara ekonomi untuk menyumbang sebesar jumlah sumbangan yang tertera di dalam laporan (trik-1). Dan manipulasi dengan menggunakan alamat fiktif, yakni alamat yang sudah tidak ada atau memang tidak pernah ada. Penggunaan nama dan alamat fiktif ini adalah untuk menutupi besarnya jumlah sumbangan yang masuk ke rekening dana  kampanye Pasangan Capres-Cawpres dari sumber yang tidak jelas – (trik-2).

Deskripsi Manipulasi Dana Kampanye Megawati-Hasyim  vs SBY-JK ***)

  • Manipulasi (Penipuan) Penyumbang Individu –> (Mega : 17 kasus = 1.69 miliar dan SBY : 2 kasus = 175 juta)
  • Manipulasi (Penipuan) Penyumbang Badan Usaha –> (Mega : 13 kasus = 9.35 miliar dan SBY : 13 kasus = 2.45 miliar)

II. Penipuan Dana Kampanye (Hasil Audit)

Hasil Audit Sumbangan Perorangan Pasangan Calon Presiden dan Wapres  (sumber dana fiktif atau tidak dapat dikonfirmasi kebenarannya) ****)

  1. Wiranto – Salahuddin Wahid  : 36%
  2. Megawati S – Hasyim Muzadi : 4%
  3. Amien Rais – Siswono Yudohusodo :  23 %
  4. Susilo Bambang Yudhoyono – Jusuf Kalla : 34%
  5. Hamzah Haz – Agum Gumlelar : 63%

Hasil Audit Sumbangan Perusahaan Pasangan Calon Presiden dan Wapres  (sumber dana fiktif atau tidak dapat dikonfirmasi kebenarannya) ****)

  1. Wiranto – Salahuddin Wahid  : 29%
  2. Megawati S – Hasyim Muzadi : 74%
  3. Amien Rais – Siswono Yudohusodo :  70 %
  4. Susilo Bambang Yudhoyono – Jusuf Kalla : 20 %
  5. Hamzah Haz – Agum Gumlelar : 63%

Catatan:
Berbagai temuan ini seharusnya menjadi  indikasi terjadinya  penyimpangan akibat gagalnya pertanggungjawaban keuangan kampanye. Sayangnya tidak ada tindak lanjut yang cukup memadai dari KPU; padahal terdapat beberapa pasal yang dapat digunakan untuk meminta pertanggungjawaban atas berbagai temuan tersebut, seperti aturan mengenai ancaman memberikan keterangan bohong mengenai dana kampanye (Pasal 89 ayat 6-8 UU No. 23 Tahun 2003).

Penutup

Adapun tujuan penulisan ini tidak lain tidak bukan untuk memberikan informasi ke publik seluas-luasnya dengan profil partai ataupun capres yang telah diputarbalikkan faktanya di media iklan TV, radio, koran dan internet. Demi proses demokrasi yang lebih baik, maka seyogianya setiap pemaparan disertai data-data yang seobjektif mungkin. Karena data sejatinya tidak memihak. Hanya opinilah yang memihak. Dan ingat, pada 9 April ini, gunakan hak pilih yang tepat, kenali para caleg, jangan terbuai dengan iklan-iklan manipulasi data dan busuk. Dan sebenarnya kita tidak perlu mengatakan kembali bahwa data-data beberapa parpol dalam iklan sangatlah dimanipulasi, toh….pas Pilpres 2004, sejumlah data membuktikan mereka telah memanipulasi dana kampanye. Jika kampanye mereka saat ini memanipulasi data, itu wajar…karena otak mereka (politisi) memang suka memanipulasi data. Toh, KPK hanya diam menghadapi mereka-mereka yang berkuasa.

Dan akhir kata, dengan pemaparan data dan opini ini, masihkan Anda yakin SBY-JK bersih dari korupsi seperti iklan-iklan mereka di media TV, radio, koran dan internet? Bersihkan dulu dana kampanyenya yah…pak!!

Terima kasih, semoga bermanfaat
echnusa – 9 Maret 2009

Keterangan
Sumber referensi data : Kelam Dana Kampanye Capres-Cawapres
*) : Kelam Dana Kampanye Capres-Cawapres halaman 1
**) : Kelam Dana Kampanye Capres-Cawapres halaman 2
***) : Kelam Dana Kampanye Capres-Cawapres halaman 4
****) : Kelam Dana Kampanye Capres-Cawapres halaman 6
*****) : Kelam Dana Kampanye Capres-Cawapres halaman 6

Referensi Lain:
UU 23 tahun 2003 tentang Pilpres
(download)
UU 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi
(download)
Rekening Liar
(okezone)
Terima dana DKP, Amien Rais Siap Dipenjara
(Tempo)
Kalla Akui Bakrie Sumbang Kampanye SBY-JK (Rakyat Merdeka)
Kasus Aliran Dana DKP ke Parpol untuk Bangun Relasi Politik
(Antara)
Aburizal
Adukan Majalah Tempo ke Dewan Pers
(Tempo)
Wapres: Wajar Bakrie Sumbang Kampanye SBY-JK (antikorupsi) –> kok gak dilaporkan dalam dana kampanye??
Amien Rais Tantang SBY, Beberkan Dana Kampanye Pilpres (Rileks)
Meski SBY-Amien Berdamai, Usut Terus Dana DKP Non Bujeter (harian sib)
dan sumber-sumber terkait

Update

UU No 23 tahun 2003  (Dana Kampanye)

  • Pasal 43 ayat 3 : Sumbangan dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dari perseorangan tidak boleh melebihi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan dari badan hukum swasta tidak boleh melebihi Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
  • Pasal 45 ayat 1 :Pasangan Calon dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk kampanye yang berasal dari:
    a.  negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing;
    b. penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;
    c.  pemerintah, BUMN, dan BUMD.
  • Pasal 45 ayat 2 : Pasangan Calon yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibenarkan menggunakan dana tersebut dan wajib melaporkannya kepada KPU selambat-lambatnya 14 (empatbelas) hari setelah masa kampanye berakhir dan menyerahkan sumbangan tersebut kepada kas negara.
  • Pasal 45 ayat 3 :Pasangan Calon yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi pidana.
  • Pasal 89 ayat 7 : Setiap orang yang dengan sengaja menerima atau memberi dana kampanye dari atau kepada pihak- pihak yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) bulan atau paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar  rupiah).
  • Pasal 89 ayat 8 : Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam laporan dana kampanye sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang ini, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan atau paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
28 Komentar leave one →
  1. Maret 11, 2009 11:18 AM

    bersih atau ga, yang pasti mereka udah berhasil jadi presiden-wapres selama 5 taun, dan berhasil meningkatkan kesejahteraan beberapa pihak.. terutama PNS 😉

    saya bukannya kagum, hanya saja.. berita miring seperti ini, seringkali muncul di awal dan di akhir masa jabatan dari seseorang 😀


    Re: Billy Koesoemadinata

    Yang Bung Billy. Saya setuju bahwa bagaimanapun mereka adalah pernah menjabat sebagai Presiden, dari Soekarno hingga SBY.
    Kita wajib menghargai mereka. Namun, mereka yg memiliki noda-noda hitam, alangkah baiknya tidak menambah noda hitam lagi di pemerintah ini (sehingga dalam pilpres 2009 ini, rakyat harus jeli, jangan masuk lubang abu-abu untuk kedua kalinya). Mengangumi kepribadian positif para presiden merupakan sikap yang perlu saya dan semua pihak kembangkan demi membangkitkan perubahan lebih positif.
    Berikan kepada yang bersih dan kompenten (karena masih banyak yg seperti itu, tapi sayang gak populer atau gak disukai parpol), sedangkan saya berharap mereka (mantan pemimpin) mau secara bersama-sama menjadi penasehat bagi pemerintah yang baru. Dan tentunya, pemimpin baru harus dapat menerima masukan konstruktif dari mantan pemimpin sebelumnya seraya tidak mengulangi kesalahan-kesalahan senior mereka (seperti kasus yang saya utarakan diatas) . Harus ada kesinambungan dan sinergi antara satu presiden dengan presiden lainnya. Jujur, beberapa bagian tulisan ini, saya menulis dalam keadaan emosional pemikiran.
    Trims.

  2. uhangtalang permalink
    Maret 11, 2009 7:51 PM

    Ada 2 alternatif buat SBY ketika menyadari ini;
    1.Mundur seperti Bung Hatta, tapi yg jadi Presiden kan JK! Itu tidak akan lebih baik utk rakyat.
    2.Berkompromi, minimal bisa menyikat koruptor yg tak punya backing, toch hasilnya cukup heboh! Sekarang banyak org tak mau jadi panitya pengadaan lagi.

    Ayoo! Pilih alternatif mana menurut anda?

    Suharto bagus, cuma represif mengekang demokrasi, keluarganya di tunggangi koruptor.

    Mega! Kampanye negatif; pembunuhan karakter SBY tak perlu dibela lagi, jelas jauh di bwh SBY. Dan Hitamnya memang tak terbantahkan.

    Untuk BLBI itu sdh sejak Mega, fokus skrg untuk menyelamatkan uang negara dulu, para cukong BLBI ini juga benang kusut sekali, pasti banyak yg terseret maka ada pihak yg melindungi.

    Terima kasih.

  3. uhangtalang permalink
    Maret 11, 2009 9:25 PM

    Untuk WONGBINGUNG dan Budiman :

    Masalah penyelamatan uang negara telah diatur dlm Inpres No.8 thn 2002.
    Al ; disebutkan : para pengempalng BLBI tidak akan dihukum jka mampu mengembalikan hutangnya sampai akhir 2006.

    Ini strategi penyelamtan uang negara agar tidak mjadi Edy Tanzil baru.
    Hasil nya 5 orang siap melunasi uang itu. 3 diantarnya yg diantar Kapolri 6 Feb 2006.

    Masalah uang Tommy ke rekening Depkumham :
    Itu terjadi ketika menterinya Yusril Ihza Mahendra, era Mega. Yusril sekarang sdh jadi Ceng ho, di depak SBY.

    Kedubes Korea, Sudi Silalahi diisukan beri katebelece utk kontraktor tertentu, ini bisa jadi model Eggy Sudjana yg fitnah putra SBY dpt bonus Jaguar dari Kontraktor, hasilnya Eggy masuk penjara karena terbukti menfitnah.

  4. uhangtalang permalink
    Maret 12, 2009 9:33 AM

    Dana non budgeter DKP !
    Non budgeter = bukan dari APBN = bukan uang negara.

    Darimana? Dari pihak ketiga : Bank Danamon, persh rokok, persh otomotif dll.

    Tindak pidana korupsi ??: kreterianya adalah :
    1. merugikan keuangan negara!, disini bukan dech!
    2.suap menyuap!; siapa yg disuap dan yg menyuap ya?
    3.penggelapan dlm jabatan!; jabatan siapa yg gelap?
    4.pemerasan!; siapa yg diperas ya?emangnya kelapa?
    5.perbuatan curang! ; siapa yg dicurangi?
    6.konflik kepentingan dlm pengadaan barang/jasa; barang siapa ya?

    Wah kalau gitu Liga Dunhill, Liga Bentoel itu korupsi dana non budgeter nich!
    KPK tangkap itu!!!

    Kelas kakap???
    Kalo 200an juta kelas kakap, berarti Amin Nasution cs yg milyaran kelas apa dong?
    Hiu kali ya? besaran hiu apa kakap sich? jadi bingung gw? 🙂

  5. Maret 12, 2009 4:10 PM

    Indonesia sekarang sekarang sedang membutuhkan pemimpin yang mampu memecahkan masalah yang sangat pelik dengan cara yang sangat sederhana sambil meminum secangkir kopi.

  6. Maret 13, 2009 12:41 AM

    Itulah kenapa seruan untuk golput terasa lebih realistis. Suara kita terlalu bersih jika harus dinodai dengan memilih pemimpin yang kotor.

  7. Maret 13, 2009 4:36 PM

    wah wah wah…

    brarti kalo kita memilih pemimpin yg nantinya malah korupsi, kita juga kena dosanya donk…

  8. Maret 15, 2009 11:19 PM

    Sangat sulit memilih pemimpin yang ideal di tengah realitas kondisi Bangsa yang rawan akan tuduhan, provokasi, fitnah dan senggol-senggolan.

    Saya hanya menawarkan alternatif Partai yang memiliki Track Record paling bersih (bukan bersih sama sekali ya, wong semua ga ada yang murni)

    Partai mana yang kader di DPRnya ga ada yang divonis terdakwa oleh KPK?

    Anda pasti tau


    Re: Yorga

    Sebaiknya pilih orangnya daripada partai. Memang beberapa partai tampaknya selektif dalam memilih calegnya, sehingga memang agak wajar jika memilih partainya. Hingga saat ini, ada 3 partai (dari 10 partai besar pemilu 2004) yang tidak/belum tersangkut korupsi di DPR RI yakni PKS, PDS dan PBB. Sedangkan anggota dewan dari Golkar, PDIP, PPP, Demokrat, P-Bintang Reformasi, PAN, dan PKB memiliki record korupsi. Namun perlu diingat bahwa kader PBB (Ka’ban dan Yusril) pernah berkasus. Jadi, PKS dan PDS tampaknya cukup “putih” dibanding yang lain. Artinya apa yah??

  9. FATA permalink
    Maret 22, 2009 5:29 PM

    artinya bang nusantara pdkung PKS dan PDS Yaaaaaa…?


    Re:FATA

    Gak juga. Saya hanya berpikir, apakah partai berbasis agama (khususnya PKS, PDS) memang lebih baik (sisi mental anti korupsi) ketimbang partai-partai besar lainnya. Jika benar, maka harusnya partai besar mengambil contoh mekanisme pemilihan kader. Bagaimanapun, dinamika tipe partai perlu, mengingat Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama dan budaya.
    Terima kasih berkenan memberikan tanggapan

  10. April 1, 2009 10:24 PM

    wah”… jangan memanjat terlalu tinggi pak tar jatuh.
    kasian rakyat jelata, yang menderita.
    banyak yang meninggal sia”
    air terlalu keruh susah melihat.
    smoga hati para pemimpin terbuka^^,
    thx for informasinya.

  11. April 12, 2009 11:34 AM

    hm.. good one ))

Trackbacks

  1. Eksklusif Para Napi, dari Tommy Soeharto hingga Artalyita « Nusantaraku

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: