MK : Boleh Memilih dengan KTP

Hari ini, 6 Juli 2009 (dua hari menjelang Pilpres 8 Juli 2009), Mahkamah Konstitusi (MK)  memutuskan persyaratan pemilihan umum presiden seperti tercantum dalam UU 42/2008 dengan memperbolehkan warga negara memilih hanya dengan menunjukkan KPT yang berlaku + Kartu Keluarga.

Berikut kutipan Surat Putusan MK Nomor 102/PUU-VII/2009 (bagian V : Amar Putusan)

Dengan  mengingat  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  dan  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2003  tentang  Mahkamah Konstitusi  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2003  Nomor  98,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);

Mengadili,

• Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
• Menyatakan  Pasal  28  dan  Pasal  111  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun 2008  tentang  Pemilihan  Umum  Presiden  dan Wakil  Presiden  (LembaranNegara Republik  Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor  4924)  adalah  konstitusional  sepanjang diartikan mencakup warga negara  yang  tidak  terdaftar dalam DPT dengan syarat dan cara sebagai berikut:
  1. Selain  Warga  Negara  Indonesia  yang  terdaftar  dalam  DPT,  Warga  Negara Indonesia yang belum terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak  pilihnya  dengan  menunjukan Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP) yang masih  berlaku atau Paspor yang  masih  berlaku  bagi  Warga  Negara Indonesia yang berada di luar negeri;
  2. Warga  Negara  Indonesia  yang  menggunakan  KTP harus  dilengkapi  dengan Kartu Keluarga (KK) atau nama sejenisnya;
  3. Penggunaan hak pilih bagi Warga Negara Indonesia yang menggunakan KTP yang masih berlaku hanya dapat digunakan di Tempat Pemungutan Suara  (TPS)  yang  berada  di  RT/RW  atau  nama  sejenisnya  sesuai dengan alamat yang tertera di dalam KTP-nya;Warga  Negara  Indonesia  sebagaimana  disebutkan  dalam  angka  3  di atas, sebelum menggunakan hak pilihnya, terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat;
  4. Warga Negara Indonesia yang akan menggunakan hak pilihnya dengan  KTP  atau  Paspor  dilakukan  pada  1  (satu)  jam  sebelum  selesainya pemungutan suara di TPS atau TPS Luar Negeri setempat.
• Warga  Negara  Indonesia  sebagaimana  disebutkan  dalam  angka  3  di atas, sebelum menggunakan hak pilihnya, terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat;

***************

Terima kasih kepada Saudara Callighan yang telah memberitahu kepada saya. Sebelumnya saya menulis masalah skenario penyelesaian masalah DPT pada Pilpres 2008 [Pilpres 8 Juli 2009 ditunda?]

Sebelumnya, alangkah baiknya juga kita ucapkan terima kasih kepada Sdr Refly Harun dan Maheswara Prabandono yang meminta Mahkamah Konstitusi (MK)  membatalkan ketentuan DPT yang tercantum dalam UU No 42/2008 tentang Pemilu Presiden.  Refly Harun dan Maheswara Prabandono kehilangan hak pilih mereka dalam pemilu legislatif pada April 2009 karena nama mereka tidak tercantum dalam DPT.  Refly Harun adalah Pengamat Hukum Tatanegara dan Pemilu di CETRO. Sedangkan Maheswara Prabandono adalah lulusan hukum (cuman itu yang saya tahu… ).

Namun, secara pribadi saya sebenarnya menyesalkan juga kinerja MK yang molor. Padahal para  Pemohon (Refly Harun dan Maheswara P)  mengajukan  permohonan  pada 16 Juni 2009 yang diterima dan terdaftar di  Kepaniteraan  MK pada    tanggal  24  Juni  2009,  dengan  registrasi  perkara  Nomor  102/PUU-VII/2009. Mestinya MK memberi keputusan setidak-tidaknya 1 minggu sebelum pencontrengan yakni paling lambat tanggal 1 Juli 2009.

Salam Nusantaraku,
ech-wan, 6 Juli 2009

Download Putusan MK (Klik Kanan Save As)

Updated:
Tambahan dari Sdr Konro,
Salah satu masalah krusial yang ditimbulkan pasca warga negara diperbolehkan dengan menggunakan KTP adalah ketersediaan logistik (kertas suara) yang harus disiapkan dalam dua hari. Yang menjadi pertanyaan apakah mungkin KPU bisa menyediakan surat suara dalam hitungan 2 hari? Apakah surat suara akan mencukupi?
Waktu dua hari memang tidak cukup. Mau tidak mau KPU harus menyediakan surat suara ekstra (5% dari total surat suara) di tiap tempat. Artinya KPU harus menambah 3% surat suara ekstra (atau sekitar 5 juta lembar suara). Siapkah KPU? Atau haruskah pemilu diundur?