Skip to content

Indonesia Ancam Keluar dari PBB, Mungkinkah?

Januari 4, 2009

Indonesia Ancam Keluar dari PBB, Mungkinkah?

Jakarta (3 Jan 2009) — Sebuah wacana revolusioner diungkapkan anggota Komisi Pertahanan (Komisi I) DPR, Happy Bone Zulkarnain. Anggota Fraksi Golkar ini mengatakan, Indonesia perlu menunjukkan sikap tegas dan konsistensinya dalam menyikapi serangan Israel ke Palestina. Jika PBB tidak bisa bersikap tegas dalam upaya menghentikan serangan Israel, kata Happy, Indonesia bisa mengancam keluar dari keanggotaan PBB.

Hal tersebut dikatakan Happy saat berbicara dalam diskusi mingguan Radio Trijaya, Sabtu (3/12). “Indonesia kan punya sinergi dengan negara-negara ASEAN. Kita bisa protes, dengan mengancam keluar dari PBB kalau PBB tidak bisa menghentikan Israel. Kita harus berani menyampaikan sikap keras seperti itu,” kata Happy.

Dengan sikap tegas seperti itu, menurutnya, dunia internasional akan melihat konsistensi Indonesia dalam mendukung penegakan HAM dan cinta perdamaian.

Kita bukan hanya retorika sekadar mengecam saja, tapi kita berani menyatakan keluar dari PBB jika tidak bisa mengatasi. Persoalannya, pemerintah kita punya keberanian dalam hal itu apa tidak,” ujarnya.

Konflik Israel-Palestina, dikatakan Happy, juga menjadi momentum bagus bagi Indonesia untuk menciptakan kepercayaan dunia internasional. Sementara itu, wartawan senior yang pernah meliput konflik Israel-Palestina, Aco Manafe, mengingatkan, membaca konflik dua negara itu harus dibaca secara politik.

Perbuatan kekerasan yang dilakukan Israel selama ini hanya untuk mempertahankan eksistensinya di Jalur Gaza. “Mereka takut dengan usaha Palestina merdeka. Kalau Hamas menembakkan roketnya, karena hak-haknya yang tidak pernah dikembalikan. Masih ada sekitar 4.000 sertifikat tanah Palestina yang ada di tangan Israel,” kata Manafe

Mungkinkah dengan Keluar dari PBB, Konflik Berakhir?

Di zaman Pemerintah Soekarno, Indonesia pernah keluar dari PBB di tahun 1965 karena PBB telah menjadi boneka Imperaliasme dan neo-kolonialisme Amerika dan sekutunya. Ini terjadi setelah Malaysia diterima sebagai anggota tidak tetap DK PBB.
Jauh sebelumnya, pada 30 September 1960, Bung Karno menyampaikan pidato kenegaraan di Sidang Umum PBB yang mendapat gemuruh tepuk tangan dan semangat yang berkobar-kobar. Pidato yang berlangsung hampir 1 jam, berjudul “To Build the World A New” – Membangun Kembali Dunia Yang Baru. Presiden Soekarno mampu melihat PBB yang saat ini dan akan datang hanya menjadi boneka. Banyak negara anggota hanya diam dan pasrah. Oleh karena itu, Soekarno mengajak semua elemen anggota PBB agar sigap melihat realita ini.

Berikut salah satu cuplikan pidatonya di SU PBB, 30 September 1960.
“…..Saya katakan pada Tuan-tuan: Janganlah bertindak sebagai alat yang tak tahu apa-apa dari imperialisme. Janganlah bertindak sebagai tangan kanan yang buta dari kolonialisme. Jika tuan bertindak demikian, maka tuan pasti akan membunuh Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa ini, dan dengan begitu tuan akan membunuh harapan dari berjuta-juta manusia, yang tiada terhitung itu dan mungkin tuan akan menyebabkan hari depan mati dalam kandungan…..”

Kesimpulan pidatonya, Bung Karno menyatakan bahwa setelah KAA 1955 di Bandung, negara-negara dunia di Asia Afrika telah muncul menjadi kekuatan baru dunia ketiga. Karena itu, harus ada reformasi pada tubuh PBB. Hak Veto oleh 5 negara yang dapat sewenang-wenang menggunakan vetonya harus dihapus. [pemikiran Soekarno terlalu jauh ke depan…tidak ada Presiden yang begitu revolusioner] Dan hal yang menarik, Soekarno menyarankan Markas PBB harus dipindahkan dari New York ke negara yang tak terpengaruh oleh blok AS maupun Uni Soviet.

Apa yang Bung Karno ucapkan 4 tahun yang lalu, ia tetap konsisten. Setelah Malaysia diterima sebagai anggota tidak tetap DK PBB [manefestasi dari neo-kolonialsme], maka pada tanggal 7 Januari 1965, Indonesia keluar dari PBB. Dan setelah Soekarno digulingkan oleh tentara Orba yang menjadi antek neo-liberalisme dan imperialisme, Indonesia kembali bergabung dengan PBB.

Ketika Indonesia keluar dari PBB pada tahun 1965, Indonesia menjalankan pemerintah yang berdirikari, sehingga wajar jika Indonesia menjadi ancaman Amerika dan Sekutu. Kalau sekarang???

Berbagai produk hukum, undang-undang migas, undang-undang BUMN, masih didikte oleh Amerika melalui USAID, IMF, Word Bank. Dan saat ini yang sedang dijalankan oleh Pemerintah Indonesia adalah melepaskan harga minyak ke pasar [inilah perintah neo-kolonialisme]. Dan semua fraksi di DPR mendukung kebijakan itu. Lalu, ada wacana keluar dari PBB???
Apa maksudnya??? Cari sensasi??? Suara kita hampir tidak  didengar di PBB karena kita memang lemah dalam diplomasi. Kebijakan pemerintah Indonesai masih sangat bergantung dengan Amerika, “Tuannya PBB”. Bayangkan saja, Amerika masih berkuasa atas Emas di Papua, Minyak di seantoro Nusantara, Timah, Namru 2 di Jakarta, dan lain-lain.

Bagaimanapun juga, kami akan apresiasi dengan wacana anggtota Komisi I DPR tersebut. Tapi hal yang tidak kalah penting…..Jangan buat UU karena didikte oleh ASING. Buat kebijakan pro-rakyat…Baru Indonesia bisa maju dan berdirikari.. Kalo kita sudah berdirikari, maka ketika kita berseru, Amerika-pun akan mendengar…Gak perlu ancam kok…:)

Disusun kembali oleh: echnusa – 4 Jan 2009
Referensi : Kompas

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: