Skip to content

Subsidi BBM, Istilah yang Menyesatkan

Desember 3, 2008

Subsidi BBM, Istilah yang Menyesatkan

3 Desember 2008

Hanya Premium yang Turun

Kenyataan di lapangan, efek penurunan BBM hampir tidak terasa oleh masyarakat luas. Tarif angkutan tetap tinggi setelah kenaikan BBM Juni silam. Begitu juga tingginya harga kebutuhan pokok. Hampir tidak ada penurunan harga komoditas barang dan jasa. Begitu juga, harapan ribuan nelayan kecil dan pengusaha kecil yang sangat tergantung pada Solar pupus sudah. Harga solar tetap seharga Rp 5.500 per liter, angka yang besar bagi seorang nelayan untuk melaut. Angka yang tinggi bagi jasa angkutan kebutuhan pokok yang umumnya menggunakan kendaraan pengangkut berbahan bakar solar.  Lalu, sektor mana yang menjadi kebijakan pemerintah pro-rakyat dalam menurunkan BBM 1 Desember?

Tanggal 1 Desember 2008, pemerintah SBY-Kalla baru menurunkan harga premium dari Rp 6.000 menjadi Rp 5.000 per liter. Di bulan Oktober dulu, pemerintah menyatakan akan menurunkan harga premium sebesar 500 rupiah per liter menyusulnya turunnya harga minyak dunia dan bertujuan untuk meningkatkan kembali daya beli masyarakat ditengah badai krisis ekonomi. Dengan turunnya premium sebesar 500 rupiah itu, apakah daya beli masyarakat benar-benar naik seperti janji pemerintah?

Efek Penurunan BBM 1 Desember 2008

Kita tidak memungkiri adanya pengaruh penurunan premium Rp 500 per liter, namun efek penurunan 500 tentu tidak sebanding dengan efek kenaikan premium Rp 1500 dan solar Rp 1500 di awal Juni 2008. Iklim harga komoditas tidak berubah, harga-harga barang dan jasa masih tinggi setelah kenaikan barang jasa menyusul kenaikan Juni silam. Kita percaya bahwa pemerintah juga mengetahui bahwa penurunan 500 rupiah untuk premium tidak akan mempengaruhi kehidupan masyarakat secara luas.  Besar penurunan itu masih sangat kecil  dan hampir tidak ada artinya buat rakyat jika dibanding dengan  harga kebutuhan pokok akibat kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM beberapa bulan yang lalu.

Tidak heran, bila dikatakan bahwa kebijakan SBY-Kalla dalam menurunkan BBM ketika mendekati pemilu 2009 lebih bersifat politis, bukan murni untuk rakyat. Pemerintah SBY-JK pasti akan menurunkan kembali BBM di awal tahun 2009 dan beberapa bulan menjelang Pemilu 2009. Kebijakan ini dilakukan agar imej pemerintah saat ini benar-benar sudah berpihak pada rakyat. Dan para politikus partai Demokrat akan mengatakan bahwa “sejak reformasi, hanya presiden SBY-lah yang berani menurunkan harga BBM. Inilah bukti SBY yang pro-rakyat”.

Kalau memang pro-rakyat dan bertujuan untuk mensejahterakan rakyat, turunnya harga premium bukan hanya Rp500 per liter tetapi minimal Rp 1000 per liter. Bukan hanya premium yang turun, tapi harga solar pun harus diturunkan, mengingat solar mempengaruhi efek ekonomi lebih besar bagi masyarakat kecil.

Pemerintah Harus Jujur

Sudah seharusnya pemerintah jujur kepada rakyat berapa pemasukan yang diperoleh dari migas dan berapa biaya yang dikeluarkan untuk mengimpor minyak mentah untuk konsumsi domestik. Dari data Dirut Pertamina, Ari H Sumarno pada tanggal 16 Mei 2008, diperoleh informasi bahwa  Stok premium pada saat itu adalah 931.933 kilo liter atau cukup buat 18,9 hari, minyak tanah 515.759 (23,8 hari) dan solar 1,056 juta kilo liter (14,5 hari).

Ini berarti rata-rata konsumsi minyak nasional (asumsi 10% lebih besar) adalah:

Jenis BBM Kiloliter per tahun Barel per tahun
Premium 19.797.413 124.512.029
Minyak tanah 8.700.724 54.721.537
Solar 29.240.276 183.901.106
Total 57.738.413 363.134.672

Produksi rata-rata nasional: 950.000 barel per hari setara dengan 346.750.000 barel. Dalam perhitungan yang dilakukan Kwik Kian Gie, ia memperkirakan (dari data Menteri Keuangan), Indonesia hanya memperoleh 70% dari total produksi minyak. Sehingga, Negara hanya memperoleh 70% dari 346,75 juta barel = 242,7 juta barel. Ini berarti pemerintah membeli (mengimpor minyak sendiri dari perusahaan-perusahaan asing yang mengeruk minyak negeri kita) sebesar 120,4 juta barel atau senilai 101,1 triliun rupiah (Asumsi: $70/barel, Rp 12.000 / $). Bedakan jika minyak bumi dikelola oleh langsung negara, dipastikan persentase minyak yang diperoleh negara lebih dari 70%, sehingga pemerintah tidak perlu “mengimpor” = membeli minyak bumi Indonesia dari perusahaan asing + dari luar negeri.

Total pendapatan rata-rata dari 242,7 juta barel senilai 203,9 triliun. Berarti pemerintah memperoleh pendapatan netto sebesar 102.7 triliun. Sedangkan harga BBM (premium dan solar)saat ini hampir sama dengan harga dasarnya. Ini berarti kompensasi (penganti kata subsidi) pemerintah kepada rakyat untuk menikmati kekayaan alam sendiri sangatlah kecil. Dari total pendapatan minyak negara 102.7 triliun, rakyat memperoleh tidak lebih 57 triliun.

Subsidi BBM”, Istilah yang Menyesatkan

Dalam beberapa dialog di media TV dan artikel, Kwik Kian Gie memaparkan bahwa pemerintah telah melakukan pembohongan publik dengan menggunakan “subsidi” dalam kebijakan energi. Dikarenakan penerimaan negara lebih besar dari uang yang dikeluarkan untuk membeli minyak, maka pemerintah kelebihan uang. Lalu, pemerintah bersilat lidah menyatakan bahwa pemerintah mengeluarkan uang untuk memberi subsidi, sehingga APBN-nya jebol. Ini tidaklah benar.

Jika saja, Indonesia adalah negara seperti Jepang yang tidak memiliki kekayaan sumber daya alam, dan untuk kebutuhan domestiknya Jepang harus mengimpor minyak, lalu menjual minyak lebih rendah dari harga produksi+pemasaran, maka benar jika pemerintah Jepang mensubsidi BBM. Tapi, kondisi ini berbeda dengan Indonesia, kita masih memproduksi hampir 1 juta barrel per hari, dan konsumsi minyak kita 10% lebih tinggi. Dengan selisih pendapatan dikurangi dengan impor dan pembelian dari perusahaan asing, maka pemerintah sama sekali Tidak Mengeluarkan Uang dari ‘anggaran’ lain untuk Menurunkan Harga BBM untuk rakyat. Uang untuk menurunkan BBM murni diperoleh dari pendapatan negara dari migas.

Janganlah menggunakan dalil yang menyesatkan rakyat, sehingga kebijakan-kebijakan Pak SBY-Kalla memaksa rakyat menerimanya. Apalagi suara-suara wakil rakyat dari Partai Demokrat yang begitu meyakinkan kepada publik melalui dialog TV atas kebijakan BBM pemerintah, rupanya menyesatkan.

Jadi dalam pengadaan BBM pemerintah kekurangan uang karena harus memberikan subsidi, atau kelebihan uang yang akan dipakai untuk membangun infrastruktur? Katakanlah secara jujur bahwa pemerintah saat ini masih belum optimal dalam mengelola sektor ekonomi (terutama kebijakan-kebijakan pertambangan yang merugikan negara), sehingga negara sangat bergantung dari hasil migas untuk membangun  infrastruktur. Rakyat akan mengerti kok….

Efek Penurunan BBM

Tingginya ketergantungan dan konsumsi BBM sebagai sumber energi utama menjadi permasalahan mendasar.  Meskipun Indonesia memiliki minyak bumi sendiri, namun kesalahan kebijakan pemerintah Orde Baru untuk memberikan perusahaan asing untuk mengeksploitasi telah menyebabkan pemerintah harus “membeli” minyak kepada perusahaan asing yang mengambil minyak dari perut bumi kita sendiri. Istilahnya “tiap hari membeli beras dari sawah kita sendiri”, karena sawahnya tidak kita kelola. Lucu, malas atau takut kepada “taring” pengusaha asing?

Pemerintah saat inipun masih bersikap stagnan dalam kasus ini, sehingga ketika harga minyak naik, pemerintah menaikkan harga BBM dengan alasan klasik mengurangi “subsidi”. Sesungguhnya jika negara bisa mengolah kekayaan  alam  dengan baik, tidak perlu ada istilah “subsidi”. Hasil penjualan minyak ke masyarakat dapat digunakan untuk mengimpor minyak (karena net importir country), dan sisanya digunakan untuk meningkat ekonomi kerakyatan. Jadi, pemerintah harus berani melaksanakan Amanat Penderitaan Rakyat dalam UUD 1945, yakni sumber pertambangan dikelola langsung oleh negara, lakukan renegosiasi dengan perusahaan asing yang telah mengeruk puluhan tahun di negeri kita. Jika, pemerintah bijak dalam hal ini, baru bisa dikatakan melaksanakan Amanat Pemerintah Rakyat. Jika tidak, berarti pemerintah sedang melaksanakan Amanat Penderitaan Pemerintah, Amanat Penderitaan Dewan, dan Amanat Penderitaan Pengusaha yang bertujuan memperjuangkan kesejahteraan Pemerintah, Dewan dan Pengusaha.

Solar tidak Diturunkan, Ekonomi Masyarakt Tidak Berubah

Mulai 1 Desember, pemerintah menurunkan harga solar untuk industri dengan menetapkan harga keenomian BBM “nonsubsidi” sebesar Rp 5.763  per liter. Sedangkan harga solar di SPBU Rp 5.500 per liter. Berarti selisih dengan harga kompensasi (non subsidi) yang dijual di SPBU hanya Rp 276 per liter. Kompensasi solar ini sangatlah kecil. Pemerintah seharusnya menurunkan harga premiun antara Rp 1.000, dan diikuti penurunan harga solar  Rp 500 sampai 1.000 per liter.

Menurut pakar perminyakan nasional, Kurtubi, “Dengan penurunan harga solar, pemerintah memang masih menanggung biaya subsidi. Anggaplah subsidi Rp 5 triliun sampai Rp 6 triliun. Itu kecil sekali dibandingkan manfaat yang didapat masyarakat. Kalau solar disubsidi, efek gandanya bisa didapatkan sampai 10 kali lipat, misalnya mencegah PHK massal, mengurangi gejolak sosial, mengurangi penurunan daya beli masyarakat.”

Tambahan : Argumentasi Kurtubi

Dan kalau saat bersamaan penjagaan diperketat, insentif dengan menjual minyak ke luar negeri sangat murah bagi penyelundup. Ngapain menyelundupkan dengan menyabung nyawa, kalau untungnya kecil. Saat bersamaan permintaan minyak dari internasional dan pengusaha-pengusaha di negara tentangga sangat mini. Ini karena PDP negara maju negatif termasuk tetangga seperti Singapura, Malaysian, Filipina semua turun. Tidak ada keinginan mereka untuk membeli minyak selundupan, karena minyak di luar negeri sangat murah.

Bayangkan saja, saat ini hanya minyak di SPBU Amerika Serikat saja hanya sekitar 80 sen dollar AS atau sekitar Rp 5.000 per liter. Itu harga di mana perusahaan minyak sudah mendapat untuk dan negara sudah mengenakan pajak. Pertama saya mau katakan, pemerintah dalam menetapkan harga minyak hendaknya menggunakan biaya pokok produksi, bukan patokan harga minyak mentah di Singapura (Mid Oil Platts Singapore = MOPS) atau  berdasarkan bursa berjangka komoditi New York Mercantile Exchange atau NYMEX. Sebab dengan berpatokan pada biaya pokok produksi lebih murah karena menggunakan bahan baku khusus domestic market obligation (DMO).

DMO adalah jenis minyak dari perusahaan-perusahaan asing yang kualitasnya lebih rendah dari komoditas ekspor untuk pasaran internasional. Dengan bahan DMO, selisih biaya pokok produksi dalam negeri dibandingkan MOPS bisa sampai Rp 1.000.Mengenai penyelundupan, kalau kondisi dulu, alasan itu ada benarnya.  Saya rasa ada benarnya. Tetapi tidak boleh sepenuhnya memberi itu sebagai alasan untuk menekan. Tetapi kalau sekarang masih itu alasannya, bohong besar karena harga minya di luar negeri juga murah.  Bahkan di Malaysia sudah turun sebanyak lima kali dalam bebrapa bulan ini. Kalaupun masih ada beda harga dalam negeri dengan luar negeri, sekarang hanya sedikit.

by: ech for nusantaraku

One Comment leave one →
  1. AsalUsul Komentar tor permalink
    Mei 22, 2011 2:40 PM

    makasih koh kwik, indonesia kaya sumber daya alam (minyak), pemerintah mengelola aja yg mestinya untuk rakyatnya. sementara uang masuk lebih, itukan untuk rayat, masak disebutnya oleh pemerintah subsidi. gimana ya…

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: