Skip to content

Kasus Bank Century : Boediono Terancam Dipidana (3)

September 30, 2009

Pendahuluan : Akar Pidana

Boediono

Boediono

Setahun yang lalu, yakni 30 Oktober 2008, pengadilan Tipikor menjatuhkan 5 tahun penjara kepada  mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) Burhanuddin Abdullah dan pada hari sama menetapkan Aulia Pohan (besan Presiden SBY) sebagai tersangka. Setelah melalui proses hukum (kasasi, pengadilan, dll), hingga Agustus 2009 silam, hampir semua pejabat tinggi BI  tahun 2003 telah dipidana.

Mereka adalah

  1. mantan Gubernur BI Burhanuddin Abdullah (3 tahun penjara, setelah kasasi),
  2. mantan Deputi Gubernur BI Aulia Tantawi Pohan (4.5 tahun penjara),
  3. mantan Deputi Gubernur BI Maman H. Somantri (4.5 tahun penjara),
  4. mantan Deputi Gubernur BI Bunbunan Hutapea (4 tahun penjara),
  5. mantan Deputi Gubernur BI Aslim Tadjuddin (4 tahun penjara),
  6. mantan Kepala Biro Gubernur BI Rusli Simanjuntak (3.5 tahun penjara dari sebelumnya 4.5 tahun penjara),
  7. mantan Deputi Direktur Direktorat Hukum BI Oey Hoy Tiong (3 tahun penjara).

Para petinggi BI ini akhirnya dipidana  diawali dari laporan BPK yang ditandatangani oleh Ketua BPK Anwar Nasution kepada KPK (dengan nomor 115/S/I-IV/11/2006) pada 14 November 2006 yang menyatakan bahwa telah aliran dana Bank Indonesia (tepatnya Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia atau YPPI) Rp 100 miliar pada tahun 2003.  Dalam laporan itu disebutkan bahwa melalui rapat Dewan Gubernur BI pada 3 Juni 2003 diputuskan meminta YPPI menyediakan dana sebesar Rp100 miliar untuk dua keperluan.

  • Pertama, pencairan dana Rp68,5 miliar untuk membantu proses hukum kasus Bantuan Lilkuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang melibatkan 5 mantan dewan gubernur dan mantan direksi BI yang terjerat hukum dalam kasus BLBI, kredit ekspor, dan kasus lainnya sehubungan dengan penanganan krisis ekonomi 1997-1998. Lima mantan gubernur dan direksi BI tersebut adalah Soedrajad Djiwandono (mantan Gubernur BI), Iwan R Prawiranata (mantan Deputi Gubernur BI), Heru Soepratomo (mantan Deputi Gubernur BI), Hendrobudiyanto (mantan direksi BI), dan Paul Sutopo (mantan direksi BI).
  • Kedua, Rp 31,5 miliar diserahkan kepada Komisi IX DPR periode 1999-2004 untuk pembahasan dan diseminasi sejumlah UU tentang BI. Hasil audit menyebutkan dana untuk Komisi IX DPR periode 1999-2004 dicairkan melalui tujuh cek. Aliran ke Senayan baru menjerat mantan Anggota DPR Hamka Yandhu (3 tahun penjara) dan Antony Zeidra (5 tahun penjara). Sementara 52 orang anggota DPR yang disebut dalam persidangan masih menghirup udara bebas.

Jelas bahwa dana Rp 100 miliar  tersebut sama sekali tidak mengalir pada petinggi BI di atas, alias Burhanuddin CS tidak menikmati uang Rp 100 miliar tersebut. Yang menikmati uang tersebut adalah para petinggi BI pada tahun 1997-1998 yang terkena kasus BLBI dan para anggota DPR RI. Namun mengapa Burhanuddin CS tersebut dipidana?

Alasan yang paling utama adalah mereka telah menyelewangkan dana YPPI. Dana yang seharusnya digunakan untuk pengembangan perbakan Indonesia, alih-alih digunakan untuk menyuap anggota DPR agar merevisi UU BI  sesuai dengan kepentingan mereka serta digunakan untuk bantuan pribadi untuk kasus hukum para mantan pejabat BI. Dana yang harusnya untuk kepentingan lembaga digunakan untuk kepentingan/keuntungan individu tertentu. Hal ini melanggar UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor pasal 3 yang berbunyi :

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00  (satu milyar rupiah).

Dari ketentuan ini, sangat jelas mengapa aliran Rp 100 miliar termasuk dalam ranah hukum tepatnya UU anti korupsi.  Meskipun Burhanuddin Abdullah tidak menerima uang sepersenpun, namun karena dia selaku Gubernur Bank Indonesia membubuhkan tanda tangannya untuk pengeluaran dana sebesar Rp. 100 milyar yang melanggar aturan, maka ia harus dipidana 3 tahun penjara. Meskipun dalam persidangan ia mengaku “tidak tahu menahu” bahwa aliran Rp 100 miliar tersebut secara hukum adalah salah.

Catatan : Dewan Gubernur BI saat itu adalah Burhanuddin Abdullah sebagai Gubernur BI, Anwar Nasution sebagai deputi gubernur senior, dan 5 orang Deputi Gubernur BI masing-masing Aulia Pohan, R Maulana Ibrahim, Maman H Somantri, Bun Bunan EJ Hutapea, dan Aslim Tadjuddin. Dari ketujuh Dewan Gubernur di atas, hanya Anwar Nasution (saat ini menjabat sebagai Ketua BPK) dan R Maulana Ibrahim yang tidak dikenakan pidana. Padahal, dalam persidangan nama Anwar Nasution disebut-disebut terlibat dalam aliran dana Rp 100 miliar. Hal ini diperkuat dengan kesaksian mantan Direktur Oey Hoey Tiong yang mengakui dirinya diperintah Anwar untuk memusnahkan dokumen terkait aliran dana BI. “Kamu musnahkan saja dokumen-dokumen itu Oey”, ungkap Oey meniru perintah Anwar Nasution.

Kasus Bank Century : Pejabat BI Diduga Menyalahgunakan Wewenang

Pada tanggal 29 September 2009, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberi laporan sementara hasil audit interim investigas BPK atas Bank Century. Dari laporan sementara ini, Komisi XI DPR (Keuangan dan Perbankan) telah mengadakan rapat tertutup mempelajari laporan tersebut. Karena masih jauh dari sempurna, Komisi XI DPR meminta agar BPK menyelesaikan audit investigasi secara menyeluruh dalam waktu sesingkat-singkatnya, terutama  gar BPK melakukan pemeriksaan aliran dana dalam kasus Bank Century karena sama sekali belum dilaporkan oleh BPK.

Meski masih dalam bentuk laporan sementara, Harry Azhar Aziz, anggota Komisi XI DPR menyatakan bahwa terungkap ada indikasi Pejabat Bank Indonesia (BI) melakukan penyalahgunaan wewenang (abuse of power) terkait kasus upaya penyelamatan Bank Century dengan pengucuran dana Rp 6,7 triliun. Di tempat yang sama, Anggota Komisi XI Drajad Wibowo menjelaskan ada manipulasi ketentuan pengucuran Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek (FPJP) untuk Bank umum dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang keluar dari Bank Indonesia (BI) pada saat penalangan dana Bank Century.

Manipulasi tersebut dapat dilihat dari perubahan kebijakan mengenai FPJP yakni batas rasio kecukupan modal (Capital Adequate Ratio/CAR) yang semula dibatasi 2 persen berubah menjadi hanya positif saja.”PBI yang lama CAR-nya dibatasi 2 persen, namun setelah tanggal 14 November 2008 PBI dirubah jika CAR positif bisa dapat FPJP,” Drajad menjelaskan.  Hal ini mengakibatkan terjadinya pembengkakan dana talangan yang dikucurkan ke Bank Century dari sebelumnya Rp 632 miliar menjadi Rp 6,76 triliun.

Dan melalui hasil laporan BPK atas audit investigasi penyelamatan PT Bank Century Tbk tersebut, diketahui pula bahwa Bank Indonesia melakukan banyak kesalahan, salah satunya adalah pengawasan BI yang terlalu lemah. Salah satu permasalahan yang diungkap dalam laporan adalah soal kredit fiktif di Bank Century. Bank Indonesia dalam laporannya ke Komite Stabilisasi Sistem Keuangan (KSSK) tidak menjelaskan secara gambalng kedit fiktif itu. Akibatnya terjadi penilaian salah, sehingga alih-alih Menkeu Sri Mulyani sebagai ketua KSSK bersama Boediono dan ketua LPS menyelamatkan Bank Century. Dan parahnya lagi, terjadi pembengkakan penyelamatan dari Rp 632 miliar menjadi Rp 6,67 triliun.

Dalam penilaian Komisi XI itu, Bank Indonesia juga dianggap salah dalam menentukan penilaian dampak sistemik. Hal ini karena dilatarbelakangi informasi data yang kurang akurat dijadikan sebagai bahan penilaian. Dengan kesalahan penilaian menyebabkan rekap penyelamatan Bank Century menjadi bengkak. “Itu karena kesalahan penerapan PPAP (Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif),” katanya. Tak hanya itu, audit Century juga menemukan berbagai lubang yang ditimbulkan karena kelemahan ini, yakni berupa masalah LC, kredit fiktif, dan lainnya.

Kasus Bank Century : Detik-Detik Penyalahgunaan Wewenang

Keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan menyelamatkan Bank Century menjadi kontroversi. Hasil audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan mengungkapkan hasil pertemuan yang digelar KSSK pada pukul 23.00 WIB tanggal 20 November 2008 hinggga pukul 06.00 WIB pada 21 November 2008.

Menurut hasil audit BPK, keputusan itu sesungguhnya sudah melalui berbagai pembahasan antara BI, Departemen Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan dalam rapat konsultasi KSSK tanggal 14, 17, 18, 19 November 2008. Dengan memperhatikan surat Gubernur BI Nomor 10/232/GBI/Rahasia tanggal 20 November 2008, KSSK melakukan rapat KSSK pada tanggal 20 – 21 November 2008. Rapat kosultasi tersebut dilalui dengan presentasi BI yang menguraikan Bank Century sebagai Bank Gagal dan analisis dampak sistemik.

Dari rapat tersebut diketahui bahwa sejumlah peserta rapat lain pada umumnya mempertanyakan dan tidak setuju dengan argumen dan analisis BI yang menyatakan Bank Century ditengarai berdampak sistemik. Menanggapi pertanyaan dari peserta rapat lainnya, inilah jawaban BI:

BI menyatakan sulit untuk mengukur apakah dapat menimbulkan resiko sistemik atau tidak karena merupakan dampak berantai yang sulit diukur dari awal secara pasti. Yang dapat diukur hanyalah perkiraan atau biaya yang timbul apabila dilakukan penyelamatan.

Mengingat situasi yang tidak menentu maka lebih baik mengambil pendekatan kehati-hatian dengan melakukan penyelamatan namun dengan meminimalisir cost keputusan harus diambil segera dan tidak dapat ditunda sampai Jumat sore, 21 November 2008 seperti saran LPS, Bank Century tidak mempunyai cukup dana untuk prefund kliring dan memenuhi kliring sepanjang hari itu.

Meskipun sejumlah besar peserta rapat tidak setuju untuk menyelamatkan Bank Century, namun atas ‘desakan’ BI  (meskipun BI tidak bisa mengukur/menentukan dampak sistemik –>lihat kalimat hijau yang digarisbawahi), pejabat BI (salah satunya adalah Boediono) mengatakan penyelamatan Bank Century harus dilakukan (tidak bisa ditunda). Penyelamatan ini dalam satu sisi memberi keuntungan besar bagi para nasabah kelas kakap, salah satunya adalah Boedi Sampoerna. Jika Bank Century ditutup, maka Boedi Sampoerna hanya akan menerima Rp 2 miliar. Namun, jika Bank Century diselamatkan, maka Boediono Sampoerna akan mendapat US 200 juta dollar (atau Rp 2 triliun).

Kasus Bank Century : Boediono Terancam Dipidana

Berdasarkan analisis dari anggota Komisi XI DPR yang membidangi Keuangan dan Perbankan, maka selaku pimpinan BI, Boediono secara tidak langsung melakukan penyalahgunaan wewenang. Seperti diuraikan di atas, BI telah memberi keterangan abu-abu (alias belum pasti) atas kondisi Bank Century. Justru dengan keterbatasan pengawasannya (kredit dan deposan fiktif), BI alih-alih menyelamatkan Bank Century. Setelah diselamatkan, lagi-lagi terjadi aliran secara besar-besaran berjumlah Rp 5.6 triliun selama kurun November – Desember 2008. Tidak habis berpikir, mengapa petinggi BI begitu ngotot menyelamatkan Bank Century, padahal dalam rapat tersebut banyak peserta yang menolak, terlebih alasan pejabat BI terlalu “memaksa”.

Dan bila alasan penyelamatan Bank Century ‘mengada-ada’ dan dalam kesempatan lain melanggar undang-undang seperti djelaskan diatas adalah benar, maka bercermin dari kasus aliran dana Rp 100 miliar dari YPPI, tentu tidak bisa dipungkiri para petinggi BI dan KSSK bisa terseret pidana. Meskipun mereka tidak menerima dana sepersen pun, namun apabila karena ‘kecerobohan’ (alasan paling positif) mereka sendiri menjadi alat para bankir dan deposan yang mengakibatkan kerugian keuangan lembaga negara, maka sudah sepantasnya mereka mendapat proses hukum yang sama dengan kasus Burhanuddin Abdullah.

Dan Andai saja, rakyat Indonesia dan para penegak hukum menjunjung tinggi keadilan hukum seperti diurai dalam Pasal 27 UUD 1945, maka bila memang pada akhirnya laporan BPK memberi bukti resmi bahwa pejabat BI  (termasuk pimpinannya yakni Boediono) melakukan pelanggaran ketentuan dalam penyelamatan Bank Century, maka bukanlah hal mustahil Boediono (Wakil Presiden Terpilih mendampingi SBY) akan dipidana oleh KPK (asal KPK tetap independen dan berhasil keluar dari kemelutnya). Dan perlu dicatat, jika pada akhirnya terbukti indikasi yang kuat bahwa Boediono bersalah, maka percayalah bahwa ia bukanlah satu-satunya orang yang bersalah. Berdasarkan berbagai analisis yang berkembang, maka para pejabat yang ikut terlibat dalam kasus Bank Century adalah  deposan fiktif Bank Century, manajemen Bank Century, KSSK, LPS dan semua ‘siluman’.

Tentu, seperti biasanya.. Kita akan menunggu hasil audit investigasi BPK yang menyeluruh. Jika memang akhirnya terbukti, maka hendaknya hukum ditegakkan. Semoga tidak ada yang mengkriminalisasi KPK, agar tabir Bank Century dapat diusut dengan seadil-adilnya. Hanya saja, apakah 60% pemilih akan mendukung penegakan hukum bagi cawapres yang terpilih?

Salam Nusantaraku,
ech-wan, 30 Sept 2009

Catatan:
Tulisan ini merupakan serial tulisan sebelumnya Kasus Bank Century : Jangan Gunakan “Pisau” Menghukum Rakyat (1) dan Kasus Bank Century : Siapa yang Diuntungkan? (2). Yang mana ketiga tulisan ini baru berbicara dua dari tiga bagian kasus bank Century, yakni tahap sebelum dan tahap keputusan menyelamatkan Century.

Sumber Referensi : KoranIndonesiaSuaraMerdekaLiraBeritaSoreBIKompas(1)—Kompas(2)—Vivanews

About these ads
31 Komentar leave one →
  1. Desember 10, 2009 2:40 AM

    cuma terancam aja kan ? :D

  2. anti permalink
    Desember 12, 2009 4:48 PM

    waduuhh……. semakin hari para petinggi negara semakin merajalela yach….
    emang mereka engga’ nyadar ya, tuh uang kan punya rakyat.
    percuma punya pengetahuan dan sekolah tinggi-tinggi hanya untuk merampok uang negara…..
    memalukan…….!!!!!!!!!!!!!!

  3. Nurcahya permalink
    Januari 6, 2010 9:28 AM

    Yang Jelas Budiono , Sri Mulyani dan Sby manuasia ga punya malu , banyak rakyat indonesia mati terinjak karena memperebutkan 2,5 kg beras zakat sementara 6,7 tril dikucurkan untuk kepentingan pengusaha yang sudah kaya, alasan apapun kami rakyat ga terima, Kalau saya jadi Sby saya sudah menon aktifkan ke dua orang itu dari pada rakyat yang akan menurunkan sby.

  4. Faarjunast Raesha permalink
    Januari 17, 2010 9:59 AM

    Kasihan bu Sri Mulyani…

    ini jelas yg salah pak SBY sm Pak Budi…
    bu Sri mah cm mentri yg nurut2 aja om…
    She’s absolutely underpressure

  5. idho permalink
    Januari 17, 2010 4:24 PM

    Ini adalah maslah besar bagi rakyat,,,,rakyat miskin dan menderita trs menerus,,,pejabat seenaknya mencuri uang dr hasil pajak rakyat,,,klo trs menerus pemimpin negri ini lemah,tdk tegas,munafik,dan cengeng dan hanya kepintarannya untk mencuri uang…yg taux hanya curiga n menebar isu kpd rakyatx padhl rakyat tau dia hanya seorang pengecut n penakut,,tdk betanggung jawb,,,tdk pernh akn kmn negeri ini hanya diam ditempat n hancur,,,,,,,,,
    HUKUM BUDIONO DAN SRI M YG BERAT,,SBY HARUS BERTANGGUNG JWB DAN HARUS MUNDUR,,,REFORMASI SMUA LINI PEMERINTAHAN YG TERLANJUR GOBROK DAN PENUH DENGAN MANIPULASI DAN KEBOHONGAN BALAKA,,,,

  6. garuda permalink
    Januari 19, 2010 1:41 PM

    tidak ada bukti bahwa SIKSA KUBUR urusannya hanya bagi para saksi yang kita simpulkan berbohong, jangan lupa SIKSA KUBUR juga berlaku buat anggota DPR RI yang TERLALU BERANI MENGAJUKAN DIRI sebagai anggota pansus namun ternyata tidak memiliki kualitas sehingga para saksi semakin tidak kelihatan bersalah (kalau memang bersalah), namun tetap menyudutkan PARA SAKSI sehingga jutaan masyarakat terlanjur terpengaruh emosional kepada PARA SAKSI..

    bila ukurannya adalah : ANGGGOTA PANSUS boleh tidak berkualitas (SUDAH TERBUKTI DI TV ONE/ METRO) akibat memang begitulah keadaan kemampuan secara insani, kenapa harus berbeda bila memandang PARA SAKSI? kenapa PARA SAKSI juga tidak kita pandang secara insani terhadap keputusan2 bailout yang terlanjur kita tuduh BERSALAH sehingga jutaan orang terpengaruh?

    bukan SIKSA KUBUR (yang tak terukur kebenarannnya) yang muncul, ingat..bila ANGGOTA PANSUS tidak mampu, JUTAAN RAKYAT yang anda pengaruhi turun kejalan (baca MEDIA INDONESIA)..siksaannya terukur tuh kawan…nah lo..saya ga tahu apakah nyari PARA SAKSI atau ke DPR RI atau DUA-DUANYA….

    PESAN SAYA: MARILAH BERBICARA YANG TERUKUR TERTIMBANG DAN BISA DIKAJI SUPAYA TIDAK ADA MASALAH PANSUS PANSUS DIKEMUDIAN HARI, AMIN

  7. harun permalink
    Januari 19, 2010 4:36 PM

    anggota Pansus sulit untuk mengungkap kebenaran pada kasus bank century.karna yang menjadi saksi adalah yang terkit,dia ahli di bidangnya,apa yang di tanyakan pansus sdh di nalar sebelumnya dan sudh ada jawabannya,pengetahuan Pansus tentang PEBANKAN telampau jauh beda dngan para saksi yang terkait.maka akan semakin tersembunyi keBEnarannya…ga akan ada maling ngaku maling.COBA DEH, PANGGIL KUYA KUYA.ROMY RAFAEL.HIPNOTIS BARA TANYA DIA.

    • anton permalink
      Maret 6, 2010 7:36 AM

      setuju….. sepertinya memang jalan itu yang harus di tempuh “Hipnotis” . Tapi sebaiknya yang harus di hipnotis adalah dua belah pihak yang di tanya (tertuduh) dan yang bertanya (anggota pansus) untuk menyakini apakah yg bertanya ini benar2 jujur juga jangan karena dendam politik saja yg menjadikan mereka Heboh seperti ini

  8. rakyat indonesia permalink
    Januari 20, 2010 8:29 AM

    kalo emang semua terbukti bersalah maka berilah hukuman yang sepantasnya apa yang tlah mereka perbuat…..

  9. Januari 20, 2010 11:56 PM

    Pesan Moral Buat DPR dan Pemerintah Pusat.
    CENTURY GATE !!
    Gate / skandal paling besar yang langsung disajikan ke rumah, warung, rumah makan, pasar, pusat perbelanjaan, kedai tuak, cafe, perkantoran, dan bahkan kamar kecil sekalipun dengan komunitas yang berbeda. Dengan sajian itu “Masyarakat Indonesia” telah bisa dan sanggup merekontruksi dan mengkorelasi semua cerita dan skenario “Malpraktek yang berujung pada Pembobolan Bank Century”. Anggota DPR khususnya Panitia Angket Century agar jangan tutup mata, berbuatlah fair dengan konstituenmu sebab “Anda dipilih karena dipercaya”, janganlah bela yang salah, dan memang sakit kalau menimpa partai sendiri (misal). jika anda tetap membela yang salah dan mengorbankan pemilih/konstituen anda yang mempercayai anda, INGAT 5 TAHUN TIDAK LAMA DAN ANDA, PARTAI ANDA AKAN DITINGGALKAN OLEH KONSTITUENMU.
    Jika Rakyat/Masyarakat Indonesia merasa “Keadilan Tidak Tegak” ia akan bergerak mencari bentuk keadilannya sendiri, yang berdampak sangat mahal dtanggung Bangsa ini seperti 98 yang lalu, semoga tidak terjadi.

    Buat wakil rakyat di DPR dan Penyelenggara Negara, ingatlah . . . Rakyat hanya pura-pura bodoh tapi tidak bodoh.

  10. Februari 13, 2010 3:18 PM

    kalu SBY tidak bisa memecat para menteri + MPR + DPR + pejabat yang Korup. maka saya Rakyat indonesia meminta SBY segera Lengser

  11. April 13, 2010 3:45 AM

    ———ZAMAN PENUH ORANG “MUNAFIK”

    KAU TAHU ORANG-ORANG MUNAFIK
    YAITU ORANG-ORANG YANG BERHIANAT DENGAN TUHANNYA
    MEREKA SHOLAT TAPI CUMA MAIN-MAIN
    MEREKA MENYEPELEKAN ARTI SHOLAT
    SHOLAT ADALAH PERMOHONAN KEPADA TUHAN
    SHOLAT ADALAH JANJI KEPADA TUHAN
    SHOLAT ADALAH SUMPAH KEPADA TUHAN

    TETAPI KENAPA………….
    MEREKA SUDAH MEMOHON, SUDAH BERJANJI
    DAN SUDAH BERSUMPAH KEPADA TUHANNYA
    MALAH MEREKA MEMPEROLOK-OLOK PERMOHONANNYA SENDIRI,
    DAN MENYEPELEKAN JANJI DAN SUMPAH KEPADA TUHANNYA SENDIRI.

    ITULAH ORANG-ORANG MUNAFIK
    PENGHIANAT TUHAN
    MENYEPELEKAN TUHANNYA
    MERENDAHKAN TUHANNYA.

    ORANG-ORANG MUNAFIK.LEBIH TUNDUK
    KEPADA TUHAN HARTA
    KEPADA TUHAN UANG
    KEPADA TUHAN JABATAN
    KEPADA TUHAN KEKUASAAN
    KEPADA TUHAN PENGUASA

    ORANG-ORANG MUNAFIK MENGHALALKAN SEGALA CARA
    DENGAN KEBOHONGAN
    DENGAN ALAT KEKUASAAN
    DENGAN PENINDASAN
    DENGAN PENIPUAN
    DENGAN MENJILAT KEPADA KEKUASAAN

    ORANG-ORANG MUNAFIK BERBICARA DAN BERBUAT
    KATANYA MENYAMPAIKAN KEBENARAN
    KATANYA BERJUANG UNTUK KEBENARAN
    KATANYA MENEGAKKAN UNTUK KEBENARAN
    KATANYA BERTINDAK ATAS DASAR KEBENARAN

    TETAPI….
    KEBENARAN YANG ADA DIHANCURKAN
    MALAH KEBOHONGAN DIJADIKAN KEBENARAN
    MEMILUKAN SEKALI HIDUP DI ZAMAN PENUH ORANG MUNAFIK.

    HAI…..ORANG-ORANG MUNAFIK
    SADARLAH…..SADARLAH….SADARLAH……
    LIHATLAH ……
    ALAM INI PUN MULAI MARAH
    MELIHAT ORANG-ORANG MUNAFIK
    BENCANA SILIH BERGANTI DAN TIDAK AKAN PERNAH BERHENTI
    SERTA AKAN MAKIN DASYAT TERJADI
    SAMPAI ORANG-ORANG MUNAFIK
    PADA MUSNAH SEMUANYA NANTI

    KIAMAT……
    TERJADI BAGI ORANG-ORANG MUNAFIK
    ORANG-ORANG YANG BELUM BENAR
    ORANG-ORANG YANG MENYIMPANG
    DARI KETENTUHAN TUHAN

    ——————————-TTD
    —————————SAHRUDIN

    081386480007
    http://www.kiblatdunia.blogspot.com

  12. Ibu Saifuddin permalink
    April 2, 2011 8:52 PM

    Kalau kebakaran tangki Pertamina Cilacap jelas bukan pengalihan isu, tapi kecerobohan. Tapi kalau berbagai berita mulai sidang pengadilan fitnah teroris terhadap tersangka teroris ustaz Abu Bakar Ba’asyir, bom-bom buku, perebutan ketua PSSI yang dibesar-besarkan, hingga tersangka penipu Selli dan tersangka karyawati korup Citibank, Melinda, juga bukan hanya pengalihan isu, tetapi dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya mengalihkan banyak isu. Utamanya soal skandal bank century, yang sebagian uangnya digunakan jelas untuk pemenangan SBY pada pemilu 2009. Tujuannya agar perhatian masyarakat tidak terpaku pada masalah-masalah yang tidak dilaksanakan pemerintah dalam membangun bangsa, dan agar dua media besar negeri ini, MetroTv adn TVOne, utamanya, sibuk memberitakan tetek-bengek itu. Sebab Indonesia diperkirakan akan mengalami seperti Tunisia, Mesir dan Libia, karena tidak mampu menciptakan harga-harga murah dan lapangan kerja buat rakyat. Juga isu santer bahwa SBY mungkin tidak bisa bertahan hingga 2014. Pola-pola seperti ini biasa dilakukan di masa lalu. Satu contoh bahkan di masa Sukarno saja, kelompok musik mengklaim dibayar Sukarno agar mau masuk penjara dengan isu musik ngak-ngik-ngoknya, akibat tekanan publik. Di masa Pak Harto lebih banyak dan lagi kejam. Tak perlu dirinci di sini. SBY juga melakukan hal sama meskipun terlihat seolah-olah tidak kejam terhadap rakyat. Tapi menyengsarakan rakyat banyak apa tidak kejam? Tapi pesaing-pesaing atau komponen-komponen SBY yang kini di luar kekuasaan juga sepertinya pengecut, dan beraninya hanya bicara atau sedikit memprovokasi dan tidak berani bertindak terang dan sistematis melengserkan SBY, meski situasi negeri ini sudah parah begini. Padahal oposisi-oposisi di Tunisia, Mesir dan Libia sangat canggih dalam menggerakkan dan memicu unjuk rasa besar efektif melengserkan. Ini bukan soal 2 tahun, 30 tahun, 40 tahun orang berkuasa, tetapi soal rakyat yang semakin dibuat lapar dan ketidak adilan serta korupsi semakin bebas lepas.

  13. September 16, 2011 10:06 PM

    alah……………mau dijatuhkan berapa tahun penjarapun pasti dapat remisi,,,,,,masih enak daripada di China koruptor dihukum mati, makanya indonesia surga buat para koruptor….

Trackbacks

  1. 12 Peristiwa Penting & Populer 2009 di Nusantara « Nusantaraku
  2. 12 Peristiwa Penting & Populer 2009 di Nusantara « Nusantaraku

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 1.038 pengikut lainnya.

%d blogger menyukai ini: