Skip to content

9 Masalah Laporan Keuangan Pemerintah SBY-JK 2008 dan Anggaran Triliun Rp

Juni 9, 2009

9 Masalah Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2008

Berdasarkan hasil audit, BPK menemukan 9 permasalahan laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) 2008 yakni:

  1. Belum adanya sinkronisasi UU Keuangan Negara Tahun 2003-2004 dengan UU Perpajakan dan UU PNBP ataupun ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku.
  2. Adanya berbagai jenis pungutan yang tidak memiliki dasar hukum dan dikelola di luar mekanisme APBN. Terdapat pungutan sekitar Rp731 miliar oleh 11 kementerian/lembaga negara yang tidak ada dasar hukumnya.
  3. Belum adanya keterpaduan antara Sistem Akuntansi Umum (SAU) yang diselenggarakan oleh Departemen Keuangan dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang diselenggarakan departemen/lembaga sehingga masih ada selisih antara keduanya. Dilaporkan adanya penerimaan perpajakan Rp3,43 triliun yang belum dapat direkonsiliasikan
  4. Rekening liar belum terintegrasi dan terekonsiliasi dalam suatu Treasury Single Account. Kesalahan pembukuan masih terjadi, seperti kesalahan pembebanan pengakuan pendapatan PBB Migas dan Panas Bumi atas Kontraktor Kontrak Kerja Sama Rp5,33 triliun.
  5. Inventarisasi aset negara di berbagai instansi pemerintahan berjalan sangat lambat dan penilaiannya belum seragam.
  6. Belum ada program untuk menyatukan sistem teknologi informasi pemerintah.
  7. Belum ada program yang mendasar untuk meningkatkan jumlah sumber daya manusia pemerintah dalam bidang pembukuan dan akuntansi.
  8. Belum ada program mendasar untuk memberdayakan Inspektur Jenderal/Satuan Pengendalian Intern dan Bawasda dalam peningkatan mutu penyusunan laporan keuangan maupun pemberantasan korupsi; dan
  9. Peranan BPKP tetap tidak jelas dalam pembangunan sistem akuntansi pemerintah maupun dalam pemberdayaan pengawas internal pemerintah.

***********

Masalah-Masalah Anggaran Triliunan Pemerintah

Temuan Kelemahan dalam Sistem Pengendalian Intern atas penyajian LKPP :

  1. penerimaan perpajakan yang belum seluruhnya dapat direkonsiliasi masing-masing Rp3,43 triliun di SAU dan sebesar Rp2,99 triliun di SAI.
  2. hibah  Rp3,93 triliun yang diterima langsung oleh 15 K/L minimal tidak dipertanggungjawabkan dalam mekanisme APBN;
  3. pencatatan atas penarikan utang  luar negeri di LKPP tahun 2008 tidak berdasar dokumen sumber yang valid;
  4. aset berupa uang muka BUN sebesar Rp3,73 triliun belum dapat teridentifikasi apakah dapat ditagihkan kembali kepada pemberi pinjaman;
  5. investasi permanen PMN yang disajikan dalam LKPP 2008 belum sepenuhnya berdasar data yang valid dan beberapa di antaranya belum ditetapkan statusnya;
  6. inventarisasi dan penilaian kembali aset tetap pada 12.053 dari 22.307 satker belum selesai dan hasil penilaian kembali pada 8.200 satker senilai Rp77,32 triliun belum dibukukan;
  7. aset eks KKKS Rp303,39 triliun dan aset eks BPPN Rp12,42 triliun belum dapat diyakini kewajarannya;
  8. pemerintah belum menetapkan kebijakan akuntansi atas penerbitan promissory notes kepada lembaga internasional Rp28,29 triliun dan belum mengakui utang kepada BI sebesar Rp2,83 triliun atas dana talangan dalam rangka keanggotaan pada lembaga tersebut; dan
  9. perbedaan SAL dengan fisik kas yang terjadi sejak 2004 sebesar Rp5,42 triliun belum dapat ditelusuri oleh pemerintah.

Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan :

  1. pungutan/dana pada 11 kementerian negara/lembaga tidak ada dasar hukumnya dan dikelola di luar mekanisme APBN  minimal Rp730,99 miliar;
  2. penetapan alokasi DAK tidak sesuai dengan UU No. 33 tahun 2004 sehingga terdapat penyaluran DAK Rp1,28 triliun ke daerah yang tidak layak;
  3. pengeluaran atas pengajuan SPM sebesar Rp9,95 miliar yang dibayarkan melalui KPPN Jakarta II diduga fiktif;
  4. penyelesaian hak Pemerintah atas kas yang berasal dari perolehan hibah sebesar USD17.28 juta berlarut-larut;
  5. pembayaran PBB migas atas KKKS yang dibebankan pada rekening 600 dan 508 tidak tepat; dan
  6. penggunaan Rekening Dana Investasi dan Rekening Pembangunan Daerah Rp55,18 miliar dilakukan tanpa melalui mekanisme APBN.

Pemerintah belum menindaklanjuti hasil-hasil pemeriksaan BPK tahun 2004-2007 secara memadai:

BPK menemukan bahwa 131 dari temuannya atas LKPP tahun 2004-2007 belum ditindaklanjuti. Di antaranya terdapat 81 temuan berulang sehingga pemantauan atas tindak lanjut dilakukan pada 50 temuan.

BPK

Audit dan Penilaian

Dalam 5 tahun ini, anggaran naik hampir 3 kali lipat dari 370 triliun menjadi 1000-an triliun, namun pengelolaan  dan laporan keuangan APBN Pemerintah Pusat masih jauh dari harapan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI. BPK adalah lembaga tinggi negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Selama 5 tahun berturut-turut, BPK RI memberi pendapat Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dengan disclaimer. Opini disclaimer merupakan penilaian akhir dari sebuah audit akhir laporan keuangan. Ada 4 hasil/pendapat audit dari sebuah laporan keuangan yakni :

  1. Wajar tanpa pengecualian (WTP atau unqualified opinion)
  2. Wajar dengan pengecualian (WDP atau qualified opinion)
  3. Tidak menyatakan pendapat (Disclaimer)
  4. Tidak wajar (Adverse Opinion)

Dalam audit sebuah laporan keuangan didasarkan atas 4 landasan yang telah diatur dalam UU dan peraturan keuangan yakni :

  1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah
  2. Kecukupan pengungkapan
  3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
  4. Efektifitas sistem BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab

Atas landasan dan penilaian tersebut, maka pendapat disclaimer yang diberikan BPK kepada laporan pemerintah menunjukkan masih banyak laporan keuangan pemerintah yang tidak wajar terutama karena ketidaklengkapan dan ketidakjelasan dokumen yang mendukung disiapkannya laporan keuangan tersebut. Akibatnya auditor (BPK) tidak mempunyai keyakinan untuk menilai kewajaran laporan keuangan yang diaudit. Yang jelas disclaimer termasuk pendapat yang jelek dan masih banyak ditemukan pelanggaran penggunaan keuangan yang tidak sesuai dengan perundangan.

Dan parahnya, meskipun 11 tahun reformasi 1998 telah bergulir, namun masih banyak ditemukan laporan keuangan pemerintah yang bermasalah. Hanya sebagian Departemen/Lembaga Negara yang mau menindaklanjutin hasil audit BPK sehingga pada tahun 2008 menunjukkan kinerja yang lebih baik.  Ini menunjukkan reformasi keuangan pemerintah pusat masih lamban sehingga sangatlah wajar jika terjadi penyelewangan uang rakyat (korupsi) di departemen-departemen pemerintah. Hal ini harusnya menjadi perhatian besar bagi KPK untuk menulusuri segala bentuk koruspi di lembaga pemerintah pusat. Korupsi dana stimulus fiskal yang menyeret Abdul Hadi Djamal (anggota DPR dari PAN) merupakan salah satu bukti “borok korupsi” masih kental di lembaga pemerintah saat ini.

Kita perlu memberi apreasiasi kepada lembaga BPK yang saat ini mulai menunjukkan kinerja yang baik (independen dari penguasa) dibanding BPK yang ompong pada rezim orde baru. Melalui BPK yang lebih profesional, lembaga/kementerian negara maupun BUMN sedikit banyak meningkatkan perfoma dalam membuat laporan yang sesuai standar keuangan yang berimplikasi kepada penurunan tindakan penyelewangan dana. Kita tahu bahwa  salah satu cara menyelewengan dana anggaran APBN di tiap departemen adalah pengeluaran/belanja fiktif.

Departemen yang Masih Belum Baik :AGAMA

Dari sinergi BPK dan lembaga/kementerian negara, baru 34 lembaga/kementerian yang mendapat WTP.  Ada perbaikan dan perlu kita beri apreasiasi atas etikad beberapa departemen yang mau berubah untuk lebih baik.  Ada kabar yang lebih baik yakni Departemen Keuangan, Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Kesehatan, Departemen Pertahanan, Departemen Pertanian, dan Departemen Perdagangan baru mendapat opini WDP atau Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari sebelumnya Disclaimer. Namun departemen-departemen yang mendapat WDP umumnya adalah departemen yang “kaya”. Dep. Pendidikan Nasional yang selama ini sering diidentik korup semestinya meningkatkan pengelolaan dan laporan anggaran sehingga mendapat kriteria WTP. Status WDP masih berpotensi adanya kerugian negara.

Setidaknya 7 departemen yang mendapat WDP masih lebih baik dibanding Departemen Agama yang masih mendapat ‘gelar’ disclaimer. Departemen Agama yang harusnya menjadi contoh yang baik bagi departemen lain,  namun justru laporan keuangan masih amburadul, tidak mengalami kemajuan berarti dari tahun-tahun sebelumnya. Tidaklah tertutup kemungkinan terjadi penyelewangan dana atau korupsi di lembaga “simbol Ketuhanan” ini yang pada tahun 2007 memiliki anggaran  belanja lebih dari 13 triliun rupiah. Ketua BPK pun bicara blak-blakan atas laporan keuangan Depag yang dilansir di Kompas “Depag, juga! Walah-walah. Hanya doa saja. Nanti kita harap tak doa sajalah. Di masa akan datang kita harapkan lebih baik”.

Meskipun laporan Depag masih jauh dari wajar, namun beberapa departemen telah menunjukkan etikad baik untuk bekerja lebih baik dan profesional. Dibandingkan dengan LKPP 2007, LKPP tahun 2008 sudah menunjukkan adanya perbaikan pengelolaan keuangan negara, seperti: (1) sebagian besar entitas sudah menyampaikan surat representasi manajemen dan rencana aksi; (2) tidak adanya pembatasan lingkup pemeriksaan atas penerimaan dan piutang pajak; (3) pengungkapan secara memadai pengeluaran migas yang melalui rekening 600 dan rekening 508; (4) selisih realisasi belanja SAU dan SAI yang semakin kecil dan tidak signifikan; (5) ada penerbitan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara atau BUN; (6) ada penertiban rekening milik Pemerintah; (7) perbaikan administrasi pinjaman luar  negeri; serta (8) inventarisasi dan penilaian kembali sebagian aset tetap sudah dimulai meskipun belum dilakukan sepenuhnya.

Harapan

Selain pembayaran utang najis dengan meningkatkan utang dalam dan luar negeri, pengelolaan anggaran APBN yang buruk masih banyak ditemukan di beberapa departemen dengan “keanehan” mencapai puluhan triliun. Selain 9 masalah utama, kita melihat ada begitu banyak temuan-temuan pengelolaan angaran yang berpotensi merugikan negara. Dalam artikel Fakta-Fakta Tersembunyi Utang Pemerintah SBY-JK, saya katakan bahwa pemerintah SBY-JK bisa tidak meningkatkan utang yang besar melalui program-program reformis yakni pertama dengan menghapus utang najis dan kedua memangkas korupsi/mark-up yang besar dalam anggaran APBN yang mencapai 10-30%. Temuan-temuan keganjilan keuangan BPK menunjukkan bahwa potensi korupsi terbongkar lebih, salah satunya dengan cara halus dan sulit dideteksi yakni “mark-up kecil-kecilan“. Jadi, pemerintah yang terus meningkatkan utang tanpa melihat “kedalam” bukanlah tindakan yang tepat/wajar bagi kemakmuran rakyat. Sehingga sangatlah aneh jika ada pihak yang mendukung kebijakan utang yang semakin besar tanpa melihat celah untuk melakukan efisiensi anggaran demi kemakmuran rakyat banyak. Ingat itu!

Salam Perubahan,
9 Juni 2009, ech-nusantaraku

Sumber : Laporan BPKSiaran Pers BPK

About these ads
18 Komentar leave one →
  1. halim permalink
    Juni 10, 2009 7:41 AM

    astaghfirulla………h (70x)

  2. pimpii permalink
    Juni 10, 2009 11:49 AM

    Aduh bagaimana ini : di luar sana bangsa negara rakyat dan TNI Indonesia dihina keji dan terang-terangan…..

    http://dreamindonesia.wordpress.com/2009/06/10/kes-manohara-bukti-jelas-indon-penakut-besar/

  3. Juni 10, 2009 8:18 PM

    lam kenal semuanya,,,klo ada waktu mampir ya…..nyari temen nich…soalnya ..lum ada temenz
    jangan lupa saran..bagi temen2 yang udah master
    http://www.rischan.co.cc

  4. hanafi permalink
    Juni 11, 2009 6:11 AM

    apa benar sih BLT dari hasil ngutang lagi ?. tolong investigasinya yah. makasih

    http://id.news.yahoo.com/dtik/20090610/tpl-sekjen-pkp-sby-akan-hancur-rakyat-na-b28636a.html

    • Juni 11, 2009 12:39 PM

      Lebih tepatnya BLT tahun 2008 adalah hasil pengurangan jatah harga (susbidi) BBM. BLT tahun 2009 (bukan dalam periode kenaikan BBM) menyebabkan penambahan utang dalam dan luar negeri.

  5. Juni 11, 2009 6:37 AM

    Jebakan presidensil, Mas … Salam.

  6. hemart permalink
    Juni 11, 2009 6:50 AM

    woh banyak banget…
    nah ni.. ada info seru, ikuti kontes blog 2009 berhadiah laptop info lihat di http://herbamart.blogspot.com/

  7. Juni 11, 2009 11:21 AM

    walah… klo mereka menyeleweng sapa yg akan menghukum??

    @hanafi

    beritanya ada di detik dan sudah saya repost di blog saya… silahkan berkunjung :D *ngarep.com

  8. Juni 11, 2009 11:23 PM

    Nusantara..
    mantap bener … infonya komplit..plit..

    kalau pegawai rendahan dikenakan pajak juga gimana … ada pasalnya gak ya…

    • mendai permalink
      Agustus 18, 2009 1:06 PM

      ya semua warga negara pasti kena pajak, baik ppn, pbb, pph, dll.
      tapi untuk pph pasal 21 dikenakan pada penghasilan diatas PTKP(penghasilan tidak kena pajak). bukan dari status dalam pekerjaan.

  9. laburanews permalink
    Juni 16, 2009 3:59 PM

    Oh my GOD. Kok bisa ya…..?

  10. rha permalink
    Juni 30, 2009 6:07 AM

    wah, mas..ternyata tulisan2 mas dipake untuk referensi grup mega-pro di fb…bagus2…

  11. Juli 31, 2009 12:14 AM

    Kayaknya moral para aparatur negara musti diperbaiki….

    http://anekatips-trik.blogspot.com

  12. mendai permalink
    Agustus 18, 2009 1:10 PM

    BAWASDA cuma seperti hiasan dinding dalam rumah.,.,
    ga ada kiprahnya???
    lupa di pasangi GIGI kali?

  13. Desember 15, 2009 1:35 AM

    walaupun disclaimer, kenyataannya : Jumlah Kementerian Negara atau Lembaga Negara yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK telah meningkat dengan pesat, dari 7 pada tahun 2006 menjadi 16 pada tahun 2007 dan 34 pada tahun 2008.

    ibarat orang bertobat saja, butuh waktu dan proses.

    Semoga Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang bertekad menyelesaikan laporan keuangan pemerintah pusat sebelum 2012 mendapat cap wajar tanpa pengecualian (WTP) Tercapai. dan ini menjadi pioneer bagi generasi mendatang untuk meneruskan sistem pemerintah yang arahnya semakin baik.

  14. Manusia Biasa permalink
    November 29, 2010 8:11 PM

    Kenyataanya temen saya kerja di Mts yang di bawahi Depag Indramayu kemudian tahu dengan kepala mata sendiri… sekolah-sekolah diminta uang sekitar Rp.100.000 agar BPK tidak turun ke sekolah sekolah bagai mana itu? apalagi di Dinas Pendidikan Indramayu lebih parah lagi !!!!
    Kalo di logika untuk memeriksa laporan keuangan tidak lah cukup waktu sehari dua hari… apa lagi meneliti dan mengusut laporan Keuangan

Trackbacks

  1. Rp 50.74 Triliun Uang Negara 2008 Tidak Terekonsiliasi « Nusantaraku

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 1.037 pengikut lainnya.

%d blogger menyukai ini: