Mendiknas Akui Belum Bisa Merealisasi “Sekolah Gratis”

Bagi sebagian orang, menjadi tanda tanya besar mengapa iklan “Sekolah Gratis” gencar dilakukan menjelang Pileg April 2009 dan berdorman selama beberapa minggu dan mulai gencar lagi pada awal Mei hingga saat ini. Padahal anggaran untuk iklan gratis berasal dari pajak rakyat + kekayaan alam + utang negara + lain-lain. Biaya iklan untuk prime time mencapai 30-an juta per satu slot (30 detik). Dan kita asumsikan biaya iklan tersebut mendapat discount (karena sosialisasi program pemerintah) serta waktunya tersebar merata. Anggap per hari ada 8 slot dengan biaya rata-rata hanya Rp 15 juta per slot. Ada 11 stasiun nasional dan kita hanya menggunakan rata-rata 50%nya yakni hanya 44 slot per hari untuk 11 stasiun TV nasional. Maka biaya per hari untuk iklan “sekolah gratis” di TV adalah Rp 660 juta. Seminggu menghabiskan Rp 4.62 miliar atau sebulan Rp 18 miliar.  Ini hanya iklan sekolah gratis di TV, belum di koran, radio dan berbagai media lainnya.

Iklan Sekolah Gratis, Hanya Untuk Kepentingan Politik

Yang menjadi persoalan bukanlah hanya uang rakyat yang digunakan untuk sosialisasi dengan iklan “Sekolah Gratis, Pasti Bisa“, namun konten dan tujuannya. Dalam kutipan di situs Depkominfo RI, Mendiknas Bambang Sudibyo mengakui bahwa pemerintah masih belum bisa menyelenggarakan semua sekolah SD-SMP benar-benar gratis. Mendiknas  mengatakan bahwa “sekolah gratis juga bukan berarti gratis yang tidak terbatas, sebab selain biaya operasional  sekolah, siswa memerlukan biaya lain, yaitu transportasi, pakaian dan lainnya, apalagi  siswa di perkotaan.”

Bambang Sudibyo

Meskipun tidak gratis sesungguhnya, namun Profesor Bambang Sudibyo tetap menggunakan istilah gratis dari usulan DPR dan kemamuannya sendiri ditambah embel “bisa” yang lebih menunjukkan kampanye untuk pemerintahan yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono.

Padahal sudah ada anggota DPD yang meminta Mendiknas mencabut iklan tersebut lantaran sarat berbau politik. Salah satunya adalah Ketua PAH III DPD asal Sulteng, Faisal Mahmud. Faisal Mahmud menyayangkan iklan bernuansa politis tersebut, “Iklan Mendiknas tentang sekolah gratis di televisi setiap hari melebihi rating iklan capres, padahal kami sudah sepakat menggunakan kata sekolah gratis. Iklan tersebut bernuansa politis karena menggunakan kata Bisa“.

Namun Mendiknas berkilah bawah sewaktu raker dengan DPR telah disepakati bahwa wajib belajar gratis perlu diiklankan sebagai bentuk sosialisasi kepada masyarakat akan adanya sekolah gratis. Saya sependapat jika Mendiknas menggunakan sosialisasi “biaya operasional gratis”, bukan “sekolah gratis”. Karena pada faktanya,tidak ada program nasional menyeluruh untuk bersekolah gratis, yang ada hanyalah biaya operasional sekolah yang gratis.

Dengan iklan tersebut, maka lambat laun sebagian masyarakat akan mulai mengerti bahwa “pernyataan pemerintah hanyalah omong kosong”. Sekolah gratis hanya ada di TV, tapi bukan di sekolah tempat siswa belajar. Terlebih masih banyak sekolah yang menerapkan biaya masuk yang tinggi dengan segala pernak-pernik persyaratannya seperti kewajiban siswa membeli baju seragam dari pihak sekolah. Begitu juga buku atau pernak-pernik tugas (keterampilan/kesenian) sekolah. Contohnya adalah Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Kota Ambon menetapkan biaya pakaian seragam bagi siswa baru yang akan memasuki Sekolah Menengah Pertama (SMP) adalah Rp 575.000 per orang. Jauh diatas harga rii. [klik artikel]

Terakhir, maaf pak Bambang, jangan hanya mengadakan “sekolah gratis di TV”, tapi sekolah berbayar di masyarakat.

Salam Perubahan, 1 Juli 2009
ech-nusantaraku

Lanjutan artikel : Fakta-Fakta Penyelewangan Dana BOS, Ironi “Sekolah Gratis”