Mitos Industri Rokok Sangat Penting Bagi Negara

Benarkah Rokok Sangat Penting Bagi Negara

Jika ada statement atau opini yang mengatakan bahwa Industri rokok harus tetap dijaga bahkan terus ditumbuhkembangkan, maka….maaf saja, saya tidak termasuk mendukung golongan ini.

No Smoking

Tulisan ini saya tujukan khusus pada pembuat kebijakan di negeri ini yang dalam beberapa aspek justru mengiring Indonesia ke lembah kehancuran [rokok]. Bagaimana tidak, setiap tahun pemerintah mengenjot pemasukan APBN melalui pajak bea cukai dari ‘industri merusak kesehatan dan menghabiskan dana masyarakat untuk membakar  uangnya sendiri“. Policy yang dibuat tiga departemen Pemerintah SBY pada tahun 2007, sungguh merupakan kebijakan yang membantu menggiring Indonesia masuk ke era ‘lost generation“. Depkeu (Sri Mulyani), Depnaker dan Deptan (Anton P – kader PKS) mengagendakan  ‘Road Map Industri Hasil Tembakau dan Kebijakan Cukai tahun 2007 hingga 2020″, dimana produksi rokok yang pada 2007 – 2010 mencapai 240 miliar batang akan digenjot sampai 260 miliar batang pada tahun 2015 – 2020. (Ref : VHRMedia )

Sungguh ironis, Pemerintah menggunakan jalan ini untuk meraup sumber pendapatan APBN dengan berbagai cara “aneh secara etika’ dan kepepet. Padahal pemerintah Amerika saja telah berusaha mengurangi angka rokok pada era 1960-an yang cukup berhasil hingga saat ini. Dengan kebijakan mengenjot penerimaan APBN dari pajak rokok, pemerintah secara tidak langsung mendorong industri rokok semakin bergairah dan dari ‘pintu’ ini industri rokok mempromosikan rokok segila-gilanya. Dan akibatnya adalah setiap tahun jumlah remaja Indonesia (the future leaders of Indonesia) yang terperangkap candu nikotin dan terjerat ‘unworthed value activity” bertambah besar. Bayangkan saja, sejak 2004-2008, tiap tahun produksi rokok Indonesia meningkat berturut-turut, 194 miliar, 202 miliar, 220 miliar, 226 miliar dan 230 miliar batang.

Dari hasil survei lembaga “Global Youth Tobacco Society” pada tahun 2006 untuk wilayah Jawa saja, hasilnya cukup memprihatinkan. 13.2% total  siswa Indonesia di Jawa merupakan perokok dan tentu angka ini merupakan ‘hoki’ bagi industri rokok untuk mengalihkan modal/uang masyarakat untuk dibakar dengan sebatang demi sebatang rokok. Angka perokok kaum generasi pelajar Indonesia cenderung meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Sejak 2004 hingga 2008, pertumbuhan produksi rokok Indonesia tumbuh pesat hingga 4.6% per tahun, jauh melebihi pertambahan penduduk Indonesia yang hanya 1.4% per tahun. (Pertumbuhan Industri Rokok).

Dari segi usia perokok, data survei Global Youth Tobacco Survey 2004, mencatat bahwa prevalensi perokok anak usia 13-15 tahun laki-laki 24,5% dan perempuan 2% dari total populasi Indonesia. Sementara itu, tren usia inisiasi merokok menjadi semakin dini, yakni usia 5-9 tahun. Perokok yang mulai merokok pada usia 5-9 tahun mengalami lonjakan yang paling signifikan, dari 0,4% pada tahun 2001 menjadi 1,8% pada tahun 2004. Angka ini bertambah besar masa periode 2004-2008 ini.

Relevansi Rokok dengan Ekonomi

Seperti di kalimat pembuka saya di atas, alibi harus mempertahankan Industri rokok lebih lama bukanlah kebijakan yang ‘moralis’ sekaligus ekonomis. Tidak moralis karena rokok menjerumus manusia pada kecanduan yang  [sengaja] dibentuk sejak remaja dan bisa dipastikan mereka sulit untuk terlepas dari asap nikotin. Dari fakta di masyarakat, seseorang menjadi perokok cenderung dibentuk sejak remaja atau masih di bangku sekolah. Sedangkan seorang yang telah dewasa, hanya memiliki kemungkinan sangat kecil untuk menjadi perokok baru. Jadi, pemula terbesar sekaligus calon potensial terbesar perokok adalah kaum muda yang mendapat ‘ilham’ dari iklan-iklan dan teman.

Sedangkan secara ekonomis, benar bahwa pemerintah meraup antara Rp 45-55 triliun per tahun dari bea dan cukai produk tembakau seperti rokok. Namun, angka pendapatan APBN 55 triliun tersebut sangatlah kecil dibanding ‘modal/uang’ yang harus di’investasi’ masyarakat untuk membeli rokok yang melebihi Rp 115 triliun per tahun. ( 230 miliar batang * Rp 500 per batang). *saya menggunakan harga rata-rata per batang rokok yang harus dikeluarkan masyarakat sebesar Rp 500 saja per batang.

Saya menggunakan kata ‘investasi’ dan ‘modal’ pada kalimat di atas bermakna bahwa jika kebiasaan merokok  dikalangan remaja saat ini dihentikan, maka dalam 30-50 tahun Indonesia akan menjadi negara kaya dimana setiap tahun penduduknya memiliki dana lebih 100 triliun yang dapat digunakan investasi dibidang pertanian, kerajinan, energi alternatif, pendidikan dan sebagainya. Jika pertumbuhan produksi rokok ditekan (diturunkan 2-3%), tiap tahun Indonesia bersama penduduknya dapat menghemat 2-3 triliun rupiah. Angka ini akan terus meningkat hingga 30-50 tahun mendatang yang mencapai 30-50 triliun per tahun (dimana jumlah perokok akan berkurang – jumlah ‘new smokers’ berkurang).

Uang penghematan 2-3 triliun dari masyarkat dapat digunakan untuk membuka usaha baru diluar industri rokok. Sehingga mereka yang pada awalnya bergantung pada industri (bermata pencaharian), sedikit demi sedikit dan bertahap beralih ke industri mandiri masyarakat (dari 2-3 triliun per tahun tersebut). Dengan pembinaan komprehensif dalam bisnis dan usaha pada masyarakat ini, maka dalam 20-30 tahun mendatang, sangat mungkin Indonesia menjadi negara dengan kekuatan ekonomi kerakyatan yang besar di Asia bahkan Dunia.

Analisis Solusi : Alihkan Rp 115 triliun ke sektor lain

Seperti saya paparkan sebelumnya, berkembangnya industri rokok akan mengurangi ‘capital’ masyarakat untuk melakukan investasi jangka panjang. Jika setiap remaja diproteksi, maka uang yang akan dikeluarkan para remaja untuk membeli rokok dapat dialihkan dalam bentuk tabungan, dan tabungan tersebut digunakan untuk membuka lapangan pekerjaan baru atau melanjukan jenjang studi yang lebih tinggi. Sehingga dalam hal ini, sangat dibutuhkan peran pemerintah dan sekolah untuk mengedukasi siswa-siswi agar menabung, berkreasi dan berwiraswasta dengan menghindari perilaku konsumtif yang merugikan seperti merokok.

Bila para remaja tidak menjadi perokok baru, maka setiap tahun industri rokok akan tumbuh negatif. Permintaan akan turun, sehingga kebutuhan akan tembakau pun akan turun 1-2% per tahun. Penurunan permintaan tembakau dapat diikuti dengan mengalihkan 1-2% petani tembakau ke usaha perkebunan lainnya, misalnya coklat, vanila, atau menjadi peternak. Selama pergantian mata pencaharian ini, pemerintah dapat mendampingin para petani ini. Penurunan angka permintaan rokok, akan diikuti pemutusan hubungan kerja buruh pabrik rokok secara bertahap 1-2% per tahun. Masalah pemutusan hubungan kerja ini dapat diantisipasi dengan menciptakan value added dari industri alternatif baik dari perkebunan maupun pembangunan UKM mandiri di pedesaan.

Namun sayangnya, pemerintah tampaknya tidak berniat melakukan usaha seperti di atas. Justru pilar-pilar utama memproteksi generasi muda dari konsumsi rokok ternyata bertolak belakang dengan regulasi pemerintah.  Pemerintah melegitimasi iklan-iklan dengan budget ratusan miliar bahkan triliunan rupiah oleh industri rokok untuk menjerat remaja agar mau merokok.

Memang sangat disayangkan dengan langkah yang diambil pemerintah Megawati yang mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 dan Undang-undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 yang melegitimasi iklan rokok di televisi. Kebijakan senada pun dilakukan pemerintah SBY-JK yang terus menargetkan pertambahan pajak bea cukai rokok yang disertai peningkatan produksi rokok 2007-2020.  Baik Mega maupun SBY terkesan tidak peka pada efek negatif dari iklan rokok yang memperburuk kehidupan ekonomi dan kesehatan sebagian besar penduduk Indonesia. Mereka terkesan hanya menjalankan negaranya ini berlandaskan sisi ekonomi [memimpin negara layaknya seperti pengusaha, saudagar atau toke]. Sisi moralitas, efek jangka panjang, dan mental sosial masyarakat seolah-olah tidak menjadi prioritas.  Seolah-olah tidak perlu membiayai layanan kesehatan akibat merokok. Seolah-olah umur Indonesia hanya di masa pemerintah mereka saja, sehingga mereka menganggap wajar membantu perusahaan rokok agar anak-anak Indonesia menjadi pecandu rokok di masa mendatang. Ingat…masyarakat [konsumen yang tercandu rokok] Indonesia harus mengeluarkan lebih Rp 115 triliun untuk membakar asap rokok dan menyebarin ke lingkungan.

Pada tahun 2000, jumlah penduduk Indonesia (sensus 2000) adalah 206 juta jiwa yakni 201 juta [terdata] + 5 juta [eror dan toleransi]. Pada tahun 2004, jumlah penduduk Indonesia 215 juta jiwa. Sedangkan pada tahun 2008, jumlah penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 228 juta jiwa.
Dari perbandingan dua angka tersebut, selama 2000-2004, meskipun pertumbuhan penduduk 4.3%, namun pertumbuhan rokok turun hingga 8.9% selama 4 tahun.
Sedangkan selama 4 tahun berikutnya, 2004-2008, pertumbuhan penduduk sekitar 6.0% diimbangi meningkatnya produksi hingga 18.6% selama 4 tahun.

Kebijakan Pemerintah SBY-JK maupun Megawati sebenarnya jauh dari cita-cita Presiden BJ Habibie. Pada tahun 1999, Habibie mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) 81/1999 tentang Penanggulangan Masalah Merokok bagi Kesehatan. Melalui PP ini, industri rokok cukup lesu, karena pemerintah membatasi maksimum kandungan tar dan nikotin pada rokok serta melarang iklan rokok di media massa, baik cetak maupun elektronik.

Kebijakan Pemerintahan Habibie untuk menangulangi rokok semakin tergerus sejak Pemerintahan Abdurrhaman Wahid melalui PP 32/2000 dan diperparah PP 19/2003 dimasa Megawati. Dengan PP 19/2003, Pemerintahan Megawati menyuburkan kembali industri rokok di negeri ini. Sebenarnya Menkes Achmad Sujudi di masa Pres. Megawati mengusulkan agar Indonesia mendukung FCTC, tapi ditentang oleh menteri dibidang ekonomi seperti Menkeu Boediono, Mentan, Men. Industri, Men. Naker. Dengan tetap membawa tim ekonomi pro-pasar/pemodal, maka pemerintahan SBY tetap melanjutkan kebijakan buruk dala

Solusi

Tulisan ini lebih ditujukan pada pemerintah untuk menanggani perokok pemula yang didominasi kaum pelajar siswa dan siswi Indonesia. Sedangkan rekan-rekan atau orang Indonesia (di atas 20 tahun) yang telah menjadi perokok, kita tetap memberikan rekan-rekan akses untuk merokok. Asalkan mereka tidak merokok di tempat umum seperti terminal, bus, halte, dan tempat-tempat publik umumnya. [saya tidak mewacanakan penutupan pabrik rokok, tapi pengurangan produksi rokok secara bertahap ]

Jadi, mulai saat ini, atau pemimpin baru 2009 [jika pemerintah saat ini lebih menjadi saudagar daripada negarawan], wajib mengurangi target pajak bea cukai secara degresif yang disertai penurunan produksi rokok.  Negara tidak boleh bergantung pada industri rokok. Sehingga negara wajib melarang iklan-iklan ratusan miliar bahkan triliunan rupiah di stasiun TV, billboard, koran dan sejensinya. Selain itu, perusahaan diwajibkan membayar kompensasi ‘merusak’ kesehatan masyarakat dengan membangun fasilitas kesehatan, pengobatan dan sejenisnya.

Sehingga dalam waktu 30-50 tahun mendatang [ingat bukan saat ini, tapi bertahap], perusaahaan rokok akan digantikan dengan perusahaan energi alternatif dan pertanian alternatif yang akan menyerap lebih banyak tenaga kerja [ingat, secara bertahap.. bukan ditutup sekarang]. Jika program-program pencegahan ini tidak dijalankan, dan bahkan peningkatan produksi rokok terus ditingkatkan, bukanlah hal mustahil jika Pemerintah juga tergolong ‘pecandu rokok‘. Yah…pemerintah akan menjadi sangat tergantung [baca:pecandu] dengan perusahaan rokok karena menguasai pangsa pasar sebagian besar penduduk Indonesia. Ditambah dengan banyaknya penduduk yang sudah dan akan terlibat dalam bisnis rokok ini. Dan jika industri rokok benar-benar dibiarkan terus tumbuh seperti ini, bukanah mustahil perusahaan rokok akan mudah menggertak kebijakan ekonomi pemerintah. Bukanlah mustahil jika Industri rokok dapat mendikte kinerja ekonomi pemerintah dalam perihal kebijakan pertanian tembakau, perdagangan rokok dan sejenisnya[soalnya sudah terlalu besar pengaruhnya].

Sekian tulisan saya ini, jika ada kesalahan, tambahan dan masukan harap sampaikan di komentar artikel ini. Saya tidak memberikan solusi bagi mereka [dewasa] yang menjadi perokok aktif. Bagi yang telah menjadi perokok tetap,  tentu tidak ada yang melarang Anda tetap merokok.  Hanya saya berharap mereka yang telah menjadi perokok aktif agar tidak mendorong orang lain untuk menjadi ‘new smoker’. Biarlah kita [yang perokok] menjadi generasi terakhir merokok. Tanggung jawab kita bersama agar anak-anak kita tidak merokok. Dan tujuan tulisan ini hanya lebih pada usaha mencegah generasi muda jatuh dalam lingkaran rokok melalui instrumen pemerintah + sekolah + kesadaran menabung dan berwiraswasta. Dan saya harapkan, semua dari kita dapat membantu sekeliling kita, kerabat kita, agar tidak terjerumus ke lingkaran rokok.  Baik dari segi kesehatan maupun ekonomi, merokok sangatlah rugi. Bayangkan saja, seorang perokok menghabiskan lebih kurang 100 juta selama hidupnya untuk membeli rokok (asumsi 1 bungkus per hari dengan Rp 7000 per bungkus dan merokok pada usia 15-60 tahun ).

Akhir kata, tidaklah benar industri rokok sangat penting bagi negara jika ditinjau dari berbagai aspek baik ekonomi, mental maupun kesehatan. Dengan pemberdayaan uang belanja (dialihkan dari belanja rokok), maka masyarakat kita akan menjadi masyarakat yang lebih makmur atau setidaknya angka kemiskinan dapat turun. Dan saya berharap pemerintah lebih kreatif mencari sumber pendapatan negara, jangan bergantung pada rokok. Langkah-langkah efektif dan cermat seperti optimalisasi sumber kekayaan laut mampu menambahkan pemasukan hingga 50-100 triliun jauh diatas pajak cukai rokok. Bayangkan saja, setiap tahun Indonesia mengalami kerugian hingga 20-30 triliun akibat illegal fishing, illegal logging, dan pencurian hasil kekayaan laut lainnya oleh negara asing [Ref: DKP 2007]. Dan saat inilah, pemerintah harus membuat kebijakan ekonomi kerakyatan dibidang pertanian,energi alternatif, dan agrobisnis masyarkat sejak dini. Dan jangan lupa, pemerintah harus merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 dan Undang-undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002.

Jadi….kita tunggu, pemimpin yang berani dan berjiwa negarawan,bukan sekedar politis, saudagar ataupun kekuasaan belaka.

Terima kasih – Salam Perubahan,
26 Januari 2009 – ech-nusantaraku