Skip to content

3D : Demokrasi, Demonstrasi, Democrazy

Februari 4, 2009

(Alm) Aziz Angkat Dipukul (Wahana)

(Alm) Aziz Angkat Dipukul (Wahana)

Pertama saya mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya Ketua DPRD Sumatera Utara Aziz Angkat (Kader Partai Golkar) dalam demonstrasi  anarkis yang dilakukan oknum pendukung Provinsi Tapanuli (Protap) pada hari Selasa, 3 Feb 2009.

Demokrasi,  Demonstrasi, Democrazy?

Ciri khas negara demokrasi adanya kebebasan untuk bersuara dan berpendapat yang sering diterjemahkan oleh masyarakat saat ini dengan istilah demonstrasi atau unjukrasa. Untuk menyampaikan aspirasi, tentu ada tahap-tahapannya, mulai dari musyawarah, usulan, aksi turun ke jalan hingga gerakan mosi tidak percaya menyeluruh. Sebagai manusia yang beradab, sudah semestinya kita menggunakan cara yang elegan untuk bersuara dan berpendapat.

Namun, setelah gerakan Mahasiswa 1997-1998 yang berhasil menumbangkan rezim otoriter dan sarat KKN  di era orde baru, gerakan mahasiswa selanjutnya diterjemahkan sejumlah kelompok sebagai alat efektif untuk melakukan protes. Dan tidak jarang aksi unjukrasa saat ini hanya menjadi alat untuk melegitimasi kepentingan politik tertentu. Para oknum tidak tanggung-tanggung menyewa para preman untuk melakukan teror dengan meminjam istilah demonstration for democracy. Bahkan, ada juga unit mahasiswa saat ini melakukan demonstrasi dimotori oleh kepentingan tertentu. Demonstrasi berubah fungsi, tidak sekedar sebagai alat kontrol demokrasi, namun lebih pada komoditas ekonomi belaka. Mereka (para demonstran) mendapat bayaran, sehingga tidak jarang demonstrasi dilakukan bak orang kerasukan setan. Sehingga nilai demonstrasi pada demokrasi menjadi democrazy, orang yang dipenuhi nafsu kegilaan (setan).

Perlunya Revisi UU Menyampaikan Pendapat (Demonstrasi) ?

Tragedi tewasnya ketua DPRD Sumut menjadi triger isu perubahan Undang Undang menyampaikan pendapat (yang berlaku : UU nomor 9 tahun 1998 ). Sebagian mereka berpendapat bahwa hak suara orang (misalnya demonstrasi) harus dibatasi, karena demonstrasi identik dengan anarkis. Sebagian lagi tidak menyetujui usulan tersebut, sebab dapat mengekang nilai demokrasi yang seyogya memberi tempat bagi mereka yang ingin bersuara. Dalam hal ini, saya setuju dengan mereka yang tidak setuju dengan UU menyampaikan suara. Tragedi DPRD Sumut bukanlah cerminan nilai-nilai demokrasi yang sedang tumbuh di negeri ini. Hanya beberapa daerah yang oknum2 tidak bertanggungjawab menggunakan demonstrasi hanya untuk kepentingannya belaka.

Dalam UU 9/1998 tentang menyampaikan pendapat di muka umum (lebih lanjut saya sebut sebagai UU Demonstrasi), secara jelas telah memberi aturan yang jelas bagi sebuah demonstrasi dan tidak perlu direvisi. Jika direvisi, saya khawatir penguasa akan menjadi lalim karena semua suara yang tidak setuju akan dibungkam. Sedangkan fenomana di Sumut merupakan kelalaian sekaligus kesalahan dalam penerapan UU Demonstrasi. Sudah menjadi ciri khas negeri ini hanya senang membuat UU untuk dikoleksi, tapi tidak pernah ada law inforcement ataupun penerapan tegas yang berarti. Sebut saja, UU ITE yang memproteksi anak-anak dari penyebaran media yang melanggar etika (porno), tapi tetap saja dikoleksi dan tidak pernah diberlakukan. Lihat saja saat ini, generasi muda tidak luput dari tindakan sangat tabu (seks bebas, video porno dan sejenisnya)

Sehingga dalam hal ini, saya tetap mendukung adanya luang untuk memberikan suara atau pendapat di muka umum karena hal itu merupakan kemerdekaan setiap warga negara sebagai perwujudan demokrasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dilakukan dengan tetap menjaga ketertiban umum, secara damai dan aman.

Kewajiban Seorang Demonstran

Seseorang yang menyampaikan pendapatnya di muka umum atau demonstrasi, haruslah (UU 9/1998):
a.  menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain;
b.  menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum;
c.  menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
d.  menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum; dan
e.  menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

Kewajiban Pemerintah (Aparatur Negara)

Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum oleh warga negara,  aparatur pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk (UU 9/1998):
a.  melindungi hak asasi manusia;
b.  menghargai asas legalitas;
c.  menghargai prinsip praduga tidak bersalah; dan
d. menyelenggarakan pengamanan.

Belajar dari Tragedi DPRD Sumut

Secara pendapat pribadi, menanggapi tragedi tewasnya DPRD Sumut, Abdul Aziz Angkat, ada empat hal yang perlu diperhatikan yakni isu permasalahan, proses demontrasi, pengamanan, dan respon pemerintah.

1) Isu permasalahan
Perlu ditinjau kembali isu pemekaran wilayah Prov. Tapanuli. Menurut saya, sebaiknya untuk pemekaran wilayah dilakukan referendum oleh rakyat, bukan ditentukan oleh anggota legislatif atau DPD., sehingga diperlukan UU baru tentang pemekaran wilayah yang bersih. Masyarakat di daerah tersebut yang berhak menentukan masa depan wilayahnya, bukan segelintir elit partai. Demokrasi adalah milik rakyat, bukan milik partai…camkan itu. Saya hanya khawatir, isu pemekaran hanya kepentingan segelintir orang untuk berkuasa, dan belum tentu merupakan aspirasi seluruh rakyat…So, referendum solusinya. Satu hal lagi, pemerintah pusat bersama DPR harus memikirkan dampak dari pemekaran wilayah, apakah pemekaran wilyah tersebut memiliki manfaat yang lebih baik atau tidak? Apakah strategis dari sisi ekonomi, ketahanan nasional, persatuan dan kesatuan, serta geo-sosial masyarakat setempat. Isu pemekaran wilayah hendaknya, tidak semata diwacanakan oleh kepentingan sekelompok tertentu yang ingin mendapat anugerah ‘raja-raja kecil’ seperti gubernur, ketua DPRD, dana otonomi dan sebagainya.

2) Proses Demonstrasi
Jelas, demonstrasi yang merusak dan mengancam hak hidup orang lain merupakan tindakan tidak manusiawi. Bahkan orang yang sedang pingsan, koma dan akan dibawa ke rumah sakit dicegat oleh para peneror (demonstran). Jelas ini bukan makna sesungguh dari demonstrasi. Jangan menodai arti dari demonstrasi. Masyarakat harus cerdas menilai mana demonstrasi, mana aksi anarkis. Demonstrasi sama sekali berbeda dengan Anarkis. Paradigma ini haruslah dimengerti oleh masyarakat. Saya cukup menyesal tindakan demonstrasi anarkis atas nama demokrasi akan mencoreng nilai demonstrasi itu yang sebenarnya.

3) Pengamanan
Sesuai amanat UU, seharusnya kejadian ini dapat dinetralisir dengan tingkat pengamanan  yang memadai. Bukannya polisi ada intel yang mampu mendeteksi kekuatan demonstran. Dalam hal ini, saya juga sangat menyayangkan polisi yang hanya menonton demonstran merusak barang dan fasilitisas di Gedung DPRD yang dibeli dengan uang atas nama rakyat.

4)Respon Pemerintah/Dewan
Dan terakhir, pemerintah juga harus berbenah diri dan berintropeksi diri. Apakah demonstrasi yang elegan dan etis selalu didengar oleh pemerintah? Apakah pemerintah hanya memberi fasilitas demonstrasi kepada para demonstran untuk beradu mulut dengan para polisi, sementara pemerintah tetap diam dan bungkam atas aspirasi rakyat?? Seperti tulisan saya sebelumnya, suara seorang ekonom Kwik Kian Gie saja tidak pernah didengar oleh pemerintah.. Apakah pemimpin negeri ini baru bisa mendengar jika ada gerakan anarkis??? Entahlah……

Sekian – echnusa – 4 Feb 2009

Iklan
7 Komentar leave one →
  1. Februari 4, 2009 9:55 PM

    wah… seger bgt ni berita…

    bener2 membuka wawasan ku

    sejauh ini saya selalu setuju dg tulisan Anda, krn rasional dan berdasarkan argumen dan bukti yg kuat

    iya juga… demonstrasi jadi democrazy mungkin jg gara2 pemerintah yg cuma dengerin tp ga ada respon?

    makanya rakyat jadi gmpang anarkis… lagian ngga semua org indonesia punya pengetahuan yg cukup ttg hal ini, DEMOKRASI.

    maka dari itu, marilah kita belajar PKn (Pendidikan Kewarganegaraan)… wkwkwk

    Re : Riphqi
    Yoi…ntar ingatin sama temannya pas belajar PKn, jangan tidur… 😀

  2. Februari 5, 2009 12:33 AM

    Wah keren keren…

    Saya senang membacanya..

    Saya mohon izin untuk mengunduh untuk saya baca sendiri terima kasih…

    Re : bocahbancar
    Silahkan, semoga bermanfaat. Trims

  3. Februari 5, 2009 9:17 AM

    bodohnya orang mau disuruh untk melakukan hal seperti itu padahal yang diuntungkan cuman segelintir orang yang ingin menghabiskan duit rakyat….

  4. sri permalink
    Februari 10, 2009 12:37 PM

    sungguh demokrasi yang kebablasan.harus diusut tuntas kalu tidak akan ditiru oleh daerah2 lain.kayaknya demo itu emang udah direncani in bikin orang mati.apa tidak mikir keluarga yang ditinggal?

  5. Maret 15, 2009 6:55 PM

    kewajiban seorang demonstran harus selalu di kedepankan didalam penyampaian suatu aspirasi…..

  6. Maret 17, 2009 7:45 AM

    demokrasi salah kapra, yang pada akhirnya solidaritas antar sesama terinjak-injak, terkadang gua bingung aja liat anak muda hari ini, khususnya Mahasiswa yang berdemonstran, geli banget liatnya dikit-dikit anarki, wa kalau begini jadinya apa bedanya Indonesia ama TEXAS……….????????????????????????????????????

  7. Alwi Fitri permalink
    Februari 20, 2011 11:48 AM

    Dalam demontrasi.. tidak semua hal dapat di kendalikan.. Dan tidak semua peserta demontrasi mengerti akan aturan-aturan demontrasi.. dan parahnya lagi.. ada juga peserta demontrasi bayaran.. Kalau boleh jujur,justru orang-orang pintarlah penggerak utama demontrasi.. dengan kata lain,.. peserta demontrasi yang berbuat anarkis,tentu sebelumnya telah di bisiki sesuatu oleh orang pintar tadi.. Bukankah dalam diplomasi ada banyak teknik yang harus di lakukan ???? Dan demontrasi juga termasuk teknik diplomasi…

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: