Lanjut ke konten

Keputusan MK vs Keputusan MA dalam Pembagian Kursi DPR

Agustus 9, 2009

Pasca dikeluarkannya keputusan Mahkamah Agung (MA) atas gugatan caleg dari Partai Demokrat yang meminta KPU menganulir keputusan KPU No 15/2009 khususnya pasal 205 ayat 4 UU No 10/2008 tentng pembagian kursi tahap II. Dari keputusan sebuah lembaga tinggi negara tersebut, secara pribadi saya melakukan kritik melalui dua tulisan yakni Aneh…Keputusan MA, “Korupsi Legal” utk Demokrat, Golkar dan PDI-P dan dua hari kemudian bertema Keputusan MA Bernilai 244 Milyar Korupsi, Korup?. Fokus dari dua tulisan tersebut adalah tafsiran MA atas pasal 205 ayat 4 UU No 10/2008 tentang pembagian kursi cukup “mengelikan’.

MK

Pertama karena sebelumnya caleg PDIP melakukan gugatan uji materi (yang salah satunya mempermasalahkan Pasal 2005 ayat 4), namun MA menolak semua. Namun, giliran Caleg Partai Demokrat melakukan gugatan, Majelis hakim MA langsung menerimanya. Ada apa ini?
Kedua adalah keputusan yang dibuat MA kehilangan nilai filosofis dari BPP (bilangan pembilang pemilu), kehilangan makna pemilu yang proforsional, mengabai “OP-OV-OV” (one person, one vote, one value) dalam memberi keterwakilan seorang anggota terpilih di dewan.

Oleh: ech-wan @nusantaraku

Meskipun tidak memiliki kepentingan terhadap salah satu partai politik manapun, namun saya tetap gelisah dengan keputusan MA yang (menurut saya) terdistorsi dan berdampak luas, padahal keputusan MA memiliki kekuatan hukum yang mengikat (dalam artian KPU harus melaksanakannya). Untunglah..di negera ini ada lembaga Mahkamah Konstitusi yang menjadi pengaduan final dalam sengketa Pemilu Indonesia, lembaga yang baru saja berdiri pasca reformasi, di masa kepemimpinan Amien Rais dalam amandemen UUD 1945 yang dilaksanakan di masa pemerintahan Megawati.

Untunglah, pada tanggal 27 Juli, kuasa hukum partai-partai kecil yang merasa dirugikan oleh keputusan MA melakukan uji materi kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan uji materi diterima oleh panitera MK pada tanggal 30 Juli 2009, dan satu minggu kemudian, tepatnya 07-08-2009 MK mengabulkan sebagian gugatan uji materiil dari Partai Hanura, Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Prof Mahfud MD

Prof Mahfud MD

Dalam amar putusannya, Majelis Hakim Konstitusi yang diketuai oleh Prof Mahmud MD, memutuskan Pasal 205 ayat (4) dan Pasal 212 ayat (3) UU 10/2008 adalah konstitusional bersyarat. Artinya, MK mengukuhkan pasal tersebut sepanjang sesuai ketentuan yang ditetapkan MK sekaligus mementahkan Putusan MA terkait pembatalan penghitungan kursi tahap dua.

Berikut pendapat MK dalam keputusan MK 110,111,112,113/PUU-VII/2009 terkait mekanisme hukum dalam perhitungan kursi tahap II:

Mahkamah berpendapat Pasal 205 ayat (4) UU 10/2008 adalah konstitusional bersyarat (conditionally constitutional). Artinya, konstitusional sepanjang dimaknai bahwa penghitungan tahap kedua untuk penetapan perolehan kursi DPR bagi partai politik peserta Pemilu dilakukan dengan cara sebagai berikut:

  1. Menentukan kesetaraan 50% (lima puluh perseratus) suara sah dari angka BPP, yaitu 50% (lima puluh perseratus) dari angka BPP di setiap daerah pemilihan Anggota DPR;
  2. Membagikan sisa kursi pada setiap daerah pemilihan Anggota DPR kepada partai politik peserta Pemilu Anggota DPR, dengan ketentuan:
    • Apabila suara sah atau sisa suara partai politik peserta Pemilu Anggota DPR mencapai sekurang-kurangnya 50% (lima puluh perseratus) dari angka BPP, maka partai politik tersebut memperoleh 1 (satu) kursi.
    • Apabila suara sah atau sisa suara partai politik peserta Pemilu Anggota DPR  tidak mencapai sekurang-kurangnya 50% (lima puluh perseratus) dari angka BPP dan masih terdapat sisa kursi, maka:
    1. Suara sah partai politik yang bersangkutan dikategorikan sebagai sisa suara yang diperhitungkan dalam penghitungan kursi tahap ketiga; dan
    2. Sisa suara partai politik yang bersangkutan diperhitungkan dalam  penghitungan kursi tahap ketiga.

-halaman 104 Keputusan MK 110,111,112,113/PUU-VII/2009

Sistem penghitungan suara tahap II DPR ini memiliki mekanisme hukum yang sama untuk DPRD Provinsi yang diatur oleh Pasal 211 ayat (3) UU 10/2008 dan Pasal 212 ayat (3) UU 10/2008 untuk DPRD Kabupaten/Kota.

MK

Bila Tidak Ada Keputusan MK

Bagaimana jika tidak ada keputusan MK? Bagaimana jika KPU hanya menjalankan perintah keputusan MA terhadap pasal 204 ayat 4 UU No 10/2008 yang multitafsir demi kepentingan partai penguasa?

Hal yang paling kentara terlihat adalah terjadinya double counting (penghitungan suara ganda) yang berimplikasi pada mark-up kursi seperti saya tulis pada bagian 1. Keputusan MA melegalkan terjadinya Double counting dengan mengabaikan makna tersurat BPP (Bilangan Pembagi Pemilih) dalam UU tersebut. MA melegalkan partai-partai yang mendapatkan kursi pada tahap pertama tetap mendapat kursi pada tahap kedua tanpa perlu membandingkan sisa suaranya dengan perolehan suara partai-partai yang suaranya tidak melebihi BPP. Hasil urutan partai pada perhitungan tahap kedua ini sudah pasti sama dengan urutan partai pada perhitungan tahap pertama, jadi secara logika untuk apa Pemerintah dan DPR membuat aturan perhitungan kursi tahap kedua jika tidak untuk memperhitungkan sisa suara?

Double counting telah melanggar prinsip “one person, one vote, one value”.  Mengapa MA memiliki tafsir yang saya katakan ngaco. Apakah majelis hakim MA yang memutusakan hal ini tidak tahu bahwa keputusan mereka justru menyebabkan ketidakadilan dalam perhitungan kursi terhadap jumlah suara. Apakah karena yang mengugat adalah caleg partai Demokrat? Karena gugatan materi yang sama ini oleh caleg PDIP ditolak oleh MA!

Tentu, ini bukan kesalahan MA juga. Para pembuat UU Pemilu 2009 ini yakni  anggota DPR bersama Pemerintah sama buruknya. Dari Pasal 205 ayat (4) dan Penjelasan Pasal 205 ayat (4) UU Nomor 10 Tahun 2008  telah membuka potensi penafsiran yang keliru sehingga terjadi penghitungan ganda (double counting)  seperti diputuskan majelis hakim yang terhormat.

Dengan adanya keputusan MK ini, maka doubel counting tidak terjadi. Sistem proporsional dalam pemilu dapat dicapai maksimum. Deviasi antara perolehan kursi terhadap persentase jumlah suara terjadi sekecil mungkin. Dan dalam hal ini saya sepakat dengan penafsiran MK terhadap frasa “suara” pada Pasal 205 ayat (4) UU 10/2008  dalam ranah sistem pemilu yang proportional, makna “suara” harus dimaknai sebagai:

  1. Sisa suara yang diperoleh partai politik setelah dipergunakan untuk memenuhi BPP;
  2. Suara yang belum dipergunakan untuk penghitungan kursi sepanjang mencapai 50% dari BPP.

Sementara  frasa “sisa suara” pada Pasal 211 ayat (3) dan Pasal 212 ayat (3) UU 10/2008 harus dimaknai sebagai:

  1. Sisa suara yang diperoleh partai politik setelah dipergunakan untuk memenuhi BPP;
  2. Sisa suara yang belum dipergunakan untuk dikonversi menjadi

Keputusan MK ini berlaku untuk semua penghitungan perolehan kursi (tahap II) yakni dari  DPR, DPRD I hingga DPRD. Sehingga melalui keputusan MK, setidaknya MK “menyelamatkan” kekisruhan dan ketidakpastian pemilu proportional dikalangan politisi dari DPR hingga DPRD di kabupaten/kota.

********

Dan melalui putusan MK 110,111,112,113/PUU-VII/2009, MK telah memberi kepastian hukum pada Pasal 205, 211, dan 212 UU Nomor 10/2008 yang sarat dengan multitafsir yang diboncengi kepentingan pihak tertentu.

Salut dengan keputusan MK. Selamat bekerja, semoga keputusannya selalu bijak dan tetap menjaga independensi.
Terima kasih MK, dan juga saksi ahli persidangan ini yakni Eep Saefulloh Fatah, Hadar N. Gumay, J. Kristiadi.
Dan buat MA, semoga belajar dari pengalaman ini. Jangan buat malu rakyat!

Download Putusan MK 110,111,112,113/PUU-VII/2009 ()

About these ads
16 Komentar leave one →
  1. Agustus 9, 2009 3:24 PM

    hemh… alhamdulillah, masih ada lembaga negara ini yang adil dan bisa dipercaya.

  2. Agustus 9, 2009 6:23 PM

    @ Neilhoja
    Yah…saya masih memberi kepercayaan lembaga Mahkamah Konstitusi sama besarnya dengan Komisi Pemberantasan Korupsi.
    Setidaknya komposisi para pejabat sana merupakan orang yang kredibel.
    Semoga saja, do’a kita dapat memberi semangat bagi mereka agar tetap komit untuk sebuah keadilan.

  3. Agustus 10, 2009 1:03 PM

    Dagelan MA memang ngga lucu Gan..hehe..

    Untung aja ada MK..hehe..

    Salam AnakBangsa..
    Salam Perubahan..

    http://celotehanakbangsa.wordpress.com/2009/08/09/dialog-terakhir-inilah-dialog-terakhir-antara-densus-88-dengan-noerdin-m-top-densus-88-dengan-noerdin-m-top/

  4. DIRMAN permalink
    Agustus 14, 2009 10:43 AM

    MK dan MA adalah dua pilar penyangga hukum negara indonesia yang kita cintai dan kita pelihara kewibawaannya selama ini disamping beberapa pilar lainnya. untuk itu demi menjaga jati diri bangsa dimata dunia juga agar tidak terkesan dikotomi menang kalah antara kedua lembaga tinggi ini maka solusinya adalah biarlah negara menanggung resiko belanja negara dari pada menanggung malu karena terkesan Bangsa yang berkoar koar dengan supremasi hukum tapi ternyata hanya slogan. Resiko belanja yg saya maksudkan adalah para caleg yang merasa terkantrol oleh putusan MA ditambahkan/diakomodir saja oleh KPU dalam pengertian menambah jumlah kursi dewan saja sehingga keputusuan antara MA dan MK menjadi WINWIN SOLUTION dan bukan WIN – LOS. Fenomena ini bisa diartikan bahwa politik kita dalam keadaan darurat sehingga kebijakan inipun hanya berlaku 1 periode saja dan jangan pernah terulang lagi pd periode berikutnya.
    Terima kasih.

  5. Agustus 18, 2009 3:35 PM

    Alhamdulilah nasib baik masih berpihak kepada yang benar, Brapo partai yang tidak jadi di redusi kursinya, Allah Hu Akbar , simpatisan Syahfan Badri Sampurna Caleg PKS DPR RI.

  6. DUDI RUSMAYADI permalink
    Agustus 21, 2009 9:32 PM

    KALAU PUTUSAN MA DIMENTAHKAN LAGI MK, DAN MENGACU KEPADA ATURAN LAMA. KAMI ADALAH SALAH SATU PIHAK YG DIRUGIKAN. KASUS DAPIL 2 CIAMIS. DNG BPP 15.100.PDI 36RB 2 KURSI, SISA 5.800, DEMOKRAT 26RB 2 KURSI, PAN 6.8ΘΘ 1 KURSI. ADIL KAH SISA SUARA 5.800 DIADUKAN DNG SUARA MURNI 6.800 YG TIDAK MEMENUHI BPP TERLEBIH DULU? SUARA KAMI TERSEDOT UNTUK MEMENUHI BPP DULU. TERIMA KASIH. DARI WARGA PDI P SINDANGLAYA -SUKAMANTRI CIAMIS

    • Agustus 22, 2009 6:26 PM

      Sdr Dudi Rusmayadi yang baik,
      Kita menganut sistem pemilu OPOVOV (One person, one vote, one value), dan untuk menentukan kursi digunakan basis merata yakni BPP.
      Persoalan memandang persfektif mana yang adil, jujur masih subjektif. Dan kita harus kembali pada konvensi yang telah diundang-undangkan serta basic demokrasi kita yang menganut perwakilan yang proportional.
      Berbicara keadilan, tentu ada pihak di daerah lain akan melayangkan satu persoalan lagi ketidakadilan, misalnya:
      BPP : 15100
      Suara Partai A : 50000
      Suara Partai B : 14000
      Untuk tahap pertama, Partai A sudah mengantongi 3 kursi dengan sisa suara 4700 suara.
      Sedangkan partai B, tidak mendapat kursi pada tahap I.

      Sekarang kasusnya, sama-sama merebut sisa satu kursi.
      Partai A memiliki sisa suara 4700, sedangkan Partai B yang belum memenuhi BPP tahap I, memiliki nilai suara 14.000.
      Adilkah partai A yang sudah mendapatkan 3 kursi, lalu dengan begitu mudah merebut 1 kursi dengan sisa suara 4700, sedangkan 14000 suara pada partai B tidak mendapat perwakilan.
      Sebenarnya, dengan sistematika pembagian kursi dari tahap I hingga III, sudah sangat jelas untuk mendukung sistem proporsional berkeadilan.
      Terima kasih.

  7. September 3, 2009 9:34 PM

    jadi keputusan MA tetap berlaku skrg dan mulai kapan mengenai sisa suara tsb? tp kl seluruh partai tdk mencapai BPP itu bagaimana tolong dijelaskan

  8. Robert Botak permalink
    September 30, 2009 4:23 PM

    Putusan MK tidak bisa membatalkan putusan MA. KPU harus melaksanakan putusan MA tanpa dalih apapun juga. Kpu telah semau-maunya membuat peraturan sampai merugikan hak caleg dan parpol lainnya. Siapa yang menjamin putusan MK ini sudah adil, saya kira tidak ada teman. terlepas adil atu tidaknya yang jelas MK tidak harus memberikan tafsir konstitusional pasal 205 ayat dan pasal 212 ayat 3 UU Pemilu. Masalahnya pasal-pasal tersebut sudah sangat jelas isi kandungannnya dan tidak ada interpretasi bias pada pasal tsb. Kpu sendiri yang menafsirkannya bermacam-macam sesuai kehendaknya. Sumber persoaln utama disini adalah peraturan kpu nmr 15 th 2009 tsb yang sudah salah kaprah. Hakim-hamim MA sudah sangat terlatih dan terdidik menuntaskan masalah2 hukum yang kacau dinegeri ini. Saya menghimbau jangan seenaknya saja memberikan komentar yang tidak-tidak terhadap MA. Jangan campur adukkan urusan politik partai, pribadi dan kelompok dengan masalah hukum. Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 mengatakan Indonesia adalah negara hukum, maknanya siapapun wajib taat dan patuh pada hukum sekalipun dengan konsekuensi pahit menerimanya. Salut untuk hakim2 MA berani berjuang membela kebenaran sekalipun tbanyak yang menentang kebenaran tersebut.

  9. Oktober 26, 2009 10:26 AM

    Mau nanya Pak…: sehubungan dengan Surat Menteri Dalam Negeri no 188.2/2302/Sj

    Yang terkait dengan tindak lanjut putusan mahkama konstitusi no. 17/PUU-VI/2008, untuk itu kami mohon penjelsan pada butir 8 dari Surat tersebut yang menjelaskan bahwa dalam rangka mengantisipasi terjadinya penyalagunaan wewenang oleh calon yang sedang menjabat (incumbent) dalam pemiluh kepala daerah/wakil kepala daerah, pemerintah akan mengatur lebih lanjut sesuai pertimbangan hokum dalam putusan mahkama konstitusi no 17/PUU-VI/2008 yang berbunyi : untuk menghindari konflik kepentingan, calon yang sedang menjabat seharusnya di berhentikan sementara sejak pendaftaran sampai dengan di tetapkannya calon kepala daerah oleh KPU sebagaimana ketentuan yang di berlakukan bagi pimpinan maupun anggota DPRD.

    • Oktober 31, 2009 9:56 AM

      Pertama, saya mohon maaf baru bisa menanggapi pertanyaan Saudara.
      Untuk pilkada, sejak mendaftarkan diri lalu ikut kampanye serta pencoblosan/pencontrengan, membutuh waktu 3-6 bulan (tergantung berapa 1 atau 2 putaran), maka bupati/walikota atau gubernur atau wakilnya harus melepas jabatan dan digantikan dengan pelaksana yang akan ditunjuk oleh Mendagri.
      Hal ini tidak berlaku bagi menteri.

  10. sahlan permalink
    Oktober 27, 2009 7:55 PM

    dalam penetapan kursi bagi caleg yang berasal dari daerah pemekaran seharusnya, yang peroses administrasinya dilaksakan oleh KPU kabupaten induk, harusnya dilakukan secara proposional, dengan penilaian-penilaian yangt objektif. sebab jika partai A yang telah mendapatkan kursi pada penghitungan ke-1, mendapatkan lagi kursi pada saat penghitungan ke-2, itu kurang logis. hal ini dikarenakan contoh BPP 13.000 partai A mendapatkan suara partai sebanyak 10.000, setelah perhitungan partai A mendapatkan 2 kursi partai B, C, D hanya memiliki suara patrai masing-masing partai B. 7000, Partai C 5000 dan Partai D 3500, yang kesemuanya telah mendapatkan 1 kursi dan telah memenuhi kuota kursi kabupaten tersebut, sedangkan partai E, F, G dan H dalam penghitungan ke-1 belum mendapatkan kursi, olehnya partai-partai inilah yang harusnya di lakukan perengkingan kembali untuk penambahan kursi di kabupaten pemekaran. sedangkan partai yang telah mendapatkan kursi tidak layak lagi di beri porsi untuk penambahan, sebab suara perolehan partainya telah habis di bagi pada saat penghitungan ke-1. di kabupaten induk.

  11. dwisutiarto permalink
    Desember 30, 2009 12:14 AM

    tolong komentari saya?
    atas dasar apa kita bisa mengatakan penafsiran mk lebih tinggi dari keputusan ma?
    kalau anda korban keputusan ma,memang pantas komentar anda culas dan tidak mengerti apa itu penegakan hukum,UU no 10 tahun 2008 jelas mengatur ttg sisa suara.
    apakah kpu juga sdh menjalakan apa yg sdh di batalkan ma(peraturan kpu no 15 tahun 2008)dan mk(tahapan 3) ternyata yang kita sama2 tahun sebenarnya kpu skrg kebal hukum?
    saya masih bermimpi,tentang mahkamah di amerika,yg memberi keadilan melebihi hukum itu sendiri?dari orang yang kecewa dgn hukum diindonesia.

    • Desember 30, 2009 9:14 AM

      Sdr Dwi S,
      Apakah pertanyaan diajukan untuk saya?
      Berbicara hukum ketatanegaraan, maka MA dan MK memiliki kewenangan tertinggi dalam penilaian produk perundangan tersendiri. MK memiliki wewenang meninjau sebuah produk UU terhadap UUD 1945 serta menyelesaikan konflik hasil Pemilu.
      Sementara, MA bertanggungjawab atas semua produk dibawah UU yakni PP, PerPres, Kepres, Kepmen dan seterusnya.

      Jika sebuah produk UU menyalahi UUD 1945 atau menimbulkan kerancuan dan interpretasi, maka setiap warga yang berhak dapat mengajukan uji materi UU. Dan ini telah dilakukan dan cukup clear.

      Untuk masalah KPU, saya tidak bisa menjawabnya.
      Terima kasih.

  12. Januari 20, 2010 12:02 AM

    tolong komentari saya lagi?
    undang2 mengatur dengan jelas,bahwa yang diputuskan MA bukan soal hasil sengketa pemilu,melainkan persoalan peraturan yang berada dibawah undang2 dan yang diputuskan MA bukan wilayah teknis penetapan caleg terpilih.karena itu masih kewenangan KPU.tapi sebatas memutuskan peraturan yang dinilai bertentangan dgn UU no 10 tahun 2008.betul kata nusantara posisi MA dan MK sejajar,tapi berbeda dalam Fungsi dan wewenangnya.bahwa MK tidak berwenang menguji peraturan perUU dibahwa UU dan tidak berwenang menguji tafsiran UU yg telah dibuat oleh MA serta tidak berwenang mengatur tatacara pembagian kursi sebagaimana diatur dlm peraturan KPU no 15 tahun 2009.
    sebagai negara yang mengikrarkankan sbg negara hukum,maka putusan pengadilan merupakan bentuk kita penghormatan negara hukum dgn tidak diintervensi oleh kepentingan politik,ekonomi dan kekuasaan,terlepas dari argumentasi bahwa putusan itu masih jauh pemenuhan keadilan terhadap mereka yang berperkara.tolong nusantara ajari anak2 kita tentang hukum dan
    penghormatannya.

  13. hasan permalink
    Agustus 14, 2013 12:03 AM

    masak keputusan ma kalah dgn mk ,jadi utk lebih lanjutnya kpu wajib memakai aturan ma.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 1.015 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: