Dukungan Moralku Pada Pak Herman SS (Eks. Kapolda Jatim)
Kasus manipulasi daftar pemilu tetap (DPT) pada pilkada Jatim yang membawa pilkada ulang di Pulau Madura, yang akhirnya tetap dimenangi pasangan Soekarwo-Saifullah Yusup sangatlah kompleks. Dari hasil pelaporan panwaslu di Jatim dan sejumlah pengamat independen, pilkada Jatim secara hukum tidak sah alias cacat secara hukum karena banyaknya DPT fiktif. Belum lagi pengelembungan suara yang terjadi ketika pengiriman surat suara dari TPS masuk ke KPUD Jatim. Belum lagi pengakuan sejumlah oknum yang sengaja melakukan money politic dalam pemenangan pilkada Jatim.
Etikad baik pun ditunjukkan oleh Eks. Kapolda Jatim Irjen Pol Herman S Sumawiredja. Ia pun secara sigap menyikapi kasus yang masuk dalam ruang lingkup pidana. Namun, sangat disayangkan…langkah majunya dalam pengusutan tindak pidana pemilu (melanggar konstitusi) akhirnya kandas karena besarnya kepentingan politik di tingkat pusat maupun daerah.
Pada tanggal 17 Februari 2009, Herman SS menetapkan Ketua KPUD Jatim Wahyudi Purnomo sebagai tersangka atas laporan Panwas Pilgub Jatim. Wahyudi berhasil mengantarkan pemilihan gubernur yang menetapkan Soekarwo-Syaifullah Yusuf sebagai pasangan Gubernur-Wakil Gubernur Jatim. Saat itu, Kapolda Jatim Irjen Pol Herman S Sumawiredja mengatakan, penetapan tersangka setelah tim penyidik memeriksa dan menyelidiki berkas-berkas dan bukti-bukti yang diberikan Panwas Pilgub Jatim dan adanya bukti kecurangan DPT yang dimiliki Polda
Dua hari setelah penetepan tersangka ketua KPUD Jatim (yang mungkin membawa nama Gubernur Jatim sekaligus partai pendukung Karsa yakni Demokrat) oleh Herman SS, tanggal 19 Februari 2009, ia diberhentikan sebagai kapolda Jatim (alasan masa pensiun) dan digantikan oleh Brigjen Pol Anton Bahrul Alam. Herman SS pun dimutasikan. Tidak hanya berhenti disana saja, awalnya Kapolda Jatim baru Anton Bahrul berjanji akan melanjutkan pengusutan kasus tindak pidana pilgub Jatim tersebut. Namun, aneh bin ajaib, kurang dari 10 hari pasca berhentinya Kapolda Jatim yang lama, status tersangka Ketua KPUD Jatim dianulir dan dijadikan sebagai saksi saja pada tanggal 27 Februari 2009. Padahal, sesuai prosedur hukum dan data kepolisian, ketua KPUD layak dijadikan tersangka.
Pernyataan politispun dilayangkan oleh Kapolda baru Anton seolah-olah beliau jauh lebih mengerti kasus pidana Pilkada Jatim dibanding Herman SS. Pak Anton mungkin tidak tahu bahwa Pak Herman SS telah langsung turun ke lapangan untuk menginspeksi pelaksanaan pilkada ulang. Mungkin Pak Kapolri Bambang dan Pak Kapolda Anton tidak menonton TV yang menayangkan Pak Herman yang menangkap langsung pemilih dibawah umur. Pak Herman telah mencari bukti hingga level masyarakat bawah. Dan dengan mudah, pak Anton, sang Kapolda baru mengatakan belum cukup bukti. (???)
Politik Busuk dalam Hukum, Kepolisian, dan Pemerintah
Usaha menegakkan kebenarnan oleh Herman SS atas manipulasi kebijakan tingkat tinggi akhirnya kandas, dan akhirnya pada hari Senin, 16 Maret 2009, mantan Kapolda Jatim Irjen Pol Herman S Sumawiredja mengundurkan diri dari keanggotaan Polri (sebelumnya ia dimutasi dari Kapolda Jatim). Herman SS mengaku merasa kecewa terhadap Kapolda baru Jatim yang menurunkan status hukum Ketua KPU Jatim, Wahyudi Purnomo, sebagai tersangka menjadi saksi dalam kasus kecurangan daftar pemilih tetap (DPT) di Madura, Jatim, pada saat Pilgub.
Anehnya, pernyataan Herman SS dipelintir oleh sejumlah pejabat tinggi Polri dengan mengatakan mundurnya Herman SS dari institusi kepolisian karena Herman SS ingin pensiun dengan damai. Saya sangat kecewa dengan pernyataan petinggi Polri yang berusaha mendiskritkan kebenaran. Dan kita tahu, siapakah dibalik petinggi polri itu? Mengapa kasus pidana Pilgub Jatim seolah-olah dikubur oleh pejabat pusat negeri ini? Petinggi Polri mungkin tidak menyangka bahwa Herman SS tidak mungkin mengundurkan diri meskipun Herman SS kecewa dengan keputusan politis para pejabat Polri ini. Mungkin Kapolri saat ini masih berpikiran bahwa uang dan kekuasaan dapat menutup mulut Herman SS. Uang dan kekuasaan dapat menutup kebenaran. Namun, tampaknya institusi Kapolri saat ini salah besar.
Diawal jabatan, Kapolri Baru Bambang Hendarso asyik memberantas preman-preman di jalanan. Gebrakan untuk meningkatkan citra ini, rupanya hanyalah ‘mimpi perubahan’ di siang hari bolong. Preman-preman kepolisian tingkat tinggi tampaknya tumbuh subur. Mulai intervensi MS Ka’ban yang meminta Kapolda Riau dicopot lantaran Kapolda Riau berusaha mengusut pembalakan liar yang akan melibatkan institusi Departemen Kehutanan. Dan ketika Eks Kapolda Jatim (Pertengahan Februari 2009) secara tegas akan mengusut tindak pidana pilgub ini, lagi-lagi aroma busuk sistem pemerintah saat ini masih menyebar.
Kita tahu bahwa salah satu partai pendukung Gubernur Jatim Soekarwo-Saifullah Yusup adalah partainya Presiden kita yakni Partai Demokrat. Jika kasus pidana pilgub Jatim ini diteruskan, maka citra Partai Demokrat dan Presiden SBY akan memudar dan bahkan belangnya akan semakin terlihat. Dan tentu, hal ini telah diantisipasi oleh sejumlah politikus dan tidak tertutup kemungkinan bisikan Kapolri Bambang Hendarso yang menberhentikan Herman SS adalah bisikan “majikannya” yang tidak lain tidak bukan adalah SBY ataupun partainya Demokrat. Sangat disayangkan, Pak SBY menegaskan institusi tentara harus bebas dari politik (isu ABS), namun kasus politik di tubuh Polri tampaknya ditumbuh suburkan dalam kasus pilgub Jatim. Gimana kebijakan Bapak yang plimpang dan mencari keuntungan pribadi diatas kepentingan hukum dan negara, hah?
Dukunganku Pada Herman SS
Dari berbagai kasus-kasus pidana yang melibatkan petinggi negara ini, tampak sekali bahwa terjadi usaha untuk menenggelamkan kasus korupsi melibatkan pejabat negara, kasus dana kampanye pilpres, kasus aliran dana BI yang melibatkan banyak fraksi di DPR. Dan kasus ini, tidak tertutup kemungkinan terjadi intervensi ataupun bahasa halusnya “rekomendasi” dari pejabat negara agar kasus Pilgub Jatim ditutup karena berbagai alasan (dan salah satu jawaban klasik dan absurd adalah..biarlah hukum dilecehkan, asalkan tidak terjadi polemik pada masyarakat Jatim). Hal ini serupa dengan alasan absurd agar menghentikan kasus penyelewangan aliaran dana DKP kepada ke-5 Capres 2004 dengan alibi biarlah hukum dan UU dilecehkan asalkan politik adem-adem saja.
Saya meyakini bahwa pak Herman SS memiliki prinsip yang jelas dalam tatanan hukum yakni menegakkan budaya hukum di negeri ini. Selama kita memiliki pemikiran bahwa “hukum boleh diinjak-injak” asalkan “kondisi sosial atau politik” aman-aman saja, maka sistem pemerintahan yang korup, busuk akan terus terpelihara dan bahkan akan menambah daftar mental bobrok dalam waktu 30 tahun mendatang (ingat, selama 32 tahun sistem pemerintah korup telah menjalar keseluruh lapisan masyarakat). Jadi, jangan biarkan sistem melecehkan hukum menjadi budaya yang dipertahankan oleh SBY dan JK bersama jajaran kabinetnya (Polri dan Kejaksaan).
Kepribadian Herman SS memang cukup langkah dalam institusi polisi yang sarat dengan korupsi (survei lembaga terkorup 2008 ), aksi premanisme kerah putih dan “pem-backing sejumlah judi, narkoba. Dan kita berharap, perjuangan Pak Herman menegakkan hukum di atas hukum mendapat dukungan masyarakat luas. Jangan kita bunuh hukum negeri ini dengan senjata politik.
Sekali lagi, apakah kita rela hukum di negeri ini diobok-obok dengan alasan bahwa biarlah kasus pidana pilkada Jatim dihentikan, karena jika tidak dihentikan, maka ada kekhawatiran terjadi konflik masyarakat Jatim seperti di Ambon? Apakah langkah perjuangan Herman SS harus berhenti sampai di sini saja?
Tentu tidak.. Dugaan konflik bisa diatasi jika Pemerintah memang serius menegakkan kebenaran. Edukasi yang positif pasti dapat meredakan konflik yang harusnya tidak terjadi. Konflik umumnya terjadi karena ada aktor intelektual disertai uang yang berbicara. Masa’ hal-hal ini tidak dapat dibaca oleh BIN?
Akhir kata, Ayo, berikan dukungan Anda kepada Herman SS dengan tegas menolak konspirasi busuk dalam penanganan kasus yang sarat dengan intervensi politik. Ayo…pak Presiden…jangan biarkan sistem hukum di pemerintahan saat ini sama dengan pemerintah orba yang sarat korup. Jangan tebang pilih dalam masalah hukum. Bersihkan sistem pemerintah mulai dari diri pemimpin dahulu, mulai dari menteri-menterinya yang bermasalah. Jangan hanya jargon iklan yang dipasang besar-besar di tengah jalan. Buktikan, ini adalah tugas Anda!!
Selamat Berjuang Pak Herman SS. Semoga Kebenaran Hakiki selalu bersama dengan Anda!! Dan semoga jiwa dan sikap tegas Pak Herman SS dalam bidang hukum, kebenaran tumbuh subur di darah generasi muda.. Terutama institusi polisi yang masih “belum insaf”.
ech – 18 March 2009
Inilah Indonesia…yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Tapi ingat, hukum karma itu ada dan terus berjalan. Bau busuk bangkai yang disembunyikan serapi-rapinya satu saat akan tercium juga….
Ketika PDIP berhasil meloloskan 10 Gubernur dari kadernya, memang yg paling berkepentingan berkompetisi rebut Gubernur adalah Golkar. Di Sumsel Golkar cs juga menang tipis.
Sementara Gubernurnya PDIP adalah :
2 di Papua, 1 Maluku, 1 Sulawesi Utara, 2 Kalimantan, Padang, Lampug, Jateng dan Bali. :smartass
Di Jatim menurut Quickcount : KAJI menang, tetapi ternyata KARSA yg dimenangkan!
Demokrat sebagai partai sdg tumbuh tdk terlalu crusial dg jumlah Gubernur! :p
POLRI saat ini memang masuk top markotop lembaga korup, disamping Depag, Diknas dan Peradilan. Karena Korupsi memang sdh membudaya di negeri kita ini, lihat saja lembaga yg plg korup justru yg bertanggung jawab masalah moral bangsa!
Tak usah jauh2, dilingkungan kita saja masih banyak korupsi di depan mata!
PNS keluyuran pd jam dinas : korupsi waktu, pedagang yg menipu takaran dan timbangan di pasar2 tradisional, petani sawit yg menyiram tandan sawit dg tanah liat, semua itu korupsi!
Ini PR besar yg harus diselesaikan oleh Presiden mendatang!
Re: Uhangtalang
Ini sebenarnya sbh tantangan!
Kita baru belajar demokrasi, Amrik sana udh 200 tahunan.
Mundur ke belakang? No good idea! Yg penting penataan yg lbh rapi.
Perangkat lunaknya harus jelas.
Setiap kebijakan tentu ada resiko, dan utk sebuah kemajuan pasti banyak tantangan. Yah, lbh baik maju sbl merangkak drpd mundur atau diam di tpt.
Trims. Salam kemajuan.
Semakin terbuka tabir kebobrokan mulai 2004, matinya komputer-konputer di Hotel borobudur jakarta, KPU gonjang-ganjing ada anggota yang polos dijebak masuk penjara ada anggota yang lolos selamat(diselamatkan?)masuk ke partai penguasa.Ibu Ch Ktfa salah satu anggota KPU mensinyalir ada manipulasi yang dilakukan oleh IT terkenal di partai penguasa, Karena tidak punya bukti tertulis (dalih untuk hukum kita kalau tidak ada bisa penjara)dipaksa untuk menarik pernyataannya.
Ingat oerba mengobok-obok salah satu partai (PDI yang diproses penyucian diri dari pengaruh orba menjadi PDIP) yang menjadi salah satu harapan reformasi, sekarang ini semua upaya untuk bertahan kelihatannya semakin pudar mengikuti jejak tokoh2 reformis yang lain.
Kita sebagai bangsa ( BUKAN bangsat)dalan 32 thn orba banyak belajar/menyaksikan apa itu KESANTUNAN, apa itu KESOPANAN dan KEBAIKAN-kebaikan lain yang ARTIFISIL karena TERNYATA semua tidak merubah keadaan secara signi…/berartilah KALAU ada PERUBAHAN, karena MEMANG kita secara ALAMIAH sedang berubah BUKAN karena adanya PEMIMPIN saat ini. KEJADIDIAN-kejadian yang kita lihat saat ini sangat MEMUAKKAN.Berkedok dibalik kesopanan, kesantunan dll,tapi keadan bangsa (bukan bangsat) tidak berubah.
Bangsa ini kelihatannya tidak berdaya lagi untuk bangkit, kalau omongan atau janji atau apalah kelihatannya optimis apalagi menjelang pemilu.
TUHAN, entah siapalah/apalah kita sebut, boleh percaya boleh tidak ,SEDANG MENDENGARKAN JERITAN HATI/KALBU dan menyaksikan PENDERITAAN saudara2ku, saudara2 kita di sidoarjo, yang hidupnya TERZOLIMI oleh TUHAN ( konon bencana alam) atau oleh MANUSIA ( hanya TUHAN yang tahu BENCANA atau MANUSIA pelakunya).
Kita sebagai bangsa pemaaf (bukan bangsat)HARUS saling memaafkan biarlah yang EMPUNYA/PEMILIK alam semesta akan menimbang dengan neracaNYA sendiri bukan dengan timbangan pasar atau pengadilan atau agama atau lainnya yang ada di bumi. WASPADALAH !!! yang dihukum bukan hanya pelaku, tapi juga turunannya baik kesehatanataupun kehidupan secara keseluruhan.
Tapi KITA harus CERMATI beberapa hal pada PEMILU 2009
1. ORANG2, Ketua atau Anggota di KPU,KPUD awasi mereka.
2. JANGAN PERCAYA sepenuhnya dengan IT/KOMPUTER awasi mereka.
3. PARTAI TOKOH terindikasi atau terpublikasi CURANG SELAMA INI awasi mereka.
4. ADA PELAKU atau KECURANGAN langsung bergerak ( telusuri dan seterusnya), CONTOH yang baik dilakukan EX/EKS Kapolda Jatim (bukan kapolda)Bpk HERMAN S.S. (tidak perlu menyebutkan PURNA seperti ABDI negara lainnya.CUKUPnama,tidak purna A purnaB atau Z ) di bulan Januari dan Febuari 2009, kita bergerak.
5. Semua upaya sudah, Hasilnya sama, INTROSPEKSI apakah kita SEDANG DIKUTUK, BERTOBATLAH kita, dan BERDOALAH kita supaya diampuni dari perbuatan kita yang mengutuk orang lain karena itu bagian TUHAN (alis MAHA PENG… dan MAHA.. ). SEHINGGA kita BERUBAH dari yang selama ini kita tidak sadari.., MENJADI spesies/ciptaanX yang MULIA ( dari bangsat menjadi BANGSA yang BERADAB). berbahasa apa saja TUHAN mengerti dengan aturanya bukan aturan manusia atau konon menurut manusia.
Tidak suka dengan tulisan ini, jangan kuatir TUHAN tetap MELIMPAHI berkah/berkat kepadamu, paling tidak oxigen/oksigen di udara sejuk dan cahaya mentari di pagi yang indah di kala bangun (KALAU), BERBUATLAH YANG BAIK UNTUK SESAMA (utama=manusia)
Re:adelyna s.
Kalau bisa diupayakan,kita tidak melakukan kekeliruan seperti salah bicara, apalagi menulis salah huruf , kata atau kalimat tentu bisa buruk hasilnya. Lebih BURUK lagi kalau SALAH menentukan KEBIJAKAN bisa terjadi perubahan yang TIDAK kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan kehidupan masyarakat dan semakain buruk, tapi tidak semua buruk ada sedikit tersisa yang BAIK.( bolah saj diaku/dikleim yang sedikit itu ) slamat berjuang.
Saya kok nggak yakin kalau kasus ini diteruskan (disusut tuntas) bakal terjadi kerusuhan di masyarakat Jatim. Saat ini saya di Jatim, dan ikut pemilu yg kemarin juga. Pada saat belum ada gubernur terpilih (saat itu baru ada pjs), Jatim juga adem² aja. Jadi menurut saya, ada gubernur / tidak ada gubernur, masyarakat Jatim tetap akan hidup, nggak begitu ngaruh karena sudah sistem. Sekarang sudah ada gubernur juga nggak ada peningkatan apa²
Lanjutkan saja kasusnya, usut KARSA -> satu²nya calon paling ambisius, yang bahkan sudah berkampanye pada saat masih aktif menjabat sekdaprov!
DPT MENGGELEMBUNG = PEMILU BY DESIGN
Kalau kita merenung agak sejenak, dalam waktu yang senggang, akan tergambar dalam layar ingatan kita, betapa jelas dan terang lukis kejanggalan penggelembungan Daftar Pemilih Tetap (DPT).
Sebut saja Ali, Dia tetangga terdekatku. Rumah kita bersebelahan berbatas tembok setinggi 2 1/2 meter. Kami tinggal disebuah kota kecil. Ali, nama yang cukup terkenal di kampungku. Warga masyarakat mengenal Ali sebagai simpatisan partai politik. Ali sangat getol meneriakkan suara partainya. Dimanapun ia berada selalu berjalan gagah menjadi magnet pembicaraan orang.
Begitu pula dalam penyusunan DPT. Ali bak magnet bagi pembuatnya. PPK menyebut 2 kali nama Ali. Ali masuk di DPT TPS 1 dan Ali DPT TPS 2.
Dengan demikian tanpa harus melalui jalan yang berliku-liku, karena DPT ganda Ali bebas melampiaskan pilihannya. Dengan 10 jari Ali bisa mencontreng di 2 TPS berbeda.
Inilah salah satu contoh kecurangan. KaLau sudah begini, akankah kita diam seribu basa seakan-akan tidak terjadi sesuatu??!!
Pemilu Indonesia by design.
sumber:http://asyiknyaduniakita.blogspot.com/
RE: Adelyna.S ;
Komentar yg cukup tendensius mengarah ke satu titik.:D
Pengelolaan pemerintah ini bukanlah manajemen tukang cukur, dimana semua aktifitas dikerjakan oleh tangan yg sama.
Demokrat pendukung pak SBY cuma dapat 7,45% saja suara pemilih dan menumpang perahu Golkar yg dapat 21,56% suara. Andaikan angka itu sebaliknya tentulah tidak ada tangan2 lain bisa berbuat macam2 bisa langsung dilibas saja.
Dari sanalah kekuasaan SBY agak kurang TEGAS! Karena harus berkompromi politik dng koalisi mayoritasnya.
Presiden-presiden terdahulu mungkin bodoh, keras kepala, tidak cakap, bukan representasi mayoritas penduduk Indonesia, bahkan mungkin korup. Tetapi mereka bukanlah pembohong seperti yang sekarang. Pencari citra seperti yang sekarang, dan tidak berbaik hati palsu.
jaman edan.
negriku… oh negriku.
Mendukung Pak Herman SS – calon Ketua KPK berikutnya…