Skip to content

Mahkamah Agung Larang Ujian Nasional (UN) 2010

November 25, 2009
Logo MA

Mahkamah Agung (MA) melarang pemerintah melaksanakan Ujian Nasional (UN). MA menolak kasasi gugatan Ujian Nasional (UN) yang diajukan pemerintah. Dengan putusan ini, UN dinilai cacat hukum dan pemerintah dilarang menyelenggarakan UN. Batas waktu pelarangan UN ini berlaku sejak keputusan ini dikeluarkan dan sebagai konsekuensinya pemerintah ilegal melaksanakan UN 2010. Pemerintah baru diperbolehkan melaksanakan UN setelah berhasil meningkatkan kualitas guru, meningkatkan sarana dan prasarana sekolah serta akses informasi yang lengkap merata di seluruh daerah.

Berdasarkan informasi perkara di situs resmi MA, perkara gugatan warga negara (citizen lawsuit) yang diajukan Kristiono dkk tersebut diputus pada 14 September 2009 lalu oleh majelis hakim yang terdiri atas Mansur Kartayasa, Imam Harjadi, dan Abbas Said.

Mahkamah Agung menolak permohonan pemerintah terkait perkara ujian nasional, dalam perkara Nomor : 2596 K/Pdt/2008 dengan para pihak Negara RI cq Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono; Negara RI cq Wakil Kepala Negara, Wakil Presiden RI, M. Jusuf Kalla; Negara RI cq Presiden RI cq Menteri Pendidikan Nasional, Bambang Sudibyo; Negara RI cq Presiden RI cq Menteri Pendidikan Nasional cq Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan, Bambang Soehendro melawan Kristiono, dkk (selaku para termohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Terbanding).

-Mahkamah Agung-

Ini berarti putusan perkara dengan Nomor Register 2596 K/PDT/2008 itu sekaligus menguatkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada 6 Desember 2007 yang juga menolak permohonan pemerintah. Namun, pada saat itu pemerintah masih melaksanakan UN pada tahun 2008 dan 2009. Ini berarti pelaksanaan UN 2008, 2009 yang ‘memaksa’ kelulusan siswa ditentukan beberapa hari merupakan tindakan melanggar hukum. Dalam hal ini, Presiden SBY, Wakil Presiden JK, Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Bambang Sudibyo, dan Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Bambang S, dinyatakan lalai memberikan pemenuhan hak asasi manusia (HAM) terhadap warga negara, khususnya hak atas pendidikan dan hak anak yang menjadi korban UN.

Pemerintah juga dinilai lalai meningkatkan kualitas guru, terutama sarana dan prasarana sekolah, akses informasi yang lengkap di seluruh daerah sebelum melaksanakan kebijakan UN. Pemerintah diminta pula untuk segera mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasi gangguan psikologis dan mental peserta didik usia anak akibat penyelenggaraan UN.

Amunisi Terakhir Pemerintah, Peninjauan Kembali (PK)

logo depdiknas

Meski MA melalui putusan perkara dan kasasi bahwa pemerintah dilarang melaksanakan UN sebagai standar baku kelulusan siwa. Namun, pemerintah masih bersikeras agar UN tetap dilaksanakan. Untuk melegalkan misi itu, pemerintah SBY melalui menteri Menteri Pendidikan Nasional dan BSNP akan mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan gugatan agar Ujian Nasional (UN) dilarang. Inilah satu-satunya amunisi yang tersisa bagi pemerintah untuk melegalkan pelaksanaan UN.

Bila PK ini dimenangkan oleh pemerintah SBY, maka UN 2010 akan legal dilaksanakan. Namun, jika PK ini ditolak, maka secara yuridis pemerintah dilarang melaksanakan UN 2010. Ini akan menjadi bumerang bagi pemerintah terutama Mendiknas. Pelaksanaan UN tanpa dasar hukum berpoteni menjadi tindakan kriminal kepada negara karena telah ‘menghabiskan anggaran negara untuk kegiatan berlawanan hukum”.

Usaha pemerintah untuk tetap melaksanakan UN sebagai standar kelulusan secara tidak langsung melanggar prinsip-prinsip pendidikan, menyimpang dari amanat undang-undang yakni UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

Dalam Pasal 58 ayat 1 berbunyi “evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan“. Cukup jelas bahwa yang berwenang melakukan evaluasi hasil pendidikan adalah pendidik. Pendidik lah yang secara keseluruhan dan secara berkesinambungan mengetahui proses belajar – mengajar.

Sebagai sebuah proses, pendidikan memang perlu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Tapi, perubahan yang mengabaikan banyak hal, justru membuat pendidikan lebih terpuruk. Tak dapat dipungkiri, selama pelaksanaan UN, masih banyak persoalan yang muncul. Mulai dari kebocoran soal, materi soal yang diragukan kesahihannya, hingga menghalalkan segala cara untuk mendongkrak nilai UN demi meningkatkan marwah sekolah atau daerah. Lebih dari itu, sindrom kecemasan yang timbul, menjadi teror bagi guru, orang tua.

Anggaran UN yang Mahal vs Paradigma Pendidikan

Pada tahun 2009, pemerintah menghabiskan 572 miliar rupiah (setengah triliun) untuk pelaksanaan ujian nasional. Namun sayangnya, anggaran negara yang besar yang dikeluarkan untuk pelaksanaan UN 2009 masih sarat dengan praktik ketidakjujuran.

Banyak sekolah membocorkan ataupun memberikan kunci jawaban kepada siswa-siswinya ketika UN. Para pengawas [termasuk pengamat independen] lebih banyak bungkam melihat realitas tersebut. Tidak sedikit guru bahkan kepala sekolah memberi bocoran kunci jawaban agar pamor sekolahnya bertahan ataupun naik jika semua siswanya lulus atau bahkan lulus dengan nilai tinggi. Hal ini bahkan terjadi secara sistematik yang mana kepala dinas pendidikan di beberapa daerah tertentu ikut ‘menfasilitasi’ kecurangan UN di wilayahnya.

Dan yang paling parah adalah terjadinya ‘mafia kunci UN’. Pada subuh hari, oknum diknas bekerja sama dengan mafia untuk mendapatkan soal UN sekaligus pada pagi-paginya memberikan kunci jawaban kepada ‘pemesan’, baik siswa, orang tua siswa, maupun pihak sekolah.

Ketidaksiapan penyelenggaraan UN yang bersih dan jujur, membuat dunia pendidikan menjadi tercoreng. Pendidikan yang bertujuan untuk mendidik ilmu pengetahuan dan moralitas siswa didik pada akhirnya  berbalik mendidik ketidakjujuran pada siswa. Hal mendasar lainnya adalah pelaksanaan UN tanpa persiapan yang memadai secara langsung mendidik sikap mental siswa untuk mencapai sesuatu secara instan. Sehingga baik siswa maupun tenaga pendidik  cenderung terbentuk manusia berwatak ‘instan’.

Disamping itu, mulai terjadi pergeseran paradigma para pendidik. Banyak tenaga pendidik di sekolah-sekolah merasa bahwa mereka mendidik siswa-siswi hanya  untuk meluluskan siswanya dari UN. Proses panjang dalam belajar-mengajar selama 3 atau 6 tahun, hanya ditentukan 3-5 hari Ujian. Hal ini semakin jauh dari esensi pendidikan yakni mendidik. Sekolah dan tenaga pendidik semulanya berperan besar pada mendidik siswa dalam pengetahuan, etika dan moral, kini cenderung mengajar bagaimana lulus UN.  Hal ini pun dimanfaatkan bermacam-macam lembaga pendidikan, baik diluar sekolah maupun di internal sekolah [menjadi alasan sekolah menarik iuran dari orang tua].

Best Solution

Selama masih terjadi ketimpangan pemerataan kualitas sekolah di berbagai daerah, maka UN tidak  cocok digunakan untuk menentu kelulusan siswa. Kelulusan siswa hanya dengan melihat nilai UN sungguhlah tidak fair. Lulus atau tidaknya seseorang dalam suatu sistem pendidikan tidak hanya ditentukan oleh ‘otak’, namun juga harus memperhatikan ‘hati’ atau etika. Oleh karena itu, maka lebih baik fungsi UN dikembalikan seperti fungsi Ebtanas (Evaluasi Tahap Akhir Nasional) yang di-upgrade.

Dalam hal ini, pemerintah dapat tetap melaksanakan UN dengan tujuan:

  • Standar untuk mengukur kualitas sekolah di Indonesia.
    Dari hasil UN, maka diknas harus menindaklanjuti sekolah-sekolah yang masih jauh dibawah rata-rata nasional. Apakah guru, sarana-prasarana atau siswanya atau ketiga faktor tersebut yang membuat siswa mampu atau tidak dalam mengerjakan soal ujian nasional? Kelulusan siswa ditentukan oleh guru/sekolah dengan memasukkan faktor prestasi selama 3 tahun + etika/moralitas+hasil ujian nasional.
  • Standar untuk masuk ke jenjang pendidikan lebih lanjut.
    Nilai UN/UAN/Ebtanas dijadikan standar untuk masuk ke jenjang pendidikan selanjutnya. Nilai UASBN SD sebagai standar seleksi masuk ke jenjang SMP. Nilai UN SMP sebagai standar seleksi masuk ke jenjang SMA. Dan nilai UN SMA digunakan sebagai standar seleksi masuk PT.
    Nilai UN hanya dapat dijadikan sebagai standar masuk ke jenjang lebih lanjut dengan syarat pelaksanaan UN tersebut harus jujur, transparan dan kredibel. Beberapa sistem dalam ujian seleksi masuk perguruan tinggi dapat diterapkan di UN.
  • Standar untuk masuk kerja, beasiswa dll
    Apabila pelaksanaan UN dapat berjalan secara jujur dan kredibel, maka nilai UN menjadi tolak ukur penerimaan tenaga kerja atau beasiswa.

Apabila paradigma UN diubah seperti diuraikan diatas, maka UN dapat menjadi ajang untuk  menguji kemampuan kita secara nasional. Nilai UN yang tinggi akan mempermudah kita melanjutkan studi ke sekolah yang lebih baik. Dan apabila peserta UN mendapat nilai yang jelek, maka tentunya mereka akan kesulitan mendapat sekolah yang baik. Namun, baik yang mendapat nilai UN yang tinggi maupun rendah, keputusan lulus haruslah kembali pada sang guru.

Salam Nusantaraku,

ech-wan, 25 Nov 2009


Update (1 Feb 2010) : Cara Melaporkan Sekolah yang Memunggut Biaya UN

Semua siswa yang akan mengikuti UN, baik swasta maupun negeri, diharapkan tidak membayar biaya UN sepersen pun, karena ini telah menjadi tanggung-jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Biaya UN akan dikirim pemerintah pusat + daerah ke sekolah masing-masing.

Apabila terjadi pemungutan biaya, harap melaporkan kepada

  • Kepala Dinas Pendidikan setempat,
  • Lembaga Ombudsman RI

Ombudsman Republik Indonesia
Jl. Ir. H. Djuanda No. 36 Jakarta Pusat
Telp : +62 21 351 0071

Dan  4 Kantor Perwakilan lainnya (untuk lengkap silahkan SINI)

  • Indonesia Corruption Watch (ICW) di 021-7901885 atau email icw@antikorupsi.org

Untuk melaporkan pemungutan liar tersebut, mohon lampirkan barang bukti pembayaran (kuintansi) yang dimaksudkan untuk biaya UN atau barang bukti sejenisnya untuk ditindaklanjuti. !!

About these ads
364 Komentar leave one →
  1. hasan permalink
    Maret 21, 2010 5:37 PM

    saya sependapat dengan MA lebih baik ujian UN di tiadakan…….
    cz pemerintah belum tuntas dalam menghadapi ataw menangani guru2 yang berkualitas….

    mari kita sambut ketiadaan UN dengan hamdalah………

    hahahahaha

  2. agus permalink
    Maret 21, 2010 6:14 PM

    un harus dilaksanakan

  3. arya permalink
    Maret 21, 2010 6:17 PM

    Kita Dukung Pelaksanaan UN

    Hidup UN…………………….

  4. Maret 23, 2010 4:00 PM

    Barang siapa yg mendukung adanya UAN harus mempertanggung jawabkn dunia akhirat. Jika UN Hanya ajang proyek…! Maka, para pendukung pelaksaannya akan menerima do’a2 pelajar yg teraniyaya. Dimana hidup dalam keterbtasan lalu harus sekolah lagi dan buth dana lagi. Sementara pemerintah tdk tahu keadaan kita disini…!

  5. Devi permalink
    Maret 25, 2010 7:03 AM

    Sy setuju dgn UN dengan catatan UN tidak dipakai sbg penentu kelulusan siswa, tp dipakai sebagai evaluasi apakah kualitas siswa sdh sesuai dgn standar nasional yg ditentukan/belum.
    Selama ini UN dijadikan sbg penentu kelulusan siswa. Akibatnya bnyk mslh yg muncul.
    Setiap sekolah mrs gengsi dan tertekan jika ada siswanya yg tdk lulus. Tekanan bukan hanya muncul dr orang tua siswa/masyarakat, tetapi juga dr Dinas Pendidikan masing2. Akibatnya terbentuklah “Tim Sukses” terselubung yg memakai berbagai cara agar seluruh siswa di sekolahnya lulus 100%. Ini jelas sngt ironis.
    Yang ke-2, siswa sdh belajar selama 3 thn dan mempelajari lebih dr 10 mata pelajaran. tetapi ternyata kelulusannya hanya ditentukan oleh bbrp mt pelajaran slm bbrp hari. Fair-kah?
    Padahal menurut teorinya, kurikulum kita memakai kurikulum berstandar kompetensi, yang dikembangkan menjadi KTSP. Tetapi ujiannya berstandar nasional. Negara kita bukan hanya Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan. Tp ada bnyk daerah terpelosok dan terpencil yg fasilitas dan SDM nya jauh dibawah standar. Fair-kah jika mereka juga diuji dengan soal yg kisi2nya sama? Please deh…Ada bnyk orang pinter di negara ini. Tolong berpikir dgn bijak.

  6. April 7, 2010 8:58 PM

    saya setuju un ditiadakan karena sangat memberatkan siswa dan orang tua,siswa lulus atau tdk lulus hanya guru yang tahu watak anak didiknya.

  7. Hafidz permalink
    April 16, 2010 7:58 AM

    TAI BUAT LO SEMUA YG DUKUNG UAN !! RIBUT AJA LO SEMUA SAMA GW !!

    LO GAK NGERASAIN GMNA RASANYA NGADAPIN UAN YG SKRG !! JADI JAGA TUH RAHANG LO !! FUCK

    • denz permalink
      Desember 16, 2010 3:53 PM

      saya setuju UN d musnahkan

  8. mardi permalink
    Mei 1, 2010 12:25 PM

    Ujian Nasional Perlu dilanjutkan , dengan alasan:
    1) Sebagai Standarisasi Pendidikan
    2) akan memilih hanya anak anak yang betul betul kompeten
    3) Supaya sekolah yang ecek ecek tidak lagi berlindung dari kebodohan dan keterbatasan
    4) Kelompok yang akan mengkayakan diri sendiri tertutup
    5) DPR yang bodoh gak usah dipilih
    6) pejabat yang bodoh gak usah dipilih
    7) agar calon presiden juga lulus UN, sehingga tidak hanya pidato seadanya
    8) mahasiswa yang demo biar berfikir untuk belajar
    9) anak bodoh jadi petani saja

  9. Mei 2, 2010 8:26 PM

    memang shrusnya ujian nasional dihapus saja… btw klo nyari kerja disini yak…. lowongan 2010 heheheh…

  10. RIAMA SARAH permalink
    Mei 6, 2010 12:23 PM

    setuju dengan MA, beresin dulu sarana dan prasarana sekolah, terlebig di daerah..!!!

  11. Mei 6, 2010 9:51 PM

    Setuju dg MA,dan UN sbg proyek!Negara jgn ksih uang to plaksanaan UN ya!Ksihan ank2 bangsa yg pinter2 dpt paket c pdhal skul 3 thn,enkan yg goblok tp pnya uang trus bli soal n kunci jwban biar lu2s.So UN bkn evaluasi yg tepat utk kt LULUS,tp guru yg brhak.

  12. September 14, 2010 12:50 PM

    saya sangat setuju apabila UN di adakan. tapi UN jangan sebgai patokan. karena ada sebagian seseorang yang pintar tidak lulus karena kurang jelas dalam mengisi abo, atau orang yang jarang masuk sekolah bisa lulus dengan nilai yang baik karena membeli bocoran soal. saya setuju apabila UN ada tetapi tidak sebagai patokan. sebagai patokannya adalah sikap di dalam sekolah dan di luar sekolah serta menghargai guru.

  13. jhaka permalink
    Oktober 16, 2010 10:34 AM

    jdi un dislenggarakan dag mga2222 be idag

  14. Februari 10, 2014 9:48 AM

    Semoga dapat memperbaiki struktur pendidikan di Indonesia.

Trackbacks

  1. Kisi-Kisi Lengkap UN SMK 2010 (Teori Kejuruan Terlengkap) « Nusantaraku
  2. Kumpulan Soal Praktikum UN SMK 2010 (Lengkap PSMK) « Nusantaraku
  3. Contoh Posting « pendidikan

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 1.042 pengikut lainnya.

%d blogger menyukai ini: